Category: Politik

  • Puspom TNI Catat Penurunan Pelanggaran Prajurit pada 2025

    Puspom TNI Catat Penurunan Pelanggaran Prajurit pada 2025

    Puspom TNI mencatat penurunan angka pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit selama pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi sepanjang tahun 2025. Penurunan pelanggaran ini mencapai angka signifikan, yaitu 40%.

    Menurut laporan pelaksanaan operasi tahun 2025, terjadi penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan tahun 2024. Operasi Gaktib mengalami penurunan dari 456 pelanggaran menjadi 432 pelanggaran atau turun 5,62%. Operasi Yustisi juga menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau turun 40,64%.

    "Berdasarkan laporan pelaksanaan operasi tahun 2025, terdapat penurunan jumlah pelanggaran dibanding tahun 2024. Operasi Gaktib mengalami penurunan dari 456 pelanggaran menjadi 432 pelanggaran atau turun 5,62%. Sedangkan Operasi Yustisi menurun dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau turun 40,64%," kata Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2026).

    Yusri Nuryanto menilai penurunan ini sebagai indikasi peningkatan kesadaran hukum di kalangan prajurit TNI. Puspom TNI juga terus mengedepankan edukasi dan sosialisasi untuk menekan angka pelanggaran.

    Fokus pada Edukasi dan Teknologi

    Yusri juga menekankan pentingnya prajurit TNI untuk terus mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini, menurutnya, krusial dalam mencegah kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial yang melibatkan anggota TNI.

    "Prajurit Polisi Militer TNI tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mental ideologi yang kuat serta pemahaman hukum yang luas. Selain itu, perlu terus dibangun kesamaan persepsi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menghindari gesekan di lapangan," ujarnya.

    Berikut rincian penurunan pelanggaran berdasarkan data Puspom TNI:

    Jenis Operasi Pelanggaran 2024 Pelanggaran 2025 Penurunan
    Gaktib 456 432 5,62%
    Yustisi 925 549 40,64%

    Operasi Berkelanjutan

    Puspom TNI berencana untuk kembali menggelar operasi serupa pada tahun ini. Yusri menegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Yustisi bertujuan untuk menjaga kepatuhan hukum dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI.

    "Oleh karena itu, pelaksanaan operasi tahun ini harus terus dikembangkan ke arah peningkatan profesionalisme petugas maupun subjek hukum melalui pendekatan edukatif, karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan sekaligus penyelesaian pelanggaran hukum di lingkungan TNI," ujarnya.

  • MUI Tunggu Kepastian Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace di AS

    MUI Tunggu Kepastian Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace di AS

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menantikan kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026.

    MUI menekankan bahwa keputusan Presiden akan mempertimbangkan dinamika global, terutama situasi di Gaza, Palestina, serta kepentingan nasional Indonesia.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa undangan telah diterima Presiden, namun belum ada informasi final mengenai kehadirannya.

    “Undangan sudah diterima oleh Presiden. Sampai hari ini saya belum dapat informasi apakah Presiden akan berangkat atau tidak. Tentu jika berangkat atau tidak berangkat, Presiden punya pertimbangan matang, terkait dinamika global, Gaza–Palestina, dan kepentingan nasional,” kata Sudarnoto dalam Mukernas 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    MUI telah menyampaikan enam poin tausiyah kepada Presiden sebagai rujukan dalam menyikapi BoP dan perkembangan isu Palestina. Jaminan kemerdekaan Palestina menjadi salah satu poin utama.

    MUI menegaskan posisinya bahwa setiap inisiatif perdamaian internasional, termasuk BoP, harus berpihak pada kemerdekaan Palestina, bukan sekadar program stabilisasi tanpa penyelesaian akar masalah.

    Sorotan MUI Terhadap Rencana Pengiriman Personel TNI ke Gaza

    MUI juga menyoroti rencana pengiriman personel TNI untuk misi perlindungan di Gaza, yang diperkirakan berjumlah 5.000–8.000 personel.

    Sudarnoto menekankan bahwa penugasan tersebut harus murni untuk melindungi warga sipil dan tidak berbenturan dengan kelompok Palestina.

    “Jika benar-benar dikirim, posisi TNI harus netral dan tidak tersubordinasi oleh skema pihak lain. Jangan sampai justru berbenturan dengan pejuang Palestina,” ujarnya.

    MUI mengingatkan agar keterlibatan Indonesia tidak masuk dalam skema “international stabilization force” yang berpotensi menempatkan pasukan Indonesia di bawah agenda kekuatan tertentu.

