Category: Politik

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sentil KKP Soal Anggaran Kapal, Trenggono Membantah

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sentil KKP Soal Anggaran Kapal, Trenggono Membantah

    Polemik anggaran kapal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mencuat ke publik. Purbaya menyentil KKP terkait anggaran kapal yang dinilai belum terserap, sementara Trenggono langsung membantah.

    Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa informasi tersebut didapatnya dari pengusaha galangan. Mereka mengaku belum menerima pesanan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), padahal anggaran sudah cair.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan kondisi tersebut. Ia mempertanyakan mengapa pesanan belum terealisasi.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Purbaya tidak menampik kemungkinan data yang dimilikinya salah. Ia juga menanggapi klaim Trenggono soal sumber dana.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Ketika ditanya mengenai alokasi anggaran kapal di APBN 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angka pastinya. Ia hanya berharap agar anggaran yang ada segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," ucap Purbaya.

    Kronologi Polemik Anggaran

    Pernyataan Purbaya yang mengkritik KKP ini disampaikan dalam acara "Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional". Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa (10/2).

    Menanggapi hal tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono langsung memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah tangkapan layar judul berita yang memuat pernyataan Purbaya.

    Trenggono meluruskan bahwa dana untuk pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris. Ia meminta Purbaya untuk mengecek informasi tersebut kepada stafnya.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan?" kata Trenggono.

    Perbandingan Klaim Anggaran Kapal

    Perbedaan pandangan mengenai sumber dan status anggaran kapal menjadi sorotan. Berikut adalah rangkuman klaim dari kedua menteri:

    Pihak Klaim Utama Sumber Dana
    Menkeu Purbaya Anggaran kapal sudah cair namun belum ada pesanan ke galangan. APBN (belum jelas angkanya)
    Menteri KP Trenggono Dana pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris. Pinjaman Luar Negeri (UK)

    Situasi ini menunjukkan adanya miskomunikasi atau perbedaan informasi antara dua kementerian terkait alokasi dan realisasi anggaran untuk pengadaan kapal. Kedua belah pihak diharapkan dapat berkoordinasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana.

  • Amerika Serikat Kirim 200 Tentara ke Nigeria Latih Militer Perangi Militan

    Amerika Serikat Kirim 200 Tentara ke Nigeria Latih Militer Perangi Militan

    Amerika Serikat (AS) akan mengerahkan 200 tentara ke Nigeria. Pengerahan pasukan ini bertujuan melatih angkatan bersenjata Nigeria. Pelatihan tersebut untuk memerangi kelompok-kelompok militan.

    Langkah ini merupakan bagian dari peningkatan kerja sama militer antara Washington dan negara Afrika Barat tersebut. Keterlibatan ini sekaligus memperkuat upaya regional dalam mengatasi ancaman terorisme.

    Mayor Jenderal Samaila Uba, juru bicara Markas Besar Pertahanan Nigeria, membenarkan pengerahan ini. "Kami memiliki pasukan AS untuk membantu pelatihan dan dukungan teknis," kata Uba, Rabu (11/2/2026), dilansir AFP.

    Wall Street Journal adalah media pertama yang melaporkan pengerahan tersebut. Pasukan tambahan ini akan melengkapi tim kecil AS yang sudah berada di Nigeria. Tim sebelumnya membantu dalam penargetan serangan udara.

    Pasukan tambahan, yang diperkirakan tiba dalam beberapa minggu, akan memberikan pelatihan dan panduan teknis. Mereka akan membantu rekan-rekan Nigeria mengoordinasikan operasi serangan udara dan pasukan darat secara simultan. Juru bicara Komando Afrika AS telah mengonfirmasi detail laporan tersebut kepada AFP.

    Meskipun ada peningkatan kolaborasi, "pasukan AS tidak akan terlibat dalam pertempuran atau operasi langsung," kata Uba kepada Wall Street Journal. Nigeria sendiri yang meminta bantuan tambahan tersebut.

    Tekanan Diplomatik dan Kondisi Keamanan

    Nigeria berada di bawah tekanan diplomatik AS terkait masalah keamanan. Presiden AS Donald Trump bahkan menggambarkan situasi di sana sebagai "penganiayaan" dan "genosida" terhadap umat Kristen.

