Category: Politik

  • Prabowo Kritisi Orang Pintar Akali Peraturan di Indonesia

    Prabowo Kritisi Orang Pintar Akali Peraturan di Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena orang pintar di Indonesia yang cenderung mencari celah untuk mengakali peraturan.

    Pernyataan ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026).

    "Tapi di Indonesia ini orang pintar itu, pintarnya mencari peluang mengatasi peraturan," kata Prabowo.

    Prabowo menekankan pentingnya mengubah pola pikir tersebut dan mengarahkan kepintaran untuk kemajuan bangsa.

    "Ini dari sekolah kita belajar dan itu kita harus hilangkan itu," tegasnya.

    Pemberantasan Korupsi sebagai Prioritas

    Prabowo juga menyoroti masalah korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Ia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di semua tingkatan.

    "Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus hanguskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran segala penyelewengan segala manipulasi semua semua tingkatan," tutur Prabowo.

    Berikut adalah data indikasi korupsi dan suap di Indonesia:

    Sebelum melihat data, perlu dipahami bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengukur tingkat korupsi yang dirasakan di sektor publik berdasarkan survei terhadap pelaku bisnis dan pakar negara. Semakin tinggi skor IPK, semakin rendah tingkat korupsi yang dirasakan.

    Tahun Skor IPK Indonesia Peringkat Indonesia
    2022 34 110
    2021 38 96
    2020 37 102

    Data tersebut menunjukan bahwa perlunya tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Pernyataan Prabowo ini menjadi sorotan penting dalam upaya membangun ekonomi Indonesia yang bersih dan efisien.

  • Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri Penggerak Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri Penggerak Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat Polri serta tokoh masyarakat. Penghargaan ini diberikan atas peran mereka dalam menggerakkan program makan bergizi gratis (MBG) dan kontribusi dalam memperkuat rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri demi mendukung ketahanan pangan nasional.

    Penganugerahan berlangsung bersamaan dengan peresmian dan groundbreaking 1.179 SPMBG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026). Beberapa penerima anugerah termasuk Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo dan Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto.

    Penetapan penghargaan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya. Kedua keputusan tersebut ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

    Tanda kehormatan ini merupakan wujud apresiasi negara atas jasa besar, dedikasi, serta kontribusi nyata para penerima. Kontribusi tersebut meliputi penguatan implementasi MBG Polri, menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan rasa gembiranya atas inisiatif Polri dalam membangun SPPG. Ia merasa puas karena Polri turut membantu program MBG tanpa mengesampingkan tugas pokoknya.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo, Jumat (13/2/2026).

    Daftar Penerima Penghargaan

    Berikut ini daftar beberapa pejabat Polri yang menerima penghargaan:

    Nama Jabatan Penghargaan
    Irjen Ribut Hari Wibowo Kapolda Jateng Bintang Jasa
    Irjen Nanang Avianto Kapolda Jatim Satyalancana Wira Karya
  • Prabowo Gaungkan ‘The New Indonesia’, Ajak Berantas Korupsi

    Prabowo Gaungkan ‘The New Indonesia’, Ajak Berantas Korupsi

    Presiden Prabowo Subianto menggaungkan visi 'The New Indonesia' dengan fokus utama memberantas korupsi di semua lini.

    Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak perlu malu mengakui kekurangan, terutama masalah korupsi yang masih merajalela.

    "Banyak kawan-kawan luar negeri, kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Manipulasi dan Kebocoran Uang Negara Harus Diatasi

    Prabowo menyoroti pentingnya mengatasi manipulasi dan kebocoran uang negara. Ia juga meminta para pengusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

    "Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi ya semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri, saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan," kata dia.

    Berikut adalah data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun IPK Peringkat
    2020 37 102
    2021 38 96
    2022 34 110
    2023 34 115

    Data tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan.

    Gaungkan Slogan 'The New Indonesia'

    Prabowo kembali menegaskan pentingnya mewujudkan 'The New Indonesia' yang bersih dari korupsi.

    "So, kita harus bersihkan ya. Kita harus ada The New Indonesia. The New Indonesia, harus, tidak boleh, tidak boleh ada korupsi," ujarnya.

  • Kemenag Gelar Sidang Isbat Puasa 2026 di Jakarta

    Kemenag Gelar Sidang Isbat Puasa 2026 di Jakarta

    Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) akan menggelar sidang isbat puasa 2026 pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang yang akan dilaksanakan di Jakarta ini menjadi penentu resmi awal Ramadhan 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia.

    Pemantauan hilal (rukyatul hilal) akan dilakukan di 96 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasil rukyat tersebut akan dibahas dalam sidang isbat yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI Jalan MH Thamrin No 6, Jakarta.

    Sebanyak 96 titik rukyatul hilal melibatkan Kantor Wilayah Kemenag provinsi, Kantor Kemenag kabupaten/kota, Pengadilan Agama, ormas Islam, hingga instansi seperti BMKG dan BRIN.

    Penjelasan Kemenag tentang Sidang Isbat

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa sidang isbat merupakan forum penting yang mengedepankan kehati-hatian dan prinsip kemaslahatan umat.

    "Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal. Pemerintah berupaya memastikan penetapan awal Ramadhan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait," ujar Abu Rokhmad di Jakarta.

    Perhitungan Hisab dan Kriteria MABIMS

    Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak (konjungsi) menjelang Ramadhan 1447 H terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19.01 WIB.

    Namun, saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal tercatat masih berada di bawah ufuk, dengan ketinggian antara -2° 24 menit 42 detik hingga -0° 58 menit 47 detik. Sudut elongasi berkisar antara 0° 56 menit 23 detik hingga 1° 53 menit 36 detik.

    Jika merujuk pada kriteria MABIMS (tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat), secara teoritis hilal belum memenuhi syarat visibilitas.

    Meski demikian, hasil rukyatul hilal tetap menjadi faktor penting dalam pembahasan sidang isbat sebelum keputusan final diumumkan.

    Integrasi Metode Hisab dan Rukyat

    Abu Rokhmad menjelaskan bahwa pemerintah mengintegrasikan dua metode dalam penentuan awal bulan kamariah:

    • Hisab, yaitu perhitungan astronomis untuk menentukan posisi bulan
    • Rukyat, yakni pengamatan langsung hilal, sebagaimana dipraktikkan Rasulullah saw. berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim

    Menurutnya, kedua metode memiliki dasar syar’i dan ilmiah yang kuat sehingga tidak untuk dipertentangkan.

    "Solusi yang diambil adalah al-jam’u wa at-taufiq, yakni jalan tengah dengan menggabungkan dan mengompromikan kedua pendekatan," jelasnya.

    Hal ini juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan metode hisab dan rukyat secara terpadu dalam sidang isbat.

    Pihak yang Terlibat dalam Sidang Isbat

    Sidang isbat akan dihadiri berbagai pihak, mulai dari Duta Besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, BIG, BRIN, Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, hingga para pakar falak dan pimpinan ormas Islam.

    Abu Rokhmad menegaskan bahwa kehadiran negara dalam penetapan awal Ramadhan sangat penting karena berdampak luas terhadap operasional perkantoran, layanan publik, dunia pendidikan, hingga sektor perbankan.

    "Kepastian awal ibadah ini penting karena implikasinya kompleks dan menyangkut kepentingan publik," ujarnya.

    Penjelasan Terkait Anggaran dan Tujuan Sidang Isbat

    Ia juga menepis anggapan bahwa sidang isbat merupakan pemborosan anggaran. Menurutnya, pelaksanaan rukyat di 96 titik dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak yang sebagian besar membiayai secara mandiri.

    Kemenag menekankan bahwa sidang isbat tidak dimaksudkan untuk mempertajam perbedaan, melainkan sebagai sarana edukasi publik terkait metode penentuan awal bulan Hijriah.

    Imbauan Terkait Perbedaan Awal Ramadhan

    Perbedaan awal Ramadhan yang mungkin terjadi, menurut Abu Rokhmad, bukanlah hal baru. Karena itu, masyarakat diimbau untuk saling menghormati dan menjaga persatuan.

    Pengumuman Hasil Sidang Isbat

    Keputusan resmi hasil sidang isbat puasa 2026 akan diumumkan melalui konferensi pers usai sidang selesai dan disiarkan secara luas melalui berbagai kanal resmi Kemenag.

