Category: Politik

  • Indonesia Persiapkan Ribuan Personel TNI untuk Misi Perdamaian di Gaza

    Indonesia Persiapkan Ribuan Personel TNI untuk Misi Perdamaian di Gaza

    Indonesia menjadi sorotan dunia setelah menyatakan kesiapan mengirimkan ribuan personel TNI sebagai pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina. Realisasi pengiriman pasukan ini masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kabiro Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan), menjelaskan bahwa rencana pengiriman ini masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

    "Sampai saat ini, rencana pengiriman pasukan masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas K/L serta menunggu kejelasan mandat internasional dan arahan/keputusan resmi presiden," kata Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kamis (12/2/2026).

    Rico menambahkan, jadwal dan komposisi pengiriman pasukan belum dapat dipastikan saat ini. Informasi detail akan diumumkan setelah ada keputusan resmi dari Presiden.

    "Karena itu, untuk kapan dipastikan berangkat dan detail komposisi pasukan, belum dapat kami sampaikan saat ini. Jika sudah ada keputusan dan jadwal resmi, akan diumumkan melalui kanal yang berwenang," ujarnya.

    Istana sebelumnya telah menegaskan rencana pemerintah Indonesia untuk mengirimkan sekitar 8.000 anggota pasukan perdamaian ke Gaza. Pembahasan terkait realisasi pengiriman pasukan ini masih terus berlangsung.

    "Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (10/2).

    Prasetyo menambahkan bahwa pasukan dari Indonesia akan bergabung dengan pasukan perdamaian dari negara lain. Namun, lokasi penempatan pasukan Indonesia belum dapat disebutkan.

    "Belum. Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan," jelasnya.

    Sorotan Media Internasional

    Baru-baru ini, sejumlah media internasional ramai mengulas persiapan Indonesia untuk mengerahkan pasukan ke Jalur Gaza. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hamas.

    Media-media lokal Israel juga turut membahas persiapan Indonesia ini. Laporan media asing menyebut Indonesia sebagai negara pertama yang berkontribusi untuk pasukan keamanan internasional di Jalur Gaza.

    Setidaknya tiga media Israel berbahasa Inggris mengulas persiapan pengerahan pasukan oleh Indonesia. Salah satunya adalah The Jerusalem Post.

    The Jerusalem Post melaporkan soal persiapan pengerahan TNI dalam artikelnya berjudul "Indonesia to be first peacekeeping contributor to Gaza's International Stabilization Force".

    Perkembangan Terkini Misi Perdamaian

    Aspek Keterangan
    Status Rencana Tahap persiapan dan koordinasi lintas K/L
    Keputusan Akhir Menunggu arahan dan keputusan resmi Presiden
    Jumlah Personel Diperkirakan sekitar 8.000 anggota
    Penempatan Bergabung dengan pasukan perdamaian negara lain di Gaza
    Sorotan Menjadi perhatian media internasional dan Israel
  • Presiden Prabowo Usul Program Gentengisasi, Unesa dan Gerindra Jatim Soroti Potensi Ekonomi Kerakyatan

    Presiden Prabowo Usul Program Gentengisasi, Unesa dan Gerindra Jatim Soroti Potensi Ekonomi Kerakyatan

    Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program 'Gentengisasi' yang mengusulkan pergantian atap seng menjadi genteng. Usulan ini dilontarkan mengingat banyak atap di Indonesia masih menggunakan seng.

    Program ini mendapat respons positif dari Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono. Hendry menilai, program 'Gentengisasi' memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan.

    Menurut Hendry, program gentengisasi akan mendorong terciptanya hunian layak. Masyarakat yang kurang mampu dapat memiliki rumah dengan atap genteng yang lebih baik.

    “Program bagus untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu dan membangkitkan UMKM lokal pengolahan genteng,” kata Hendry saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Peningkatan permintaan genteng tanah liat diprediksi akan terjadi. Mayoritas produsen genteng tanah liat adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) rumahan yang mempekerjakan puluhan karyawan.

    “Itu melihat nanti permintaan genteng. Jika permintaan genteng meningkat maka akan bisa menambah tenaga kerja baru,” jelasnya.

    Hendry menambahkan, teknologi di industri genteng bisa membuat produksi semakin cepat. Efisiensi produksi mungkin terjadi tanpa harus menambah tenaga kerja.

    Namun, dia menyoroti perlunya kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan program. Terutama mengenai pelibatan UKM lokal agar dampaknya maksimal bagi ekonomi daerah.

    Transparansi Anggaran dan Dampak APBN

    Pakar ekonomi itu menegaskan, program harus jelas dari pra-produksi hingga eksekusi. Standar yang akuntabel dan transparan mutlak diperlukan.

    “Karena ini adalah kebijakan yang top down atau langsung dari pusat, maka petunjuk teknis pelaksanaan mulai dari proses pra-produksi, produksi sampai eksekusi ke ke rumah tangga penerima manfaat harus jelas, terstandar, akuntabel dan transparan,” jelasnya.

    Hendry juga mengingatkan agar program ini tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Defisit APBN 2025 tercatat mencapai sekitar Rp 695,1 triliun, setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Berikut adalah perbandingan beberapa jenis atap:

    Jenis Atap Keunggulan Kekurangan
    Genteng Tanah Liat Awet, aman, mudah diganti per bagian, membuka lapangan kerja UMKM Pemasangan butuh ketelitian
    Atap Seng Ringan, pemasangan cepat Bisa berbahaya jika rusak, mudah berkarat, berpotensi impor tinggi
    Asbes Murah, ringan Berisiko kesehatan

    Pengurangan Impor dan Penciptaan Lapangan Kerja

    Bendahara Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa, menambahkan pandangan positif terhadap gentengisasi. Ia meyakini, program ini dapat menekan angka impor atap seng.

    “Karena angka impor atap seng itu hampir Rp 5 Triliun setiap tahunnya,” jelas Alvisa.

    Selain itu, penggunaan genteng tanah liat dinilai lebih aman bagi kesehatan. Ini kontras dengan atap asbes yang berpotensi membahayakan.

    “Belum lagi kalau atap dari asbes itu bisa membahayakan kesehatan. Kalau genteng dari tanah liat relatif awet dan aman bagi manusia,” terangnya.

    Alvisa memprediksi, gentengisasi akan membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan baru di Jawa Timur. Peningkatan permintaan genteng tanah liat menjadi pemicunya.

    “Kalau dari rumah subsidi saja di Jatim, satu rumah memerlukan sekitar seribu lebih genteng, maka orderan genteng ke pelaku UKM akan meningkat,” jelasnya.

    Peningkatan orderan ini berpotensi menambah ribuan hingga puluhan ribu lapangan kerja baru. Genteng juga relatif aman dan mudah dalam perbaikan.

    “Genteng ini relatif aman, kalau rusak cukup mengganti yang rusak saja. Berbeda kalau atap seng kalau rusak harus satu plat besar untuk menggantinya,” tandas Alvisa.

  • Megawati Ziarah Makam Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah Dipimpin Imam Besar

    Megawati Ziarah Makam Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah Dipimpin Imam Besar

    Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi.

    Imam Besar Masjid Nabawi, Abdullah Sallami, memimpin doa dalam momen khidmat tersebut. Sejumlah anggota keluarga turut mendampingi Megawati.

    Ketua DPP PDIP bidang Agama, Zuhairi Misrawi, menyampaikan detail ziarah tersebut. Menurutnya, Imam Besar Masjid Nabawi memimpin pembacaan shalawat Nabi.

    "Imam Besar Masjid Nabawi memimpin dan memandu pembacaan doa dengan membacakan shalawat Nabi, dengan harapan cahaya syafaatnya menyinari umatnya di muka bumi. Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita semua dan sejatinya kita mengikuti ajaran-ajarannya," kata Zuhairi Misrawi, usai ziarah di Madinah, Arab Saudi, Rabu (11/2/2026).

    Keluarga Turut Hadir

    Dalam kesempatan tersebut, Megawati didampingi oleh putranya, M Prananda Prabowo, beserta istri Nancy Prananda. Putri Megawati, Puan Maharani, yang juga menjabat Ketua DPR RI, turut hadir.

    Salat Tahiyyat di Raudah

    Setelah selesai pembacaan doa, Imam Besar Nabawi mengizinkan Megawati dan keluarganya menuju Raudah. Di Raudah, mereka melaksanakan salat tahiyyat.