    Selain itu, MUI menilai bahwa target, ukuran keberhasilan, dan tenggat program BoP belum terukur secara jelas.

    Oleh karena itu, MUI berharap Presiden dapat memanfaatkan pertemuan 19 Februari untuk menekan kejelasan arah, parameter, dan keberpihakan program BoP terhadap kemerdekaan Palestina.

    Posisi MUI dalam Keikutsertaan Indonesia di BoP

    Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menegaskan bahwa MUI tidak berada dalam posisi membuat keputusan politik terkait keikutsertaan Indonesia di BoP.

    Peran MUI adalah memberikan nasihat moral, yaitu mendukung langkah yang baik dan menolak yang merugikan perjuangan Palestina.

    “Sejak awal MUI tidak dalam posisi membuat keputusan soal BoP. Kalau tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina, sebaiknya keluar. Tapi Presiden menyampaikan ingin mengubah dari dalam. Itu perbedaan strategi,” kata Cholil.

    Dalam dialog dengan Presiden, MUI menyampaikan sikap skeptis terhadap sejumlah pihak penggagas BoP yang dinilai tidak memiliki rekam jejak kuat membela Palestina.

    Namun, pemerintah menyatakan tidak otomatis mengikuti seluruh keputusan BoP dan dapat mengambil sikap absen atau keluar bila bertentangan dengan prinsip nasional.

    Cholil juga mengingatkan agar setiap skema perdamaian atau kerja sama internasional tidak berubah menjadi pintu kolonialisme baru melalui pendekatan ekonomi semata, tanpa menjawab isu pokok kemerdekaan Palestina.

    “MUI mendukung yang baik, menolak yang tidak baik. Kita pantau konsistensi komitmen terhadap Palestina. Titik sepakatnya jelas, penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan Palestina didukung,” ujarnya.

    MUI tengah menyiapkan rekomendasi berbasis data empirik melalui tim kecil untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan menjelang agenda BOP pekan depan, baik melalui pertemuan langsung maupun tidak.

    Poin Penting Sikap MUI Terhadap Board of Peace

    Berikut adalah poin-poin penting sikap MUI terhadap Board of Peace:

    Poin Deskripsi
    Kemerdekaan Palestina Setiap inisiatif perdamaian harus berpihak pada kemerdean Palestina
    Netralitas TNI di Gaza Jika TNI dikirim, posisinya harus netral dan tidak tersubordinasi pihak lain
    Kejelasan Program BoP Target, ukuran keberhasilan, dan tenggat program BoP harus terukur jelas
    Sikap Skeptis MUI skeptis terhadap penggagas BoP yang rekam jejaknya kurang membela Palestina
    Penolakan Kolonialisme Baru Skema perdamaian tidak boleh jadi pintu kolonialisme baru melalui ekonomi

    MUI terus memantau perkembangan dan akan memberikan masukan kepada pemerintah demi mendukung kemerdekaan Palestina.

  • Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Kapolres dan Kapolda di Jakarta

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Kapolres dan Kapolda di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya kepada anggota Polri dan tokoh masyarakat. Sembilan kapolres termasuk dalam daftar penerima Satyalencana Wira Karya.

    Penghargaan diserahkan saat peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026). Penghargaan ini sebagai apresiasi atas jasa, dedikasi, dan kontribusi dalam memperkuat implementasi MBG Polri, menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

    Penganugerahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya, yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

    Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polri dalam membangun SPPG. Ia menilai Polri telah membantu program MBG tanpa mengabaikan tugas pokok.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    Berikut adalah daftar sembilan kapolres yang menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya:

    Sebelum melihat daftar nama-nama Kapolres, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu Satyalencana Wira Karya, Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang telah memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang.

    No. Nama Kapolres Jabatan dan Polda
    1 Kombes Andi M Indra Waspada A Kapolresta Tangerang Polda Banten
    2 Kombes Raden Muhammad Jauhari Kapolres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya
    3 AKBP Ferry Mulyana Sunarya Kapolres Nias Selatan Polda Sumut
    4 AKBP Wikha Ardilestanto Kapolres Bogor Polda Jabar
    5 AKBP Pahala Martua Nababan Kapolres Lingga Polda Kepri
    6 AKBP Hendro Sukmono Kapolres Bangkalan Polda Jatim (kini Wakapolres Metro Jakarta Selatan)
    7 AKBP Dewiana Syamsu Indyasari Kapolres Sragen Polda Jateng
    8 AKBP Angga Dewanto Basari Kapolres Donggala Polda Sulteng
    9 AKBP Willian Harbensyah Kapolres Sijunjung Polda Sumbar

    Kapolda dan Wakapolda yang Menerima Penghargaan

    Selain kapolres, sejumlah kapolda dan wakapolda juga menerima tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya. Berikut adalah daftarnya:

    1. Irjen Pol Asep Edi Suheri (Kapolda Metro Jaya)
    2. Irjen Pol Ribut Hari Wibowo (Kapolda Jawa Tengah)
    3. Irjen Hengki (Kapolda Banten)
    4. Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto (Kapolda Sumatera Utara)
    5. Irjen Nanang Avianto (Kapolda Jawa Timur)
    6. Irjen Asep Safrudin (Kapolda Kepulauan Riau)
    7. Irjen Gatot Tri Suryanta (Kapolda Sumatera Barat)
    8. Irjen Rosyanto Yudha Hermawan (Kapolda Kalimantan Selatan)
    9. Brigjen Dekananto Eko Purwono (Wakapolda Metro Jaya)
  • MUI Apresiasi Rencana Gedung Baru untuk Lembaga Keumatan

    MUI Apresiasi Rencana Gedung Baru untuk Lembaga Keumatan

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik rencana pembangunan gedung yang akan menaungi berbagai lembaga keumatan. Langkah ini dinilai sebagai upaya positif dalam meningkatkan kontribusi umat bagi pembangunan nasional.

    Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyatakan bahwa fasilitas kerja yang lebih memadai akan mendorong pengelolaan dana umat, seperti zakat dan wakaf, secara optimal.

    Cholil mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kondisi kantor lembaga keagamaan dan pendanaan umat. Menurutnya, banyak lembaga strategis saat ini masih beroperasi dengan fasilitas terbatas, padahal potensi dana umat yang dikelola sangat besar.

    Ia mencontohkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki potensi penghimpunan zakat hingga ratusan triliun rupiah, namun fasilitas kantornya dinilai belum representatif. Begitu pula dengan Badan Wakaf Indonesia dan kantor MUI yang disebutnya belum cukup mendukung dari sisi akses dan kenyamanan kerja.

    "Potensi zakat bisa sampai Rp 410 triliun, tapi fasilitas kantornya belum layak. Begitu juga lembaga wakaf dan termasuk MUI, aksesnya juga terbatas," ujar Cholil Nafis dalam acara Mukernas I MUI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Gedung untuk Fasilitasi Lembaga Keumatan

    Cholil menjelaskan bahwa gedung yang direncanakan tidak hanya diperuntukkan bagi MUI. Dari informasi yang ia terima, MUI hanya akan menempati sebagian kecil dari total lantai yang disiapkan, sementara sisanya akan digunakan oleh berbagai lembaga keumatan dan pendanaan umat.

    "Tidak hanya untuk MUI. Disebut salah satu dari sekitar 40 lantai itu adalah untuk MUI. Artinya ini gedung fasilitasi lembaga keumatan," ungkapnya.

    Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi lanjutan yang detail terkait realisasi teknis pembangunan gedung tersebut. Oleh karena itu, MUI memandang rencana ini sebagai fasilitasi, bukan permintaan kelembagaan.

    Kontribusi Umat Islam bagi Indonesia

    Cholil menilai umat Islam memiliki setidaknya dua kontribusi strategis bagi masa depan Indonesia, yaitu menjaga kondusivitas sosial dan memperkuat pendanaan umat.

    Dengan populasi mayoritas, stabilitas dan partisipasi umat Islam dinilai sangat menentukan arah pembangunan nasional. Selain faktor sosial, Cholil menyoroti besarnya potensi dana umat yang bisa dikonsolidasikan, mulai dari zakat, wakaf, infak, sedekah, hingga dana sosial keagamaan lain seperti kurban dan aqiqah. Potensi aset tanah wakaf bahkan disebut sangat luas jika dihimpun secara nasional.

    "Kalau dikonsolidasikan, dana umat itu sangat besar dan bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

    Peran MUI dalam Penguatan Keuangan Syariah

    Cholil menambahkan bahwa peran MUI selama ini tidak hanya memberikan nasihat dan kritik kebijakan, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan ekosistem keuangan syariah.

    Ia mencontohkan peran Dewan Syariah dalam penerbitan sukuk syariah yang nilainya telah mencapai ribuan triliun rupiah, serta kerja sama dengan Kementerian Keuangan.

    Menurutnya, potensi industri halal juga masih bisa diperkuat dengan keterhubungan yang lebih erat melalui sektor keuangan syariah. Upaya tersebut diharapkan membuat perputaran dana umat semakin kuat di dalam negeri.

    "Kalau potensi ini dimaksimalkan, perputaran dana bisa kembali ke rakyat dan memperkuat kemandirian nasional," kata Cholil.

    Potensi Dana Zakat di Indonesia

    Berikut adalah gambaran potensi dana zakat di Indonesia yang dapat dimaksimalkan:

    Jenis Zakat Potensi (Rp Triliun)
    Zakat Nasional 410

    Potensi dana zakat yang besar ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas jika dikelola dengan baik dan optimal.

  • MUI Perkuat Dakwah Digital Tangkal Paham Ekstrem

    MUI Perkuat Dakwah Digital Tangkal Paham Ekstrem

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menekankan pentingnya penguatan dakwah dan literasi keagamaan di ruang digital. Hal ini sebagai respons atas derasnya arus informasi dan munculnya berbagai paham keagamaan ekstrem maupun liberal.

    Pesan itu disampaikan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Anwar menjelaskan, perubahan teknologi telah menggeser cara masyarakat memahami agama. Ulama dan lembaga keagamaan tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional.

    “Digitalisasi dan teknologi informasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap agama. Kita tidak boleh membiarkan umat kebingungan di tengah arus informasi yang begitu deras,” ujar Anwar.

    Ia menekankan MUI harus mengambil posisi sebagai pengarah jalan tengah (wasathiyah) di tengah polarisasi pemikiran keagamaan.

    Menurutnya, ada kecenderungan sebagian kelompok bergerak ke arah ekstrem, sementara sebagian lain terlalu longgar dalam menafsirkan ajaran. Dalam situasi itu, MUI dituntut menjadi penyeimbang.

    Fokus Program MUI ke Depan

    Anwar mendorong agar program kerja MUI ke depan memberi perhatian serius pada penguatan literasi agama berbasis digital. Konten dakwah perlu dikemas secara relevan, mudah diakses, dan mampu menjawab persoalan aktual masyarakat.

    Peran MUI Sebagai Pelayan Umat

    Selain dakwah digital, Anwar juga menyoroti pentingnya konsolidasi peran MUI sebagai pelayan umat dan mitra kritis pemerintah. Ia menyebut dua peran itu harus berjalan beriringan dan tidak saling meniadakan.

    Sebagai pelayan umat, MUI diminta hadir memberi solusi atas persoalan keagamaan dan sosial. Sementara sebagai mitra pemerintah, MUI perlu mendukung kebijakan yang maslahat sekaligus memberi koreksi secara santun bila ada kebijakan yang perlu diperbaiki.

    Evaluasi Program yang Realistis

    Dalam forum Mukernas tersebut, Anwar juga mengingatkan agar penyusunan program organisasi tidak berhenti pada konsep di atas kertas.

    Ia meminta setiap komisi merumuskan langkah yang realistis, terukur, dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Jangan hanya membuat program yang bagus di atas kertas, tapi sulit untuk dilaksanakan. Kita butuh aksi nyata yang manfaatnya bisa dirasakan langsung,” katanya.

    Ia menambahkan, sinergi antara MUI pusat dan daerah harus diperkuat agar gerak organisasi searah. Konsolidasi itu dinilai penting untuk memastikan program dakwah, pelayanan, dan pemberdayaan umat berjalan merata di seluruh wilayah.

    Mukernas I MUI 2026 menjadi forum penajaman program dan strategi organisasi, dengan salah satu fokus pada penguatan dakwah moderat dan literasi keagamaan di era digital.

    Berikut adalah rincian fokus program MUI dalam Mukernas 2026:

    Fokus Program Deskripsi
    Penguatan Dakwah Digital Memaksimalkan platform digital untuk menyebarkan dakwah yang menyejukkan dan mencerahkan.
    Literasi Keagamaan Berbasis Digital Meningkatkan pemahaman agama yang benar melalui konten digital yang relevan dan mudah diakses.
    Konsolidasi Peran MUI Memperkuat peran MUI sebagai pelayan umat dan mitra kritis pemerintah.
    Sinergi MUI Pusat dan Daerah Memastikan program dakwah dan pemberdayaan umat berjalan merata di seluruh wilayah.

    “MUI harus mengambil posisi sebagai pengarah jalan tengah (wasathiyah) di tengah polarisasi pemikiran keagamaan,

  • MUI: Perbedaan Awal Ramadhan Wajar dalam Tradisi Islam

    MUI: Perbedaan Awal Ramadhan Wajar dalam Tradisi Islam

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar berpendapat bahwa potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan di Indonesia adalah hal yang wajar dalam tradisi keilmuan Islam.

    Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Kamis (12/2/2026), sebagai respons terhadap dinamika penentuan awal puasa yang sering terjadi setiap tahunnya.

    Perbedaan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan metode hisab dan rukyat oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Menurutnya, perbedaan tersebut adalah bagian dari ijtihad yang memiliki dasar metodologi syar’i.

    “Potensinya, ya, tetap ada dan kita hormati. Itu gak bisa sampai akhir zaman ya, perbedaannya tetap ada dan tidak masalah. Itu bagian dari ijtihad,” ujar Kiai Anwar, seperti dilansir dari Antara.

    Kiai Anwar menjelaskan bahwa ajaran Islam memberikan ruang untuk perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan.

    Selama ini, perbedaan sering terjadi antara ormas Islam yang menggunakan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Hijriah.

    Ia menyatakan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti hasil sidang isbat pemerintah.

    Namun, ada juga ormas yang menetapkan tanggal yang berbeda berdasarkan metode yang mereka gunakan.

    “Ada yang mengikuti isbat pemerintah dan itu mayoritas. Ada juga ormas yang berbeda dan itu kita hormati. Bahkan dalam lingkup pesantren atau organisasi yang sama pun bisa saja berbeda,” katanya.

    Menurutnya, kondisi ini mencerminkan sikap egaliter dalam kehidupan beragama di Indonesia, asalkan tidak disertai dengan sikap saling menyalahkan.

    “Yang penting jangan sampai mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan penetapan tanggal puasa,” ujarnya.

    Pentingnya Ukhuwah Islamiyah dan Wathaniyah

    Di tengah potensi perbedaan awal Ramadhan, Kiai Anwar menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah.

    Ia mengingatkan bahwa persatuan umat dan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama.

    Dalam konteks kehidupan bernegara, ia menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan bersama melalui mekanisme resmi.

    Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk menghormati dan mengikuti pengumuman pemerintah terkait awal Ramadhan.

    “Yang paling penting buat kami itu mengikuti pengumuman pemerintah. Karena pemerintah itu mempunyai otoritas menjadi hakim. Jadi menurut agama Islam, keputusan hakim atau keputusan negara itu menghilangkan perbedaan,” kata dia.

    Perbedaan Metode Penetapan Awal Ramadhan

    Berikut adalah perbedaan utama antara metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal Ramadhan:

    Metode Definisi Dasar Penentuan
    Hisab Perhitungan matematis dan astronomis untuk menentukan posisi hilal. Posisi bulan dan matahari dihitung secara cermat.
    Rukyat Pengamatan langsung hilal (bulan sabit pertama) setelah matahari terbenam. Penampakan hilal secara fisik menjadi dasar penentuan.

    Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa jika masih ada perbedaan dalam penetapan awal puasa Ramadhan, hal tersebut tetap harus dihormati sebagai bagian dari keyakinan dan ijtihad yang diakui dalam ajaran Islam.

  • Iran Pecat Direktur TV Usai Reporter Salah Ucap Soal Khamenei

    Iran Pecat Direktur TV Usai Reporter Salah Ucap Soal Khamenei

    Otoritas Iran memecat seorang direktur televisi lokal setelah seorang reporter televisi secara keliru menyerukan kematian pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, saat siaran langsung. Seruan "Matilah Khamenei" itu tampaknya terlontar akibat salah ucap reporter televisi tersebut.

    Insiden ini terjadi saat siaran langsung peringatan 47 tahun Revolusi Islam di Provinsi Sistan-Baluchistan bagian tenggara pada Rabu (11/2) waktu setempat.

    Saat siaran langsung, seorang reporter televisi provinsi Hamoun bernama Musab Rasoulizad menggambarkan jumlah peserta yang hadir dalam aksi massa itu dan mengulangi seruan-seruan yang terdengar dari kerumunan seperti "Allahu Akbar".

    Dia kemudian menyerukan "Marg bar Khamenei" yang berarti "Matilah Khamenei", bukan seruan-seruan yang biasanya terdengar di aksi massa yang digelar pemerintah seperti "Matilah Amerika" atau "Matilah Israel".

    Sanksi Akibat Kesalahan Fatal

    Dampak dari salah ucap itu sangat fatal, dengan otoritas Iran memberhentikan direktur televisi Hamoun dan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap orang-orang yang terlibat dalam siaran langsung tersebut.

    "Direktur siaran saluran TV provinsi Hamoun telah dipecat menyusul kesalahan yang terjadi di jaringan provinsi," kata televisi pemerintah Iran dalam pengumuman pada Rabu (11/2) waktu setempat. Tidak disebutkan nama direktur siaran yang dipecat itu.

    "Operator transmisi dan pengawas siaran dinonaktifkan. Para staf lainnya yang terbukti bersalah juga dirujuk ke komite disiplin," imbuh pengumuman tersebut.

    Ditambahkan juga bahwa keputusan tersebut dibuat untuk "menjaga disiplin profesional dan melindungi reputasi media".

    Permohonan Maaf Reporter

    Dalam video yang dirilis setelah insiden itu, reporter televisi itu, Rasoulizad, tampak meminta maaf atas apa yang disebutnya sebagai "kesalahan ucapan dan kekeliruan yang disiarkan dan menjadi dalih bagi anti-revolusioner".

    Konteks Unjuk Rasa di Iran

    Aksi massa itu digelar beberapa minggu setelah unjuk rasa antipemerintah berlangsung secara besar-besaran di berbagai wilayah Iran, yang dipicu protes kenaikan biaya hidup namun meluas menjadi tuntutan lengsernya pemerintahan ulama di negara tersebut.

    Unjuk rasa itu diwarnai kerusuhan dan penindakan keras oleh aparat Teheran terhadap demonstran, dengan otoritas Iran mengakui lebih dari 3.000 orang tewas, termasuk anggota pasukan keamanan.

    Pemerintah Iran mengaitkan kematian itu dengan "tindakan teroris" asing.

    Berikut adalah data terkait jumlah korban tewas selama unjuk rasa berlangsung:

    Sumber Jumlah Korban Tewas
    Otoritas Iran Lebih dari 3.000 (termasuk anggota pasukan keamanan)
    Human Rights Activists News Agency (HRANA) Sedikitnya 7.002 (termasuk 6.506 demonstran)

    Data terpisah dari organisasi-organisasi internasional menyebutkan jumlah korban yang jauh lebih tinggi. Salah satunya dari Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat (AS), yang melaporkan sedikitnya 7.002 orang, termasuk 6.506 demonstran, tewas selama unjuk rasa berlangsung.

  • Menag Klarifikasi Pembangunan Gedung MUI Tak Terkait Board of Peace

    Menag Klarifikasi Pembangunan Gedung MUI Tak Terkait Board of Peace

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meluruskan spekulasi terkait pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menegaskan proyek ini tidak ada kaitannya dengan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BOP).

    Menag menjelaskan pembangunan gedung baru tersebut difokuskan untuk pengelolaan dana umat yang lebih profesional dan terintegrasi. Fasilitas ini diharapkan menjadi wadah yang representatif untuk mengelola dana umat secara akuntabel.

    “Ini sebetulnya Bapak Presiden ingin melihat dana-dana umat yang belum terkelola lebih baik secara profesional itu diberikan tempat supaya lebih profesional juga,” ujar Nasaruddin dalam Mukernas MUI 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Wadah Pemberdayaan Umat

    Menurut Menag, gedung baru itu dirancang sebagai wadah pengelolaan dan pemberdayaan dana umat dengan tata kelola yang rapi dan akuntabel, serta berada dalam pendampingan lembaga keislaman. Fungsi gedung ini lebih luas dari sekadar kepentingan organisasi MUI, melainkan untuk ekosistem pemberdayaan umat.

    Konsep penguatan pengelolaan dana umat sudah dibicarakan sejak tahun lalu, terutama saat momentum penerimaan zakat nasional. Presiden mendorong adanya wadah profesional agar potensi dana sosial keagamaan bisa dimaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

    “Bukan sepenuhnya untuk Majelis Ulama Indonesia, tapi untuk pemberdayaan dana umat yang ada di dalam masyarakat kita,” katanya.

    LPDU Sudah Dirancang Lebih Dulu

    Menag menyinggung peran Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) yang sudah dirancang sebelum isu BOP mencuat. Narasi yang menghubungkan pembangunan gedung dengan BOP dinilai tidak sesuai dengan kronologi perencanaan.

    “Istilah BOP itu baru muncul belakangan. Sedangkan LPDU ini sudah dibicarakan sejak tahun lalu. Jadi tidak ada kaitannya,” ujarnya.

    Hubungan kelembagaan antara ulama dan pemerintah selama ini berjalan baik. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana umat yang transparan dan profesional.

    Tata kelola dana umat yang kuat dan terlembaga akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas sebagai penerima program pemberdayaan.

    Perbandingan Waktu Perencanaan LPDU dan Isu BOP

    Berikut adalah perbandingan waktu perencanaan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) dan kemunculan isu Board of Peace (BOP):

    Kegiatan Waktu
    Perencanaan LPDU Sejak Tahun Lalu
    Isu BOP Mencuat Belakangan

    Pernyataan ini meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Pembangunan gedung baru MUI diarahkan pada penguatan fungsi pelayanan dan pemberdayaan umat, bukan terkait agenda keanggotaan forum internasional tertentu.

  • MUI Dorong Diplomasi Kemanusiaan dan Keadilan Global di Mukernas I

    MUI Dorong Diplomasi Kemanusiaan dan Keadilan Global di Mukernas I

    Isu kemanusiaan global dan diplomasi perdamaian menjadi fokus utama dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2026.

    Dewan Pertimbangan MUI, KH Muhyiddin Junaidi, menekankan pentingnya peran aktif lembaga keulamaan dalam mendorong keadilan internasional dan membela korban konflik di berbagai negara.

    Dalam forum Mukernas, Muhyiddin menyampaikan bahwa konflik di berbagai belahan dunia tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan agama, melainkan sebagai tragedi kemanusiaan yang serius.

    Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

    "Ini bukan sekadar persoalan agama, melainkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa dahsyatnya. Kita melihat bagaimana hukum internasional seolah-olah tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan besar," ujar Muhyiddin.

    MUI, melalui hubungan luar negeri, terus menjalankan diplomasi kemanusiaan dan mendorong lembaga internasional agar bersikap adil tanpa standar ganda. Keadilan global, menurutnya, tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang bangsa, kepentingan politik, atau agama.

    Prioritaskan Isu Palestina

    Muhyiddin menegaskan bahwa isu Palestina menjadi prioritas utama dalam agenda diplomasi kemanusiaan MUI. Ia menyebut kondisi di Palestina sebagai bentuk penjajahan modern yang tidak boleh dibiarkan berlarut.

    Dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya sikap politik, tetapi amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui langkah konkret.

    Karena itu, Muhyiddin mendorong penguatan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta tekanan politik di forum internasional.

    "Kita tidak boleh berhenti hanya pada retorika atau pernyataan kutukan semata. Diperlukan langkah-langkah konkret," katanya.

    Perhatian pada Komunitas Tertindas Lain

    Selain Palestina, Muhyiddin juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap komunitas lain di berbagai wilayah yang mengalami penindasan. Misi Islam sebagai rahmat bagi semesta harus tercermin dalam upaya nyata mendorong perdamaian dan perlindungan hak dasar manusia.

    MUI berkomitmen memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk mempromosikan moderasi beragama dan dialog antarperadaban. Indonesia berpeluang menjadi rujukan peradaban Islam yang maju, toleran, dan tegas dalam membela keadilan.

    Dalam pesannya kepada umat, Muhyiddin mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Persatuan menjadi modal utama dalam memperkuat posisi umat di tingkat nasional maupun global.

    Program Kerja dan Arah Kebijakan MUI

    Mukernas I MUI 2026 menjadi forum perumusan program kerja dan arah kebijakan organisasi ke depan, termasuk penguatan peran MUI dalam isu kemanusiaan dan hubungan internasional. Isu diplomasi dan keadilan global menjadi salah satu penekanan penting dalam pembahasan tahun ini.

    Berikut adalah beberapa poin penting yang dibahas dalam Mukernas I MUI 2026:

    Isu Prioritas Tindakan
    Palestina Prioritas Utama Penguatan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan tekanan politik di forum internasional.
    Komunitas Tertindas Penting Mendorong perdamaian dan perlindungan hak dasar manusia.
    Diplomasi Kemanusiaan Berkelanjutan Menjalankan diplomasi kemanusiaan dan mendorong lembaga internasional bersikap adil.

    Mukernas ini diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang konkret dan terukur untuk meningkatkan peran MUI dalam isu kemanusiaan dan perdamaian global.

  • MUI Gelar Mukernas I di Jakarta, Fokus Konsolidasi Nasional

    MUI Gelar Mukernas I di Jakarta, Fokus Konsolidasi Nasional

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Tahun 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Forum ini berfokus pada konsolidasi nasional, penajaman program kerja, penguatan peran pelayanan umat, serta respons terhadap isu kemanusiaan global.

    Mukernas yang berlangsung satu hari ini diisi dengan agenda rapat pleno dan sidang komisi organisasi serta komisi program kerja. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, komisi dan lembaga, MUI provinsi, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam.

    Ketua Steering Committee Mukernas, Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional MUI sebelumnya. Munas tersebut telah menetapkan kepengurusan baru dan sejumlah program strategis.

    “Hasil-hasil Musyawarah Nasional perlu ditindaklanjuti agar program-program yang telah diamanatkan dalam keputusan Munas itu bisa diimplementasikan dengan baik,” kata Sudarnoto.

    Mukernas ini menjadi ajang koordinasi nasional untuk memperkuat pelayanan umat dan mendorong MUI menjadi lembaga yang semakin profesional, modern, dan terbuka. Menurut Sudarnoto, tantangan yang dihadapi umat dan bangsa ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan penyatuan gerak organisasi.

    Sebanyak 287 peserta aktif mengikuti Mukernas, terdiri dari unsur Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pertimbangan, komisi dan lembaga, MUI provinsi, serta ormas Islam. Selain sidang komisi, agenda dilanjutkan dengan pertemuan khusus Dewan Pimpinan MUI bersama pengurus MUI provinsi sebagai bagian dari konsolidasi nasional.

    Peran Strategis MUI

    Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan bahwa Mukernas bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum evaluasi dan proyeksi peran MUI di tengah dinamika kebangsaan.

    “MUI memikul tanggung jawab ganda, sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, dan sebagai shodiqul hukumah atau mitra pemerintah,” ujar Anwar.

    Anwar menekankan pentingnya peran MUI dalam memberikan solusi keagamaan dan sosial bagi masyarakat, sekaligus menyampaikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Ia juga menyoroti tantangan era digital yang memunculkan arus informasi dan ragam paham keagamaan ekstrem maupun liberal.

    MUI harus menguatkan manhaj wasathiyah atau jalan tengah, serta memperkuat literasi dan dakwah digital dengan konten yang menyejukkan dan mempersatukan. Penguatan ekonomi umat dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah juga menjadi prioritas, termasuk pendampingan UMKM dan kemudahan sertifikasi halal.

    Sinergi Pemerintah dan Ulama

    Menteri Agama Nasaruddin Umar yang membuka Mukernas menegaskan posisi MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bidang keagamaan. Ia menyebut pemerintah dan ulama sebagai dua kekuatan yang saling melengkapi.

    “Pemerintah memiliki otoritas regulasi dan anggaran, sementara para ulama memiliki otoritas moral dan spiritual di tengah masyarakat. Jika kedua kekuatan ini bersinergi, persoalan bangsa yang berat akan menemukan jalan keluar,” ujarnya.

    Nasaruddin menekankan pentingnya moderasi beragama di tengah era disrupsi informasi. Menurut dia, moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah, tetapi memperdalam pemahaman agar umat bersikap adil dan proporsional. Ia juga menyatakan dukungan Kementerian Agama terhadap penguatan kelembagaan, ekonomi syariah, dan program pemberdayaan umat berbasis pesantren dan masjid.

    Isu Kemanusiaan dan Perdamaian Internasional

    Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi menyoroti isu kemanusiaan dan perdamaian internasional. Ia menilai berbagai konflik global harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan, bukan semata isu agama, serta mengkritik lemahnya penegakan hukum internasional dan standar ganda dalam penanganan konflik.

    Ia menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai prioritas diplomasi kemanusiaan dan amanat konstitusi Indonesia. Dukungan tidak cukup dalam bentuk pernyataan, tetapi perlu langkah konkret berupa bantuan kemanusiaan, dukungan kesehatan, dan tekanan politik di forum internasional.

    Muhyiddin juga menegaskan komitmen MUI untuk memperkuat kerja sama global, mempromosikan moderasi beragama, dan dialog antarperadaban. Ia mengajak umat Islam di Indonesia menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh provokasi.

    Berikut adalah rincian jumlah peserta aktif Mukernas I MUI 2026:

    Unsur Peserta Jumlah
    Dewan Pimpinan MUI (Data tidak tersedia dalam teks)
    Dewan Pertimbangan (Data tidak tersedia dalam teks)
    Komisi dan Lembaga (Data tidak tersedia dalam teks)
    MUI Provinsi (Data tidak tersedia dalam teks)
    Ormas Islam (Data tidak tersedia dalam teks)
    Total Peserta Aktif 287

    Mukernas I MUI 2026 ditargetkan menghasilkan keputusan program yang lebih terukur dan aplikatif, serta memperkuat sinergi MUI pusat dan daerah dalam pelayanan keagamaan dan kebangsaan.