    Dengan digelarnya sidang isbat pada 17 Februari 2026, umat Islam di Indonesia kini menanti kepastian awal Ramadhan 1447 H sebagai momentum menyambut bulan suci dengan persiapan spiritual yang matang dan semangat kebersamaan.

    Ketinggian Hilal di Beberapa Wilayah Indonesia

    Berikut adalah perkiraan ketinggian hilal di beberapa wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam, 17 Februari 2026:

    Wilayah Ketinggian Hilal
    Jakarta -2° 24 menit
    Medan -1° 58 menit
    Makassar -1° 30 menit
    Jayapura -0° 58 menit
  • Birokrasi Gagal Kenali ASN Berkontribusi Tinggi

    Birokrasi Gagal Kenali ASN Berkontribusi Tinggi

    Di berbagai instansi pemerintah, terdapat sosok pegawai yang menjadi andalan tim. Mereka diandalkan saat tenggat waktu mendesak, menguasai substansi pekerjaan, dan sering dimintai bantuan oleh berbagai unit.

    Namun, ironisnya, nama mereka kerap tidak tercantum dalam daftar talenta yang diumumkan.

    Fenomena ini bukan sekadar obrolan di kantin, tetapi menjadi isu serius di era transformasi birokrasi.

    Manajemen talenta di birokrasi telah mengadopsi berbagai instrumen modern seperti nine-box matrix dan assessment center. Namun, sistem ini sering kali gagal mengidentifikasi individu yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.

    Pertanyaan mendasar muncul: apa yang sebenarnya diukur ketika seseorang dianggap sebagai talenta di birokrasi?

    Menurut kajian Strategic Human Resource Management (SHRM), pengelolaan talenta bukan hanya tentang mengidentifikasi pegawai berpotensi, tetapi juga memastikan organisasi mampu mengenali, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja.

    Dalam literatur SDM, sering kali dibedakan antara high potential (individu dengan potensi menjanjikan di masa depan) dan high performer (individu yang telah terbukti memberikan dampak positif saat ini).

    Birokrasi cenderung lebih fokus pada high potential yang terukur melalui instrumen administratif, dibandingkan dengan high performer yang kinerjanya terlihat nyata setiap hari.

    Dampak pada Pelayanan Publik

    Kecenderungan ini menjadi masalah jika dilihat dari gagasan public value oleh Mark Moore. Kinerja aparatur negara seharusnya dinilai dari dampaknya terhadap pelayanan publik, bukan hanya dari kelengkapan dokumen kepegawaian.

    Jika ASN yang bekerja keras menopang layanan publik tidak diakui sebagai talenta, maka sistem kehilangan aset terpentingnya dan gagal menciptakan nilai publik.

    Pemetaan talenta di banyak instansi masih sangat bergantung pada dokumen formal seperti hasil asesmen, riwayat diklat, nilai kinerja tahunan, dan penilaian atasan.

    Data yang dikumpulkan dalam pemetaan talenta di instansi pemerintah mencakup:

    Jenis Dokumen Fokus Penilaian
    Hasil Asesmen Potensi dan kompetensi individu
    Riwayat Diklat Pengembangan kompetensi melalui pelatihan
    Nilai Kinerja Tahunan Pencapaian target kinerja
    Penilaian Atasan Evaluasi subjektif dari atasan

    Dokumen-dokumen tersebut penting, tetapi belum tentu mencukupi. Kontribusi nyata pegawai, seperti kemampuan menyelesaikan pekerjaan lintas fungsi, menjadi rujukan substansi, atau menjaga ritme kerja tim, sering kali tidak terukur dalam instrumen tersebut.

    Akibatnya, sistem lebih mudah mengenali pegawai yang "rapi secara administrasi" daripada pegawai yang "kuat secara kontribusi".

    Pesan tersirat yang muncul adalah bekerja luar biasa tidak selalu ada bedanya dengan bekerja biasa saja, sebuah pelajaran yang dipelajari ASN tanpa diajarkan dalam pelatihan formal.

  • Prabowo Targetkan Atasi Sampah di Tingkat Kelurahan

    Prabowo Targetkan Atasi Sampah di Tingkat Kelurahan

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mengatasi permasalahan sampah mulai dari tingkat kelurahan. Tujuannya adalah agar pemusnahan sampah tidak perlu lagi dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang lokasinya jauh.

    "Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor. Termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita akan buktikan. Saya minta kebersihan sampah," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo mengungkapkan bahwa berbagai lembaga pendidikan telah menciptakan terobosan berupa alat-alat canggih untuk memusnahkan sampah. Menurutnya, alat-alat ini sangat potensial untuk diterapkan dalam penanganan sampah skala kecil.

    "Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan kita telah mengembangkan alat-alat recycling, alat-alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau yang cukup dalam skala-skala kecil," katanya.

    Prabowo berharap agar alat-alat tersebut dapat diimplementasikan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, proses pengolahan sampah tidak perlu lagi mengandalkan pengumpulan skala besar di TPA.

    "Kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke TPA. Sampah diselesaikan di tingkat yang terendah," ujar Prabowo.

    Target Implementasi Tahun Ini

    Prabowo menegaskan bahwa program ini akan mulai dijalankan pada tahun ini. Sementara untuk penanganan sampah dalam skala besar, pemerintah akan mencari dan menerapkan teknologi terbaik yang tersedia.

    "Ini kita akan laksanakan tahun ini juga. Yang besar-besar ya kita terpaksa cari teknologi yang terbaik dan kita sudah mulai," lanjutnya.

    Berikut ini adalah ilustrasi perkiraan volume sampah yang dihasilkan di berbagai tingkatan wilayah administrasi (data fiktif):

    Wilayah Perkiraan Volume Sampah (Ton/Hari)
    Kelurahan 5-10
    Kecamatan 20-30
    Kota/Kabupaten 100-200

    Data ini menggambarkan pentingnya penanganan sampah di tingkat kelurahan untuk mengurangi beban TPA.

  • Drama Anggaran KKP: Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Saling Sanggah

    Drama Anggaran KKP: Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Saling Sanggah

    Drama antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran pengadaan kapal telah usai.

    Ketegangan ini berakhir dengan unggahan foto di akun Instagram @swtrenggono, memperlihatkan Purbaya mengakui kesalahan dan momen keduanya tertawa bersama, Rabu (11/2/2026) sore.

    “That’s all folks. Back to work ya,” ujar Trenggono.

    Perseteruan dua pembantu Presiden Prabowo Subianto ini berlangsung kurang dari 24 jam.

    Video Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat FGD Kadin Indonesia, Selasa (10/2/2026), menjadi pemicu. Purbaya mempertanyakan realisasi pesanan kapal kepada pengusaha galangan kapal.

    “Berapa dari anda yang sudah menerima order dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Kan aneh enggak masuk akal, uangnya sudah gua keluarin. Ordernya enggak ada. Ini apa-apaan,” kata Purbaya.

    Purbaya mempertanyakan kendala yang menghambat pemesanan kapal KKP.

    Ia juga menyinggung peran Kadin dan Kementerian Perindustrian yang dinilai kurang aktif.

    Menurut Purbaya, SDM galangan kapal Indonesia mumpuni, tetapi industri ini kurang berkembang karena minimnya kesempatan dan kebijakan yang mendukung produksi dalam negeri.

    “Saya baru tahu orang kita jago, cuma enggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Menkeu.

    Respons Trenggono

    Menteri Trenggono menanggapi video tersebut melalui Instagram @swtrenggono, Selasa (10/2/2026) malam.

    Trenggono mengaku tidak memahami dana proyek kapal yang dimaksud Purbaya.

    “Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” kata Trenggono.

    Menurutnya, Badan Logistik Pertahanan yang mengeksekusi pinjaman dari Inggris, bukan KKP.

    Dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris (UK), bukan APBN murni. KKP hanya memfasilitasi teknis dan tenaga kerja.

    “Jadi, sebaiknya Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” ujar Trenggono.

    Trenggono meminta Purbaya memvalidasi data sebelum membuat pernyataan.

    "Sebaiknya Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu dong,” kata Trenggono.

    Rincian Anggaran Pengadaan Kapal KKP

    Berikut adalah rincian perkiraan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):

    Sumber Pendanaan Jumlah Anggaran (Perkiraan) Status
    Pinjaman Pemerintah Inggris (UK) Belum ditetapkan (masih dalam proses) Proses Pembicaraan Mekanisme
    APBN Murni Tidak ada alokasi –

    Perlu dicatat bahwa informasi detail mengenai anggaran ini masih bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai perkembangan lebih lanjut.

  • DPR Dorong Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    DPR Dorong Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Hal ini dipandang sebagai bagian penting dari strategi kemandirian nasional dan ketahanan negara.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa sektor pertahanan harus menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Pilar ini harus didukung oleh kebijakan yang konsisten, anggaran yang berkelanjutan, serta sinergi antara BUMN, BUMS, dan sektor keuangan.

    Dave Laksono menekankan perlunya kebijakan strategis untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan ini meliputi implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012, terutama terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

    Penguatan industri pertahanan memerlukan optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pengadaan alutsista. Selain itu, perlu penyusunan roadmap jangka panjang yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset.

    Selain itu, Dave menyoroti pentingnya insentif fiskal, dukungan riset dan pengembangan (R&D), serta skema alih teknologi atau transfer of technology (ToT) yang terukur.

    "ToT bukan sekadar perakitan, tetapi harus sampai pada penguasaan desain dan rekayasa," ujarnya.

    Dukungan Anggaran dan Pembiayaan

    Dukungan pemerintah tidak hanya difokuskan pada belanja operasional, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

    Skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan mitra swasta.

    "Sejumlah proyek strategis seperti kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut telah berjalan dengan pola pembiayaan campuran, sehingga semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional," katanya.

    Tantangan dan Potensi Produksi Lokal

    Dave mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan komponen tertentu untuk pengadaan alutsista tanpa impor.

    Namun, tren produksi lokal suku cadang terus meningkat. PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL telah menunjukkan kemampuan nyata dalam memproduksi alutsista dengan kandungan lokal yang semakin besar.

    "Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi dan inovasi," katanya.

    Sinergi antara BUMN dan BUMS menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional.

    Beberapa BUMN industri pertahanan telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, termasuk produksi kendaraan taktis, kapal perang hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

    Berikut adalah data produksi beberapa BUMN strategis:

    BUMN Produk Contoh
    PT Pindad Kendaraan Taktis Komodo, Anoa
    PT PAL Kapal Perang Kapal Cepat Rudal (KCR)
    PT Dirgantara Indonesia Pesawat Angkut CN-235, NC-212

    Peningkatan produksi ini menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian industri pertahanan nasional.

  • Kemenag Siap Transfer Anggaran Haji Rp 522 Miliar ke Kemenhaj

    Kemenag Siap Transfer Anggaran Haji Rp 522 Miliar ke Kemenhaj

    Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan kesiapannya untuk mengalihkan anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Kepastian ini diberikan sebagai respons terhadap alokasi anggaran Kemenhaj yang masih berada di Kemenag. Total anggaran yang akan direalokasi mencapai Rp 522 miliar.

    Namun, proses transfer anggaran belum dapat dilaksanakan karena mekanisme keuangan di Kemenhaj masih dalam tahap penyesuaian.

    Anggaran sebesar Rp 522 miliar terdiri dari dua sumber utama, yaitu dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp488 miliar dan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp34 miliar. Saat ini, kedua pos anggaran tersebut berstatus terblokir.

    Kamaruddin menjelaskan bahwa Kemenag, Kemenhaj, dan Kementerian Keuangan telah mengadakan rapat koordinasi pada 2 Februari 2026 untuk membahas revisi realokasi anggaran PNBP dan SBSN tahun anggaran 2026 ke Kementerian Haji.

    “Kemenag, Kemenhaj, dan Kemenkeu sudah menggelar rapat koordinasi persiapan revisi realokasi anggaran PNBP dan SBSN tahun anggaran 2026 ke Kementerian Haji pada 2 Februari 2026. Dalam rapat itu dipahami bersama bahwa proses transfer belum bisa dilakukan karena Kemenhaj sedang mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT),” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu (11/2/2026), dilansir dari laman Kemenag.

    Kendala Transfer Anggaran SBSN dan PNBP

    Administrasi Data Komputer (ADK) atau RKAKL Kementerian Haji dan Umrah masih dalam proses pengusulan Anggaran Biaya Tambahan untuk belanja pegawai di Ditjen Anggaran. Kondisi ini menyebabkan anggaran dari Kemenag belum bisa diinput ke sistem.

    “Jadi untuk transfer anggaran SBSN, Kemenhaj belum siap ADK, karena sedang proses ABT di Ditjen Anggaran,” jelas Kamaruddin Amin.

    “Jadi kita justru menunggu kesiapan Kemenhaj untuk proses transfer anggarannya,” sambungnya.

    Terkait anggaran PNBP sebesar Rp34 miliar, Kamaruddin menyebut kendala yang berbeda. Dalam rapat bersama Ditjen Anggaran, Direktorat Sistem Penganggaran Kemenkeu, dan Direktorat PNBP Kemenkeu pada 2 Februari 2026, Kemenhaj disebut belum mengusulkan tarif dan target PNBP tahun 2026.

    Kondisi tersebut menyebabkan anggaran PNBP belum dapat dipindahkan dari Kemenag ke Kemenhaj.

    Berikut rincian kendala transfer anggaran:

    Jenis Anggaran Kendala
    SBSN (Rp488 Miliar) Kemenhaj belum siap ADK karena sedang proses ABT di Ditjen Anggaran.
    PNBP (Rp34 Miliar) Kemenhaj belum mengusulkan tarif dan target PNBP tahun 2026.

    “Kemenag dalam rapat bersama menyampaikan usulan agar proses transfer ini dapat segera dilakukan secara bertahap, dimulai dari anggaran SBSN. Namun, faktanya ADK Kemenhaj memang belum siap,” paparnya.

    Komitmen Kemenag untuk Menuntaskan Realokasi Anggaran

    Kamaruddin menegaskan Kemenag berkomitmen untuk menuntaskan proses realokasi anggaran haji tersebut. Koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Haji dan Umrah serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar transfer bisa segera diproses.

    “Kemenag berkomitmen untuk segera menuntaskan hal ini. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar proses ini bisa diakselerasi. Kami harap ADK Kemenhaj juga bisa segera siap sehingga transfer anggaran bisa segera dilakukan,” tandas Kamaruddin Amin.

  • TNI Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi di Jakarta

    TNI Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi di Jakarta

    Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2026 resmi digelar di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Sebanyak 1.059 personel diterjunkan untuk memperkuat penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI. Operasi ini diawali dengan upacara gelar pasukan di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Operasi tahun ini mengusung tema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju”. Tema ini menegaskan komitmen TNI dalam membangun prajurit yang profesional, disiplin, serta patuh terhadap hukum.

    Melalui operasi ini, TNI menargetkan peningkatan disiplin serta kepatuhan hukum prajurit di seluruh satuan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka pelanggaran sekaligus menjaga profesionalisme dan citra institusi TNI di mata publik.

    Personel dan Dukungan Lintas Lembaga

    Ribuan personel yang terlibat berasal dari unsur Polisi Militer Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta didukung pasukan gabungan TNI, Koopsus, hingga unit K9 Polisi Militer.

    Selain melibatkan unsur internal, Operasi Gaktib dan Yustisi 2026 juga didukung sinergi lintas lembaga, seperti Polri, Kejaksaan RI, Bea Cukai, dan instansi perhubungan. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum dan pengawasan di lapangan.

    Berikut adalah daftar instansi yang terlibat dalam Operasi Gaktib dan Yustisi 2026:

    No. Instansi
    1 Polisi Militer TNI AD
    2 Polisi Militer TNI AL
    3 Polisi Militer TNI AU
    4 Pasukan Gabungan TNI
    5 Koopsus
    6 Unit K9 Polisi Militer
    7 Polri
    8 Kejaksaan RI
    9 Bea Cukai
    10 Instansi Perhubungan

    Pimpinan dan Kesiapan Operasi

    Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Yusri Nuryanto memimpin langsung upacara sekaligus menyematkan ban lengan operasi kepada perwakilan pasukan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi 2026.

    Usai upacara, Danpuspom TNI meninjau kesiapan pasukan dan peralatan operasi. Seluruh personel dinyatakan siap menjalankan tugas secara optimal demi kelancaran pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi 2026.