Category: Politik

  • MUI Haramkan Perayaan Valentine, Ini Alasannya

    MUI Haramkan Perayaan Valentine, Ini Alasannya

    Setiap tanggal 14 Februari, nuansa kasih sayang mewarnai ruang publik dengan simbol hati, bunga mawar, dan cokelat. Hari Valentine seringkali diidentikkan dengan perayaan cinta dan kasih sayang.

    Di tengah euforia Valentine, pertanyaan mengenai hukum merayakannya menurut syariat Islam terus berulang. Bagi sebagian umat Islam, persoalan ini bukan hanya tentang budaya populer, tetapi juga menyangkut akidah dan identitas.

    Sejumlah literatur sejarah mencatat bahwa Valentine berakar dari tradisi Romawi Kuno dan peringatan Santo Valentinus dalam tradisi Kristen. Perayaan ini kemudian berkembang menjadi tradisi populer modern, yang seiring waktu mengalami komersialisasi.

    Dalam kajian fikih kontemporer, asal-usul sebuah tradisi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukumnya. Dalam Islam, terdapat kaidah larangan tasyabuh, yakni menyerupai tradisi keagamaan yang bukan berasal dari ajaran Islam.

    Rasulullah SAW bersabda:

    مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

    Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum.

    “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.” (HR. Abu Dawud)

    Hadits ini menjadi landasan banyak ulama dalam menilai perayaan-perayaan yang berakar dari tradisi non-Islam. Ibnu Taimiyah dalam Iqtida’ Shirath al-Mustaqim menegaskan bahwa mengikuti perayaan khas agama lain, terutama yang memiliki akar ritual, tidak dibenarkan karena dapat mengaburkan identitas keislaman.

    Fatwa MUI tentang Perayaan Valentine

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa merayakan Valentine hukumnya haram. Tausiyah ini tertuang dalam nomor 011/DP-P II/II/2023.

    MUI Sumut mengingatkan kembali fatwa haram yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2001 (Fatwa No. 28/Kep/MUI-SU/IV/2001). Fatwa tersebut menekankan bahwa Valentine bukan tradisi Islam dan berpotensi menimbulkan kemudaratan. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2017 juga menegaskan larangan serupa.

    Lalu, apakah Islam melarang kasih sayang? Tentu tidak. Justru kasih sayang adalah inti ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok penuh rahmat.

    Allah SWT berfirman:

    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

    Wa mā arsalnāka illā raḥmatan lil-‘ālamīn.

    “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)

    Kasih sayang dalam Islam diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, kesetiaan, dan komitmen halal, bukan dalam ekspresi bebas tanpa batas. Sebagian ulama menilai Valentine sering diasosiasikan dengan budaya pacaran bebas, pesta, hingga perilaku mendekati zina.

    Allah SWT berfirman:

    وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

    Wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah wa sā’a sabīlā.

    “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

    Larangan Pemborosan dalam Islam

    Selain itu, budaya konsumtif yang melekat pada Valentine juga menjadi sorotan. Islam melarang pemborosan sebagaimana firman Allah:

    وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

    Wa lā tubadzdzir tabdzīrā. Innal mubadzdzirīna kānū ikhwana asy-syayāṭīn.

    “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan.” (QS. Al-Isra: 26–27)

    Islam menganjurkan memberi hadiah sebagai bentuk mempererat hubungan. Nabi SAW bersabda:

    تَهَادُوا تَحَابُّوا

    Tahādu tahābbū.

    “Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad)

    Namun dalam konteks Valentine, sebagian ulama menyarankan kehati-hatian. Jika menerima hadiah dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap perayaan tersebut, maka sebaiknya ditolak dengan cara yang santun.

    Kasih Sayang dalam Islam Tidak Terbatas Waktu

    Islam tidak membatasi kasih sayang pada satu hari tertentu. Setiap hari adalah ruang untuk menunjukkan cinta kepada orang tua, pasangan halal, keluarga, dan sesama manusia.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait hukum perayaan Valentine menurut pandangan Islam:

    Aspek Penjelasan
    Asal-Usul Berakar dari tradisi Romawi Kuno dan Kristen.
    Fatwa MUI Dinyatakan haram karena bukan tradisi Islam dan berpotensi menimbulkan kemudaratan.
    Konsep Kasih Sayang Islam menjunjung tinggi kasih sayang, namun dalam bentuk tanggung jawab, kesetiaan, dan komitmen halal.
    Larangan Menjauhi perbuatan yang mendekati zina dan pemborosan.
    Pemberian Hadiah Dianjurkan, namun perlu kehati-hatian dalam konteks Valentine.

    Di era globalisasi, percampuran budaya sulit dihindari. Namun Islam mengajarkan prinsip selektif, menerima yang selaras dengan nilai tauhid dan menolak yang bertentangan.

    Keputusan seorang muslim untuk tidak merayakan Valentine adalah komitmen menjaga akidah dan moralitas. Sebab dalam Islam, cinta tidak dibatasi tanggal, melainkan hidup setiap hari.

  • Pemblokiran Jalan di Pati, Eks Wakapolri Sebut Terdakwa Korban Kriminalisasi

    Pemblokiran Jalan di Pati, Eks Wakapolri Sebut Terdakwa Korban Kriminalisasi

    Sidang kasus pemblokiran jalan dengan terdakwa Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Pati menghadirkan saksi ahli yang meringankan. Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno hadir dan menilai kedua terdakwa adalah korban kriminalisasi.

    Sidang yang digelar di ruang Cakra PN Pati, Jumat (13/2/2026), beragendakan pemeriksaan keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Selain Oegroseno, saksi ahli lain yang hadir adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Prof. Ali Masyar Mursyid, S.H., M.H., dan Lektor Kepala Dosen Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Dr. Sucipto Hadi Purnowo, M.Pd.

    Sorotan Oegroseno Terhadap Proses Hukum

    Oegroseno menyoroti beberapa aspek dalam kasus ini, mulai dari penggunaan analogi hingga penerapan tiga pasal sekaligus yang menjerat terdakwa. Ia menekankan pentingnya penyidikan yang taat asas legalitas sesuai KUHP.

    "Penyidikan itu harus taat asas legalitas KHUP terutama pasal 1 ayat 1, perbuatan dilakukan itu yang diduga pidana apakah ada pidana nggak, ada nggak aturan pidana dalam UU Pidana perbuatan," kata Oegroseno usai sidang.

    "Jangan dikaitkan tapi perbuatan itu secara implisit," lanjutnya.

    Oegroseno juga mengkritik penggunaan analogi oleh penyidik.

    "Yang kedua jangan menggunakan analogi ini UU lalu lintas, ada perusakan, perusakan apa? Menyebabkan orang tidak bisa melintas, misalkan ada korban. Sekali lagi jangan menggunakan analogi," terangnya.

    Lebih lanjut, Oegroseno menduga adanya kriminalisasi terhadap terdakwa karena penggunaan tiga pasal sekaligus.

    "Ketiga ada perbuatan ada beberapa pidana yang diduga melanggar, sampaikan pidana terberat jangan sampai disampaikan, 192, 160, 169 itu pasal-pasal potensi ingin mengkriminalisasi seseorang. Itu jangan sampai terjadi," jelasnya.

    "Kalau saya melihat adanya pasal tiga ini, ini merupakan kriminalisasi, tidak ada perbuatan secara eksplisit sesuai ditulis dengan pasal pidana juga tidak ada," sambungnya.

    Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

    Juru Bicara PN Pati, Retno Lastiani, menjelaskan bahwa Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto didakwa dengan pasal dakwaan alternatif.

    "Pertama melanggar ketentuan pasal 192 ke 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua melanggar ketentuan pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga melanggar ketentuan pasal 169 ayat 1 KUHP," jelas Retno.

    Latar Belakang Kasus

    Kasus ini bermula dari aksi pemblokiran jalan saat demo mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo pada 31 Oktober 2025. Saat itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memblokir jalan Pantura Pati selama 15 menit setelah Sudewo gagal dimakzulkan oleh DPRD.

    Pasal yang Didakwakan

    Berikut adalah daftar pasal yang didakwakan kepada terdakwa Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto:

    Berikut adalah rincian pasal yang didakwakan kepada kedua terdakwa:

    Pasal Deskripsi
    192 ke 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Mengadakan penghadangan di jalan umum yang dapat membahayakan keamanan lalu lintas.
    160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Menghasut untuk melakukan tindak pidana.
    169 ayat 1 KUHP Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan.
  • Kasasi Dikabulkan, Hukuman Eks Ketua PN Jaksel Diperberat Jadi 14 Tahun

    Kasasi Dikabulkan, Hukuman Eks Ketua PN Jaksel Diperberat Jadi 14 Tahun

    Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Muhammad Arif Nuryanta, mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang juga mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menjadi 14 tahun penjara. Sebelumnya, Arif divonis 12,5 tahun penjara. Arif kemudian mengajukan kasasi atas vonis tersebut.

    "Pemohon kasasi Muhammad Arif Nuryanta," demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Permohonan kasasi Arif resmi didaftarkan pada hari yang sama. Perkara banding Arif Nuryanta diketok pada Senin (2/1/2026) oleh ketua majelis banding Albertina Ho, dengan hakim anggota H. Budi Susilo dan Bragung Iswanto.

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Arif Nuryanta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari," ujar hakim.

    Hakim banding tetap menghukum Arif membayar denda Rp 500 juta. Arif juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 14,7 miliar subsider 6 tahun kurungan.

    "Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang uang pengganti sebesar Rp 14.734.276.000," ujar hakim.

    "Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun," imbuh hakim.

    Vonis Awal Arif Nuryanta

    Sebelumnya, Muhammad Arif Nuryanta divonis hukuman penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Arif dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait vonis lepas perkara minyak goreng (migor).

    "Menyatakan terdakwa Muhammad Arif Nuryanta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan," ujar ketua majelis hakim Efendi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan," imbuh hakim.

    Hakim juga menghukum Arif membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Arif juga dihukum membayar uang pengganti Rp 14.734.276.000.

    Harta benda Arif dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika tak mencukupi, diganti pidana kurungan selama 5 tahun.

    Hakim menyatakan Arif Nuryanta bersalah melanggar Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Rincian Hukuman Muhammad Arif Nuryanta

    Berikut rincian hukuman yang dijatuhkan kepada Muhammad Arif Nuryanta:

    Jenis Hukuman Detail
    Pidana Penjara (Awal) 12 tahun 6 bulan
    Pidana Penjara (Kasasi) 14 tahun
    Denda Rp 500 juta (subsider 140 hari jika tidak dibayar)
    Uang Pengganti Rp 14.734.276.000 (subsider 6 tahun kurungan jika tidak dibayar)

    Dengan diperberatnya hukuman ini, Arif Nuryanta harus menjalani masa pidana yang lebih lama serta tetap wajib membayar denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan pengadilan.

  • China Murka: CIA Diduga Rekrut Perwira Militer Beijing Jadi Mata-Mata

    China Murka: CIA Diduga Rekrut Perwira Militer Beijing Jadi Mata-Mata

    Otoritas China merespons keras dugaan upaya Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) merekrut perwira militer Beijing sebagai informan. Beijing menegaskan akan mengambil "semua tindakan yang diperlukan" terhadap aktivitas spionase asing di wilayahnya.

    CIA, melalui video berbahasa Mandarin yang dipublikasikan di saluran YouTube mereka pada Kamis (12/2), mengindikasikan target perekrutan adalah perwira militer China yang merasa tidak puas. Mereka juga meminta informasi tentang para pemimpin serta angkatan bersenjata Beijing.

    Kementerian Luar Negeri China mengutuk tindakan tersebut sebagai aktivitas "kekuatan anti-China" dan bersumpah akan melindungi keamanan nasional. Pernyataan ini dilansir AFP, Jumat (13/2/2026).

    "China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas memerangi infiltrasi dan aktivitas sabotase dari kekuatan asing yang anti-China dan secara tegas melindungi kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers. Lin Jian menanggapi pertanyaan soal video CIA tersebut, namun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tindakan spesifik yang akan diambil.

    Video CIA tersebut menggambarkan seorang perwira militer China fiktif yang memutuskan menghubungi badan intelijen AS. Alasannya, ia menyimpulkan bahwa "satu-satunya yang dilindungi para pemimpin adalah kepentingan mereka sendiri" dan bahwa "kekuasaan mereka didasarkan pada kebohongan yang tak terhitung jumlahnya".

    Video itu menampilkan perwira militer fiktif tersebut di rumah bersama keluarganya, kemudian mengemudi melewati pos pemeriksaan di tengah hujan deras sebelum mengeluarkan laptop di dalam mobil dan mengetik sambil berkata: "Memilih jalan ini adalah cara saya berjuang untuk keluarga dan negara saya."

    Teks berbahasa Mandarin yang menyertai video itu berisi permintaan untuk membocorkan informasi tentang para pemimpin pemerintah dan militer China.

    "Apakah Anda memiliki informasi tentang para pemimpin China berpangkat tinggi? Apakah Anda seorang perwira militer atau memiliki hubungan dengan militer? Apakah Anda bekerja di bidang intelijen, diplomasi, ekonomi, sains, atau teknologi canggih, atau berurusan dengan orang-orang yang bekerja di bidang-bidang ini?" demikian bunyi teks dalam video CIA tersebut.

    "Silakan hubungi kami. Kami ingin memahami kebenaran," imbuh teks tersebut, sembari menambahkan bahwa CIA dapat dihubungi "dengan aman melalui layanan Tor yang tersembunyi".

    Video terbaru CIA ini dirilis setelah badan intelijen tersebut merilis sejumlah video serupa tahun lalu. Menurut Direktur John Ratcliffe, video-video tersebut bertujuan untuk merekrut pejabat-pejabat China. "Itu hanyalah salah satu dari banyak cara kami menyesuaikan taktik kami," sebutnya.

    Berikut adalah rincian target yang diincar oleh CIA dalam upaya perekrutan informan di China:

    Kategori Detail
    Jabatan Perwira militer atau yang memiliki hubungan dengan militer
    Bidang Pekerjaan Intelijen, diplomasi, ekonomi, sains, teknologi canggih
    Informasi yang Dicari Informasi tentang para pemimpin China berpangkat tinggi

    CIA menawarkan jalur komunikasi yang aman melalui layanan Tor yang tersembunyi untuk melindungi identitas calon informan.

    Reaksi Keras Pemerintah China

    Pemerintah China mengecam keras tindakan CIA ini dan menganggapnya sebagai upaya subversif yang mengancam keamanan nasional. Lin Jian menegaskan komitmen China untuk melawan segala bentuk infiltrasi dan sabotase dari kekuatan asing.

    "China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas memerangi infiltrasi dan aktivitas sabotase dari kekuatan asing yang anti-China dan secara tegas melindungi kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan," kata Lin Jian.

    Pernyataan keras ini menunjukkan ketegangan yang meningkat antara China dan Amerika Serikat dalam bidang intelijen dan keamanan.

  • Kementerian Kehutanan Beri Sinyal BUMN Kelola Konsesi Hutan Dicabut

    Kementerian Kehutanan Beri Sinyal BUMN Kelola Konsesi Hutan Dicabut

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan wilayah konsesi yang dicabut izinnya berpotensi dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN).

    “Perintah Pak Presiden bahwa kekayaan alam Indonesia itu semaksimal mungkin dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan oleh karena itu ada perintah agar kemarin yang dicabut itu nanti akan dikelola oleh Perhutani atau Inhutani,” kata Raja Juli Antoni usai peluncuran Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode keempat di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    “Ini sekarang sedang proses administrasi,” tambahnya.

    Raja Juli menyampaikan pemerintah belum menetapkan pengelola konsesi tersebut. Kementerian Kehutanan telah berkomunikasi dengan BUMN dan Danantara terkait rencana pengelolaan.

    Berikut rincian izin PBPH yang dicabut:

    Wilayah Luas Konsesi (Hektare)
    Total 1.012.016
    Sumatera 116.168

    Sebelumnya, ia memastikan pencabutan izin terhadap 22 perusahaan pemegang PBPH. Total luas konsesi mencapai 1.012.016 hektare, termasuk 116.168 hektare di Sumatera.

    “Atas petunjuk Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare, termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.168 hektare. Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini,” kata Raja Juli saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15 Desember 2025).

    Pencabutan Izin Diduga karena Penyebab Banjir

    Akhir Januari 2026, Istana Presiden mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatera. Langkah tersebut diambil karena perusahaan diduga menjadi faktor penyebab banjir.

    Dari 28 perusahaan, sebanyak 22 memegang PBPH. Enam perusahaan lain bergerak di sektor tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

  • Menaker Dorong Diskon Iuran BPJS untuk Pekerja Platform

    Menaker Dorong Diskon Iuran BPJS untuk Pekerja Platform

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong sosialisasi diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja platform. Diskon ini bertujuan memperluas perlindungan bagi pengemudi ojek daring dan kurir.

    “Kita minta agar aturan ini disosialisasikan lebih luas, karena ini bagian dari inisiatif Pak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Menaker dalam keterangan yang diterima di Istanbul, Turki, Kamis (12/2/2025).

    Pemerintah menginisiasi kebijakan perlindungan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

    Aturan tersebut memberikan diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal sektor transportasi. Penerima manfaat termasuk pengemudi ojek daring, kurir, dan sopir.

    Dengan adanya diskon ini, iuran normal sebesar Rp 16.800 per bulan dipotong menjadi Rp 8.400 per bulan. Skema ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pekerja platform untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Yassierli berharap iuran yang lebih ringan ini dapat memberikan perlindungan bagi pekerja saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

    Aspirasi Pekerja Platform

    Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga menerima aspirasi dari perwakilan pekerja platform terkait keadilan dan transparansi dalam ekosistem kerja.

    Aspirasi pertama terkait Bantuan Hari Raya (BHR) tahun ini. Pekerja menginginkan skema yang lebih berkeadilan dan berbasis pendapatan selama setahun terakhir. Mereka juga berharap nominal bantuan lebih besar dan cakupan penerima lebih luas.

    Aspirasi kedua adalah mengenai transparansi formula dan potongan bagi hasil. Aspirasi ketiga menyoroti perlindungan bagi mitra kerja perempuan.

    “Kita sudah berdialog dan saya mencoba menangkap aspirasi dari mereka. Kita sangat paham tantangan dan kondisi yang mereka hadapi saat ini,” kata Yassierli.

    Payung Hukum Pekerja Platform

    Pekerja juga mendesak agar payung hukum khusus bagi pekerja platform segera diterbitkan. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan.

    Berikut rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapatkan diskon:

    Jenis Iuran Iuran Normal Iuran Diskon
    JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) & JKM (Jaminan Kematian) Rp 16.800 Rp 8.400

    Pekerja platform berharap dengan adanya diskon iuran dan regulasi yang jelas, mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan sejahtera.

  • DJP Jakarta Barat Kawal Vonis Dua Pengemplang Pajak

    DJP Jakarta Barat Kawal Vonis Dua Pengemplang Pajak

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat berhasil mengawal dua perkara tindak pidana perpajakan hingga vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Februari 2026.

    Dua terdakwa dinyatakan bersalah dalam kasus penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Proses hukum yang panjang meliputi pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di persidangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Perkara ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

    "Penanganan perkara ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan melindungi penerimaan negara," ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat Herry Setyawan dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Pengadilan menjatuhkan vonis pidana kepada masing-masing terdakwa. Berikut rincian vonis yang dijatuhkan:

    Sebelum melihat detail vonisnya, simak tabel tarif pajak penghasilan terbaru berikut ini:

    Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
    Sampai dengan Rp 60.000.000 5%
    Di atas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 15%
    Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 25%
    Di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 30%
    Di atas Rp 5.000.000.000 35%

    AFW: Divonis penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 6.359.874.898. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

    AH: Divonis penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 5.285.975.148. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

    Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan.

    "Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran denda dan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi dilaksanakan sesuai dengan amar putusan pengadilan," kata Herry.

    Imbauan DJP Jakarta Barat

    Herry Setyawan mengimbau seluruh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    "Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan dan keberlanjutan fiskal negara," tegas Herry.

    Kanwil DJP Jakarta Barat berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum melalui sinergi antar aparat penegak hukum serta pemanfaatan data dan teknologi informasi.

  • Jokowi Buka Pintu Maaf untuk Tersangka Ijazah Palsu Solo

    Jokowi Buka Pintu Maaf untuk Tersangka Ijazah Palsu Solo

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan masih ada kemungkinan untuk memberikan maaf kepada tiga tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu, yaitu Roy Suryo, Eko Kuntadhi, dan dr. Tifa. Meskipun membuka peluang untuk memaafkan, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan.

    "Nggak ada masalah. Maaf-memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain," kata Jokowi di Stadion Manahan, Jumat (13/2/2026), saat ditanya mengenai kemungkinan menutup pintu maaf untuk Roy Suryo cs.

    Jokowi enggan berspekulasi jika ketiga tersangka tersebut datang untuk meminta maaf. Namun, ia kembali menegaskan bahwa selalu ada peluang untuk memaafkan mereka secara personal.

    "Kan misal (kalau Roy Suryo cs datang meminta maaf?). Ya (peluang membuka pintu maaf), kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya kan nggak ada masalah. Tetap, tetaplah (hukum berjalan). Kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu," pungkasnya.

    Sebelumnya, Jokowi telah mendatangi Mapolresta Solo terkait laporannya terhadap Roy Suryo cs atas dugaan pencemaran nama baik dalam kasus dugaan ijazah palsu. Saat itu, Jokowi menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam.

    "Sore ini, Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya," kata kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, Rabu (11/2).

    Yakup menjelaskan bahwa penyidik Polda Metro Jaya sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Solo dan Jogja. Oleh karena itu, Jokowi kembali dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan.

    "Kami mendapatkan panggilan juga, karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan infonya minggu ini ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan yang diperlukan," ucapnya.

    Laporan ke Polda Metro Jaya

    Jokowi diketahui melaporkan lima orang dengan inisial RS, ES, RS, T, dan K ke Polda Metro Jaya atas tuduhan ijazah palsu. Mereka dilaporkan atas pasal fitnah hingga pencemaran nama baik.

    Para pelaku dilaporkan atas Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    Berikut rincian pasal yang menjerat para terlapor:

    Pasal Deskripsi
    Pasal 310 KUHP Tindak pidana penghinaan
    Pasal 311 KUHP Tindak pidana fitnah
    Pasal 27A UU ITE Penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerugian
    Pasal 32 UU ITE Perbuatan ilegal terhadap sistem elektronik
    Pasal 35 UU ITE Manipulasi informasi elektronik

    Proses hukum terhadap para terlapor terus berjalan, meski pintu maaf dari Jokowi masih terbuka.

  • Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke 40 Penggerak Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke 40 Penggerak Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada 40 tokoh penggerak makan bergizi gratis (MBG). Penganugerahan ini berlangsung bersamaan dengan peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026).

    Penghargaan ini diberikan atas kontribusi mereka dalam memperkuat rantai pasok SPPG Polri demi mendukung ketahanan pangan nasional.

    Pemberian tanda kehormatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya. Kedua keputusan ini ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

    Tanda kehormatan ini merupakan apresiasi negara atas jasa besar, dedikasi, serta kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi MBG Polri. Selain itu, juga atas peran mereka menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polri dalam membangun SPPG. Ia merasa puas karena Polri turut membantu program MBG tanpa mengesampingkan tugas pokoknya.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    Berikut adalah daftar penerima tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya:

    Jenis Tanda Kehormatan Nama Penerima Jabatan
    Bintang Jasa Utama Dr. Ir. Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional
    Bintang Jasa Pratama Komjen Pol. Dedi Prasetyo Wakapolri
    Bintang Jasa Pratama Sony Sonjaya, S.I.K. Irjen Pol (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    Bintang Jasa Pratama Nanik Sudaryati Deyang Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    Bintang Jasa Pratama Lodewyk Pusung Letjen TNI (Purn), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
    Bintang Jasa Pratama Komjen Pol. Wahyu Widada Irwasum Polri
    Bintang Jasa Nararya Nurworo Danang, S.I.K. Irjen Pol, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri
    Bintang Jasa Nararya Iman Prijantoro, S.H. Irjen Pol (Purn), Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas MBG Polri
    Bintang Jasa Nararya Abdul Karim, S.I.K., M.Si. Irjen Pol, Kadivpropam Polri
    Bintang Jasa Nararya Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia
    Satyalancana Wira Karya Irjen Pol. Asep Edi Suheri Kapolda Metro Jaya
    Satyalancana Wira Karya Dr. Ribut Hari Wibowo Kapolda Jawa Tengah
    Satyalancana Wira Karya Hengki Kapolda Banten
    Satyalancana Wira Karya Irjen Pol. Whisnu Hermawan Febrianto Kapolda Sumatera Utara
    Satyalancana Wira Karya Drs. Nanang Avianto Kapolda Jawa Timur
    Satyalancana Wira Karya Asep Safrudin Kapolda Kepulauan Riau
    Satyalancana Wira Karya Dr. Gatot Tri Suryanta Kapolda Sumatera Barat
    Satyalancana Wira Karya Andi Rian R. Djajadi Wakalemdiklat Polri
    Satyalancana Wira Karya Rosyanto Yudha Hermawan Kapolda Kalimantan Selatan
    Satyalancana Wira Karya Dekananto Eko Purwono Wakapolda Metro Jaya
    Satyalancana Wira Karya dr. A. Nyoman Eddy Purnama Wirawan Karodokpol Pusdokkes Polri
    Satyalancana Wira Karya Hendra Kurniawan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri
    Satyalancana Wira Karya Ucu Kuspriyadi Karorenmin Itwasum Polri
    Satyalancana Wira Karya Nanang Masbudi Irwasda Polda Sumut
    Satyalancana Wira Karya Sri Satyatama Irwasda Polda Metro Jaya
    Satyalancana Wira Karya Feri Handoko Soenarso Irwasda Polda Sumsel
    Satyalancana Wira Karya Tato Pamungkas Suyono Irwasda Polda Kepri
    Satyalancana Wira Karya Yayat Ruhiyat Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Jatim
    Satyalancana Wira Karya Andi M. Indra Waspada A. Kapolresta Tangerang Polda Banten
    Satyalancana Wira Karya Dr. Raden Muhammad Jauhari Kapolres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya
    Satyalancana Wira Karya Ferry Mulyana Sunarya Kapolres Nias Selatan Polda Sumut
    Satyalancana Wira Karya Wikha Ardilestanto Kapolres Bogor Polda Jabar
    Satyalancana Wira Karya Pahala Martua Nababan Kapolres Lingga Polda Kepri
    Satyalancana Wira Karya Hendro Sukmono Kapolres Bangkalan Polda Jatim
    Satyalancana Wira Karya Dewiana Syamsu Indyasari Kapolres Sragen Polda Jateng
    Satyalancana Wira Karya Angga Dewanto Basari Kapolres Donggala Polda Sulteng
    Satyalancana Wira Karya Willian Harbensyah Kapolres Sijunjung Polda Sumbar
    Satyalancana Wira Karya Budi Raharjo Panit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jateng
    Satyalancana Wira Karya Direktur Bank Mandiri –
    Satyalancana Wira Karya H. Zaini Sidi Tokoh masyarakat sektor pangan

    Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi para penggerak MBG untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

  • MUI Tegaskan Sikap Soal Board of Peace: Tolak Jika Rugikan Palestina

    MUI Tegaskan Sikap Soal Board of Peace: Tolak Jika Rugikan Palestina

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan posisinya terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). MUI berperan sebagai pemberi nasihat moral, bukan pengambil keputusan terkait forum yang akan menggelar rapat perdana pada 19 Februari 2026 itu.

    MUI menyatakan akan mendukung langkah yang membawa kebaikan. Namun, MUI menolak jika kebijakan forum tersebut merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menyampaikan sikap prinsipil MUI terhadap BoP. Keberpihakan pada Palestina menjadi ukuran utama dukungan atau penolakan.

    “Sedari awal MUI tidak dalam posisi membikin keputusan soal BoP. Sejak awal kita menyampaikan bahwa BoP itu kalau memang tidak berpihak kepada Palestina, tidak untuk kemerdekaan Palestina, maka keluar saja,” kata Cholil saat Mukernas 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Cholil mengungkapkan sikap itu juga telah disampaikan langsung dalam dialog dengan Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memilih strategi tetap masuk ke dalam forum untuk memengaruhi arah kebijakan dari internal.

    “Dalam dialog tidak ada keputusan. Kata beliau ingin mengubah dari dalam. Saya sampaikan, skeptis Pak Presiden,” ujarnya.

    MUI menyampaikan sejumlah alasan kehati-hatian, termasuk rekam jejak pihak-pihak yang terlibat dalam inisiatif tersebut yang dinilai tidak konsisten membela kedaulatan Palestina. Serangan di wilayah konflik juga masih terus terjadi.

    Kekhawatiran MUI Terhadap BoP

    MUI mengingatkan agar keterlibatan Indonesia dalam skema BoP, termasuk kemungkinan kontribusi pendanaan dan misi perdamaian, tidak memperkuat penjajahan dalam bentuk baru.

    Terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian, MUI memberikan catatan tegas soal mandat dan batas peran.

    “Kami setuju perdamaian, tapi kami pesankan jangan sampai tentara kita untuk melucuti para pejuang kemerdekaan Palestina. Di situ kami tidak sepakat,” kata Cholil.

    Menurut Cholil, Presiden menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam BoP tidak berarti mengikuti seluruh keputusan forum. Setiap negara tetap bisa mengambil sikap mandiri sesuai prinsipnya.

    “Masuk BoP tidak otomatis akan ikut semua apa yang dilakukan oleh BOP. Ketika tidak sesuai dengan prinsip negara masing-masing, dia akan absen. Kalau memang tidak membawa kebaikan dan pengaruh, kami akan keluar,” ujarnya menirukan penjelasan Presiden.

    Peran MUI dalam Isu Perdamaian

    Cholil menegaskan peran MUI adalah mendukung kebijakan yang baik bagi kemanusiaan dan keadilan. MUI juga akan mengingatkan bila ada langkah yang menyimpang dari prinsip tersebut.

    “Kalau dibilang kami mendukung, ya kami mendukung yang baik. Yang tidak baik kami tidak dukung. Kami memberi nasihat. Posisi kami mitra yang baik dan menyuarakan suara rakyat,” katanya.

    Perbedaan antara MUI dan pemerintah terletak pada strategi, bukan tujuan akhir.

    Kesepakatan Tujuan Akhir

    MUI dan pemerintah bersepakat bahwa penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan Palestina harus didukung.

    “Yang kita sepakat adalah seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kita sepakat mendukung kemerdekaan Palestina, yang berbeda hanya strateginya,” kata Cholil.

    Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian MUI terkait Board of Peace:

    Poin Perhatian Penjelasan
    Keberpihakan pada Palestina MUI akan menolak jika BoP tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina.
    Rekam Jejak Pihak Terlibat MUI menyoroti ketidakkonsistenan pihak-pihak yang terlibat dalam membela kedaulatan Palestina.
    Mandat Pasukan Perdamaian MUI tidak setuju jika pasukan perdamaian melucuti pejuang kemerdekaan Palestina.
    Kontribusi Pendanaan MUI mengingatkan agar pendanaan tidak memperkuat penjajahan dalam bentuk baru.