Mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko, dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terkait pembelian lahan di Jakarta Selatan. Atas perbuatannya, Luhur divonis 1,5 tahun penjara.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis tersebut pada Selasa (3/2/2026). Ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori menyatakan Luhur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Selain pidana penjara, Luhur juga dihukum membayar denda sebesar Rp 500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan.
Hakim juga menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp348.691.016.976. Pembayaran kerugian tersebut dibebankan kepada PT Bakrie Swastika Utama dan PT Superwish Perkasa, korporasi yang diperkaya dalam kasus ini.
Hal yang memberatkan vonis adalah perbuatan Luhur dinilai menghambat upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap PT Pertamina Persero dan pemerintah. Sementara itu, hal yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, telah mengabdi kepada negara cukup lama, serta berusia lanjut.
Luhur Budi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 5 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsider 165 hari kurungan, dan uang pengganti Rp 348,6 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Dalam dakwaannya, jaksa menguraikan bahwa Luhur telah memperkaya PT Bakrie Swastika Utama dan PT Superwish Perkasa sebesar Rp 348.691.016.976 yang merugikan keuangan negara. Kasus ini bermula dari pengajuan anggaran pengadaan lahan pembangunan gedung yang dilakukan tanpa kajian investasi.
Jaksa juga menyebut Luhur bersama Gathot Harsono dan Hermawan menentukan lokasi Rasuna Epicentrum sebagai lokasi pembangunan kantor baru PT Pertamina tanpa kajian. Mereka juga mengarahkan PT Prodeva Dubels Synergy (PT PDS) untuk melakukan pengkajian lokasi secara proforma, dengan memberikan bobot penilaian yang tidak sesuai kondisi nyata dan dibuat backdate.
Selain itu, Luhur juga mengarahkan kantor jasa penilai publik untuk menyusun laporan penilaian lahan Rasuna Epicentrum dengan kondisi seolah-olah free and clear, dengan rekomendasi harga Rp 35.566.797,39 per meter persegi.
Luhur juga menandatangani Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) untuk lahan yang tidak dalam kondisi free and clear dan menyetujui tagihan pembayaran lahan di luar jalan MHT yang melebihi nilai wajar tanah ke PT. Bakrie Swasakti Utama dan PT Superwish Perkasa sebesar Rp 1.682.035.000.000.

Leave a Reply