Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mempercepat pelaksanaan program penjaminan polis asuransi, menargetkan implementasi pada tahun 2027.
Sumarjono, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK, menyampaikan bahwa program yang akan berada di bawah naungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini semula dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Hal ini disampaikan dalam acara Kompas.com Talks pada Kamis (5/3/2026) yang membahas standar baru tata kelola asuransi dan perlindungan nasabah.
Percepatan ini diharapkan dapat terwujud melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK).
Sumarjono menjelaskan, pembahasan revisi UU P2SK juga mencakup opsi penyelamatan perusahaan asuransi yang bermasalah. Salah satu caranya adalah dengan mengundang investor selama masa resolusi.
"Kalau tiba-tiba ada investor yang mau membeli ya mengapa harus kemudian ditutup," ungkap dia.
OJK berharap sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk menyehatkan perusahaan asuransi yang masih bermasalah, baik melalui привлечение investor maupun penambahan modal. Jika upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil, regulator akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencabutan izin usaha.
Sumarjono meyakini bahwa perusahaan asuransi yang tidak memiliki penjaminan akan sulit bersaing setelah program ini berjalan. "Saya meyakini, mereka tidak akan compete dengan perusahan asuransi yang ada labelnya, dijamin oleh LPS gitu," terang dia.
Tujuan Program Penjaminan Polis
Program penjaminan polis bertujuan melindungi pemilik polis dengan mewajibkan perusahaan asuransi peserta untuk memenuhi standar kesehatan tertentu. LPS akan melakukan seleksi perusahaan asuransi yang dapat bergabung, dengan penilaian kesehatan perusahaan disinkronkan bersama OJK.

Leave a Reply