Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Riva Siahaan, menghadapi tuntutan 14 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Jaksa penuntut umum menyatakan Riva terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun.
Tuntutan tersebut dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat (13/2/2026). "Menyatakan Terdakwa Riva Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa dalam persidangan.
Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Riva untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan. Tak hanya itu, Riva juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," imbuh jaksa.
"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 5.000.000.000," ujar jaksa.
Jika Riva tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, jaksa mengusulkan agar harta bendanya dirampas dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, Riva akan menjalani hukuman penjara tambahan selama 7 tahun.
"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun," ujar jaksa.
Jaksa mengungkapkan beberapa faktor yang memberatkan tuntutan terhadap Riva. Perbuatan Riva dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, tindakannya mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara yang sangat besar. Jaksa juga menyebut Riva tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
Satu-satunya pertimbangan yang meringankan tuntutan adalah karena Riva belum pernah dihukum sebelumnya.
Jaksa meyakini Riva Siahaan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Tuntutan untuk Terdakwa Lain
Dalam sidang yang sama, jaksa juga membacakan surat tuntutan untuk tujuh terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Berikut adalah rincian tuntutan lengkap untuk masing-masing terdakwa:
Rincian Tuntutan 7 Terdakwa Lain
Berikut adalah rincian tuntutan lengkap untuk masing-masing terdakwa:
Sebelum melihat tabel, mari kita pahami bahwa tuntutan yang diberikan bervariasi, tetapi secara umum meliputi hukuman penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti.
| Nama Terdakwa | Jabatan | Tuntutan Penjara | Denda | Uang Pengganti | Subsider Uang Pengganti |
|---|---|---|---|---|---|
| Sani Dinar Saifuddin (SDS) | Eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT KPI | 14 Tahun | Rp 1 Miliar | Rp 5 Miliar | 7 Tahun |
| Maya Kusmaya (MK) | Eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN | 14 Tahun | Rp 1 Miliar | Rp 5 Miliar | 7 Tahun |
| Edward Corne (EC) | Eks VP Trading Operations PT PPN | 14 Tahun | Rp 5 Miliar | Rp 5 Miliar | 7 Tahun |
| Yoki Firnandi (YF) | Eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping | 14 Tahun | Rp 1 Miliar | Rp 5 Miliar | 7 Tahun |
| Agus Purwono (AP) | Eks VP Feedstock Management PT KPI | 14 Tahun | Rp 1 Miliar | Rp 5 Miliar | 7 Tahun |
| Dimas Werhaspati (DW) | Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim | 16 Tahun | Rp 1 Miliar | USD 11.094.802,31 | 8 Tahun |
| Gading Ramadhan Joedo (GRJ) | Komisaris PT Jenggala Maritim & Dirut PT Orbit Terminal Merak | 16 Tahun | Rp 1 Miliar | Rp 1.176.390.287.697,24 | 8 Tahun |
Kerugian Negara Capai Rp 285 Triliun
Menurut surat dakwaan, kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 285 triliun. Pokok permasalahan diduga terkait dengan impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi.
Rincian perhitungan kerugian negara adalah sebagai berikut:
- Kerugian Keuangan Negara: Rp 70,5 triliun
- Kerugian Perekonomian Negara: Rp 215,1 triliun
Total kerugian negara dari kedua aspek tersebut mencapai Rp 285 triliun lebih. Perlu dicatat bahwa perhitungan ini menggunakan kurs rata-rata saat ini, sehingga jumlah tersebut dapat berbeda jika menggunakan kurs yang berbeda.

Leave a Reply