    Prananda dan Puan tampak menggandeng tangan Megawati menuju Raudah, area yang dimuliakan di dalam Masjid Nabawi.

    "Ibu Megawati bermunajat untuk kemajuan Indonesia, keluarga Ibu Megawati, dan rakyat Indonesia," ujar Zuhairi yang juga Duta Besar Indonesia untuk Tunisia.

    Persiapan Ziarah

    Sebelum memulai ziarah ke makam Rasulullah SAW, Megawati menunaikan salat Isya berjemaah. Dari lobi hotel, ia menuju Masjid Nabawi.

    Megawati diantar menggunakan buggy car oleh Prananda dan istrinya menuju pintu 23. Pintu ini merupakan akses masuk khusus bagi muslimah.

    Puan Maharani, yang telah tiba lebih dahulu, menyambut kedatangan ibundanya di sana. Kemudian, Megawati dan rombongan bergerak menuju pintu 40 dengan buggy.

    Pintu 40 adalah pintu khusus VVIP yang digunakan untuk memasuki area Raudah.

    Kegiatan Lokasi Keterangan
    Ziarah Makam Rasulullah SAW Masjid Nabawi, Madinah Dipimpin Imam Besar Abdullah Sallami
    Pembacaan Shalawat Nabi Masjid Nabawi, Madinah Harapan cahaya syafaat menyinari umat
    Salat Tahiyyat Raudah, Masjid Nabawi Munajat untuk kemajuan Indonesia
  • Menteri Trenggono dan Purbaya Silang Pendapat Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Trenggono dan Purbaya Silang Pendapat Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Dua menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terlibat silang pendapat. Perdebatan ini berpusat pada anggaran produksi kapal.

    Permasalahan ini mencuat setelah beredarnya video Purbaya dalam sebuah pertemuan. Video tersebut menunjukkan Purbaya berbicara dengan para pengusaha Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

    Purbaya dalam kesempatan itu menyinggung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait anggaran kapal. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran ke KKP. Namun, pengusaha galangan kapal domestik belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya segera mendapat kritik keras dari Trenggono. Ia menyampaikan bantahannya melalui akun Instagram pribadinya @swtrenggono.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?" tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

    Respons Menteri Keuangan

    Sehari setelah kritik tersebut, tepatnya Rabu (11/2), Purbaya memberikan respons. Ia menanggapi kritik Trenggono di DPR, Jakarta.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

    Purbaya juga mengakui kemungkinan datanya salah. Khususnya mengenai pencairan anggaran pembangunan kapal.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Ketika ditanya mengenai alokasi anggaran kapal dalam APBN 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angkanya. Ia hanya meminta agar dana tersebut segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," kata Purbaya.

    Berikut adalah perbandingan peran kedua kementerian dalam kasus ini:

    Kementerian Peran dan Pernyataan
    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Menerima anggaran pinjaman luar negeri untuk kapal. Dikritik karena dianggap belum memesan kapal domestik.
    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Menyatakan anggaran telah dicairkan ke KKP. Menyoroti belum adanya pesanan ke galangan kapal domestik.

    Perdamaian Dua Menteri

    Pada hari yang sama, ketegangan antara Trenggono dan Purbaya mereda. Hal ini terlihat dari unggahan Trenggono di Instagram yang menunjukkan foto mereka berdua duduk satu meja.

    "That's all folks, back to work ya," kata Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono.

  • DPR RI Dorong Pemkot Mataram Gaungkan Taman Mayura Terintegrasi Nasional

    DPR RI Dorong Pemkot Mataram Gaungkan Taman Mayura Terintegrasi Nasional

    Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk lebih aktif mempromosikan Taman Mayura. Tujuannya adalah agar taman bersejarah ini dapat terintegrasi secara nasional sebagai cagar dan situs budaya. Hingga saat ini, Taman Mayura yang berlokasi di Jalan Purbasari, Mayura, Cakranegara, belum memiliki status integrasi nasional.

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar Taman Mayura mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. "Taman Mayuran ini akan kita usahakan, (makanya) kami mendorong pemerintah daerah khususnya, Pemkot Mataram untuk memperhatikan situs, cagar budaya dan sejarah ini," kata Lalu Hadrian, saat diwawancarai seusai kunjungan rombongan Komisi X DPR RI di Taman Mayura, Kota Mataram, Rabu (11/2/2026) sore.

