Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan imbauan penting terkait aktivitas selama bulan Ramadan. Seluruh organisasi masyarakat (ormas) dan elemen masyarakat dilarang melakukan sweeping atau razia mandiri terhadap warung makan yang beroperasi.
Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menegaskan bahwa penegakan aturan operasional usaha selama bulan puasa adalah wewenang pemerintah dan aparat penegak hukum. Tindakan sweeping sepihak oleh ormas dinilai dapat menimbulkan masalah.
"Kami mengimbau kepada seluruh ormas dan elemen masyarakat agar tidak melakukan sweeping atau razia mandiri," kata Chico Hakim, Sabtu (14/2/2026).
Chico menambahkan, aksi sweeping berpotensi menimbulkan kegaduhan, melanggar ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan semangat Ramadan sebagai bulan suci yang penuh rahmat.
"Penegakan aturan atau pengawasan terkait operasional usaha selama puasa adalah wewenang pemerintah dan aparat penegak hukum (seperti Satpol PP, Dishub, atau kepolisian sesuai Perda terkait), bukan ormas atau kelompok masyarakat secara sepihak," ujarnya.
"Aksi sweeping semacam itu berpotensi menimbulkan kegaduhan, melanggar ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan semangat Ramadan sebagai bulan suci yang penuh rahmat," sambungnya.
Imbauan Pemasangan Tirai untuk Warung Makan
Selain larangan sweeping, Pemprov DKI juga mengimbau para pemilik warung makan untuk memasang tirai atau penutup di tempat usaha mereka. Tujuannya adalah untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.
"Pemprov DKI melalui instansi terkait mengimbau pemilik warung makan atau restoran untuk memasang tirai atau penutup agar aktivitas makan di siang hari tidak terlihat secara terang-terangan dari luar (sebagai bentuk penghormatan kepada yang berpuasa)," tutur Chico.
Pemilik usaha juga diingatkan untuk menjaga ketertiban dan menghindari kerumunan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan kerumunan yang mengganggu," imbuh dia.
Daftar Instansi yang Berwenang Menegakan Aturan Selama Bulan Puasa
Berikut adalah daftar instansi yang berwenang menegakan aturan selama bulan puasa, sesuai dengan pernyataan Chico Hakim:
| Instansi | Kewenangan |
|---|---|
| Satpol PP | Penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum. |
| Dishub | Pengaturan lalu lintas dan parkir agar tidak mengganggu ketertiban. |
| Kepolisian | Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menindak pelanggaran hukum. |
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan suasana Ramadan di Jakarta dapat berjalan dengan khidmat dan penuh toleransi.

Leave a Reply