Korupsi Minyak Mentah, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara

Written by

in

Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Riva Siahaan, menghadapi tuntutan 14 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Jaksa penuntut umum menyatakan Riva terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun.

Tuntutan tersebut dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat (13/2/2026). "Menyatakan Terdakwa Riva Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa dalam persidangan.

Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Riva untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan. Tak hanya itu, Riva juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara," imbuh jaksa.

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 5.000.000.000," ujar jaksa.

Jika Riva tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, jaksa mengusulkan agar harta bendanya dirampas dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak mencukupi, Riva akan menjalani hukuman penjara tambahan selama 7 tahun.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun," ujar jaksa.

Jaksa mengungkapkan beberapa faktor yang memberatkan tuntutan terhadap Riva. Perbuatan Riva dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, tindakannya mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara yang sangat besar. Jaksa juga menyebut Riva tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

Satu-satunya pertimbangan yang meringankan tuntutan adalah karena Riva belum pernah dihukum sebelumnya.

Jaksa meyakini Riva Siahaan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Tuntutan untuk Terdakwa Lain

Dalam sidang yang sama, jaksa juga membacakan surat tuntutan untuk tujuh terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Berikut adalah rincian tuntutan lengkap untuk masing-masing terdakwa:

Rincian Tuntutan 7 Terdakwa Lain

Berikut adalah rincian tuntutan lengkap untuk masing-masing terdakwa:

Sebelum melihat tabel, mari kita pahami bahwa tuntutan yang diberikan bervariasi, tetapi secara umum meliputi hukuman penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti.

Nama Terdakwa Jabatan Tuntutan Penjara Denda Uang Pengganti Subsider Uang Pengganti
Sani Dinar Saifuddin (SDS) Eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT KPI 14 Tahun Rp 1 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
Maya Kusmaya (MK) Eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN 14 Tahun Rp 1 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
Edward Corne (EC) Eks VP Trading Operations PT PPN 14 Tahun Rp 5 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
Yoki Firnandi (YF) Eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping 14 Tahun Rp 1 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
Agus Purwono (AP) Eks VP Feedstock Management PT KPI 14 Tahun Rp 1 Miliar Rp 5 Miliar 7 Tahun
Dimas Werhaspati (DW) Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim 16 Tahun Rp 1 Miliar USD 11.094.802,31 8 Tahun
Gading Ramadhan Joedo (GRJ) Komisaris PT Jenggala Maritim & Dirut PT Orbit Terminal Merak 16 Tahun Rp 1 Miliar Rp 1.176.390.287.697,24 8 Tahun

Kerugian Negara Capai Rp 285 Triliun

Menurut surat dakwaan, kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 285 triliun. Pokok permasalahan diduga terkait dengan impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi.

Rincian perhitungan kerugian negara adalah sebagai berikut:

  • Kerugian Keuangan Negara: Rp 70,5 triliun
  • Kerugian Perekonomian Negara: Rp 215,1 triliun

Total kerugian negara dari kedua aspek tersebut mencapai Rp 285 triliun lebih. Perlu dicatat bahwa perhitungan ini menggunakan kurs rata-rata saat ini, sehingga jumlah tersebut dapat berbeda jika menggunakan kurs yang berbeda.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *