Category: Politik

  • Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia di Jakarta

    Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia di Jakarta

    Surabaya berduka atas meninggalnya Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono. Pria yang akrab disapa Awi ini menghembuskan napas terakhir pada Selasa, 10 Februari 2026.

    Awi meninggal dunia di RS MRCCC Jakarta pukul 20.36 WIB. Jenazah saat ini dalam perjalanan menuju Surabaya untuk dimakamkan esok hari.

    Mantan Ketua DPC PDIP Surabaya ini telah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari terakhir. Kondisi kesehatannya sempat memburuk hingga harus dirawat di ICU.

    Kabar duka ini telah dikonfirmasi oleh Aprizaldi, salah satu tokoh muda PDI Perjuangan Surabaya. Ia menyampaikan informasi tersebut kepada detikJatim pada Selasa (10/2/2026).

    “Iya benar Mas Adi Sutarwijono meninggal dunia pukul 20.36 WIB di Jakarta,” kata Aprizaldi, Selasa (10/2/2026).

    Ia menambahkan, “Jenazahnya dibawa ke Surabaya dan insyaallah besok dimakamkan di TPU Keputih.”

    Rencana Pemakaman

    Jenazah Dominikus Adi Sutarwijono dijadwalkan tiba di Surabaya malam ini. Pemakaman akan dilaksanakan pada Rabu, 11 Februari 2026.

    Lokasi pemakaman direncanakan di TPU Keputih, Surabaya. Pihak keluarga dan kerabat telah mempersiapkan prosesi pemakaman tersebut.

    Ucapan Belasungkawa

    Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Surabaya, menyampaikan belasungkawa mendalam. Ia mendoakan agar seluruh amal baik almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

    “Jadi, segenap jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengucapkan belasungkawa dalam-dalamnya,” kata Armuji.

    Ia melanjutkan, “Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah SWT.”

    Jabatan Partai Lokasi Meninggal Tanggal Meninggal
    Ketua DPRD Surabaya PDIP RS MRCCC Jakarta 10 Februari 2026
  • Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia di Jakarta

    Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia di Jakarta

    Ketua DPRD Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, dikabarkan meninggal dunia pada malam ini. Politikus dari PDI Perjuangan tersebut menghembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit yang berlokasi di Jakarta.

    Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Armuji, pada Selasa (10/2/2026).

    "Iya benar, benar (Awi meninggal dunia). Meninggal di Jakarta (malam ini)," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji, Selasa (10/2/2026).

    Armuji menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia juga memanjatkan doa agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

    "Segenap jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengucapkan belasungkawa dalam-dalamnya. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisiNya," ujarnya.

    Sebelum meninggal dunia, Dominikus Adi Sutarwijono diketahui sempat dirawat di rumah sakit.

    Berikut adalah informasi penting terkait meninggalnya Ketua DPRD Surabaya:

    Nama Jabatan Partai Politik Lokasi Meninggal Tanggal Meninggal Lokasi Pemakaman
    Dominikus Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya PDI Perjuangan Jakarta Selasa (10/2/2026) TPU Keputih, Surabaya

    Jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Surabaya, pada keesokan harinya.

  • Saan Mustopa Nilai Gagasan Dua Periode Prabowo Masuk Akal di Senayan

    Saan Mustopa Nilai Gagasan Dua Periode Prabowo Masuk Akal di Senayan

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, merespons wacana dukungan agar Presiden Prabowo Subianto menjabat selama dua periode. Ia menilai gagasan tersebut cukup masuk akal, mengingat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo yang dinilai tinggi.

    Saan menyebut tingkat kepuasan publik mencapai hampir 80 persen selama lebih dari setahun terakhir masa jabatan Prabowo. Hal ini menjadi dasar pertimbangannya terkait wacana tersebut.

    Saan Mustopa menjelaskan tidak ada masalah sebelumnya terkait durasi jabatan presiden. Menurutnya, "Kan nggak ada masalah sebelumnya, kalau dilihat dari approval rating hari ini kan hampir 80 persen tingkat kepuasan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir detikNews, Senin (9/2/2026).

    Sebagai Wakil Ketua DPR, Saan memandang pencapaian tersebut memicu munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Prabowo. Ia menegaskan hingga saat ini tidak terlihat hambatan terhadap wacana tersebut.

