Category: Politik

  • Perkuat Kerja Sama Strategis, Indonesia Resmi Jadi Anggota Pendiri Dewan Perdamaian Inisiasi Donald Trump

    Perkuat Kerja Sama Strategis, Indonesia Resmi Jadi Anggota Pendiri Dewan Perdamaian Inisiasi Donald Trump

    Pemerintah Indonesia resmi menyatakan komitmennya sebagai anggota pendiri Board of Peace (BoP), sebuah inisiasi perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Langkah strategis ini ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington DC pada Jumat (20/2/2026).

    Marco Rubio mengapresiasi kontribusi Indonesia yang bersedia mengambil peran penting dalam dewan tersebut. Selain keterlibatan dalam dewan perdamaian, AS juga menyambut baik janji Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya rekonstruksi pasca-konflik di wilayah Gaza.

    Pertemuan yang berlangsung formal tersebut juga menjadi momentum bagi kedua negara untuk memperbarui komitmen Kemitraan Strategis Komprehensif. Berdasarkan keterangan resmi Departemen Luar Negeri AS, kedua diplomat tersebut sepakat bahwa kerja sama ini sangat krusial bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik yang aman.

    Di samping isu perdamaian global, Sugiono dan Rubio membahas pendalaman kolaborasi di sektor keamanan serta penguatan ekonomi yang memberikan keuntungan timbal balik. Dalam dokumentasi pertemuan, tampak kedua menteri melakukan jabat tangan formal dengan latar belakang bendera Merah Putih dan Stars and Stripes.

    Kunjungan Sugiono ke Washington DC ini mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga keseimbangan geopolitik sekaligus mempererat hubungan diplomatik dengan pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump melalui aksi nyata di bidang kemanusiaan dan keamanan internasional.

  • Perkuat Kerja Sama Strategis, Indonesia Gabung Board of Peace Inisiasi Donald Trump

    Perkuat Kerja Sama Strategis, Indonesia Gabung Board of Peace Inisiasi Donald Trump

    Pemerintah Indonesia resmi menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Langkah strategis ini mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di Washington DC pada Jumat (20/2/2026).

    Marco Rubio mengapresiasi posisi Indonesia sebagai salah satu negara anggota pendiri dalam dewan tersebut. Selain keterlibatan dalam BoP, AS juga menaruh harapan besar pada peran aktif Indonesia dalam upaya rekonstruksi wilayah pasca-konflik di Gaza.

    Pertemuan kedua diplomat tingkat tinggi ini juga menjadi momentum untuk mempererat Kemitraan Strategis Komprehensif antara Jakarta dan Washington. Keduanya sepakat bahwa kolaborasi ini sangat krusial bagi stabilitas, keamanan, serta kemakmuran ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Fokus utama kerja sama ke depan mencakup pendalaman sektor keamanan dan penguatan ekonomi yang memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua negara.

    Dalam suasana pertemuan formal yang berlangsung hangat tersebut, Sugiono tampil mengenakan jas biru terang dengan peci hitam, sementara Rubio mengenakan setelan jas biru gelap. Keduanya sempat berpose jabat tangan dengan latar belakang bendera nasional masing-masing negara sebagai simbol penghormatan diplomatik.

  • Polandia Desak Warganya Segera Keluar dari Iran Menyusul Ultimatum 15 Hari Donald Trump

    Polandia Desak Warganya Segera Keluar dari Iran Menyusul Ultimatum 15 Hari Donald Trump

    Pemerintah Polandia mengeluarkan instruksi mendesak bagi seluruh warga negaranya untuk segera meninggalkan wilayah Iran. Perintah evakuasi ini menyusul meningkatnya tensi geopolitik setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memberikan sinyal kuat terkait kemungkinan aksi militer dalam waktu dekat.

    Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menegaskan bahwa situasi di Iran saat ini sangat berisiko. Ia memperingatkan bahwa jendela waktu untuk melakukan proses evakuasi bisa tertutup sewaktu-waktu jika konflik fisik benar-benar pecah di kawasan tersebut.

    "Semua orang yang masih berada di Iran harus segera pergi, dan dalam keadaan apa pun jangan ada yang berencana untuk bepergian ke negara itu," tegas Tusk dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis (19/2/2026). Ia menambahkan bahwa eskalasi bisa terjadi dalam hitungan jam, sehingga menunda keberangkatan bukan lagi menjadi pilihan yang bijak.

    Langkah preventif Polandia ini dipicu oleh sikap keras Gedung Putih. Presiden AS Donald Trump secara terbuka memberikan tenggat waktu maksimal 15 hari bagi Teheran untuk menyepakati perjanjian baru terkait program nuklirnya. Trump memberikan peringatan keras bahwa kegagalan dalam mencapai kesepakatan akan berdampak buruk bagi Iran.

    "Kita akan mencapai kesepakatan atau akan menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi mereka," ujar Trump saat berbicara kepada awak media di pesawat kepresidenan Air Force One. Ia meyakini bahwa rentang waktu 10 hingga 15 hari sudah cukup bagi Iran untuk mengambil keputusan final.

    Keseriusan ancaman AS diperkuat dengan mobilisasi kekuatan militer besar-besaran di sekitar perbatasan Iran. Armada perang yang mencakup kapal induk, jet tempur, hingga pesawat pengisian bahan bakar telah disiagakan di posisi strategis. Dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington, Trump kembali mengingatkan bahwa Amerika Serikat siap mengambil langkah lebih jauh jika diplomasi menemui jalan buntu.

  • Inggris Tolak Berikan Izin Pangkalan Militer untuk Serangan AS ke Iran

    Inggris Tolak Berikan Izin Pangkalan Militer untuk Serangan AS ke Iran

    Pemerintah Inggris memutuskan untuk tidak memberikan izin kepada Amerika Serikat (AS) terkait penggunaan pangkalan militernya sebagai basis dukungan serangan terhadap Iran. Kebijakan ini mencakup dua lokasi strategis yang kerap digunakan Washington di masa lalu, yakni wilayah Diego Garcia di Samudra Hindia serta pangkalan RAF Fairford di Gloucestershire.

    Sesuai dengan perjanjian bilateral yang telah lama berlaku, Amerika Serikat diwajibkan mengantongi izin dari pemerintah Inggris sebelum melancarkan operasi militer dari fasilitas-fasilitas tersebut. Meski sebelumnya RAF Fairford sempat digunakan untuk mendukung penyitaan kapal tanker Bella 1 awal tahun ini, otoritas Inggris kali ini bersikap tegas terkait potensi eskalasi dengan Teheran.

    Donald Trump melalui platform Truth Social sempat menyatakan bahwa penggunaan Diego Garcia dan RAF Fairford mungkin diperlukan jika Iran menolak kesepakatan pembatasan nuklir. Trump sebelumnya telah mengancam akan melakukan tindakan militer dan mulai menggeser aset-aset tempur, termasuk kapal perang dan pesawat, ke wilayah Timur Tengah.

    Menanggapi situasi tersebut, juru bicara pemerintah Inggris menegaskan komitmen London terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Inggris menekankan bahwa prioritas utama mereka adalah menjaga keamanan kawasan dan memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir melalui jalur diplomasi.

    Sebagai catatan, pada serangan AS tahun lalu terhadap fasilitas nuklir Iran, kedua pangkalan tersebut tidak dilibatkan. Sumber senior pertahanan Inggris menyebutkan bahwa pada saat itu pihak Washington memang tidak mengajukan permintaan izin penggunaan fasilitas militer kepada Inggris.

  • Indonesia Resmi Jabat Wakil Komandan Pasukan Perdamaian PBB di Gaza

    Indonesia Resmi Jabat Wakil Komandan Pasukan Perdamaian PBB di Gaza

    Pemerintah Indonesia secara resmi menerima mandat sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk wilayah Gaza. Posisi strategis ini diumumkan oleh Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC.

    Keterlibatan Indonesia dalam kepemimpinan ISF bertujuan untuk memastikan keamanan wilayah serta mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Gaza. Komandan ISF menegaskan bahwa kehadiran pasukan ini difokuskan pada upaya stabilisasi agar pemerintahan sipil dapat kembali berjalan dengan normal.

    Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi kesiapan Indonesia dengan rencana pengiriman 8.000 prajurit TNI. Pasukan tersebut dijadwalkan berangkat secara bertahap dalam satu hingga dua bulan ke depan, dengan kemungkinan pengiriman tim pendahulu (advance team) lebih awal.

    "Gencatan senjata merupakan capaian yang riil terjadi. Kami menegaskan kembali komitmen untuk berkontribusi mengirimkan prajurit kami dalam jumlah yang signifikan sebanyak 8.000, bahkan bisa lebih jika dibutuhkan," ujar Presiden Prabowo saat menghadiri KTT BoP di Donald J Trump Institute of Peace.

    Pembentukan ISF memiliki landasan hukum kuat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada 17 November 2025. Pasukan ini beroperasi di bawah naungan Board of Peace untuk mendukung rencana komprehensif pengakhiran konflik di Gaza.

    Mandat utama ISF bukanlah untuk konfrontasi militer, melainkan pengawasan gencatan senjata dan stabilitas keamanan. Dalam pelaksanaannya, ISF memiliki beberapa tugas teknis sebagai berikut:

    Fokus Keamanan Mengamankan perbatasan melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta memastikan demiliterisasi wilayah.
    Operasi Kemanusiaan Melindungi warga sipil, mengoordinasikan koridor bantuan, dan mendukung kelancaran distribusi logistik.
    Pembangunan Kapasitas Melatih personel polisi Palestina guna memperkuat penegakan hukum lokal.

    Misi internasional ini merupakan langkah transisi penting guna menjamin lingkungan yang aman bagi warga sipil di Gaza sembari mengawasi jalannya kesepakatan damai yang telah dicapai oleh para pihak terkait.

  • Dukungan Gencatan Senjata Gaza, Prabowo Hadiri Forum Board of Peace di Washington

    Dukungan Gencatan Senjata Gaza, Prabowo Hadiri Forum Board of Peace di Washington

    Implementasi serta keberlanjutan gencatan senjata di Gaza menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri forum Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Kehadiran ini menegaskan sikap diplomasi Indonesia dalam mendukung perdamaian di Timur Tengah melalui wadah internasional yang baru dibentuk tersebut.

    Pertemuan perdana ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta dihadiri tokoh penting lainnya seperti Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dalam sesi pembukaan, Presiden Prabowo tampak berdiri berdampingan dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Argentina Javier Milei.

    Board of Peace sendiri merupakan inisiatif strategis Gedung Putih yang dirancang untuk mengoordinasikan dukungan global. Lembaga ini memiliki misi utama mengawal proses transisi di Gaza, mulai dari penghentian konflik hingga tahap rekonstruksi dan penciptaan perdamaian jangka panjang.

    Prabowo Subianto menegaskan bahwa komitmen Indonesia melalui forum ini adalah memastikan gencatan senjata di Gaza tidak hanya bersifat sementara, namun berkelanjutan. Upaya ini selaras dengan pesan yang ia sampaikan sebelumnya pada Business Summit di US Chamber of Commerce, di mana ia menekankan urgensi solusi damai bagi rakyat Palestina sebagai prioritas stabilitas global.

  • Peran Strategis Indonesia dalam Board of Peace: Misi Kemanusiaan dan Diplomasi Ekonomi di Gaza

    Peran Strategis Indonesia dalam Board of Peace: Misi Kemanusiaan dan Diplomasi Ekonomi di Gaza

    KTT perdana Board of Peace (BoP) yang berlangsung di Washington pada 19 Februari 2026 menjadi titik balik penting bagi posisi geopolitik Indonesia. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pendukung moral, melainkan duduk di meja utama sebagai aktor kunci dalam penataan ulang pengaruh global, khususnya terkait penyelesaian konflik di Gaza.

    Pengakuan atas peran sentral ini ditegaskan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian dunia, Trump memberikan apresiasi khusus kepada Presiden RI. "A man that I really like a lot… he is definitely tough, I don't want to fight him, President Prabowo of Indonesia," ujar Trump. Pernyataan ini dipandang sebagai sinyal pengakuan diplomatik bahwa Indonesia dianggap memiliki kapasitas besar untuk menanggung risiko global yang kompleks.

    Board of Peace (BoP) dirancang sebagai konsorsium internasional yang bertugas mengawal masa transisi pascakonflik di Gaza. Inisiatif yang bermula dari WEF Davos pada Januari lalu ini kini memiliki agenda konkret yang mencakup gencatan senjata, stabilitas keamanan, hingga pemulihan tata kelola sipil secara menyeluruh.

    Rapat perdana di Washington menghasilkan tiga poros keputusan utama:

    Aspek Keputusan Detail Komitmen
    Pendanaan Amerika Serikat mengucurkan US$10 miliar bersama komitmen miliaran dolar dari negara-negara Timur Tengah.
    Keamanan Indonesia berkomitmen mengirimkan lebih dari 8.000 personel pasukan stabilitas internasional ke lapangan.
    Tata Kelola Pembangunan kembali layanan publik, pelatihan aparat lokal, dan penguatan koridor hukum transisi.

    Keterlibatan aktif ini juga dibarengi dengan penguatan hubungan bilateral RI-AS. Di sela KTT, Presiden Prabowo dan Presiden Trump menandatangani kesepakatan tarif resiprokal serta kerja sama bisnis bernilai puluhan miliar dolar, menandakan pergeseran hubungan ke arah kepentingan ekonomi yang nyata.

    Legitimacy dan Solusi Dua Negara

    Kehadiran Indonesia di meja utama didasari oleh tiga kalkulasi strategis. Pertama, Indonesia memiliki legitimasi moral yang kuat di dunia Islam karena konsistensinya mendukung kemerdekaan Palestina. Kedua, adanya kapasitas riil dengan pengiriman ribuan personel keamanan. Ketiga, Indonesia berperan memastikan adanya strategi keluar (exit strategy) yang jelas melalui jalur politik.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak akan tergoyahkan meskipun masuk dalam lingkaran BoP. "Bagi kita, the real the only long lasting solution is the two-state solution," tegas Prabowo usai KTT. Ia mengingatkan bahwa niat utama forum ini harus tetap tertuju pada keberhasilan bagi rakyat Palestina dan bukan sekadar proyek pembangunan fisik.

    Meski inisiatif ini tidak lepas dari kritik terkait kekhawatiran persaingan peran dengan PBB, posisi Indonesia diharapkan menjadi penjaga arah agar rekonstruksi Gaza tetap berbasis pada nilai keadilan dan kedaulatan, bukan sekadar komoditas bisnis global.

  • Akrab di Washington DC, Donald Trump Puji Ketangguhan Presiden Prabowo Subianto

    Akrab di Washington DC, Donald Trump Puji Ketangguhan Presiden Prabowo Subianto

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan rapat perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, Kamis (19/2/2026). Di hadapan peserta rapat, Trump menyebut Prabowo sebagai sosok pemimpin yang sangat ia sukai karena karakter ketangguhannya.

    Kekaguman Trump bahkan terlontar melalui seloroh yang menyebut dirinya enggan berhadapan dengan Prabowo sebagai lawan. Trump menilai Indonesia di bawah kendali Prabowo telah menjelma menjadi bangsa besar yang mendapat penghormatan luas dari para pemimpin dunia lainnya.

    "Seseorang yang sangat saya sukai, dia sangat tangguh, saya tidak ingin melawannya, Presiden Prabowo dari Indonesia," ujar Trump saat memberikan pidato pembuka. Trump juga sempat menyoroti populasi besar Indonesia yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa sebagai salah satu kekuatan negara tersebut di kancah global.

    Menanggapi pujian eksplisit dari orang nomor satu di Amerika Serikat tersebut, Presiden Prabowo Subianto memilih merespons dengan santai. Usai menghadiri KTT BoP, Prabowo menganggap pernyataan Trump mengenai keengganan untuk melawannya hanyalah sebuah candaan akrab antar pemimpin negara.

    "Nggak, bercanda itu ah, ha-ha-ha," kata Prabowo singkat menanggapi momen tersebut sebagaimana ditayangkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pertemuan di Washington DC ini mempertegas posisi tawar Indonesia di mata internasional, terutama dalam menjalin hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.

  • Kebuntuan Nuklir di Jenewa: Iran dan AS Saling Kunci di Tengah Ketegangan Selat Hormuz

    Kebuntuan Nuklir di Jenewa: Iran dan AS Saling Kunci di Tengah Ketegangan Selat Hormuz

    Putaran kedua negosiasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pekan ini berakhir tanpa kesepakatan konkret. Meski utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner telah melakukan pembicaraan selama tiga jam dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, kedua belah pihak masih tertahan pada perbedaan mendasar terkait program pengayaan uranium.

    Lokasi perundingan yang dimediasi Oman ini sengaja dipindahkan dari lokasi awal di bulan Februari ke Jenewa demi mengakomodasi agenda delegasi Washington yang juga menangani isu Rusia-Ukraina. Walaupun Araghchi menggambarkan atmosfer pertemuan tersebut sebagai sesuatu yang "konstruktif", realitas di lapangan menunjukkan kebuntuan pada isu krusial. Iran bersikeras mempertahankan hak pengayaan uranium, sementara AS menetapkan penghentian total aktivitas tersebut sebagai syarat mutlak.

    Mohammad Ghaedi, pakar hubungan internasional dari George Washington University, menegaskan bahwa inti konflik ini belum bergeser sedikit pun. "AS tidak menerima pengayaan uranium Iran. Itu garis merah mereka. Teheran juga tak akan menghentikan pengayaan," ungkap Ghaedi. Bagi Teheran, mempertahankan sentrifugal adalah instrumen penangkal nuklir, meski mereka secara konsisten membantah tengah mengembangkan senjata atom.

    Di tengah kebuntuan tersebut, Iran sebenarnya sempat melemparkan sinyal kompromi. Teheran menyatakan kesediaan untuk membatasi program nuklirnya serta memindahkan cadangan uranium yang diperkaya hingga 60 persen ke negara ketiga. Namun, tawaran ini diajukan dengan syarat kompensasi berupa pencabutan sanksi ekonomi—sebuah tuntutan yang hingga kini masih ditolak mentah-mentah oleh pihak Washington.

    Ketegangan justru meningkat di luar meja diplomasi. Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menuding Presiden Donald Trump memiliki ambisi terselubung untuk melakukan pergantian rezim di Iran. Sebagai bentuk unjuk kekuatan, Garda Revolusi Iran menggelar latihan militer dengan menembakkan rudal di Selat Hormuz, jalur vital logistik minyak dunia yang hanya selebar 55 kilometer. Langkah ini langsung direspons AS dengan mengerahkan dua kapal induk, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, ke kawasan tersebut.

    Abbas Araghchi melalui opininya di The Wall Street Journal memperingatkan bahwa Iran siap berjuang dengan segala cara jika konflik terbuka pecah. Hal ini menjadi risiko politik besar bagi AS, mengingat serangan terhadap fasilitas minyak Iran dapat memicu lonjakan harga energi global. Meski demikian, harapan tipis tetap terjaga setelah sumber pemerintahan AS menyebut adanya kemajuan kecil di Jenewa. Delegasi Iran dijadwalkan kembali dalam dua pekan dengan proposal yang lebih rinci untuk menjembatani perbedaan tersebut.

  • Iran Ancam Serang Balik Aset Militer AS Jika Agresi Berlanjut

    Iran Ancam Serang Balik Aset Militer AS Jika Agresi Berlanjut

    Pemerintah Iran secara resmi menetapkan pangkalan, fasilitas, dan seluruh aset militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah sebagai target serangan yang sah. Langkah ini akan diambil jika Washington merealisasikan ancaman serangan militer terhadap wilayah Teheran.

    Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan. Iravani menegaskan bahwa tindakan defensif ini merupakan respons atas eskalasi agresif yang ditunjukkan oleh AS.

    Ketegangan meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengerahkan kekuatan militer besar-besaran, mencakup jet tempur dan kapal perang, ke Timur Tengah. Langkah tersebut diklaim sebagai upaya mencegah Iran memproduksi bom nuklir, meskipun pihak Teheran secara konsisten membantah tuduhan pengembangan senjata nuklir tersebut.

    Iravani menyoroti pernyataan Trump di media sosial yang mengisyaratkan penggunaan pangkalan militer Inggris di Samudra Hindia jika kesepakatan nuklir gagal tercapai. Menurutnya, retorika agresif ini merupakan ancaman serius bagi keamanan internasional dan berpotensi memicu bencana besar di kawasan.

    "Iran tetap berkomitmen pada solusi diplomatik dan atas dasar timbal balik untuk mengatasi ambiguitas program nuklir damainya," tulis Iravani dalam surat tersebut. Namun, ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengintervensi AS agar menghentikan ancaman penggunaan kekuatan yang dinilai melanggar hukum internasional.

    Sebagai informasi tambahan, Donald Trump sebelumnya memberikan tenggat waktu maksimal 15 hari bagi Iran untuk mencapai kesepakatan baru. Trump secara terbuka mengancam akan melakukan serangan militer jika Iran gagal memenuhi tuntutan tersebut dalam batas waktu yang telah ditentukan.