    Namun, Massad Boulos, penasihat senior Trump untuk urusan Arab dan Afrika, menyatakan bahwa Boko Haram dan ISIS "membunuh lebih banyak Muslim daripada umat Kristen."

    Memang ada kasus di mana umat Kristen menjadi sasaran khusus. Tetapi, umat Muslim juga banyak yang terbunuh secara massal. Situasi ini menunjukkan kompleksitas konflik di Nigeria.

    Kerja Sama Militer Sebelumnya dan Rencana ke Depan

    Sebelumnya, AS menargetkan militan di negara bagian Sokoto, Nigeria barat laut. Serangan tersebut dilakukan pada Desember lalu, merupakan operasi gabungan dengan Nigeria.

    Ke depannya, militer AS akan menyediakan intelijen untuk serangan udara Nigeria. Mereka juga berupaya mempercepat pembelian senjata bagi negara Afrika Barat tersebut. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan kapasitas Nigeria dalam melawan militan.

    Berikut adalah ringkasan dukungan AS untuk Nigeria:

    Jenis Dukungan Detail Keterangan
    Pelatihan Militer 200 tentara AS melatih angkatan bersenjata Nigeria Fokus pada koordinasi serangan udara dan darat
    Dukungan Teknis Memberikan panduan teknis dan keahlian Melengkapi tim AS yang sudah ada
    Intelijen Menyediakan informasi intelijen untuk serangan udara Meningkatkan efektivitas operasi Nigeria
    Pembelian Senjata Berupaya mempercepat akuisisi senjata Meningkatkan kapasitas pertahanan Nigeria
    Operasi Gabungan Serangan terhadap militan di Sokoto (Desember lalu) Dilakukan bersama militer Nigeria
  • 5 Pejabat Eselon II Pemprov Sumut Mundur dalam Setahun Kepemimpinan Bobby-Surya

    5 Pejabat Eselon II Pemprov Sumut Mundur dalam Setahun Kepemimpinan Bobby-Surya

    Medan, Sumatera Utara – Lima pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini terjadi dalam kurun waktu satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya.

    Bobby Nasution dan Surya akan tepat setahun menjabat pada 20 Februari 2026. Berbagai alasan melatarbelakangi pengunduran diri para pejabat tersebut, mulai dari fokus pendidikan hingga urusan keluarga.

    Pengunduran diri ini dimulai dengan Muhammad Rahmadani Lubis dan diakhiri oleh Fitra Kurnia serta Hendra Dermawan Siregar. Berikut adalah daftar lengkap lima pejabat yang mengundurkan diri:

    Nama Pejabat Jabatan Terakhir Alasan Pengunduran Diri Tanggal Pengunduran Diri (Diakui)
    Muhammad Rahmadani Lubis Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Fokus Pendidikan 16 Mei 2025
    Hasmirizal Lubis Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut Fokus Mengurus Keluarga 14 Oktober 2025
    Rajali Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Sumut Masalah Kesehatan 20 Oktober 2025
    Fitra Kurnia Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Sumut Alasan Pribadi (Fokus Mengurus Keluarga) 9 Februari 2026
    Hendra Dermawan Siregar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Merasa Belum Maksimal Menjabat 9 Februari 2026

    Muhammad Rahmadani Lubis: Fokus Pendidikan

    Muhammad Rahmadani Lubis menjadi pejabat eselon II pertama yang mengundurkan diri. Ia menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut.

    Kepala BKD Sumut Sutan Tolang Lubis membenarkan pengunduran diri Rahmadani. "Benar ada surat mundur, per 16 Mei," kata Sutan Tolang Lubis, Senin (19/5/2025).

    Alasan pengunduran diri Rahmadani adalah karena ingin fokus melanjutkan pendidikan. Sutan Tolang Lubis sementara waktu menjabat sebagai Plt Kepala BKAD Sumut.

    "Alasannya karena fokus pendidikan, Plt sementara saya," ucapnya.

    Hasmirizal Lubis: Alasan Keluarga dan Bantahan Isu

    Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut Hasmirizal Lubis juga mengundurkan diri. Sutan Tolang Lubis membenarkan pengunduran diri Hasmirizal per 14 Oktober 2025.

    "Kalau sesuai dengan surat yang kami terima iya (mengundurkan diri), kalau dari surat yang kami terima itu alasan beliau ingin fokus mengurus keluarga," kata Sutan Tolang Lubis, Minggu (19/10/2025).

    Hasmirizal otomatis pensiun karena usianya sudah melebihi 58 tahun. Sebelumnya beredar informasi bahwa Hasmirizal mundur karena tersinggung diusir Gubernur Bobby Nasution.

    Namun, Sutan membantah hal tersebut. "Nggak ada dalam surat itu, beliau hanya menyebutkan karena ingin mengurus keluarga, nggak ada (sakit hati karena diusir Gubsu) yang jelas dalam surat tersebut tidak ada dijelaskan seperti itu," sebutnya.

    Rajali: Masalah Kesehatan

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Sumut, Rajali, turut mengundurkan diri. Alasan utamanya adalah karena masalah kesehatan.

    Sutan Tolang Lubis mengonfirmasi pengunduran diri Rajali pada Senin (20/10). "Sebagaimana surat yang kami terima beliau mengundurkan diri," kata Sutan Tolang Lubis, Selasa (21/10/2025).

    Rajali mundur karena alasan kesehatan dalam rangka perawatan medis. Detail masalah kesehatannya tidak disebutkan. Rajali juga otomatis pensiun karena usianya sudah lebih dari 58 tahun.

    "Karena beliau alasan kesehatan dalam rangka perawatan medis," ucapnya.

    Fitra Kurnia dan Hendra Dermawan Siregar: Pengunduran Diri Serentak

    Dua pejabat terakhir yang mengundurkan diri adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Sumut Fitra Kurnia serta Kepala Dinas PUPR Sumut Hendra Dermawan Siregar. Keduanya mundur pada Senin (9/2).

    "Jadi ini sesuai dengan surat yang kami terima, per hari Senin tanggal 9 Februari 2026 memang benar Pak Kadis Perindustrian, Perdagangan, Pak Fitra Kurnia dan Pak Kadis PUPR Pak Hendra mengundurkan diri dari jabatannya," kata Kepala Badan Kepegawaian Sumut Sutan Tolang Lubis, Selasa (10/2/2026).

    Fitra Kurnia mundur dengan alasan pribadi. Ia ingin fokus mengurus keluarga. "Dalam surat yang kami terima beliau (Fitra) menyampaikan ingin fokus mengurus keluarga, jadi ini alasan pribadi," ujarnya.

    Sementara itu, Hendra Dermawan Siregar mengundurkan diri karena merasa belum dapat berbuat maksimal di jabatannya. "Kalau Pak Kadis PUPR Pak Hendra Dermawan Siregar dalam surat yang kami terima beliau menyebutkan ini juga termasuk alasan pribadi, beliau merasa belum dapat berbuat maksimal di jabatan tersebut sehingga beliau memilih untuk mengundurkan diri," jelas Sutan.

    Fitra Kurnia dilantik pada Jumat (15/8/2025) setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perindag ESDM Sumut. Hendra Dermawan Siregar dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut pada Jumat (22/8/2025) setelah menjabat sebagai Sekretaris Kesbangpol Sumut dan Plt Kadis PUPR Sumut.

  • Fadli Zon Raih Profesor Kehormatan Unas, Bahas Politik Kebudayaan di Pasar Minggu

    Fadli Zon Raih Profesor Kehormatan Unas, Bahas Politik Kebudayaan di Pasar Minggu

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menerima gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Nasional (Unas). Gelar ini diberikan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Nasional.

    Orasi ilmiah digelar di Auditorium Universitas Nasional, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026). Fadli Zon menyampaikan pidato bertajuk 'Politik Kebudayaan Mega-Diversity: Indonesia Sebagai Pusat Peradaban Dunia'.

    Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Beberapa di antaranya adalah Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Hadir pula Menkokumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Ham Natalius Pigai, hingga Wamenbud Giring Ganesha.

    Dalam orasinya, Fadli Zon menegaskan posisi Indonesia sebagai episentrum peradaban dunia. Politik dan kebudayaan menjadi fondasi konseptualnya.

    "Benang merah pemikiran ini menegaskan bahwa kebudayaan merupakan infrastruktur makna yang menopang politik, menentukan nilai, identitas, dan legitimasi kekuasaan," kata Fadli Zon dalam orasinya, Rabu (11/2/2026).

    Ia melanjutkan, mega-diversity Indonesia bukan hanya fakta demografis. Itu merupakan episteme politik kebudayaan yang membentuk imajinasi kebangsaan.

    Fadli Zon menyoroti kemajemukan tinggi bangsa Indonesia sejak awal berdiri. Ini mencakup perbedaan etnis, bahasa, budaya, agama, dan sejarah.

    "Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa persatuan Indonesia bukan hasil penyeragaman identitas, melainkan lahir dari kesadaran kolektif untuk hidup bersama dalam satu komunitas kebangsaan yang inklusif," jelasnya.

    Daya Pengaruh Kebudayaan

    Menurut Fadli Zon, kebudayaan memiliki daya pengaruh mendalam dalam politik global. Ini melalui nilai, tradisi, seni, bahasa, dan pengetahuan lokal.

    Ia menilai pendekatan kebudayaan harus lebih halus, bersifat persuasif, dan empatik. Kekuatan budaya mampu membentuk citra positif dan memperluas pengaruh.

    "Praktik global kontemporer seperti Korean Wave dan dominasi narasi Hollywood menunjukkan bahwa kekuatan budaya mampu membentuk citra positif, memperluas pengaruh, serta memperkuat posisi ekonomi dan diplomasi negara secara berkelanjutan, bahkan ketika tatanan internasional formal mengalami erosi," ungkapnya.

    Indonesia memiliki potensi serupa dengan pendekatan kebudayaan. Tantangan sekaligus peluang adalah merumuskan apa yang ingin dimajukan di panggung dunia secara strategis.

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam Politik Kebudayaan:

    Aspek Deskripsi
    Fondasi Konseptual Politik dan Kebudayaan menjadi dasar negara peradaban.
    Infrastruktur Makna Kebudayaan menopang politik, menentukan nilai, identitas, dan legitimasi kekuasaan.
    Mega-Diversity Bukan sekadar fakta demografis, melainkan episteme politik kebudayaan.
    Daya Pengaruh Membentuk citra positif, memperluas pengaruh, serta memperkuat posisi ekonomi dan diplomasi.

    "Maka peran Kementerian Kebudayaan menjadi penting sebagai orkestrator pemajuan kebudayaan nasional Indonesia," katanya.

    Keberhasilan ini sangat bergantung pada keterlibatan kolektif. Mulai dari pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, diplomasi hingga teknologi digital.

  • Wali Kota Semarang Agustina Melantik 42 Duta Pancasila Paskibraka

    Wali Kota Semarang Agustina Melantik 42 Duta Pancasila Paskibraka

    Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng melantik pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Periode 2025-2029. Sebanyak 42 orang dari siswa/siswi dan mahasiswa purna Paskibraka resmi mengemban tugas tersebut.

    Pelantikan berlangsung di Aula Balai Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah, Rabu (11/2/2026). Agustina berpesan agar para duta tersebut mampu memperkuat nilai Pancasila di tengah masyarakat.

    Agustina berharap Duta Pancasila menjadi agen penguatan nilai-nilai kebangsaan. Terutama, di tengah derasnya arus globalisasi dan pengaruh media sosial yang kian masif.

    "Duta Pancasila ini kita harapkan menjadi anak-anak yang merepresentasikan nilai Pancasila karena mereka dididik dengan sangat baik oleh BPIP, mulai dari pusat sampai daerah. Mereka akan memberi nuansa yang sangat Pancasila," kata Agustina di Balai Kota Semarang, Rabu (11/2/2026).

    Menurutnya, para Duta Pancasila berasal dari mantan anggota Paskibraka. Mereka telah melewati proses seleksi dan pembinaan berkelanjutan, serta memiliki jaringan organisasi hingga tingkat pusat.

    "Ini ada mantan-mantan Paskib ya. Mereka diwadahi dan sangat bagus saya kira, sehingga mereka memiliki gerak yang cukup untuk menjadi duta-duta Pancasila di masyarakat. Kegiatannya juga didukung oleh Kesbangpol," ujarnya.

