Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak dan remaja sebagai intervensi negara, mulai menuai sorotan. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang jika dilaksanakan secara berkelanjutan.
Namun, efektivitas program ini diragukan karena kualitas bahan makanan dan frekuensi pemberian yang hanya sekali sehari. Banyak pihak mempertanyakan apakah program ini benar-benar dapat meningkatkan gizi masyarakat dalam jangka panjang.
Tujuan moral dan politik dari program MBG ini sangat baik dan berpotensi meningkatkan dukungan publik. Akan tetapi, sebuah kebijakan publik tidak hanya dinilai dari niat baiknya. Analisis logis dan teoretis diperlukan untuk memastikan dampak positif, rasionalitas ekonomi, efisiensi fiskal, dan konsistensi terhadap teori pembangunan.
MBG berpotensi menimbulkan inefisiensi ekonomi dan kehilangan kesempatan (opportunity cost) yang besar terhadap sektor-sektor yang menopang pertumbuhan jangka panjang karena adanya potensi sektor yang tidak menjadi fokus pemerintah.
Realisasi anggaran MBG pada tahun 2025 mencapai Rp 51,5 triliun atau 72,5 persen dari pagu Rp 71 triliun dengan 56,13 juta penerima manfaat melalui 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anggaran pada tahun 2026 melonjak drastis menjadi Rp 223,5 triliun dengan target 82,9 juta penerima dan 21.000 SPPG. Kenaikan ini mendekati seperlimabelas dari total belanja pemerintah pusat (7 persen dari belanja pemerintah pusat Rp 3.149,7 triliun).
Struktur anggaran per porsi ditetapkan Rp 8.000 – Rp 10.000 (menurut keterangan resmi Badan Gizi Nasional, yang membantah info beredar bahwa MBG dianggarkan Rp 15.000 per porsi). Biaya tersebut dialokasikan untuk bahan makanan Rp 5.000, biaya operasional Rp 3.000, dan sewa lahan serta bangunan (termasuk dapur, gudang, kamar mes, IPAL, filterisasi air, dan peralatan modern) Rp 2.000.
Dengan demikian, sekitar Rp 5.000 dari Rp 8000 – Rp 10.000 digunakan untuk komponen selain bahan makanan. Hal ini berarti porsi signifikan belanja publik terserap pada marjin atau keuntungan penyelenggara, biaya operasional, dan infrastruktur distribusi, dan bukan langsung menjadi nilai gizi yang dikonsumsi.
Komponen Rp 5.000 per porsi di luar bahan makanan, jika diekstrapolasi terhadap Rp 223,5 triliun, maka mencapai Rp 111,75 triliun.

Leave a Reply