Category: Politik

  • Prabowo Kumpulkan Petinggi TNI-Polri di Istana, Minta Jaga SDA dan Program Pemerintah

    Prabowo Kumpulkan Petinggi TNI-Polri di Istana, Minta Jaga SDA dan Program Pemerintah

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/2/2026). Dalam pertemuan penting tersebut, Prabowo menyampaikan beberapa arahan strategis, salah satunya terkait pengamanan sumber daya alam Indonesia.

    Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga 'harta karun' energi Indonesia. Kekayaan alam ini meliputi minyak, gas, mineral, dan batu bara yang melimpah.

    Presiden Prabowo Subianto meminta TNI dan Polri untuk melindungi seluruh Sumber Daya Alam Indonesia. Hal ini mencakup pencegahan segala bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal oleh pihak manapun.

    “Jaga seluruh Sumber Daya Alam Indonesia dari segala macam bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal oleh siapapun,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet dalam akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (9/2/2026).

    Kesiapsiagaan dan Bantuan Rakyat

    Selain menjaga sumber daya alam, Prabowo juga meminta TNI-Polri untuk senantiasa menjaga kesiapsiagaan dalam bertugas. Pesan tegasnya, setiap kali warga membutuhkan bantuan, TNI-Polri harus segera turun tangan.

    Penanganan dan penegakan hukum yang adil kepada siapapun juga menjadi sorotan. Presiden meminta TNI dan Polri menunjukkan kepercayaan rakyat dengan selalu siap dan cepat membantu di mana pun dan kapan pun.

    Apresiasi dan Sinergitas

    Apresiasi besar diberikan Prabowo kepada seluruh prajurit TNI-Polri atas kecepatan penanganan bencana. Khusus di Sumatera dan zona rawan bencana lainnya, sinergitas dari pimpinan tertinggi hingga prajurit terbawah harus terus terjaga.

    Prabowo juga mengapresiasi prajurit TNI-Polri yang telah mengawal, menjaga, dan mendukung jalannya program strategis pemerintah. Program-program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan jembatan di desa-desa.

    Program Strategis Pemerintah Peran TNI-Polri
    Makan Bergizi Gratis (MBG) Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Koperasi Desa Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Sekolah Rakyat Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Kedaulatan Pangan dan Energi Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Pembangunan Jembatan Desa Pengawalan, penjagaan, dukungan

    Terakhir, TNI dan Polri bersama pemerintah daerah diminta turut melaksanakan program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini harus diimplementasikan di mana pun berada, mulai dari perkantoran hingga lingkungan sekeliling.

  • AHY Tunjuk Merry Riana Jadi Jubir-Jukampartai Demokrat di Kantor Menteng

    AHY Tunjuk Merry Riana Jadi Jubir-Jukampartai Demokrat di Kantor Menteng

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menunjuk motivator dan penulis Merry Riana sebagai juru bicara (jubir) sekaligus juru kampanye (jurkam) partai.

    Penunjukan ini dilakukan usai Merry Riana menerima kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Merry Riana menyatakan kesiapannya untuk menerima arahan dan belajar dalam peran barunya ini.

    "Ya nanti tunggu arahan Ketum ya. Tapi ya saya selalu siap untuk belajar, apalagi seperti saya bilang kan ini juga ruang yang baru buat saya, dunia yang baru," kata Merry, Senin (9/2/2026).

    Ia mengaku akan beradaptasi secara bertahap di dunia politik yang baru dijajakinya. Merry berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Partai Demokrat.

    "Jadi izinkan saya untuk memproses dan belajar setahap demi setahap. Tapi at least hari ini senang menemukan rumah yang baru untuk saya bisa ya semoga memberikan dan berbuat lebih banyak lagi secara konkret," jelasnya.

    Saat ini, Merry Riana telah dipercaya menjadi Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat.

    Ia bersyukur atas kepercayaan yang diberikan langsung oleh AHY.

    "Jadi ini bentuk nyatanya bagaimana Demokrat itu inklusif, dan senang aja bisa membuka ruang sehingga para sahabat-sahabat yang merayakan Imlek, termasuk saya juga salah satunya dan termasuk teman-teman yang ada di sini juga bisa merayakan bersama," ucap Merry.

    Perayaan Imlek Partai Demokrat dijadwalkan akan berlangsung pada 18 Februari mendatang, tepatnya pada siang hingga sore hari.

    Pujian AHY untuk Merry Riana

    Sebelumnya, AHY menyerahkan 48 KTA baru, termasuk kepada Merry Riana. AHY menilai Merry Riana sangat cocok sebagai juru kampanye nasional Partai Demokrat.

    "Tadi kalau dengar Miss Merry (Riana) sudah siap jadi jurkam ya? Luar biasa tadi. Sudah fasih sekali bicara nasionalis-religius, bicara nilai-nilai Partai Demokrat. Yel-yelnya pun sudah, sudah hafal tadi. Ini siap menjadi jurkam, juru kampanye nasional," kata AHY dalam sambutannya di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    AHY menambahkan, pengalaman Merry Riana sebagai motivator akan memudahkannya dalam berorasi di hadapan publik.

    "Karena sudah biasa, sudah biasa menjadi motivator, nah tinggal dicoba nanti di depan massa besar di lapangan terbuka, orasi, wah begitu," tambahnya.

    Jabatan Keterangan
    Juru Bicara Partai Menyampaikan pesan dan kebijakan partai
    Juru Kampanye Nasional Mempromosikan visi misi partai dalam kampanye
    Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Mengorganisir acara perayaan Imlek partai
  • Presiden Prabowo Subianto Diundang ke AS Hadiri Pertemuan Dewan Perdamaian Februari 2026

    Presiden Prabowo Subianto Diundang ke AS Hadiri Pertemuan Dewan Perdamaian Februari 2026

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan undangan resmi dari Amerika Serikat (AS). Undangan tersebut diagendakan untuk menghadiri pertemuan pertama negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP).

    Pertemuan penting itu direncanakan berlangsung di AS pada 19 Februari 2026. Hingga kini, Istana belum memberikan kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu. Informasi lebih lanjut akan disampaikan jika sudah ada keputusan final.

    "Belum, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Harapan Indonesia dalam Kunjungan

    Pemerintah Indonesia berharap kunjungan Prabowo ke AS tidak hanya sebatas menghadiri pertemuan BOP. Ada keinginan agar kesempatan ini dimanfaatkan untuk penandatanganan perjanjian dagang.

    Perjanjian dagang ini akan meneruskan kesepakatan tarif resiprokal yang telah dibahas sebelumnya. "Kita sih menghendaki ingin bisa dua-duanya," ujar Prasetyo.

    Prasetyo menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pembicaraan negosiasi tarif dalam undangan AS. Negosiasi kesepakatan dagang dengan AS memang sudah dilakukan hingga saat ini.

    Berikut poin-poin agenda potensial kunjungan Presiden Prabowo:

    Agenda Utama Tanggal Lokasi
    Pertemuan Dewan Perdamaian (BOP) 19 Februari 2026 Amerika Serikat
    Penandatanganan Perjanjian Dagang Belum Ditentukan Amerika Serikat
    Negosiasi Tarif Resiprokal Belum Ditentukan Amerika Serikat

    Namun, mewujudkan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump bukanlah hal mudah. Proses ini memerlukan persiapan dan koordinasi yang kompleks.

    "Itu kan nampak sederhana gitu, tapi kan nggak sesederhana gitu juga untuk terjadi pertemuan antara dua pemimpin," ujar Prasetyo.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Seleksi Pimpinan OJK Lewat Pansel

    Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Seleksi Pimpinan OJK Lewat Pansel

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan proses pemilihan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel). Penegasan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Prasetyo Hadi menyatakan percepatan kerja Pansel menjadi prioritas. Pemerintah berkomitmen menjaga prosedur sesuai aturan, tanpa ada pelanggaran kewenangan.

    Tiga posisi jabatan kosong di OJK yang akan diseleksi meliputi Ketua Dewan Komisioner, Wakil Dewan Komisioner, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, serta Bursa Karbon OJK.

    "Rencananya demikian, kita lihat ininya ya, waktunya memungkinkan atau tidak. Karena ini kan bicaranya masalah percepatan ya, tanpa ada juga kewenangan-kewenangan yang dilanggar," ungkap Prasetyo, Senin (9/2/2026).

    Setelah calon-calon ditetapkan Pansel, Presiden akan menyerahkan nama-nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Itu kan panselnya juga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan adalah Presiden," tegas Prasetyo.

    Berikut adalah beberapa posisi strategis di OJK yang perlu diisi melalui seleksi ketat:

    Posisi Tugas Utama
    Ketua Dewan Komisioner Memimpin dan mengarahkan kebijakan OJK
    Wakil Ketua Dewan Komisioner Mendukung Ketua dalam menjalankan tugas
    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Mengawasi sektor pasar modal dan derivatif

    Menjaga Integritas dan Kredibilitas

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menegaskan bahwa calon pejabat OJK akan tetap dipilih melalui Pansel sebelum diajukan ke DPR. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Purbaya menekankan bahwa seleksi tanpa Pansel dapat merusak integritas dan kredibilitas pemerintah di mata pasar. "Kita justru harus mengikuti undang-undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan yang sana," tegas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026) lalu.

    "Kalau kita malah melanggar undang-undang yang ada, justru akan mengganggu kredibilitas kita sendiri dan kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti," pungkasnya.

  • Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan dari PNU Arab Saudi, Pertama untuk Tokoh Non-Saudi

    Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan dari PNU Arab Saudi, Pertama untuk Tokoh Non-Saudi

    Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyampaikan ucapan selamat atas penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Gelar tersebut diberikan oleh Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU).

    Aziz mengungkapkan bahwa gelar kehormatan dari PNU ini merupakan yang pertama diberikan kepada tokoh non-Saudi. Penganugerahan ini menandai momen penting dalam hubungan kedua negara.

    Pemberian gelar Doktor Honoris Causa ini disambut dengan sukacita oleh Duta Besar Abdul Aziz Ahmad. Beliau menegaskan kebanggaan atas penghargaan ini.

    "Kami pertama-tama menyatakan kegembiraan dan mengucapkan selamat atas penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Prince Nourah University di Riyadh. Dan ini merupakan gelar kehormatan pertama untuk orang non-Saudi," kata Aziz di Riyadh, Saudi, Senin (9/2/2026).

    Aziz menambahkan bahwa kebanggaan ini tidak hanya untuk Megawati pribadi. Namun juga bagi seluruh masyarakat muslim dan perempuan di Indonesia.

    Apresiasi dan Harapan Peningkatan Kerja Sama

    Duta Besar Abdul Aziz Ahmad menyampaikan apresiasi tinggi kepada PNU atas penganugerahan gelar ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pemerintah Saudi Arabia.

    "Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Prince Nourah University dan juga kepada Pemerintah Saudi Arabia yang telah memungkinkan kita menyelenggarakan acara ini," imbuh Aziz.

    Aziz berharap penganugerahan gelar ini akan menjadi awal dari program-program kerja sama lainnya. Ia mendorong peningkatan kolaborasi di bidang pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia dan Arab Saudi.

    Inspirasi bagi Perempuan Indonesia dan Saudi

    Gelar kehormatan yang diterima Megawati diharapkan menjadi tonggak baru. Khususnya bagi kiprah perempuan Indonesia di kancah yang lebih luas.

    "Dan kami berharap kehadiran Ibu Megawati Soekarnoputri mendapat gelar kehormatan ini, menjadi tonggak baru bagi perempuan Indonesia juga untuk berkiprah ya di bidang di bidang yang lebih luas," imbuh Aziz.

    Penganugerahan ini juga diharapkan dapat membuka cakrawala bagi perempuan Saudi. Untuk melihat berbagai kemungkinan seperti yang dialami oleh Megawati.

    "Dan membuka cakrawala juga perempuan Saudi untuk juga melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang dilalui, dialami oleh Ibu Mega, itu dapat juga menjadi inspirasi bagi perempuan Saudi pada saat ini," sambung Aziz.

    Deretan Gelar Megawati Soekarnoputri

    Gelar doktor kehormatan dari PNU menambah panjang daftar penghargaan Megawati. Ia kini tercatat memiliki berbagai gelar akademik prestisius.

    Jenis Gelar Jumlah
    Doktor Kehormatan 11
    Profesor Kehormatan 3

    Ketua Umum PDIP tersebut kini total telah menerima sebelas gelar doktor kehormatan dan tiga profesor kehormatan. Ini menunjukkan pengakuan global terhadap kontribusinya.

  • DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR RI dan pemerintah menyepakati lima langkah konkret menanggapi polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesepakatan ini diambil dalam rapat konsultasi di Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa selama tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan peserta PBI yang nonaktif akan tetap berjalan. Iuran PBI-nya juga akan dibayarkan oleh pemerintah.

    DPR dan pemerintah sepakat bahwa layanan kesehatan PBI JKN yang nonaktif tetap dilayani selama tiga bulan. Iuran PBI dibayarkan pemerintah sebagai masa transisi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Dalam periode tiga bulan tersebut, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan data desil. Pemutakhiran data desil akan menggunakan data pembanding terbaru untuk memastikan akurasi.

    Alokasi PBI JKN tetap dibatasi sekitar 96,8 juta jiwa per tahun dan tidak ada penambahan. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan bantuan kepada kelompok yang lebih memenuhi kriteria.

    Optimalisasi Anggaran dan Sosialisasi

    DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran APBN agar tepat sasaran dan akurat. BPJS Kesehatan diminta aktif sosialisasi dan notifikasi penonaktifan PBI atau peserta PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah.

    Tabel berikut merangkum poin-poin kesepakatan DPR dan Pemerintah terkait PBI JKN:

    Poin Kesepakatan Detail
    Layanan Kesehatan Tetap dilayani selama 3 bulan, iuran PBI dibayarkan pemerintah.
    Masa Transisi Pencegahan kehilangan akses layanan kesehatan.
    Pemutakhiran Data Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, BPJS Kesehatan cek data desil.
    Anggaran APBN Dimaksimalkan secara tepat sasaran dan akurat.
    Sosialisasi BPJS Aktif notifikasi penonaktifan PBI dan PBPU daerah.
    Perbaikan Tata Kelola Menuju satu data tunggal JKN.

    Jaminan Pembiayaan dan Transformasi Data Nasional

    DPR dan pemerintah akan terus melanjutkan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional. Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Data penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN, bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN terus dimutakhirkan melalui usulan pemerintah daerah serta proses verifikasi dan validasi.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, terutama pasien penyakit kronis. Pasien cuci darah harus tetap mendapatkan perawatan berkelanjutan.

    “Jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS Kesehatan,” tegas Gus Ipul, Senin (9/2/2026).

    Sebagian peserta yang dinonaktifkan dapat beralih ke skema mandiri. Atau ditopang oleh APBD daerah, terutama di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

    Kebijakan masa transisi ini diharapkan memberi waktu bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi. Kebijakan ini juga mencegah kegaduhan akibat perubahan status kepesertaan yang terjadi secara tiba-tiba.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Ajak Insan Pers Jadi Pilar Kemajuan Bangsa di Hari Pers Nasional

    Mensesneg Prasetyo Hadi Ajak Insan Pers Jadi Pilar Kemajuan Bangsa di Hari Pers Nasional

    Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari. Pada perayaan ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengajak seluruh insan pers untuk menjadi pilar kemajuan bangsa.

    Prasetyo menyampaikan harapan Presiden dan pemerintah di Kompleks Istana Negara, Senin (9/2/2026). Ia berharap pers Indonesia terus maju, bertanggung jawab, dan semakin profesional.

    "Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai," kata Pras.

    Prasetyo Hadi menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas informasi publik. Ia mengajak pers untuk aktif mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi.

    Selain itu, Mensesneg juga mengingatkan bahaya pemberitaan tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

    "Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita," kata Pras.

    Peran pers dalam menjaga stabilitas informasi sangat vital. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat yang sehat dan terinformasi.

    Tugas Insan Pers Fokus Utama
    Menyampaikan informasi akurat Verifikasi fakta, hindari hoaks
    Membangun profesionalisme Etika jurnalistik, kompetensi
    Menjadi pilar kemajuan bangsa Edukasi, kontrol sosial konstruktif

    Apresiasi Terhadap Kerja Keras Pers

    Prasetyo Hadi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers. Mereka dinilai telah bekerja keras dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

    Penyampaian informasi ini mencakup tugas-tugas pemerintah, keberhasilan, serta permasalahan yang terjadi di masyarakat.

    "Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat," ujar Pras.

  • Merry Riana Resmi Gabung Partai Demokrat di Menteng Jakarta Pusat

    Merry Riana Resmi Gabung Partai Demokrat di Menteng Jakarta Pusat

    Motivator dan penulis buku terkenal, Merry Riana, secara resmi mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat. Peresmian ini berlangsung di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Merry Riana mengungkapkan bahwa keputusannya terjun ke dunia politik merupakan hal baru baginya. Ia merasa deg-degan seperti memulai lembaran hidup baru.

    "Tadi siang sesungguhnya di kantor kerja Ketum, saya sempat sharing. Saya bilang, 'Wah, hari ini saya deg-degan banget, karena seperti memulai lembaran baru, hidup baru, seperti hari pernikahan'," kata Merry Riana, Senin (9/2/2026).

    Ia meyakini bahwa langkah politik ini akan mengubah seluruh kehidupannya dan sang suami, Alva, untuk selamanya. Namun, ia bersyukur telah mengambil keputusan penting tersebut.

    "Rasanya seperti itu. Memulai hidup baru, memakai seragam yang baru, karena saya tahu ini adalah satu keputusan hari ini akan mengubah hidup saya dan Alva (suami) selamanya. Itu yang saya yakini," jelasnya.

    Merry Riana menceritakan awal mula komunikasinya dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan pertama mereka terjadi pada 2012.

    Keduanya bertemu saat sama-sama menempuh pendidikan di Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

    "Saya ingat banget karena pada saat itu pertemuan yang sangat sederhana tapi sangat nyambung banget, karena pada saat itu kami sama-sama dari NTU. Saya kebetulan S1 di NTU, Pak Ketum adalah S2 di NTU," ujar Merry, seraya menunjukkan foto bersama AHY.

    Kagum pada Sikap Kesatria AHY

    Merry Riana juga mengungkapkan kekagumannya terhadap AHY. Kekaguman itu muncul saat AHY gagal dalam Pilkada DKI 2017.

    Ia terkesan dengan keberanian AHY mengakui kekalahan. AHY menyampaikan pidato yang dianggap jujur dan jarang didengar.

    "Bukan pidato kemenangan, tapi pidato yang jujur, yang jarang sekali kita dengar. Pidato dari seorang kesatria. Dan kesatria itu bernama Mas AHY. Pidato kesatria yang menerima kekalahan dalam Pilgub Jakarta 2017," katanya.

    Merry mengingat betul momen tersebut karena sikap AHY sangat berwibawa. Banyak orang cenderung mencari pembenaran saat kalah, namun AHY tidak demikian.

    "Jujur, yang membuat saya tertegun dan itu ingat sekali pada hari itu karena bukan hanya kata-katanya, tapi bagaimana sikap beliau. Sungguh-sungguh sikap. Karena pada saat itu ada begitu banyak orang dengan mudahnya selalu menarasikan pembenaran. 'Saya menang, dia curang, dia yang kalah,' dan seterusnya dan seterusnya," imbuhnya.

    Alasan Bergabung dengan Demokrat

    Merry Riana mengaku alasan masuk Partai Demokrat karena kesan personalnya terhadap AHY. Selain itu, ia melihat Partai Demokrat sebagai wadah yang memberinya ruang.

    Partai ini dianggap mampu memberikan kesempatan baginya, terutama sebagai minoritas, untuk berkarya dan didengarkan.

    "Karena Partai Demokrat itu sungguh-sungguh memberikan ruang untuk saya berproses. Tidak memaksa, tidak memberikan tekanan, ruang untuk saya didengarkan," tegasnya.

    Ia menambahkan, "Seperti yang saya bilang kan, walaupun saya sebenarnya triple minority gitu, tapi tetap saya bisa belajar, saya bisa melihat, saya bisa memberikan masukan dan itu didengar."

    Peran Perempuan dalam Politik

    Aspek Deskripsi
    Pemberdayaan Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.
    Representasi Memastikan suara dan kepentingan perempuan terwakili secara adil.
    Inovasi Membawa perspektif baru dan solusi kreatif dalam isu-isu publik.
    Pengembangan Mendukung perempuan untuk mengembangkan potensi diri di kancah politik.
  • Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Penataan Ruang Daerah Harus Sejalan Kebijakan Nasional

    Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Penataan Ruang Daerah Harus Sejalan Kebijakan Nasional

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penataan ruang di daerah wajib sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini krusial sebagai fondasi utama arah pembangunan dan pengendalian pemanfaatan wilayah di Indonesia.

    Menurut Wiyagus, penataan ruang bukan sekadar proses administratif. Ini adalah sistem utuh yang menentukan keberlanjutan pembangunan suatu wilayah.

    "Ada satu sistem yang tidak bisa kita abaikan dari mulai perencanaan proses tata ruang, kemudian hambatan dalam proses tata ruang, kemudian dampak hilir yang memang itu bagian dari proses," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan Wamendagri dalam Townhall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah. Acara tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Senin (9/2).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran vital. Peran ini memastikan kebijakan tata ruang daerah tidak menyimpang dari pembangunan nasional.

    Amanat ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. UU tersebut menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi ditetapkan melalui peraturan daerah. Namun, ini harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum berlaku.

    RTRW kabupaten/kota dievaluasi oleh gubernur. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat perlu berkonsultasi kepada Mendagri sebelum diterapkan.

    Proses ini bertujuan memastikan setiap kebijakan tata ruang tidak bertentangan. Baik dengan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum.

    Wiyagus menambahkan, evaluasi dan konsultasi ini adalah instrumen penting. Tujuannya agar kebijakan tata ruang daerah tetap dalam koridor nasional.

    Ini juga untuk menghindari konflik antardaerah maupun antarsektor yang mungkin terjadi.

    Fokus Kemendagri dalam Evaluasi RTRW

    Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus Kemendagri. Ini dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW:

    Aspek Tujuan
    Administrasi Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung.
    Kebijakan Menjamin sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
    Legalitas Memastikan Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

    Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur hal ini. Raperda RTRW provinsi wajib ditetapkan paling lambat dua bulan. Ini setelah memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Ini menegaskan penataan ruang bukan hanya perencanaan. Namun juga disiplin dalam kepastian hukum dan waktu.

    RTRW sebagai Acuan Pembangunan

    Lebih lanjut, Wiyagus menekankan posisi strategis RTRW. Ini menjadi acuan pembangunan wilayah hingga 20 tahun ke depan. RTRW juga dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

    Serta, rujukan utama dalam penyelesaian konflik tata ruang yang mungkin timbul.

    Dalam praktiknya, pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Kemendagri telah mengevaluasi 26 Raperda RTRW. Ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

    Sebagian besar Raperda tersebut berhasil ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, satu Raperda harus dikembalikan karena masih terkendala batas administrasi.

    "Artinya, di sini peran Kemendagri begitu sangat ketat dan selektif sebelum RTRW di provinsi maupun kabupaten dan kota ini ditetapkan," tegasnya.

  • Presiden Prabowo Subianto Bertekad Turunkan Biaya Haji, Kampung Haji Mekkah Segera Hadir

    Presiden Prabowo Subianto Bertekad Turunkan Biaya Haji, Kampung Haji Mekkah Segera Hadir

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Malang, Jawa Timur.

    Prabowo turut mengumumkan kabar gembira terkait keberhasilan pemerintah membangun Kampung Haji di Mekkah. Fasilitas ini disebut-sebut akan mendukung upaya efisiensi biaya haji.

    “Dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam agenda yang disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Indonesia mendapat kehormatan memiliki lahan di Mekkah. Lahan ini akan digunakan untuk membangun Kampung Haji bagi jemaah haji dan umrah.

    “Saya mau melaporkan di sini, di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU, bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapatkan hak untuk kita bisa memiliki lahan di Kota Suci di Mekkah. Kita akan bangun Kampung Haji di Mekkah untuk jemaah haji dan semua yang melaksanakan umrah,” papar Prabowo.

    Kampung Haji diharapkan dapat menyediakan layanan terbaik bagi jemaah asal Indonesia. Fasilitas ini juga menjanjikan layanan yang jauh lebih murah.

    “Nanti dijamin semua jemaah akan mendapatkan hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi, pelayanannya akan terbaik,” tegas Prabowo.

    BPIH 2026 Turun Rp 2 Juta

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447H atau tahun 2026 telah ditetapkan. Kesepakatan ini dicapai oleh Panja Komisi VIII DPR RI dan pemerintah.

    Total biaya haji 2026 disepakati sebesar Rp 87,4 juta. Angka ini menunjukkan penurunan Rp 2 juta dibandingkan biaya tahun 2025.

    Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, penetapan BPIH 2026 adalah langkah positif efisiensi.

    “Kami di BPKH sangat mengapresiasi penetapan BPIH 2026 ini. Penurunan biaya ini adalah hasil kerja keras dan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah, serta DPR dalam meninjau berbagai komponen biaya. BPKH menilai bahwa besaran BPIH yang telah disepakati ini mencerminkan keseimbangan antara kemampuan jemaah dengan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal,” ujar Fadlul dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    BPKH menyatakan kesiapan untuk menyalurkan porsi nilai manfaat (subsidi). Ini dilakukan untuk melengkapi biaya yang dibayar langsung oleh jemaah (Bipih).

    Berikut adalah rincian komposisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026:

    Komponen Biaya Haji Rata-rata per Jemaah (Rp) Persentase
    Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 54.193.806,58 62%
    Nilai Manfaat 33.215.558,87 38%