    Apresiasi Kinerja Presiden

    Pencapaian kinerja Presiden Prabowo selama satu tahun lebih mendapatkan apresiasi. Saan menyebut hal itu terlihat dari approval rating tingkat kepuasan yang tinggi.

    "Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo satu tahun lebih ini kan berarti juga mendapatkan apresiasi dengan approval rating tingkat kepuasan tinggi, dan tentu ya membahagiakan semua dengan approval rating yang ada," tambahnya.

    Pertimbangan-pertimbangan ini yang membuat gagasan dua periode masa jabatan Prabowo dianggap masuk akal. "Makanya dengan pertimbangan-pertimbangan itu wacana 2 periode itu kan ya masuk akal ya," imbuh Saan.

    Dukungan dari Partai Lain

    Partai Pendukung Pernyataan
    NasDem Gagasan dua periode masuk akal karena kepuasan publik tinggi.
    PAN Sudah tiga kali konsisten mendukung Prabowo dalam Pilpres.

    Sebelumnya, gagasan mengenai dua periode masa jabatan Prabowo juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno. Namun, ia menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden akan bergantung pada simbiosis dan kerja sama antarpartai.

    Eddy Soeparno mengatakan, "Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres," kata Eddy kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

  • Bobby Nasution Ajak Kepala Daerah Sumut Dukung Pendataan DTSEN 2026

    Bobby Nasution Ajak Kepala Daerah Sumut Dukung Pendataan DTSEN 2026

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk mendukung penginputan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2026. Data akurat sangat krusial sebagai fondasi kebijakan.

    Bobby menegaskan, data yang benar menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

    Gubernur Bobby Nasution menyatakan bahwa data akurat merupakan kunci. Ini untuk menghindari kesalahan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

    Pengambilan kebijakan yang tepat sasaran harus berlandaskan data valid. Data ini akan merepresentasikan kondisi riil masyarakat di Sumatera Utara.

    "Kita minta semua kepada daerah untuk mendukung DTSEN untuk penginputan data di tahun 2026. Nah ini akan menjadi data besar kita juga, bagaimana kita mengambil kebijakan dan bagaimana kita sejahterakan masyarakat kita di Sumatera Utara," kata Bobby Nasution, Senin (9/2/2026) di Medan.

    Bobby juga menambahkan, setiap kebijakan Pemprov Sumut selalu berbasis data. Perencanaan harus dimulai dari data yang benar.

    "Kita bekerja dengan starting yang benar, artinya data yang kita miliki ini benar-benar mewakili kondisi Sumatera Utara. Jangan salah ambil kebijakan, jangan salah ambil starting karena datanya tidak tepat. Oleh karena itu kita sampai di sini, kita datang ke sini memastikan data yang kita gunakan ini sudah tepat atau belum," sebutnya.

    Sensus Ekonomi dan Pembaruan DTSEN

    Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara akan segera melaksanakan sensus ekonomi. Kegiatan ini diharapkan menjadi tolok ukur peta ekonomi nasional.

    Sensus ini juga akan menjadi landasan untuk melihat transformasi ekonomi digital. BPS akan meng-capture pelaku UMKM dan ekonomi digital.

    Menurut Kepala BPS Sumut Asim Saputra, sensus ini akan dibarengi dengan pembaruan DTSEN. Hal ini untuk mendapatkan data by name by address 15 juta penduduk.

    "Harapannya sensus ini bisa jadi benchmarking peta ekonomi tentang bagaimana transformasi ekonomi digital bisa dicapture di sensus ekonomi, kami meng-capture pelaku UMKM, juga ekonomi digital. Sensus ini akan dibarengi dengan pembaruan DTSEN, jadi kita akan dapat data by name by address data 15 juta penduduk Sumut," ungkap Asim Saputra.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait inisiatif DTSEN dan Sensus Ekonomi:

    Inisiatif Tujuan Utama Manfaat
    Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Menjadi dasar pengambilan kebijakan Kesejahteraan masyarakat Sumut
    Sensus Ekonomi Benchmark peta ekonomi nasional Melihat transformasi ekonomi digital
    Pembaruan DTSEN Mendapatkan data by name by address Data penduduk yang lengkap dan akurat
  • Aliansi Peduli Sidoarjo Desak Bupati dan Wakil Bupati Islah Demi Stabilitas Daerah

    Aliansi Peduli Sidoarjo Desak Bupati dan Wakil Bupati Islah Demi Stabilitas Daerah

    Sidoarjo menghadapi potensi ketidakstabilan pemerintahan akibat keretakan hubungan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Menanggapi kondisi ini, Aliansi Peduli Sidoarjo menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Sidoarjo.

    Mereka mendesak pimpinan dewan untuk memfasilitasi pertemuan antara kedua pucuk pimpinan daerah. Tujuannya adalah tercapainya islah demi stabilitas pemerintahan daerah.

    Aksi tersebut diikuti belasan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan LSM. Beberapa di antaranya adalah PBB, GRIB KAYA, URC GOJEK, MADAS, LIRA, hingga GMBI.

    Aliansi menilai keretakan hubungan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo berpotensi mengganggu pelayanan publik.

    Sekretaris Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, menjelaskan hasil pertemuan mereka dengan DPRD. DPRD berkomitmen akan segera mengundang Bupati dan Wakil Bupati.

    Undangan tersebut untuk klarifikasi sekaligus mediasi terkait ketidakharmonisan hubungan keduanya.

    "Hasil pertemuan tadi, pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo secepatnya akan mengundang Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ke DPRD untuk menanyakan langsung terkait ketidakharmonisan ini," ujar Bramada usai gelar demo, Selasa (10/2/2026).

    Bramada menegaskan bahwa aliansi tidak ingin terseret dalam kepentingan politik pihak manapun. Mereka hanya akan hadir dalam forum resmi yang difasilitasi oleh DPRD.

    "Kami tegaskan, kalau diundang dalam acara formal yang difasilitasi DPRD, kami siap hadir. Tapi kalau pertemuan-pertemuan di luar itu, kami sepakat tidak mau, karena bisa menimbulkan asumsi liar seolah-olah kami memihak salah satu pihak," tegasnya.

    Gerakan Aliansi Peduli Sidoarjo ini murni swadaya masyarakat. Mereka bergerak atas nama kepentingan warga Sidoarjo.

    "Kami berdiri di sini mengatasnamakan rakyat Sidoarjo, bukan oknum atau kelompok tertentu. Ini murni gerakan bersama demi kebaikan daerah," tambahnya.

    Langkah Lanjutan dan Respon DPRD

    Aliansi juga menyiapkan langkah lanjutan jika mediasi tidak segera terlaksana. Mereka memberi tenggat waktu sebelum Ramadan.

    "Langkah konkret pertama, kami menunggu DPRD mengundang W1 dan W2. Kalau itu tidak terjadi dalam waktu dekat, sebelum Ramadan kami akan menggelar aksi yang lebih besar. Selain itu, kami juga akan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri RI," pungkas Bramada.

    Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyambut baik aspirasi Aliansi Peduli Sidoarjo. Ia menegaskan kesiapan DPRD memfasilitasi komunikasi demi kemajuan daerah.

    "Alhamdulillah setelah kita berdiskusi dan bersilaturahmi dengan teman-teman Aliansi Peduli Sidoarjo, semuanya demi kebaikan, kemajuan, dan kemaslahatan Sidoarjo," kata Nasih.

    DPRD akan segera mengambil langkah awal dengan mengundang kedua pimpinan daerah tersebut.

    "Prinsipnya kami siap untuk mengundang dan memfasilitasi. Mudah-mudahan ini menjadi momentum baik, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, agar suasana di Sidoarjo kembali kondusif," tandasnya.

    Berikut adalah poin-poin utama tuntutan dan tanggapan terkait isu ini:

    Pihak Terlibat Tuntutan/Komitmen Utama Detail
    Aliansi Peduli Sidoarjo Mediasi Islah Desak DPRD fasilitasi pertemuan Bupati-Wabup
    Aliansi Peduli Sidoarjo Kehadiran Formal Hanya bersedia hadir di forum resmi DPRD
    Aliansi Peduli Sidoarjo Langkah Lanjutan Aksi lebih besar & surat Kemendagri jika mediasi gagal sebelum Ramadan
    DPRD Sidoarjo Fasilitasi Mediasi Siap mengundang Bupati & Wakil Bupati Sidoarjo
    DPRD Sidoarjo Komitmen Daerah Mendukung stabilitas dan kemajuan Sidoarjo
  • Ketua MPR Ahmad Muzani Kunjungi Dayah Mahyal Ulum Aceh Besar, Ajak Pulih Usai Bencana

    Ketua MPR Ahmad Muzani Kunjungi Dayah Mahyal Ulum Aceh Besar, Ajak Pulih Usai Bencana

    Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR lainnya menyambangi Pesantren (Dayah) Mahyal Ulum di Aceh Besar pada Selasa (10/2/2026). Kunjungan ini membawa pesan optimisme untuk pemulihan pascabencana yang melanda Aceh akhir November 2025.

    Muzani memulai sambutannya dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur. Ia berharap pertemuan tersebut mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

    "Pertama-tama marilah kita bersyukur ke hadirat Allah, hari ini kita dapat bermuwajahah dengan para ulama, para tokoh masyarakat, para abu, para masyayikh, dan mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan hari ini," kata Muzani di Dayah Mahyal Ulum, Aceh Besar, Selasa (10/2/2026).

    Muzani menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh MPR ke Aceh. Kunjungan ini sebagai wujud dukungan nyata bagi para korban bencana yang terjadi pada 31 November lalu.

    "Kedatangan kami adalah bagian dari upaya untuk memberikan support, semangat terhadap musibah yang berlangsung pada tanggal 31 November yang lalu. Kami merasakan betapa berat ujian itu. Kami merasakan betapa ujian itu tidak ringan, bukan hanya dihadapi oleh masyarakat awam di Aceh, tapi juga dihadapi oleh para tokoh agama, para abu, para ustaz, para masyayikh, para ibu nyai, berat sekali ujiannya," ujar Muzani.

    Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat selama kunjungan sebelumnya telah diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut meliputi pembangunan hunian sementara, perbaikan jalan nasional dan provinsi, pemulihan layanan listrik, serta kelangkaan gas 3 Kg.

    Realisasi Pemulihan Infrastruktur Aceh

    Muzani menyebutkan bahwa upaya pemulihan telah mulai terlihat. Infrastruktur penting seperti jalan transportasi dari Banda Aceh menuju Medan dan kabupaten sekitar berangsur membaik.

    "Semua itu kami sampaikan kepada Presiden sepulang dari Aceh, dan hampir seluruhnya apa yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, para Bupati kepada kami, sekarang ini pelan-pelan sudah mulai dipulihkan. Jalanan transportasi dari Banda Aceh sampai Medan mulai bagus, transportasi dari Banda Aceh sampai kabupaten-kabupaten mulai tersambung," terang Muzani.

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh juga menyampaikan perkembangan pemulihan listrik. Sekitar 99% layanan listrik telah pulih, meskipun 23 desa di Aceh masih memerlukan waktu karena topografi yang sulit.

    "Listrik, Pak Tito tadi mengabarkan kepada kami sudah 99%, yang belum kurang lebih 23 desa di Aceh karena topografi dan lokasinya sangat berat sehingga memerlukan waktu untuk bisa nyala di sana," imbuhnya.

    Peran Ulama dalam Membangkitkan Optimisme

    Muzani mengapresiasi peran para ulama yang tak henti menyebarkan semangat optimisme di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang selalu optimis menghadapi tantangan.

    "Kami menyampaikan terima kasih yang amat besar kepada para ulama, para kiai, para abu, para masyayikh, para ustaz, para nyai yang terus-menerus tanpa henti menyampaikan kabar optimisme ini tentang musibah-musibah itu," ujarnya.

    Muzani meyakini kondisi Aceh akan terus membaik pascabencana. Baginya, penderitaan Aceh adalah penderitaan seluruh bangsa.

    "Hadirin yang saya hormati, kedatangan kami inilah yang menyebabkan Aceh masih optimis. Inilah yang menyebabkan rakyat Aceh masih yakin masa depan itu masih gemilang karena adanya dari tuan-tuan guru, dari para mualim, dari para dayah, pimpinan dayah, para Abu," ujar Muzani.

    "Inilah yang menyebabkan optimisme. Kenapa? Dan optimisme orang Aceh itu optimisme kami. Sakit Aceh, sakit kita yang ada di Jakarta. Jadi inilah cara kita menguatkan rakyat, cara kita menguatkan masyarakat, cara kita menguatkan umat," imbuhnya.

