DPRD DKI Soroti Pembangunan Lapangan Padel di Permukiman

Written by

in

Pembangunan lapangan padel yang semakin menjamur di area permukiman Jakarta menjadi sorotan anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Menurutnya, perkembangan pesat olahraga ini harus diimbangi dengan pengaturan tata ruang yang ketat serta perizinan yang transparan guna melindungi kenyamanan warga.

Kenneth, yang akrab disapa Bang Kent, menyampaikan bahwa popularitas olahraga padel harus tetap memperhatikan ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan aturan tata ruang yang berlaku.

"Pada prinsipnya saya mendukung pengembangan olahraga, termasuk padel. Tetapi pembangunan lapangan padel yang berada di tengah lingkungan permukiman harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Jangan sampai kepentingan bisnis justru mengorbankan hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang tenang dan nyaman," ujar Kent dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

Keluhan warga terkait kebisingan akibat aktivitas permainan hingga larut malam diterima oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini. Suara pantulan bola, teriakan pemain, dan aktivitas pengunjung dinilai mengganggu, terutama jika berlangsung di atas pukul 20.00 WIB hingga dini hari.

Selain kebisingan, dampak lalu lintas dan parkir juga menjadi sorotan. Banyak lapangan padel yang dibangun tanpa lahan parkir memadai, sehingga kendaraan pengunjung menggunakan badan jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan berpotensi memicu konflik sosial.

"Jalan lingkungan bukan untuk parkir komersial. Kalau tidak tersedia lahan parkir yang cukup, maka dampaknya pasti ke warga sekitar. Ini yang harus dicegah sejak awal melalui kajian teknis dan persyaratan yang ketat," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

Kenneth menilai, pembangunan lapangan padel di lingkungan perumahan yang tertata harus dibatasi, bahkan dilarang jika tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan dan tidak sembarangan memberikan izin.

Sebagai solusi, Kenneth mendorong agar setiap pembangunan lapangan padel wajib memenuhi persyaratan tambahan, antara lain:

1. Persetujuan lingkungan melalui dokumen UKL/UPL.

2. Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin).

3. Rekomendasi teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.

4. Pemenuhan standar peredam suara dan pembatasan jam operasional.

5. Penyediaan lahan parkir sesuai kapasitas pengunjung.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga harus dipenuhi, termasuk kelengkapan KTP pemohon, alas hak atas tanah, serta gambar rencana teknis meliputi arsitektur, struktur beserta perhitungannya, dan instalasi mekanikal maupun elektrikal.

Kenneth menegaskan perlunya regulasi yang jelas dan tegas agar perkembangan olahraga padel tidak menimbulkan keresahan.

"Saya ingin ada keseimbangan. Olahraga berkembang, ekonomi bergerak, tetapi warga juga tetap merasa aman, nyaman, dan tidak terganggu. Pemerintah harus hadir untuk memastikan aturan ditegakkan," tutup Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *