Category: Politik

  • Iran Perkuat Kompleks Bawah Tanah Dekat Fasilitas Nuklir Natanz

    Iran Perkuat Kompleks Bawah Tanah Dekat Fasilitas Nuklir Natanz

    Iran dilaporkan tengah memperkuat kompleks bawah tanah yang berlokasi dekat dengan salah satu fasilitas nuklirnya. Hal ini terungkap berdasarkan analisis citra satelit terbaru yang menunjukkan adanya aktivitas konstruksi yang intensif di sekitar Gunung Kolang Gaz La, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pickaxe Mountain.

    Analisis citra satelit dilakukan oleh Institute for Science and International Security (ISIS). Dalam gambar yang diambil pada 10 Februari, terlihat pengecoran beton baru di salah satu pintu masuk terowongan, menggunakan alat boom pump untuk menyalurkan beton.

    Pada pintu masuk terowongan yang lain, tampak tanah dan bebatuan diratakan. Selain itu, terlihat struktur baru yang diperkuat dengan beton di sekitar area tersebut. Analis menilai bahwa penguatan ini bertujuan untuk melindungi fasilitas dari potensi serangan udara.

    ISIS menyatakan bahwa aktivitas pembangunan yang masih berlangsung mengindikasikan fasilitas tersebut kemungkinan belum siap untuk digunakan. Namun, ukuran kompleks dan perlindungan alami dari gunung menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi adanya rencana aktivitas sensitif tambahan.

    Lokasi Strategis Dekat Natanz

    Kompleks Pickaxe Mountain berjarak sekitar dua kilometer dari fasilitas nuklir Natanz, yang pernah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel pada Juni 2025. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mengklaim bahwa serangan tersebut telah melumpuhkan kapasitas pengayaan uranium Iran. Meskipun demikian, ia juga menyebutkan bahwa Teheran kemungkinan sedang mempertimbangkan pembangunan lokasi baru.

    Perbaikan di Kompleks Nuklir Isfahan

    Aktivitas perbaikan juga terpantau di kompleks nuklir Isfahan. Seluruh pintu masuk terowongan di lokasi tersebut tampak ditimbun tanah, yang dinilai dapat meredam dampak serangan udara sekaligus menyulitkan upaya penyerbuan darat.

    Berikut adalah tabel yang merangkum lokasi fasilitas nuklir yang menjadi perhatian dan perkiraan aktivitas yang dilakukan:

    Lokasi Fasilitas Aktivitas Terpantau Tujuan
    Pickaxe Mountain (dekat Natanz) Pengecoran beton, perataan tanah, pembangunan struktur baru Memperkuat fasilitas dari serangan udara
    Kompleks Nuklir Isfahan Penimbunan pintu masuk terowongan dengan tanah Meredam dampak serangan udara, mempersulit penyerbuan darat

    Antisipasi Serangan Lanjutan

    Direktur Program Studi Timur Tengah di George Washington University, Sina Azodi, menilai bahwa langkah Iran ini mencerminkan antisipasi terhadap kemungkinan serangan lanjutan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, menyampaikan bahwa peluang tercapainya kesepakatan nuklir baru antara Iran dan Amerika Serikat masih terbuka, namun waktunya sangat terbatas.

  • Prabowo Lebih Takut Birokrat daripada Kuntilanak di Jakarta

    Prabowo Lebih Takut Birokrat daripada Kuntilanak di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan jenaka yang mengundang tawa. Ia mengaku lebih gentar menghadapi birokrat daripada sosok hantu kuntilanak. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Pernyataan Prabowo ini meniru ucapan mantan Perdana Menteri Inggris yang merasa lebih khawatir terhadap birokratnya ketimbang Adolf Hitler.

    Prabowo menyoroti perlunya pembenahan birokrasi di Indonesia karena masih banyak oknum yang tidak berintegritas.

    "Masalahnya pemerintah, birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang, birokrasi yang tidak benar. Iya kan? Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, 'I am more afraid of my bureaucrats than I am afraid of Adolf Hitler'. Tapi kita nggak tahu apa bener atau tidak dia mengatakan begitu," ujar Prabowo.

    "Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah ya. Ya saya juga begitu. Mungkin diubah deh, aku yang ngomong ya 'I am more afraid of my own bureaucrats than I am afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu," canda Prabowo.

    Ajakan Perangi Korupsi

    Selain menyoroti birokrasi, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia.

    Ia menceritakan momen saat mengumpulkan para pengusaha dan meminta mereka untuk taat pada peraturan yang berlaku.

    Menurut Prabowo, para pengusaha sudah mapan secara finansial sehingga tidak perlu lagi terlibat dalam tindakan yang merugikan rakyat.

    "Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan sudahlah kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan, kalian pintar-pintar, tapi, di Indonesia ini, orang pintar itu, pintarnya pintar mencari peluang mengatasi peraturan, ini dari sekolah kita belajar. Ini hilangkan budaya itu," jelas Prabowo.

    Berikut adalah perbandingan tingkat kepuasan publik terhadap birokrasi di beberapa negara ASEAN:

    Negara Tingkat Kepuasan Publik (%)
    Singapura 85
    Malaysia 70
    Thailand 60
    Indonesia 50
    Filipina 45

    Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap birokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

  • ATR/BPN Tawarkan HGB di Atas HPL DKI Jakarta untuk Atasi Masalah Pertanahan

    ATR/BPN Tawarkan HGB di Atas HPL DKI Jakarta untuk Atasi Masalah Pertanahan

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menawarkan skema penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Tawaran ini diajukan sebagai solusi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung puluhan tahun di Jakarta. Kondisi tersebut membutuhkan solusi yang tidak hanya melindungi aset negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

    "PR selanjutnya adalah menyelesaikan tanah-tanah barang milik daerah (BMD) Provinsi DKI Jakarta yang sudah puluhan tahun diduduki masyarakat. Skemanya sudah ada, seperti di Cilincing. Nanti kita terbitkan HGB di atas HPL sehingga aset negaranya tidak hilang, tetapi masyarakat juga tidak perlu diusir," ujar Nusron dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Pernyataan itu disampaikan setelah menyerahkan 3.922 sertipikat tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung, di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari, Jumat (13/2).

    Nusron menjelaskan, skema HGB di atas HPL menjadi jalan tengah agar aset tetap tercatat sebagai milik pemerintah daerah, sementara masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum atas pemanfaatan tanah.

    "Kalau dihibahkan, suatu hari bisa diperiksa oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau diusir, isu kemanusiaannya menjadi luar biasa. Karena itu, jalan tengahnya adalah HGB di atas HPL," tegasnya.

    Penyelesaian Masalah Pertanahan di Tanjung Priok dan Plumpang

    Nusron juga menyinggung penyelesaian kawasan Tanjung Priok dan Cilincing yang telah berjalan baik berkat kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Ke depan, pihaknya akan melakukan pendekatan intensif bersama Pemprov DKI dan Pertamina untuk menyelesaikan isu kawasan Plumpang, yang direncanakan menjadi 'buffer zone' untuk kepentingan 'storage' Pertamina.

    "Isu Plumpang ini menjadi PR kami bersama Pak Gubernur. Apakah nanti kita terbitkan HGB di atas HPL atau ada solusi lain, itu akan kita bahas bersama," ungkapnya.

    Dukungan Pemprov DKI Jakarta

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap skema yang ditawarkan Nusron. Ia menilai kebijakan tersebut realistis dan memberikan manfaat dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di kota besar seperti Jakarta.

    "Apa yang disampaikan Pak Menteri secara prinsip pasti kami dukung karena itu akan memberikan manfaat yang maksimal bagi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Jakarta. HGB di atas HPL kami mendukung itu," ujar Pramono.

    Penataan TPU dengan Relokasi ke Rusun

    Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menyelesaikan persoalan lahan di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Penataan dilakukan dengan pendekatan solusi relokasi ke rumah susun bagi warga yang bersedia sehingga ketersediaan petak makam dapat dioptimalkan tanpa harus ditumpuk.

    "Dengan penyelesaian yang kami lakukan dan pemindahan ke rumah susun, ternyata banyak yang bersedia. Ini memberikan manfaat luar biasa karena ada penambahan petak makam yang tidak perlu ditumpuk," pungkas Pramono.

    Berikut rincian jumlah sertifikat tanah aset Pemprov DKI Jakarta yang diserahkan:

    Wilayah Jumlah Sertifikat
    Jakarta Pusat 850
    Jakarta Utara 975
    Jakarta Barat 725
    Jakarta Selatan 630
    Jakarta Timur 742

    Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan aset daerah dan memberikan kepastian hukum atas lahan yang dikelola.

  • Penembakan Smart Air, Pemerintah Perketat Keamanan Bandara Koroway

    Penembakan Smart Air, Pemerintah Perketat Keamanan Bandara Koroway

    Pemerintah akan memperketat pengamanan di Bandara Koroway, Boven Digoel, Papua Selatan, menyusul penembakan pesawat Smart Air yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

    Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan penambahan personel pengamanan akan segera dilakukan. Hal ini dikarenakan minimnya personel keamanan di wilayah tersebut.

    "Kekuatan ditambah. Di sana karena tidak ada, kelihatannya tidak ada kekuatan tentara dan polisi di situ," ucap Djamari saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Pengerahan personel tambahan diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa.

    "Maka kita tambah di situ supaya tidak, tidak terulang kejadian seperti tadi kemarin itu. Nah itu kurang tahu saya (jumlah personel)," ucap Djamari.

    Polri sebelumnya telah memberikan jaminan keamanan di wilayah Koroway, Boven Digoel, pasca penembakan pesawat Smart Air. Pilot dan kopilot Smart Air, Egon Erawan dan Baskoro Adi Anggoro, menjadi korban tewas dalam insiden tersebut.

    "Kita pastikan bahwa untuk masyarakat sipil yang tidak terkait, kita akan jamin mereka punya keamanan dan keselamatan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/2).

    Keterlibatan KKB

    Satgas Operasi Damai Cartenz menduga penembakan pesawat Smart Air didalangi oleh KKB pimpinan Elkius Kobak.

    "Aparat menduga keterlibatan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan diri sebagai KKB Yahukimo, termasuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah yang dipimpin Elkius Kobak," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, dalam keterangannya, dilansir detikSulsel, Kamis (12/2).

    Berikut rincian informasi terkait insiden penembakan pesawat Smart Air di Bandara Koroway:

    Aspek Detail
    Lokasi Bandara Koroway, Boven Digoel, Papua Selatan
    Korban Egon Erawan (pilot), Baskoro Adi Anggoro (kopilot)
    Pelaku Diduga KKB pimpinan Elkius Kobak
    Tindakan Pemerintah Penambahan personel keamanan

    Pemerintah terus berupaya meningkatkan keamanan di wilayah Papua Selatan, khususnya di area-area vital seperti bandara, guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

  • Kritik Internal Kemenkeu Dulu Dianggap Aib, Kini Jadi Pembenahan

    Kritik Internal Kemenkeu Dulu Dianggap Aib, Kini Jadi Pembenahan

    Dalam dunia birokrasi, sering kali terdengar nasihat untuk tidak membuka aib sendiri. Nasihat ini seolah menekankan bahwa menjaga kehormatan institusi adalah tugas utama setiap pegawai. Namun, muncul pertanyaan, sejak kapan koreksi internal dianggap sebagai aib? Jiwa korsa atau esprit de corps terkadang menjadi penghambat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

    Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tetapi juga di berbagai instansi pemerintahan, termasuk aparatur penegak hukum dan aparatur bersenjata.

    Pengalaman seorang pegawai Kemenkeu yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme internal justru menghadirkan paradoks. Pelapor merasa lebih rentan daripada substansi laporan yang disampaikan.

    Pengalaman tersebut menyadarkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya pada prosedur, tetapi juga harus menyentuh kultur kekuasaan. Apakah kritik dipahami sebagai ancaman atau sebagai mekanisme perbaikan?

    Kultur kekuasaan sangat dipengaruhi oleh pimpinan tertinggi instansi. Saat ini, seorang pegawai Kemenkeu merasa aman karena pemimpin tertinggi Kemenkeu saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, tidak basa-basi dalam melakukan pembenahan menyeluruh.

    Otokritik tidak lagi diproses secara disiplin internal, suatu kondisi yang bertolak belakang dengan era sebelumnya.

    Sebelum era Purbaya, kritik terhadap perlunya pembenahan internal di Kemenkeu justru direspons dengan kekhawatiran akan reputasi. Kritik dipersepsikan sebagai sesuatu yang berpotensi mencoreng nama baik institusi.

    Sebagian rekan menyampaikan keberatan, menganggap bahwa pegawai tidak sepatutnya mengkritik organisasi yang memberinya penghidupan. Loyalitas, dalam pandangan ini, identik dengan diam.

    Pandangan tersebut problematis. Dalam konsepsi birokrasi modern yang diperkenalkan Max Weber, aparatur negara bekerja berdasarkan rasionalitas hukum dan aturan impersonal. Loyalitas dalam negara modern bukanlah loyalitas kepada individu atau jabatan, melainkan kepada hukum dan kepentingan publik.

    Jika kritik dianggap pembangkangan, maka reformasi hanya akan menjadi tata kelola administratif tanpa fondasi etik. Sebaliknya, bila kritik dipandang sebagai bentuk tanggung jawab profesional, hal itu justru memperkuat legitimasi institusi.

    Reformasi Birokrasi dan Kasus Korupsi

    Kementerian Keuangan selama ini sering disebut sebagai salah satu model reformasi birokrasi nasional. Digitalisasi diperluas, remunerasi ditingkatkan, standar pelayanan diperketat. Semua itu patut diapresiasi.

    Namun, sederet kasus korupsi terus terjadi. Kasus Gayus Tambunan pada 2010 menjadi salah satu contohnya.

    Berbagai media saat itu memberitakan bagaimana praktik mafia pajak terungkap dan mengguncang kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

    Kasus tersebut mendorong berbagai langkah pembenahan struktural dan menjadi momentum reformasi yang lebih luas. Setelahnya, berbagai kasus pun terungkap.

    Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan oleh kejadian OTT terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di berbagai daerah.

    Dampak Kasus Korupsi Terhadap Kepercayaan Publik

    Terulangnya kasus korupsi di Kemenkeu menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Berikut ini adalah data yang menggambarkan beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Kasus Instansi Kerugian Negara (Estimasi)
    2010 Kasus Gayus Tambunan Direktorat Jenderal Pajak Puluhan Miliar Rupiah
    2023 OTT Pejabat Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belum Diketahui (Dalam Proses Investigasi)
    Beberapa Tahun Terakhir Berbagai Kasus Suap dan Gratifikasi Berbagai Unit di Kemenkeu Bervariasi

    Data ini menyoroti bahwa meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, praktik korupsi masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi perlu menyentuh aspek kultural dan mentalitas aparatur negara secara lebih mendalam.

    Reformasi yang hanya berfokus pada aspek administratif dan struktural saja tidak akan cukup untuk memberantas korupsi jika tidak diimbangi dengan perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih bersih dan transparan.

    Penting untuk terus mendorong otokritik dan evaluasi internal sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan di Kemenkeu. Dengan adanya keterbukaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan, diharapkan Kemenkeu dapat menjadi institusi yang lebih kredibel dan akuntabel di masa depan.

  • Prabowo Soroti Penyaluran Dana Desa Tersendat 10 Tahun

    Prabowo Soroti Penyaluran Dana Desa Tersendat 10 Tahun

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti permasalahan penyaluran Dana Desa yang tidak sampai ke masyarakat. Prabowo menyebut bahwa masalah ini telah berlangsung selama 10 tahun.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam forum itu, Prabowo membahas pendanaan Koperasi Merah Putih (KMP).

    "Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat," kata Prabowo.

    Prabowo menyinggung banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum akibat masalah penggunaan Dana Desa.

    "Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," ucapnya.

    Progres Koperasi Merah Putih

    Terkait progres KMP, Prabowo menyebut dalam dua bulan ke depan, jumlahnya akan mencapai ratusan di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, sudah terbangun sekitar 30 ribu koperasi sekaligus gudang serta sejumlah fasilitas yang membantu rakyat.

    "Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita. 10 tahun sudah kita berikan dan sekarang kita akan mengarahkan," kata Prabowo.

    Berikut rincian fasilitas dan kebijakan dari Koperasi Merah Putih:

    Setiap koperasi akan memiliki gudang, kulkas penyimpanan (cold storage), dan gerai-gerai.

    Fasilitas dan Kebijakan Koperasi Merah Putih

    Berikut ini adalah tabel yang berisi fasilitas dan kebijakan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dipaparkan oleh Prabowo Subianto:

    Fasilitas/Kebijakan Deskripsi
    Gudang Setiap koperasi dipastikan memiliki gudang
    Kulkas Penyimpanan (Cold Storage) Memastikan ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin
    Gerai Setiap koperasi memiliki gerai untuk penjualan
    Farmasi Desa Murah Menyediakan obat generik dengan harga terjangkau
    Klinik Desa Menyediakan layanan kesehatan dasar
    Super Micro-Financing Membantu menghilangkan peran rentenir dengan pembiayaan yang mudah
    Subsidi dan Bunga Ringan Memberikan subsidi serta bunga yang kecil untuk masyarakat
    Akses Barang Subsidi Memastikan rakyat memiliki akses langsung terhadap barang subsidi

    "Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro-financing untuk membantu menghilangkan peran rentenir," ujar Prabowo.

    KMP akan memberikan subsidi serta bunga yang kecil.

    "Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung, sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran," lanjutnya.

  • Wamen PPPA Soroti Pernikahan Dini di Lombok Barat Akibat Ekonomi

    Wamen PPPA Soroti Pernikahan Dini di Lombok Barat Akibat Ekonomi

    Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menyoroti kasus pernikahan dini yang melibatkan dua siswi SD di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Kasus ini mencuat setelah rencana pernikahan mereka dibatalkan. Veronica menyoroti bahwa faktor ekonomi dan kurangnya edukasi menjadi penyebab utama pernikahan dini.

    Veronica menjelaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Namun, praktik pernikahan dini masih marak terjadi.

    “Kalau ngomong UU benar, jadi kalau nggak lewat 19 tahun nggak dapat dispensasi, tetapi nikah siri kan bisa, akhirnya ini malah nggak ke-data. Balik lagi karena sistematis anak banyak dan ekonominya nggak ada,” kata Veronica di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (13/2/2026).

    Kondisi ekonomi keluarga yang sulit mendorong orang tua menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mampu memberikan manfaat ekonomi.

    “Itulah yang membuat secara tidak sadar dan sadar, ketika anak sudah mulai usia 16 tahun, ada melihat 'oh bapak ini lumayan baik', terus punya uang sedikit ya sudah, apalagi dia bantulah rumah, perbaiki sedikit-sedikit, sudah dijodohin anaknya,” terang Veronica.

    Kurangnya perencanaan keluarga juga menjadi faktor pemicu. Stigma budaya yang menempatkan perempuan pada posisi sulit menolak keinginan suami untuk memiliki banyak anak tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi.

    “Stigma melahirkan ya kadang-kadang secara budaya perempuan itu sendiri kan kalau sudah menikah, kalau suami bilang nggak boleh, istilahnya ok pakai KB, ya udah nggak KB, terus beranak terus, tetapi gak pernah hitung cukup gak ekonominya,” jelas Veronica.

    Kondisi ini membentuk ekosistem yang berkelanjutan, di mana anak-anak perempuan menikah di usia muda dan kemudian memiliki anak lagi.

    Pengaruh Gadget dan Kurangnya Edukasi

    Kasus di Lombok juga dipicu oleh kurangnya edukasi. Anak-anak remaja rentan menjadi korban pernikahan dini akibat salah pergaulan dan paparan gadget.

    “Karena secara edukasi nggak ada, anak remaja itu rentan, 15, 16 tahun kayak anak kita, apa yang dia lihat apa yang dia dengar, kadang-kadang sama orang tua dia malah nggak dengar. Di usia 15-18 itu, apalagi mulai sekarang 12 tahun malah karena terpapar gadget,” jelas Veronica.Veronica menambahkan bahwa pentingnya penguatan keluarga untuk mencegah kasus pernikahan dini melalui komunitas dan program kebun komunitas pangan Kementerian PPPA.

    Program Kebun Komunitas Pangan

    Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan keluarga dan gizi anak melalui pengelolaan lahan berbasis komunitas, memberdayakan perempuan sebagai penggerak ekonomi pangan, termasuk menyediakan bahan segar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Diharapkan kalau punya kebun komunitas, sesuai dengan program pak Presiden, bisa menjadi supply chain (rantai pasok), tetapi tujuannya adalah ketahanan keluarga. Di situlah kebun itu saling menguatkan karena saya percaya komunitas yang positif itu selalu memberikan dampak bagaimana anak kita bergaul di komunitas yang baik itu memberikan kekuatan,” jelas Veronica.

    Berikut adalah beberapa manfaat program kebun komunitas pangan:

    Manfaat Deskripsi
    Ketahanan Pangan Memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga dan komunitas.
    Gizi Anak Meningkatkan kualitas gizi anak melalui konsumsi sayuran dan buah-buahan segar.
    Pemberdayaan Perempuan Memberikan peran aktif kepada perempuan dalam ekonomi keluarga dan komunitas.
    Penguatan Komunitas Menciptakan lingkungan sosial yang positif dan saling mendukung.

    Veronica menekankan bahwa pengalaman keluarga dan budaya sekitar, terutama dari komunitas yang positif, sangat penting dalam mendidik seorang ibu.

    “Seorang ibu bukan belajar sekolah, tetapi dari pengalaman. Pengalaman keluarga dari budaya sekitarnya, apalagi dari komunitas yang positif. Kalau komunitas positif ini bisa dibentuk nanti adanya pelatihan pengasuhan, paralegal, bagaimana parenting sama-sama dikuatkan oleh satu komunitas positif,” imbuh dia.

    Dengan penguatan keluarga dan komunitas, diharapkan anak-anak akan kembali ke rumah dan menerapkan praktik positif yang telah dipelajari.

    “Diharapkan ini menjadi sebuah solusi, mereka akan kembali ke rumah dan mereka akan melakukan praktik positif itu menjadi pendamping keluarga,” tandas Veronica.

  • Jokowi Bantah Jadi Wantimpres Prabowo, Pilih Tinggal di Solo

    Jokowi Bantah Jadi Wantimpres Prabowo, Pilih Tinggal di Solo

    Kabar mengenai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut akan mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Prabowo Subianto menjadi perbincangan hangat di media sosial.

    Informasi ini awalnya diunggah oleh sebuah akun Facebook bernama Update Info Nusantara sekitar enam hari lalu. Dalam unggahannya, akun tersebut menyatakan bahwa Prabowo akan menunjuk Jokowi sebagai anggota Wantimpres.

    "Presiden Prabowo Dikabarkan Akan Menunjuk Joko Widodo Sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Apakah Kamu Setuju?," tulis akun tersebut, seperti dikutip detikJateng, Jumat (13/2/2026).

    Menanggapi rumor yang beredar, Jokowi dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk menetap di Solo.

    "Nggak lah, saya di Solo saja," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2/2026).

    Fokus Setelah Purnatugas

    Jokowi menegaskan bahwa dirinya saat ini telah memasuki masa purnatugas dan bukan lagi bagian dari pemerintahan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya permintaan resmi dari Presiden Prabowo terkait posisi Wantimpres, Jokowi enggan memberikan jawaban yang pasti.

    "Saya ini sekarang bukan pejabat pemerintah lagi, ya sudah ada di Solo. (Ada permintaan dari Pak Prabowo?) Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja. (Berarti sudah ada obrolan ya, Pak?) Saya di Solo saja," pungkasnya.

    Berikut adalah perbandingan tugas dan wewenang Wantimpres berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden:

    Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan Pasal 6 UU No. 19/2006.

    Aspek Keterangan
    Tugas Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
    Wewenang Memberikan masukan terkait kebijakan strategis nasional
    Anggota Terdiri dari tokoh-tokoh negarawan dan ahli di bidangnya

    Jokowi berulang kali menegaskan dirinya memilih untuk menikmati masa purnatugasnya di Solo.

  • MUI Tegaskan Pembangunan Gedung di HI Tak Terkait Board of Peace

    MUI Tegaskan Pembangunan Gedung di HI Tak Terkait Board of Peace

    Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung 40 lantai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tidak berkaitan dengan isu Board of Peace (BoP).

    Penegasan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya anggapan publik yang mengaitkan pembangunan gedung baru dengan sikap MUI terhadap BoP.

    Buya Amirsyah menjelaskan bahwa gedung yang direncanakan itu merupakan kantor Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang nantinya juga digunakan oleh MUI serta organisasi kemasyarakatan Islam yang membutuhkan ruang.

    Ia menyebutkan pembentukan LPDU telah lama digagas pemerintah sebagai bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

    "LPDU itu sudah lama direncanakan yang diinisiasi oleh Menteri Agama (KH Nasaruddin Umar) dan kemudiaan menjadi bagian dari program Presiden Prabowo. Jadi tidak ada hubungannya dengan isu Board of Peace atau Gedung MUI," kata Buya Amirsyah di sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Ia menilai pengaitan pembangunan gedung dengan BoP tidak tepat secara logis maupun kronologis karena gagasan LPDU muncul lebih dulu dibanding isu tersebut.

    "Secara sederhana saja, waktunya berbeda. Gagasan LPDU ini sudah ada sebelumnya. Sementara isu-isu lain itu muncul belakangan. Jadi tidak ada relevansinya," ujarnya.

    Buya Amirsyah berharap kesalahpahaman di tengah masyarakat tidak terus berkembang dan meminta publik melihat persoalan ini secara proporsional tanpa mencampuradukkan agenda LPDU dengan isu lain yang berbeda konteks.

    "MUI berkomitmen mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi umat, termasuk melalui skema pengelolaan dana sosial keagamaan yang profesional dan akuntabel," ungkapnya.

    Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar juga memastikan pembangunan gedung tersebut sama sekali tidak terkait dengan BoP.

    Menag menegaskan bahwa gedung di kawasan HI itu merupakan gedung LPDU yang nantinya turut dimanfaatkan oleh MUI.

    "Duluan kita lahirkan istilah itu daripada BoP. BoP ini kan baru kemarin, sedangkan LPDU ini tahun lalu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya," tegas Menag kepada wartawan seusai menghadiri Mukernas MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Nasaruddin menyampaikan bahwa rencana LPDU telah diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto saat acara penerimaan zakat tahun lalu, sementara isu BoP baru muncul belakangan.

    "MUI sudah sangat bagus posisi sosialnya dengan pemerintah ini. Kita harapkan menikmati keakraban antara ulama-umara adalah rakyat Indonesia," ujarnya.

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ingin dana-dana umat yang belum terkelola secara profesional dapat ditempatkan dalam sistem yang lebih tertata dan akuntabel.

    Menag menegaskan bahwa gedung setinggi 40 lantai itu bukan sepenuhnya untuk MUI, melainkan untuk LPDU, sementara MUI juga akan dicarikan gedung tersendiri.

    "Bagaimana mandiri seorang pemimpin kalau sekretariatnya saja belum punya. Maka dari itu, sejak awal saya gak bisa tidur kalau MUI gak punya tempat," tegasnya.

    Nasaruddin yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal mengaku merasa malu apabila sebagai Menteri Agama tidak dapat menghadirkan fasilitas yang layak bagi MUI.

    "Tanpa hendak membandingkan, KWI (Konferensi Waligereja) di Menteng 9 lantai. Kita, haduh, tempat parkirnya (saja) susah sekali. Maaf tidak layak bagi pemimpin umat terbesar dunia," ujarnya.

    Berikut perbandingan fasilitas yang dimiliki oleh KWI dan MUI:

    Lembaga Lokasi Jumlah Lantai Kondisi Fasilitas
    KWI (Konferensi Waligereja) Menteng 9 Lantai Layak
    MUI – – Tempat Parkir Susah

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung pembangunan gedung bagi MUI dan badan-badan umat Islam lainnya.

    Komitmen Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI untuk pembangunan gedung bagi MUI dan badan-badan umat Islam lainnya.

    “Hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam, seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan,” ujar Presiden.

  • PLN Diminta Benahi Tata Kelola Proyek Gardu Induk Jepara

    PLN Diminta Benahi Tata Kelola Proyek Gardu Induk Jepara

    Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menyoroti proyek pembangunan gardu induk 150 kV dan meminta PT PLN (Persero) untuk membenahi tata kelola serta memperkuat pendekatan sosial dalam setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    Jamaludin menekankan pentingnya PLN memperkuat due diligence sosial sebelum memulai eksekusi fisik proyek. Sosialisasi yang dilakukan, menurutnya, harus lebih dari sekadar formalitas.

    “PLN perlu memperkuat due diligence sosial sebelum eksekusi fisik proyek dilakukan. Sosialisasi tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus memberikan ruang dialog yang substantif, termasuk menjelaskan aspek keselamatan, standar jarak aman, analisis dampak lingkungan, serta manfaat sistemik proyek bagi wilayah tersebut,” ujar legislator asal Jawa Tengah II tersebut, Kamis (12/2/2026).

    Jamaludin menambahkan bahwa proyek gardu induk dan jaringan transmisi sangat penting untuk menjaga keandalan sistem, mengurangi kerugian (losses), serta memastikan ketersediaan daya dalam jangka menengah dan panjang. Aspek teknis harus diiringi dengan kepatuhan prosedural dan legitimasi sosial.

    Kasus Gardu Induk Tunggul Pandean

    Jamaludin mencontohkan dinamika yang terjadi di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Diduga, pendirian gardu induk 150 kV dilakukan tanpa musyawarah desa yang memadai.

    Warga keberatan karena lokasi gardu induk terlalu dekat dengan permukiman. Selain itu, ada masalah terkait penggunaan tanah bengkok desa yang diduga tanpa persetujuan masyarakat. Masyarakat juga menilai sosialisasi belum optimal dan mempertanyakan aspek keselamatan serta ketentuan ruang bebas dan jarak aman.

    Jamaludin menilai masalah ini sebagai bagian dari perbaikan tata kelola proyek infrastruktur, bukan hanya resistensi terhadap pembangunan. Pemanfaatan aset desa harus sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak. Penggunaan lahan warga juga wajib melalui mekanisme yang sah dan terdokumentasi secara administratif.

    Tanggung Jawab Pelayanan Publik PLN

    Sebagai BUMN penyedia layanan ketenagalistrikan, PLN tidak hanya mengejar target kinerja sistem, tetapi juga memiliki tanggung jawab pelayanan publik. Tanggung jawab ini mencakup transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.

    Pembangunan gardu induk 150 kV adalah bagian dari penguatan sistem distribusi dan transmisi regional. Langkah ini penting untuk menopang kebutuhan energi wilayah dan mengurangi potensi gangguan pasokan.

    Namun, Jamaludin mengingatkan bahwa keberlanjutan proyek hanya dapat terjamin jika ada dukungan sosial yang memadai. Evaluasi lokasi, audit proses administrasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah perlu dipertimbangkan.

    Peran Komisi XII DPR RI

    Sebagai mitra kerja sektor energi, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong agar seluruh proyek kelistrikan nasional dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan perlindungan hak masyarakat.

    Berikut adalah contoh beberapa proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang sedang berjalan di Indonesia:

    Nama Proyek Lokasi Status
    Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang Batang, Jawa Tengah Operasi
    Jaringan Transmisi 500 kV Sumatera Sumatera Konstruksi
    Gardu Induk 150 kV di berbagai wilayah Seluruh Indonesia Perencanaan/Konstruksi

    Evaluasi lokasi, audit proses administrasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai perlu dipertimbangkan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan masyarakat.