    Kunjungan ini turut dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

    Rangkuman Perkembangan Pemulihan Aceh

    Aspek Status Pemulihan (Data Muzani)
    Pembangunan Hunian Sementara Mulai dipulihkan
    Pembangunan Jalan Nasional/Provinsi Mulai tersambung dan bagus
    Pemulihan Layanan Listrik 99% pulih (23 desa masih dalam proses)
    Ketersediaan Gas 3 Kg Mulai dipulihkan
  • Wali Kota Medan Rico Tri Putra Tanggapi Program Nasional Gentengisasi Presiden Prabowo

    Wali Kota Medan Rico Tri Putra Tanggapi Program Nasional Gentengisasi Presiden Prabowo

    Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi program nasional 'gentengisasi' yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan mengganti atap seng dengan genteng di tempat tinggal warga.

    Rico menyatakan pihaknya akan berkoordinasi untuk memastikan program gentengisasi mendukung penataan kota dan estetika. Banyak rumah di Medan masih menggunakan atap seng.

    "Soal gentengisasi saya sudah sampaikan kita akan mencoba koordinasi bagaimana program gentengisasi ini baik untuk penataan kota, estetika kotanya. Kita masih lihat banyak rumah-rumah kita yang masih memakai atap seng," ujar Rico saat diwawancarai di Medan, Senin (9/2/2026).

    Rico juga menyetujui pandangan Presiden Prabowo bahwa atap seng cenderung panas. Ia menambahkan, gentengisasi juga erat kaitannya dengan upaya penataan kota yang lebih baik.

    "Satu memang atap seng ini panas, dan secara estetikanya apabila dia sudah memudar dia akan lebih berkarat. Jadi Pak Presiden meminta supaya ini diubah menjadi genteng agar nanti secara estetika lebih baik," tambahnya.

    Selain gentengisasi, Rico mengatakan Pemko Medan akan mengaktifkan kembali Gerakan ASRI. Gerakan ini akan mengintensifkan gotong royong raya di tingkat kecamatan dan kelurahan.

    "Untuk kegiatan seperti ASRI, untuk bersih-bersih daerah alhamdulillah selama tahun 2025 Pemko Medan sudah memulai, setiap minggunya kami bergotong royong bahkan di hari-hari lain OPD-OPD juga ikut terus bergotong royong. Bersih-bersih. Kalau waktu saya memimpin itu ada gotong royong raya, gotong royong massal dan juga Sapa Warga. Nah ini kita aktifkan kembali," pungkas Rico.

    Gerakan ASRI ini merupakan inisiatif untuk memastikan lingkungan kota tetap bersih dan tertata rapi. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

    Program Tujuan Utama Pelaksana
    Gentengisasi Penggantian atap seng menjadi genteng Pemerintah Pusat & Daerah
    Gerakan Indonesia ASRI Penataan lingkungan (aman, sehat, resik, indah) Seluruh Instansi & Masyarakat

    Latar Belakang Program Gentengisasi

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan genteng sebagai atap rumah di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2) lalu.

    Prabowo menolak pemakaian atap seng karena dinilai mudah panas dan berkarat. Kebijakan ini akan dijalankan melalui program 'gentengisasi' yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

    Prabowo menilai penggunaan seng tidak ideal untuk hunian masyarakat. Ia mengaitkan program 'gentengisasi' dengan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI.

    Gerakan Indonesia ASRI menekankan aspek aman, sehat, resik, dan indah. Gerakan ini mendorong gotong royong lintas instansi dalam penataan lingkungan.

    "Dalam waktu dekat saya mau me-launching Gerakan Indonesia ASRI. Resik artinya bersih. Wujudnya, semua instansi harus memimpin gotong royong," kata Prabowo.

  • Skandal Jeffrey Epstein Guncang Dunia, Sejumlah Pejabat Norwegia dan Inggris Mundur

    Skandal Jeffrey Epstein Guncang Dunia, Sejumlah Pejabat Norwegia dan Inggris Mundur

    Dokumen terkait pelaku kejahatan seksual Amerika Serikat (AS), Jeffrey Epstein, menggemparkan dunia. Sejumlah pejabat di beberapa negara ramai-ramai mundur setelah ikut terseret dari dokumen Epstein.

    Departemen Kehakiman AS telah mempublikasikan jutaan halaman dokumen baru. Perilisan dokumen tersebut dilakukan pada Jumat (30/1).

    Kumpulan dokumen ini mencakup lebih dari tiga juta halaman. Selain itu juga terdapat 2.000 video dan 180.000 gambar. Sejumlah nama tokoh besar disebut dalam dokumen tersebut.

    Beberapa pejabat di beberapa negara turut terkena masalah. Akibatnya, beberapa di antaranya memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

    Dubes Norwegia Mona Juul Mundur

    Salah satu pejabat yang memutuskan mundur adalah Duta Besar Norwegia untuk Yordania dan Irak, Mona Juul. Juul dikenal memainkan peran kunci dalam negosiasi rahasia Israel-Palestina yang mengarah pada Perjanjian Oslo awal 1990-an.

    Juul termasuk di antara beberapa tokoh Norwegia terkemuka yang terseret dalam rilis dokumen terbaru Epstein.

    "Ini adalah keputusan yang tepat dan perlu. Kontak Juul dengan pelaku pelecehan yang dihukum, Epstein, telah menunjukkan kesalahan penilaian yang serius," kata Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide, Minggu (8/2), dilansir AFP, Senin (9/2/2025).

    Sebelumnya, diplomat senior tersebut telah diskors sementara pada Senin lalu. Penangguhan itu dilakukan sambil menunggu penyelidikan atas dugaan hubungannya dengan Epstein.

    Epstein tewas di penjara pada tahun 2019. Ia meninggal saat menunggu persidangan atas kasus perdagangan seks.

    Menurut media Norwegia, Epstein meninggalkan US$10 juta dalam wasiatnya kepada dua anak Juul. Anak-anak tersebut dengan suaminya, sesama diplomat dan perantara perundingan Oslo, Terje Rod-Larsen.

    Eide mengatakan, kementerian akan terus mengadakan pembicaraan dengan Juul. Hal ini dilakukan selama peninjauan untuk menentukan sejauh mana hubungan mereka.

    "Penting untuk memahami ruang lingkup kontak yang dia, sebagai karyawan Kementerian Luar Negeri, miliki dengan Epstein," katanya.

    Thomas Skjelbred, pengacara Juul, mengatakan dalam sebuah pernyataan. Ia menyebut Juul mengundurkan diri karena situasi yang sekarang dihadapinya.

    Situasi tersebut membuatnya tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Skjelbred menambahkan bahwa situasi tersebut "telah menjadi beban pribadi yang sangat besar baginya dan keluarga dekatnya," dan ia akan terus bekerja sama dengan kementerian luar negeri.

    Dampak Skandal Epstein di Norwegia

    Lingkaran politik dan kerajaan Norwegia telah terseret ke dalam skandal Epstein.

    Tokoh Terkait Jabatan/Peran Status
    Mona Juul Dubes Norwegia untuk Yordania dan Irak Mengundurkan diri
    Borge Brende CEO Forum Ekonomi Dunia Terseret skandal
    Thorbjorn Jagland Mantan Perdana Menteri Norwegia Diselidiki atas 'korupsi berat'
    Putri Mahkota Mette-Marit Putri Mahkota Norwegia Berada di bawah pengawasan

    CEO Forum Ekonomi Dunia, Borge Brende, dan mantan Perdana Menteri Thorbjorn Jagland termasuk yang terseret. Jagland sedang diselidiki atas "korupsi berat".

    Putri Mahkota Norwegia Mette-Marit juga berada di bawah pengawasan. Ini karena hubungannya dengan Epstein, yang ia katakan "sangat disesalinya".

    Pejabat Inggris Juga Terimbas

    Kepala Komunikasi Kantor Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, Tim Allan, mengundurkan diri. Ia tak kuat menghadapi tekanan karena pemerintahannya bergulat dengan dokumen skandal Jeffrey Epstein.

    Selain itu, Kepala Staf PM Inggris, Morgan McSweeney, juga telah lebih dulu mengundurkan diri.

    "Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri agar tim baru di Downing Street dapat dibentuk," kata Tim Allan dalam pernyataan singkat, kurang dari 24 jam setelah kepala staf Starmer juga mengundurkan diri, dilansir AFP, Senin (9/2/2026).

    Starmer menghadapi seruan dari politisi oposisi untuk mengundurkan diri. Ini terkait penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar Amerika Serikat.

    Hal ini terjadi meskipun ia mengetahui bahwa Mandelson telah mempertahankan hubungan dengan pelaku kejahatan seksual Epstein. Hubungan itu berlangsung setelah pengusaha AS itu dihukum pada tahun 2008.

    Starmer berjanji untuk tetap menjabat sebagai pemimpin Inggris. Ia bersiap menghadapi anggota parlemen yang marah karena pemerintahannya telah terlibat dalam skandal Jeffrey Epstein.

    Starmer tengah berupaya keras mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri. Upaya ini dilakukan di tengah seruan pengunduran dirinya atas penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar AS.

    Ini terjadi meskipun ia mengetahui bahwa Mandelson tetap berhubungan dengan Epstein setelah pelaku kejahatan seksual itu dihukum pada tahun 2008.

    Dalam pidatonya kepada staf Downing Street, Starmer berjanji untuk "melangkah maju… dengan percaya diri saat kita terus mengubah negara ini," menurut seorang pejabat pemerintah yang berbicara dengan syarat anonim.

  • Presiden Prabowo Subianto Desak Pengusaha Ciptakan Lapangan Kerja Baru

    Presiden Prabowo Subianto Desak Pengusaha Ciptakan Lapangan Kerja Baru

    Presiden Prabowo Subianto mendesak para pengusaha untuk proaktif menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Permintaan ini disampaikan setelah menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

    Sektor yang menjadi fokus meliputi industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman. Dorongan ini diharapkan menjadi pemicu bagi dunia usaha untuk berkontribusi lebih besar.

    Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO, menyatakan kesiapan asosiasinya. APINDO siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

    "Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha," kata Shinta Kamdani, Selasa (10/2/2026).

    Penciptaan lapangan kerja secara signifikan membutuhkan kolaborasi kuat. Shinta menegaskan hal tersebut antara pemerintah dan dunia usaha.

    APINDO siap berkolaborasi untuk mendorong investasi. Tujuannya meningkatkan kapasitas produksi dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia.

    Presiden Prabowo juga meminta APINDO memberikan masukan konkret. Hal itu terkait tantangan ketersediaan bahan baku industri manufaktur.

    Sektor manufaktur dianggap strategis dalam penciptaan lapangan kerja. Selain itu, sektor ini penting untuk ketahanan ekonomi nasional.

    Pemerintah dan APINDO juga sepakat mengenai peningkatan penerimaan negara. Ini melalui perluasan basis pajak tanpa membebani pelaku usaha patuh.

    Harapan Pengusaha dan Regulasi Ketenagakerjaan

    APINDO berharap pemerintah memberikan perhatian khusus pada isu dan regulasi ketenagakerjaan. Tujuannya menciptakan kepastian hukum dan investasi.

    Dunia usaha menekankan pentingnya peran aktif pemerintah. Ini dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, bukan hanya berfokus pada upah.

    Kebijakan ketenagakerjaan yang sehat diharapkan mendorong iklim investasi. Selain itu, meningkatkan daya saing industri dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

    Sektor Industri Prioritas Fokus
    Tekstil & Garmen Penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah
    Alas Kaki Ekspansi pasar ekspor, inovasi produk
    Furnitur Pemanfaatan bahan baku lokal, desain berkelanjutan
    Makanan & Minuman Ketahanan pangan, diversifikasi produk

    Perdagangan Internasional dan Pembenahan Struktural

    Diskusi juga mencakup kerja sama perdagangan internasional. Ini termasuk Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Pemerintah berencana melanjutkan berbagai perjanjian perdagangan lainnya. Dunia usaha melihat ini sebagai peluang penting untuk memperluas akses pasar ekspor.

    Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Namun, daya saing nasional tidak hanya bergantung pada perjanjian perdagangan.

    "Bagi dunia usaha, peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri," ujar Shinta.

    Debottlenecking regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi menjadi kunci. Ini agar industri Indonesia mampu bersaing dengan negara kawasan.

    Contohnya adalah Vietnam, yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif. Dunia usaha juga menyampaikan perlunya kepastian hukum tata ruang dan pertanahan.

    Kepastian ini melalui kebijakan satu peta nasional (one map policy). Pelaku usaha mendukung penuh visi Presiden Prabowo.

    Dukungan tersebut termasuk program pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi anak-anak, serta penyediaan pendidikan berkualitas.

    APINDO juga menegaskan dukungan terhadap kebijakan penguatan industrialisasi nasional. Ini diyakini akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian.

    Selain itu, kebijakan ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi nasional dianggap sebagai langkah strategis.

    "Penguatan industrialisasi nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut," tutup Shinta.

  • Bupati Sidoarjo Subandi Serukan Jaga Stabilitas Jelang Ramadan

    Bupati Sidoarjo Subandi Serukan Jaga Stabilitas Jelang Ramadan

    Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Bupati Sidoarjo Subandi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah. Imbauan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Fave Hotel Sidoarjo, Senin (9/2/2026). Hadir pimpinan DPRD, Kepala Dinas Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo Fredik Suharto, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, serta jajaran Forkopimda dan organisasi keagamaan.

    Subandi menyoroti potensi perbedaan dalam pelaksanaan ibadah selama Ramadan. Ia meminta agar tidak ada perdebatan terkait jumlah rakaat tarawih.

    "Termasuk kegiatan-kegiatan yang biasanya ada perbedaan seperti jumlah rakaat tarawih jangan diperdebatkan, yang penting saling menghormati dan berkoordinasi di wilayah masing-masing," ujar Subandi dalam sambutannya.

    Penertiban Umum dan Aktivitas PKL

    Bupati Subandi juga menginstruksikan jajaran OPD, khususnya Satpol PP, untuk memantau ketertiban umum. Fokus utama pada aktivitas pedagang kaki lima (PKL) selama Ramadan.

    "PKL makanan kadang nggak ditutup dagangannya terutama pada siang hari. Saya minta disosialisasikan, biar bulan puasa ini saling menghormati. PKL juga ditoleransi dengan baik, jangan sampai mengganggu," katanya.

    Pengawasan Kegiatan Sekolah

    Dinas Pendidikan diminta lebih tegas mengawasi kegiatan sekolah, termasuk outing class. Subandi menilai beberapa kegiatan tersebut tidak sesuai arahan.

    "Outing class itu kalau bisa cukup di wilayah Kabupaten Sidoarjo atau sekitar. Kemarin kita kecolongan, masih ada yang menutupi kegiatan dan tidak transparan, kepala sekolah harus memberi contoh yang baik." ungkapnya.

    Pedoman Kegiatan Selama Ramadan

    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman penyesuaian kegiatan selama Ramadan. Ini termasuk pengaturan waktu pengajian malam hari.

    Subandi menyoroti kebiasaan pengajian yang terkadang berlangsung hingga larut malam. "Biasanya sampai jam 12 malam kalau ngaji. Minimal nanti disepakati sampai jam berapa. Intinya kita mengikuti, yang penting tidak mengganggu aktivitas, terutama orang istirahat, nanti akan dibuatkan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman penyesuaian kegiatan selama Ramadan," tegasnya.

    Aspek yang Diatur Arahan Bupati Sidoarjo
    Perbedaan Rakaat Tarawih Saling menghormati, tidak diperdebatkan
    Aktivitas PKL Makanan Sosialisasi untuk menutup dagangan siang hari, toleransi tanpa mengganggu
    Kegiatan Outing Class Prioritaskan di wilayah Sidoarjo, transparan
    Waktu Pengajian Malam Kesepakatan batas waktu agar tidak mengganggu istirahat
    Tradisi Takbiran Keliling Akan dirundingkan kembali, alternatif di lingkungan masing-masing

    Selain itu, tradisi takbiran keliling menjelang Idulfitri turut menjadi perhatian. "Takbiran itu diperbolehkan keliling atau tidak, nanti kita rundingkan kembali. Kalau tidak boleh keliling, cukup di lingkungan masing-masing atau di lingkungan sekolah," katanya.

    Meskipun demikian, Subandi menegaskan pentingnya menjaga tradisi dan kearifan lokal. "Kita tidak boleh meninggalkan kearifan lokal. Anak-anak takbiran dengan obor biarkan tetap berjalan. Biar nanti semarak untuk menyambut lebaran ini tetap berjalan dengan baik," pungkasnya.