    Menurut Lalu Hadrian, Taman Mayura memiliki nilai sakral dan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Kota Mataram. Ia membandingkannya dengan Taman Narmada di Lombok Barat yang sudah teregistrasi secara nasional.

    "Taman Mayuran ini adalah salah satu tempat yang sakral, dan menjadi saksi sebuah kota, yang namanya Mataram," ujarnya.

    "Kalau di Lombok Barat ada Taman Narmada, dan Taman Narmada ini sudah terdaftar, teregistrasi. Tinggal Taman Mayura ini, (yang) belum terigestrasi secara nasional," sambung Lalu.

    Setelah berdialog dengan budayawan dan perwakilan pemerintah daerah terkait, Lalu Hadrian menuturkan, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti status Taman Mayura. Pihaknya berencana untuk melakukan pengecekan langsung ke Kementerian Kebudayaan.

    "Setelah ini, kita akan mengecek di kementerian, dan memastikan Taman Mayura ini teregistrasi di nasional, sebagai cagar budaya dan situs sejarah," jelasnya.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan Taman Mayura mendapat pengakuan resmi di tingkat nasional.

    Dampak Registrasi Terhadap Anggaran

    Lalu Hadrian menjelaskan, registrasi Taman Mayura secara nasional akan membawa kemudahan dalam pengajuan anggaran. Status resmi sebagai cagar budaya dan situs sejarah akan menjadi nomenklatur yang sah.

    "Kalau sudah teregistrasi, maka registrasi itu sebagai nomenklatur. Kalau sudah ada nomenklaturnya, maka pengajuan anggaran dan sebagainya akan lebih mudah (diraih)," tandas Lalu.

    Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari registrasi nasional Taman Mayura:

    Aspek Manfaat
    Pengajuan Anggaran Mempermudah akses dana pemeliharaan dan pengembangan.
    Pengakuan Nasional Meningkatkan status dan perlindungan hukum terhadap situs.
    Promosi Pariwisata Menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional.
    Penelitian & Konservasi Mendorong studi dan upaya pelestarian lebih lanjut.

    Dengan demikian, upaya Komisi X DPR RI diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pelestarian dan pengembangan Taman Mayura sebagai aset budaya penting bagi Mataram dan Indonesia.

  • Netanyahu Diam-diam Bertemu Trump di Gedung Putih Bahas Iran

    Netanyahu Diam-diam Bertemu Trump di Gedung Putih Bahas Iran

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di Gedung Putih secara diam-diam. Kedatangan Netanyahu tersebut untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Pertemuan yang diselimuti kerahasiaan ini terjadi pada Rabu (11/2) waktu setempat. Informasi ini dilansir oleh kantor berita AFP dan Al Jazeera pada Kamis (12/2/2026).

    Seorang fotografer AFP melaporkan bahwa Netanyahu dan Trump bertemu untuk membahas topik penting, yakni Iran. Isu nuklir Iran kerap menjadi sorotan utama di kancah politik global.

    Netanyahu memilih jalur samping untuk kedatangannya. Ia diantar menggunakan mobil SUV hitam berbendera Israel dan AS.

    Mobil tersebut menempuh jarak pendek dari Blair House, akomodasi para pejabat tinggi yang berkunjung. Protokol ketat mengiringi pertemuannya dengan Trump.

    Kantor PM Israel telah mengonfirmasi bahwa pertemuan antara Netanyahu dan Trump sedang berlangsung. Konfirmasi ini membenarkan spekulasi publik.

    Berikut adalah beberapa pertemuan penting antara pemimpin Israel dan Amerika Serikat yang diketahui publik:

    Tahun Pemimpin Israel Presiden AS Isu Utama
    2026 Benjamin Netanyahu Donald Trump Iran
    2025 Benjamin Netanyahu Donald Trump Perjanjian Damai
    2024 Benjamin Netanyahu Donald Trump Keamanan Regional
    2023 Yair Lapid Joe Biden Hubungan Bilateral

    Pertemuan ini menegaskan pentingnya hubungan strategis antara kedua negara.

  • Muswil PPP Sumut di Balige Ditolak 32 DPC, Sarmadan Nur Lubis Tetap Klaim Terpilih

    Muswil PPP Sumut di Balige Ditolak 32 DPC, Sarmadan Nur Lubis Tetap Klaim Terpilih

    Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara (Sumut) yang digelar di Balige, Kabupaten Toba, menuai polemik. Sarmadan Nur Lubis diklaim terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut dalam Muswil tersebut.

    Namun, hasil Muswil ini ditolak tegas oleh 32 dari 33 DPC kabupaten/kota di Sumut. Sarmadan sendiri sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketua DPW PPP Sumut, ditunjuk pada 27 Januari 2026. Ia menggantikan Jakfaruddin Harahap yang dicopot karena menolak percepatan Muswil.

    "Iya (saya terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut) tanggal 8 Februari jam 20.00 WIB di Balige," kata Sarmadan Nur Lubis, Rabu (11/2/2026).

    Sarmadan mengklaim Muswil dihadiri oleh 2/3 peserta, atau sekitar 22 orang. "2/3 hadir, 22 (peserta)," ucapnya.

    Penolakan terhadap Muswil di Balige datang dari kubu Jakfaruddin, diwakili oleh Wakil Ketua OKK 1 DPW PPP Sumut Jonson Sihaloho. Jonson menilai penunjukan Sarmadan sebagai Plt Ketua adalah kekeliruan dan menolak mengakui pelaksanaan Muswil tersebut.

    "Kami barisan Pak Jakfar menolak muswil itu dikarenakan sebelumnya kita sudah menolak status Plt (Ketua DPW PPP Sumut) SK yang ditandatangani oleh Pak Mardiono dan Wasekjen Pak Jabbar Idris, SK Plt itu tidak tepat," kata Jonson Sihaloho.

    Menurut Jonson, penunjukan Plt tidak sesuai dengan islah yang digagas di Jakarta. Islah tersebut dilakukan antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Dalam islah, disepakati pembentukan 6 pengurus DPP dengan masing-masing 3 orang dari tiap kubu. Kemudian, disepakati juga untuk mengesahkan anggaran dasar terlebih dahulu sebelum konsolidasi.

    Penyebab Konflik Internal PPP

    "Dalam perjalanannya yang diminta legalitas formal adalah pengesahan anggaran dasar lebih dulu supaya DPP itu sah secara mekanisme organisasi, tidak dilaksanakan oleh Pak Mardiono dan malah melakukan konsolidasi ke bawah tanpa melibatkan Pak Sekjen (Taj Yasin) apalagi Pak Agus Suparmanto, maka diminta lah wilayah-wilayah supaya Muswil," ucap Jonson.

    Hal ini menyebabkan DPW PPP Sumut di bawah kepimpinan Jakfaruddin menolak percepatan Muswil. Terlebih, SK Jakfaruddin sebagai Ketua DPW masih berlaku hingga Agustus 2026.

    "SK DPW PPP Sumatera Utara itu masih lama sampai Agustus, jadi surat yang kami balas ke DPP itu bukan menolak (Muswil) tapi meminta ditunda karena payung hukum konsolidasi ke bawah ini dirumuskan dulu anggaran dasar tadi, karena Pak Mardiono belum sempat mengesahkan anggaran dasar karena keluar saat pleno 1 Muktamar sewaktu ada kisruh-kisruh itu," jelasnya.

    Perbedaan Pandangan Petinggi Partai

    Mardiono, Agus Suparmanto, dan Taj Yasin memiliki pandangan berbeda mengenai penyelesaian masalah ini. Mardiono memilih untuk langsung melakukan konsolidasi melalui Muswil, sementara Agus dan Taj Yasin menekankan pentingnya membereskan anggaran dasar terlebih dahulu.

    "Akar masalah ini di sini, Pak Mardiono berpandangan menunggu ini beres konsolidasi dulu lah, dan tentu Pak Agus Suparmanto dan Pak Taj Yasin melihatnya sumir, yang pokoknya itu anggaran dasarnya dulu diberesin," terang Jonson.

    Pihak Terlibat Posisi Terkini Klaim / Sikap
    Sarmadan Nur Lubis Plt Ketua DPW PPP Sumut Terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut
    Jakfaruddin Harahap Mantan Ketua DPW PPP Sumut Dicopot, kubunya menolak Muswil di Balige
    Jonson Sihaloho Wakil Ketua OKK 1 DPW PPP Sumut Menilai penunjukan Plt dan Muswil tidak tepat
    Mardiono Ketua Umum PPP Melakukan konsolidasi dengan Muswil
    Agus Suparmanto Petinggi PPP Menilai anggaran dasar harus dibereskan lebih dulu
    Taj Yasin Sekjen PPP Menilai anggaran dasar harus dibereskan lebih dulu

    Jonson mengklaim, 32 dari 33 DPC PPP di Sumut menolak hadir dalam Muswil di Balige. Hanya satu DPC yang hadir, namun belakangan juga disebut menolak hasil Muswil tersebut.

    "Dari 33 Ketua DPC se Sumatera Utara, hanya 1 yang menghadiri Muswil di Balige itu, itupun sesungguhnya kata dia ditolak," sebutnya.

    Pernyataan penolakan terhadap penunjukan Plt Ketua DPW PPP Sumut dan Muswil di Balige disebut telah ditandatangani secara tertulis oleh 33 DPC. Kepemimpinan Jakfaruddin juga menolak mengakui hasil Muswil di Balige.

    "Insyaallah kami (PPP Sumut di bawah kepemimpinan Jakfaruddin) akan Muswil juga. Kita masih mengakui Jakfaruddin sebagai ketua, Usman Efendi Sitorus sebagai sekretaris, dan Darwin Marpaung sebagai bendahara. Kita tidak mengakui adanya Muswil (di Balige)," pungkas Jonson.

  • Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri KKP Trenggono Perdebatan Anggaran Kapal di Media Sosial

    Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri KKP Trenggono Perdebatan Anggaran Kapal di Media Sosial

    Dua menteri di Kabinet Merah Putih, Purbaya Yudhi Sadewa dan Sakti Wahyu Trenggono, beradu argumen di media sosial. Perdebatan ini menyangkut anggaran pembuatan kapal yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahkan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengecek ke anak buahnya. Hal ini terkait klaim pencairan dana anggaran kapal.

    Purbaya Yudhi Sadewa awalnya menyatakan keheranannya dalam acara Kadin Indonesia. Menurutnya, KKP belum memesan kapal padahal Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran.

    Menanggapi itu, Trenggono melalui Instagram pribadinya, @swtrenggono, meminta Purbaya memastikan informasi tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2/2026).

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal didanai kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama ini.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Respon DPR dan Partai Politik

    Perdebatan dua menteri ini mendapat sorotan dari DPR dan partai politik. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta menteri membenahi pola komunikasi.

    "Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga," kata Alex, Rabu (11/2/2026).

    "Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini."

    Menurut Alex, masalahnya bukan koordinasi, melainkan informasi tidak utuh yang disampaikan publik. Ia berharap reshuffle terjadi atas dasar substansi, bukan polemik medsos.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait tanggapan DPR dan Partai Politik:

    Pihak Tanggapan Utama Saran
    Alex Indra Lukman (Wakil Ketua Komisi IV DPR) Pola komunikasi terbuka yang ditanggapi secara terbuka juga. Benahi pola komunikasi internal kabinet.
    Muhammad Kholid (Sekjen PKS) Perbedaan pendapat antarmenteri wajar. Selesaikan di rapat kabinet, jaga soliditas.
    Daniel Johan (Ketua DPP PKB) Terlihat tidak kompak dan tidak ada koordinasi. Debat langsung, jadi alarm untuk kabinet lebih solid.

    Sekjen PKS Muhammad Kholid menyarankan agar persoalan antarmenteri diselesaikan dalam rapat kabinet, bukan di media sosial.

    "Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet, ya, bukan di medsos," kata Kholid, Rabu (11/2/2026).

    Kholid menambahkan, menteri Presiden Prabowo seharusnya satu suara dan bersinergi. "Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi."

    Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku heran dengan tingkah para menteri. Ia menilai ini memperlihatkan kabinet tidak solid.

    "Sesama menteri kok saling mendebat secara terbuka begitu, kelihatan nggak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat," kata Daniel Johan, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Daniel, kejadian ini menjadi alarm bagi jajaran kabinet Prabowo. "Ini jadi alarm buat jajaran kabinet untuk lebih solid dalam hal komunikasi dan koordinasi."

    Daniel Johan tidak mau berspekulasi soal reshuffle. Ia menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Klarifikasi Menteri Keuangan Purbaya

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi Trenggono. Purbaya mengaku sudah mengecek dan anggaran memang belum dikucurkan.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Namun, Purbaya berpendapat pemesanan kapal seharusnya tidak menunggu anggaran. Rencana yang matang harusnya memungkinkan pemesanan lebih dulu.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja."

    Saat ditanya kemungkinan bertemu empat mata dengan Trenggono, Purbaya menjawab santai. "Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri sahabat saya juga."

  • TIDAR Blitar Resmi Dikukuhkan, Rahayu Saraswati Dorong Peran Pemuda di Jawa Timur

    TIDAR Blitar Resmi Dikukuhkan, Rahayu Saraswati Dorong Peran Pemuda di Jawa Timur

    Ketua Umum Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, memimpin langsung pelantikan Pengurus Cabang (PC) TIDAR di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (11/2/2026). Kehadiran Rahayu di Blitar bertujuan memantau langsung proses kaderisasi dan penguatan struktur organisasi TIDAR di tingkat daerah.

    Dalam kunjungan tersebut, Rahayu menekankan pentingnya peran krusial pemuda dalam pembangunan bangsa, yang harus dimulai dari daerah masing-masing. Ia menegaskan bahwa TIDAR, sebagai sayap kepemudaan Partai Gerindra, berkomitmen penuh mencetak kader-kader yang siap berkontribusi bagi negara.

    Proses kaderisasi di TIDAR memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur. Ini bertujuan memastikan setiap kader memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam tentang visi misi organisasi.

    "Kaderisasi di TIDAR itu jelas. Kita melakukan Pelatihan Tunas 1, 2, 3, dan 4. Hari ini kita melaksanakan Pelatihan Tunas 3 setelah sebelumnya menyelesaikan tahap 1 dan 2," ujar Rahayu Saraswati, Rabu (11/2/2026).

    Setelah sukses melantik pengurus di Tulungagung, kini giliran PC TIDAR Blitar yang resmi dikukuhkan. Rahayu melihat antusiasme anak muda di Jawa Timur sangat luar biasa dalam membawa perubahan positif dan membangun daerahnya.

    Kolaborasi Tokoh dalam Pengukuhan TIDAR

    Pengukuhan PC TIDAR Blitar turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap pengembangan organisasi kepemudaan ini.

    • Gus Fawait, Ketua PD TIDAR Jawa Timur sekaligus Bupati Jember.
    • Tjutjuk Sunario, Wakil Wali Kota Blitar yang juga kader internal.
    • Endro Hermono, Anggota DPR RI dan senior dalam organisasi.

    Melalui konsolidasi ini, TIDAR diharapkan semakin solid dalam menjaring aspirasi serta potensi anak muda. Tujuannya memajukan Indonesia melalui jalur politik dan pengabdian masyarakat yang terarah.

    Peran Anak Muda dalam Peta Politik Masa Depan

    Ketua PD TIDAR Jawa Timur, Gus Fawait, turut menegaskan pentingnya peran anak muda dalam peta politik masa depan. Ia menyoroti agenda masif di tahun 2026 sebagai strategi jangka panjang.

    Kegiatan tersebut dibarengi dengan pelaksanaan pelatihan kaderisasi tingkat satu, dua, dan tiga. Pelatihan ini diikuti secara antusias oleh para peserta dari berbagai daerah.

    "Menjadi partai besar memerlukan proses panjang. Kami memulainya dari sekarang melalui kaderisasi yang solid. Apa yang kita tanam pada 2026 ini adalah fondasi utama bagi kejayaan partai di masa depan," ujar Gus Fawait.

    Tabel Tahapan Kaderisasi TIDAR

    Untuk memastikan kualitas dan kesiapan kader, TIDAR memiliki program kaderisasi berjenjang yang dirancang secara sistematis. Setiap tahapan bertujuan mengembangkan keterampilan dan pemahaman politik secara komprehensif.

    Tahap Kaderisasi Fokus Utama Tujuan
    Pelatihan Tunas 1 Pengenalan Organisasi dan Ideologi Membangun dasar pemahaman anggota baru
    Pelatihan Tunas 2 Pengembangan Kepemimpinan dan Jaringan Meningkatkan kapasitas interpersonal kader
    Pelatihan Tunas 3 Strategi Politik dan Pengabdian Masyarakat Membekali kader dengan kemampuan praktis
    Pelatihan Tunas 4 Manajemen Kampanye dan Tata Kelola Mempersiapkan kader untuk peran strategis

    Mewujudkan Pemuda Melek Politik

    Salah satu poin utama yang ditekankan adalah perubahan paradigma pemuda terhadap dunia politik. Gus Fawait berharap TIDAR dapat menjadi wadah efektif untuk merangkul generasi muda di Jawa Timur.

    Tujuannya agar generasi muda tidak lagi bersikap apatis atau antipati terhadap politik. Sebagai segmen pemilih terbesar, keterlibatan aktif anak muda dinilai menjadi kunci utama membawa perubahan bagi bangsa.

    Gus Fawait optimistis, dengan pemahaman politik yang lebih baik, anak muda akan melihat Partai Gerindra sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. Ini adalah bagian dari strategi Partai Gerindra menyongsong Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2029 mendatang.

    "Kami ingin anak-anak muda Jawa Timur melek politik. Mereka bukan hanya objek suara, tapi subjek perubahan. Kami yakin TIDAR akan menjadi jembatan bagi mereka untuk berkontribusi nyata bagi Indonesia melalui Partai Gerindra," pungkasnya.

  • Kejari Kupang Ancam Jemput Paksa Mantan Caleg Gerindra Tersangka Korupsi Bank NTT

    Kejari Kupang Ancam Jemput Paksa Mantan Caleg Gerindra Tersangka Korupsi Bank NTT

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang mengancam akan melakukan penjemputan paksa terhadap Christofel Liyanto. Ia adalah Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya, yang kini menjadi tersangka kasus korupsi kredit bermasalah di Bank NTT.

    Christofel Liyanto merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp 5 miliar.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kupang, Shirley Manutede, menyampaikan ancaman penjemputan paksa ini. Langkah ini diambil setelah Christofel Liyanto tidak memenuhi panggilan dari penyidik Kejari Kota Kupang.

    Namun, Shirley menegaskan bahwa penjemputan paksa baru akan dilakukan jika Christofel tidak mengindahkan panggilan hingga kali ketiga.

    "Kami baru panggilan pertama, tidak apa-apa mungkin beliau punya kesibukan sendiri kita hargai, nanti kami agendakan lagi," kata Shirley, Rabu (11/2/2026).

    "Kali ketiga tidak datang dan putusan praperadilan kami yang benar dan kami yang menang pasti akan ada upaya paksa. Tetapi, saya yakin Pak Cris pasti datanglah, kan pak Cris bilang tidak salah," terang Shirley.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kejari Kupang masih memberikan kesempatan. Namun, mereka juga serius dalam menindaklanjuti proses hukum yang berjalan.

    Kronologi Kasus Korupsi

    Kasus ini bermula dari penetapan Christofel Liyanto sebagai tersangka oleh Kejari Kota Kupang. Penetapan tersebut terkait kasus korupsi kredit bermasalah di Bank NTT pada tahun 2016. Kredit bermasalah yang melibatkan Christofel Liyanto diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan peran Christofel Liyanto dalam kasus ini:

    Tahun Peristiwa Keterangan
    2016 Korupsi Kredit Bank NTT Terjadi Kredit bermasalah di Bank NTT senilai Rp 5 miliar.
    2024 Christofel Liyanto Caleg DPR RI Mantan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra.
    (Tanggal tidak spesifik) Ditetapkan sebagai Tersangka Kejari Kota Kupang menetapkan Christofel Liyanto sebagai tersangka.
    11 Februari 2026 Panggilan Pertama Tidak Digubris Christofel tidak hadir pada panggilan pertama Kejari Kupang.

    Penetapan status tersangka terhadap Christofel Liyanto merupakan bagian dari upaya Kejari Kota Kupang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Khususnya yang merugikan keuangan negara di sektor perbankan.