    Meskipun jumlah Duta Pancasila tidak sebanding dengan anak muda di Kota Semarang, Agustina optimistis. Mereka dapat menjadi penguat nilai kebangsaan di lingkungannya masing-masing.

    "Saya meyakini dengan proses menjadi Paskib dan pendidikan yang terus-menerus, mereka akan menjadi lilin-lilin di tengah kegelapan ideologi yang sekarang marak, terutama di media sosial," tegasnya.

    Penguatan Nilai Gotong Royong

    Agustina menekankan esensi Pancasila dapat berupa gotong royong. Nilai tersebut harus tercermin dalam sikap, ucapan, dan tindakan para Duta Pancasila.

    "Kalau kita sudah terbiasa untuk hidup dengan berpikir dengan cara gotong-royong, maka kita akan cenderung untuk menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Artinya kondusivitas itu menjadi nomor satu," jelas Agustina.

    Pembinaan Duta Pancasila harus dilakukan secara berkelanjutan. Agustina menyebut para duta perlu terus 'diisi' agar tetap kuat menghadapi tantangan zaman.

    "Maka harus terus-menerus bimbingan, istilahnya di-charge untuk menguatkan, supaya mereka tetap menjadi duta Pancasila, sampai akhir hayat loh ini berarti," ungkapnya.

    Organisasi Duta Paskibraka Pancasila Indonesia (DPPI)

    Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Bambang Pramusinto menjelaskan, Duta Pancasila tergabung dalam organisasi DPPI. Organisasi ini mewadahi purna Paskibraka di berbagai jenjang pemerintahan.

    "DPPI ini organisasi resmi untuk mewadahi purna Paskibraka. Ada di tingkat kota, kabupaten, provinsi, sampai pusat," kata Bambang.

    Di Kota Semarang, saat ini terdapat 42 orang pengurus dan anggota DPPI. Seluruhnya merupakan purna Paskibraka.

    Ke depan, jumlah anggota akan terus dikembangkan dengan mengajak purna Paskibraka lain yang belum terwadahi.

    "Tugas utamanya sesuai SK tadi, mereka menjadi duta atau agen Pancasila. Mereka ini tidak hanya pintar PBB dan berpostur tegap, tapi juga punya kemampuan akademik di atas rata-rata," ujarnya.

    Kesbangpol akan mendukung kegiatan DPPI melalui fasilitasi dan pendampingan. Termasuk koordinasi lintas sektor untuk mencapai tujuan tersebut.

    Peran dan Harapan Duta Pancasila Semarang
    Aspek Keterangan
    Jumlah Dilantik 42 orang
    Asal Anggota Siswa/siswi dan mahasiswa purna Paskibraka
    Tugas Utama Menjadi agen penguatan nilai Pancasila
    Dukungan Didukung Kesbangpol Kota Semarang
    Visi Wujudkan Semarang damai dan kondusif

    "Harapannya mereka bisa menjadi agen pembaruan di lingkungan masing-masing dan ikut mewujudkan Semarang yang damai dan kondusif," pungkas Bambang.

  • Menteri KKP Sakti Trenggono Serang Menkeu Purbaya soal Anggaran Kapal, PKB: Alarm Kabinet Prabowo

    Menteri KKP Sakti Trenggono Serang Menkeu Purbaya soal Anggaran Kapal, PKB: Alarm Kabinet Prabowo

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono secara terbuka menyerang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di media sosial. Aksi saling serang ini menuai sorotan dari Ketua DPP PKB Daniel Johan.

    Daniel Johan menyatakan keheranannya atas insiden tersebut. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidakkompakan jajaran menteri di hadapan publik.

    “Sesama menteri kok saling mendebat secara terbuka begitu, kelihatan nggak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat, bikin masyarakat semakin bingung nanti, seperti tidak solid, tidak ada koordinasi antarkementerian,” kata Daniel Johan, Rabu (11/2/2026).

    Daniel Johan menilai seharusnya kedua menteri berdebat secara langsung. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antar kementerian. Ia juga melihat kejadian ini sebagai peringatan penting bagi jajaran kabinet.

    “Ini jadi alarm buat jajaran kabinet untuk lebih solid dalam hal komunikasi dan koordinasi, kita berharap tim Kabinet Merah Putih bekerja secara solid menjalankan amanat presiden demi kepentingan masyarakat,” ucap dia.

    Jika terdapat perbedaan koordinasi, Daniel Johan menyarankan agar masalah dibicarakan secara internal. Ini bertujuan agar solusi dapat segera ditemukan tanpa perlu saling serang di media umum.

    “Sehingga segera diselesaikan tanpa harus sahut-sahutan seperti itu,” sambungnya.

    Hak Prerogatif Presiden dalam Reshuffle Kabinet

    Daniel Johan tidak berspekulasi tentang kemungkinan reshuffle kabinet akibat insiden ini. Ia menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Reshuffle kabinet sepenuhnya hak preogratif presiden yang paham benar kinerja masing-masing menteri,” lanjut dia.

    Konflik ini berawal dari tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan.

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lantas menanggapi tudingan tersebut di akun Instagram pribadinya. Trenggono meminta Purbaya memeriksa anak buahnya terkait pencairan anggaran.

    “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikfinance, Selasa (10/2).

    Polemik Anggaran Kapal

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud berasal dari pinjaman luar negeri. Dana tersebut bersumber dari pemerintah Inggris.

    “Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya terlihat heran karena KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Hal ini disampaikan meskipun Kemenkeu telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal.

    Menteri Kementerian Tudingan/Tanggapan Tanggal
    Sakti Wahyu Trenggono KKP Menyerang Menkeu Purbaya secara terbuka di media sosial terkait anggaran kapal 10 Februari 2026
    Purbaya Yudhi Sadewa Kemenkeu Menyebut anggaran kapal sudah cair tapi galangan belum menerima pesanan Sebelum 10 Februari 2026
    Daniel Johan Ketua DPP PKB Mengkritik debat terbuka antar menteri, menyebutnya sebagai 'alarm' kabinet 11 Februari 2026
  • Guru Madrasah Demo Depan DPR Tuntut Pengangkatan Jadi PPPK

    Guru Madrasah Demo Depan DPR Tuntut Pengangkatan Jadi PPPK

    Ratusan guru madrasah berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026). Aksi ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia.

    Mereka menyuarakan tuntutan pengangkatan status menjadi aparatur sipil negara.

    Para pengunjuk rasa meminta pemerintah mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tuntutan ini berlaku untuk guru madrasah dari jenjang Raudhatul Athfal hingga Aliyah.

    Peserta aksi mengaku telah lama berstatus honorer. Mereka tidak memiliki kepastian kesejahteraan.

    Aspirasi ini disuarakan melalui orasi dan yel-yel di lokasi unjuk rasa. Massa juga membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan.

    Aksi berjalan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.

    Status Guru Honorer

    Banyak guru madrasah yang masih berstatus honorer di Indonesia. Kondisi ini membuat mereka tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan.

    Pengangkatan sebagai PPPK diharapkan dapat memberikan kepastian. Mereka juga berharap peningkatan kesejahteraan yang layak.

    Berikut adalah rincian jenjang pendidikan guru madrasah yang menuntut pengangkatan:

    Jenjang Pendidikan Deskripsi
    Raudhatul Athfal (RA) Setara dengan Taman Kanak-kanak (TK)
    Ibtidaiyah (MI) Setara dengan Sekolah Dasar (SD)
    Tsanawiyah (MTs) Setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    Aliyah (MA) Setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)
  • Kemenkopolkam Ungkap Integritas Partai Politik di Kuta Capai 61,2 Persen

    Kemenkopolkam Ungkap Integritas Partai Politik di Kuta Capai 61,2 Persen

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) melaporkan Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) secara nasional berada pada kategori sedang. Pencapaian ini mencapai 61,2 persen berdasarkan pengukuran tahun 2025.

    Penilaian tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IIPP 2025 di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).

    "Hasil pengukuran integritas partai politik 2025 yang dilakukan oleh BRIN terhadap 8 partai politik di parlemen menunjukkan bahwa capaian IIPP secara nasional berdasarkan nilai rata-rata berada pada kategori berintegritas sedang dan dengan skor 61,22 persen dari tertinggi 100," kata Freidrich.

    Freidrich menjelaskan bahwa pengukuran integritas partai politik melalui IIPP didasarkan pada lima elemen utama. Elemen tersebut meliputi kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

    Dari kelima elemen yang dinilai, aspek pengelolaan keuangan partai menjadi yang terendah. Aspek ini masuk dalam kategori kurang berintegritas dengan skor 44,5 persen.

    Sementara itu, empat elemen lainnya menunjukkan hasil yang lebih baik. Keempat elemen tersebut berada dalam kategori berintegritas sedang dengan capaian di atas 60 persen.

    Untuk gambaran lebih jelas mengenai capaian IIPP per elemen, berikut rinciannya:

    Capaian IIPP per Elemen (2025)
    Elemen Penilaian Kategori Skor (%)
    Kode Etik Sedang > 60
    Demokrasi Internal Sedang > 60
    Kaderisasi Sedang > 60
    Rekrutmen Sedang > 60
    Pengelolaan Keuangan Partai Kurang Berintegritas 44,5

    "Capaian ini menjaminkan bahwa penguatan integritas partai politik masih menghadapi tantangan yang signifikan khususnya dalam aspek tata kelola keuangan partai," ujar politikus Golkar itu.

    Rekomendasi dan Harapan Kemenkopolkam

    Freidrich menegaskan, hasil IIPP tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh partai politik. Ia berharap partai-partai dapat mempelajari pokok-pokok IIPP untuk kemudian dibahas dan ditindaklanjuti di internal masing-masing.

    "Sehingga baik yang dilakukan pengukuran maupun tidak, agenda reformasi politik peningkatan integritas partai politik dapat terwujud secara berkesinambungan," tutur Freidrich.

    Lebih lanjut, Kemenkopolkam juga telah mengeluarkan rekomendasi arah kebijakan guna meningkatkan integritas partai politik. IIPP diharapkan dapat menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan partai politik. Tujuannya adalah mewujudkan agenda reformasi politik melalui partai yang modern, mandiri, dan fungsional.

  • Indonesia Siapkan Ribuan Personel TNI untuk Misi Perdamaian Gaza

    Indonesia Siapkan Ribuan Personel TNI untuk Misi Perdamaian Gaza

    Indonesia bersiap mengerahkan antara 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza. Para prajurit tersebut akan bergabung sebagai anggota pasukan perdamaian. Ini menjadikan Indonesia negara pertama yang berkontribusi untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

    Langkah ini sejalan dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Media-media Israel melaporkan belum ada negara lain yang secara konkret menyiapkan tentara untuk ISF selain Indonesia.

    Kesiapan Indonesia dikonfirmasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia menyatakan bahwa personel TNI AD sudah memulai pelatihan. Pelatihan difokuskan pada unit Zeni dan Kesehatan.

    “Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan [dikerahkan]. Kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti Zeni, kesehatan, yang seperti-seperti itu kami siapkan,” ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (09/02).

    Maruli memperkirakan jumlah pasukan yang bisa diberangkatkan mencapai satu brigade. Angka ini berkisar antara 5.000 hingga 8.000 prajurit.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli.

    Mengenai penugasan, waktu keberangkatan, dan lokasi pasti, Maruli menyerahkan keputusan kepada komando yang lebih tinggi. “Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja,” tambahnya.

    Lokasi Penempatan dan Tugas ISF

    Media publik Israel, KAN News, melaporkan persiapan telah dimulai untuk menampung tentara Indonesia. Lokasi penempatan berada di bagian selatan Jalur Gaza, antara Kota Rafah dan Khan Younis. Belum ada tanggal pasti kedatangan, namun militer Indonesia diperkirakan menjadi pasukan asing pertama yang tiba di Gaza.

    KAN News juga menyebut area yang ditunjuk sudah siap, namun pembangunan dan perumahan akan memakan waktu beberapa minggu. ISF diharapkan tidak berinteraksi langsung dengan Hamas.

    Tugas utama mereka adalah mengawasi garis gencatan senjata saat ini. Jika diperlukan, ISF akan menangani masalah-masalah lain terkait perbatasan. Menurut laporan Jerusalem Post, Pasukan Indonesia tidak akan beroperasi di wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas.

    Misi mereka meliputi pengamanan pembangunan awal Rafah. Selain itu, mereka akan menjaga lokasi pengumpulan dan penyimpanan senjata Hamas. Hal ini terjadi jika organisasi tersebut setuju untuk menyerahkannya, seperti diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.

    Berikut adalah ringkasan peran potensial ISF:

    Aspek Detail
    Lokasi Penempatan Antara Kota Rafah dan Khan Younis, Jalur Gaza Selatan
    Tugas Utama Mengawasi garis gencatan senjata, menjaga keamanan perbatasan
    Interaksi Hamas Tidak akan berinteraksi langsung atau melucuti senjata Hamas
    Misi Tambahan Pengamanan pembangunan Rafah, menjaga lokasi penyimpanan senjata Hamas (jika diserahkan)
    Waktu Kedatangan Belum ada tanggal pasti, diperkirakan menjadi pasukan asing pertama

    TNI belum memberikan respons mengenai pemberitaan Jerusalem Post tersebut.

    Alasan Pengerahan TNI ke Gaza

    Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Ini adalah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Pembentukan Dewan Perdamaian ini merupakan salah satu dari 20 butir rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.

    Dewan Perdamaian memiliki mandat untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). ISF akan membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza. Selain itu, mereka akan memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.

    Dewan ini juga akan mengawal pembentukan pemerintahan Palestina teknokrat baru di Gaza. Serta, mereka akan memantau rekonstruksi pasca-perang. Presiden Prabowo Subianto telah diundang Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari.

    Kantor Presiden menyebutkan bahwa partisipasi Indonesia dalam badan ini memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini bertujuan menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara. Hal ini diharapkan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

    Beberapa warganet mengomentari keterlibatan Indonesia sebagai 'antek asing'. Namun, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, berpendapat sebaliknya. Menurutnya, peran Indonesia akan semakin kuat jika disertai agenda jelas dan terukur, terutama memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

  • Polda Metro Jaya Kawal Aksi PGM di DPR dengan Pelayanan Humanis

    Polda Metro Jaya Kawal Aksi PGM di DPR dengan Pelayanan Humanis

    Polda Metro Jaya dan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat memberikan pelayanan humanis kepada massa Perkumpulan Guru Madrasah (PGM). Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di depan Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026).

    Petugas membagikan air mineral dan roti kepada peserta aksi di tengah cuaca panas. Tindakan ini disambut baik oleh para guru yang menyampaikan terima kasih.

    Hingga pukul 11.38 WIB, massa guru masih bertahan di depan gedung DPR. Lalu lintas di sekitar lokasi terpantau ramai lancar tanpa penutupan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan pelayanan humanis adalah bentuk kepedulian Polri. Hal ini untuk menjamin kenyamanan peserta unjuk rasa di Gedung DPR RI.

    Pembagian air mineral dan roti bertujuan mendinginkan suasana dan memenuhi kebutuhan dasar massa. Terutama saat mereka menyampaikan aspirasi di bawah terik matahari.

    “Kita ingin menunjukkan bahwa kehadiran petugas di lapangan bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga untuk melayani dan merangkul masyarakat,” kata Budi Hermanto.

    Ia berharap terjalin komunikasi baik, sehingga aksi berjalan tertib dan damai. Situasi juga diharapkan penuh semangat persaudaraan.

    Detail Pengamanan Aksi PGM

    Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 1.060 personel untuk mengamankan aksi PGM Indonesia. Personel gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran polsek.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menekankan pengamanan dilakukan secara humanis.

    “Seluruh personel harus utamakan pendekatan persuasif, dialogis dan humanis,” kata Kombes Reynold, dilansir Antara.

    Personel tidak dibekali senjata api agar selalu mengedepankan pendekatan humanis dan profesional. Kehadiran aparat semata-mata untuk melayani masyarakat dan menjamin hak konstitusional warga negara.

    Berikut rincian jumlah personel dan fokus pengamanan:

    Instansi Jumlah Personel Fokus Pengamanan
    Polda Metro Jaya Gabungan Pendekatan humanis
    Polres Metro Jakarta Pusat 1.060 Persuasif dan dialogis
    Jajaran Polsek Gabungan Profesional

    “Personel tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif dan profesional,” ujarnya.

    Reynold mengimbau orator dan peserta aksi agar tetap tertib. Massa diminta tidak memprovokasi, menutup jalan umum, atau melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban.

    Rekayasa lalu lintas bersifat situasional, disesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan.