Category: Politik

  • Korupsi di Demokrasi Mapan Dunia Kian Merajalela, CPI 2025 Ungkap Erosi Kepemimpinan

    Korupsi di Demokrasi Mapan Dunia Kian Merajalela, CPI 2025 Ungkap Erosi Kepemimpinan

    Demokrasi-demokrasi mapan di dunia kini kian tergelincir ke jurang korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025 yang dirilis Transparency International pada Selasa lalu, menunjukkan erosi kepemimpinan dalam pemberantasan rasuah di negara-negara Barat.

    Edisi ke-31 CPI memeringkat lebih dari 180 negara dan teritori. Penilaian berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publik. Hasilnya, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Swedia mencatatkan penurunan skor.

    Indeks 2025 menemukan jumlah negara dengan skor di atas 80 menyusut drastis. Dulu menjadi tolok ukur tata kelola bersih, kini hanya lima negara. Sepuluh tahun lalu ada 12 negara.

    Denmark kembali meraih skor tertinggi (89) untuk kedelapan kalinya beruntun. Finlandia (88) dan Singapura (84) menyusul di peringkat selanjutnya. Namun, Transparency International menyoroti ketiadaan “kepemimpinan yang berani” di tingkat global.

    Kondisi ini dinilai melemahkan upaya memerangi korupsi. Francois Valerian, Ketua Transparency International, mengungkapkan pandangannya.

    “Beberapa pemerintah tak lagi melihat perang melawan korupsi sebagai prioritas,” ujar Ketua Transparency International, Francois Valerian, kepada DW.

    “Ada kesan bahwa mereka merasa sudah melakukan segalanya untuk mengatasi korupsi dan kini beralih ke prioritas lain,” lanjut Valerian.

    CPI memberi skor tiap negara pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Amerika Serikat turun ke skor terendah sepanjang sejarahnya, 64. Skor ini merosot 10 poin sejak 2016.

    Transparency International mencatat iklim politik AS telah memburuk lebih dari satu dekade. Data terbaru ini bahkan belum sepenuhnya merefleksikan dinamika sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih tahun lalu.

    Meski peringkat AS relatif stabil selama sebagian besar masa pemerintahan Joe Biden. Laporan sebelumnya menyoroti skandal etik di Mahkamah Agung sebagai pemicu penurunan tajam tahun lalu.

    “Kita tak bisa menyalahkan semuanya pada Trump karena sejumlah reformasi yang mengkhawatirkan sudah dimulai sebelumnya,” kata Valerian.

    Dampak Praktik Korup dan Kebijakan Kontroversial

    Laporan itu menyebut sejumlah praktik yang mengirimkan sinyal berbahaya. Misalnya, “penggunaan jabatan publik untuk membungkam suara independen”. Lalu, “normalisasi politik transaksional dan konflik kepentingan”.

    Kemudian, “politisasi pengambilan keputusan penuntutan”. Serta, “langkah-langkah yang melemahkan independensi peradilan”. Menurut lembaga antikorupsi tersebut, seluruhnya “mengirimkan sinyal berbahaya bahwa praktik korup dapat diterima.”

    Sejak memulai masa jabatan keduanya, Trump mengambil sejumlah langkah. Ini dinilai sejalan dengan kekhawatiran tersebut. Termasuk membongkar lembaga penyiaran publik seperti Voice of America. Lalu, menggunakan lembaga pemerintah untuk menyasar lawan politik, termasuk pejabat pemerintahan Biden.

    Ia juga dituding melemahkan independensi peradilan. Selain itu, pelaksanaan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) turut melemah. Undang-undang itu dirancang mencegah warga dan entitas AS menyuap pejabat asing.

    Dalam wawancara dengan DW, Valerian mengkritik revisi FCPA. Perintah eksekutif menjadikannya alat keamanan nasional. Ia juga menyoroti dukungan Trump terhadap mata uang kripto seperti Bitcoin. Mata uang ini kerap digunakan untuk pencucian uang.

    Selain itu, program imigrasi jalur cepat bagi orang kaya asing. Kritikus menjulukinya Trump Gold Card. Valerian pun menyatakan keprihatinannya.

    “Berdasarkan pengalaman internasional kami, skema visa semacam itu menarik orang-orang korup dan berpotensi juga menarik pelaku kriminal,” ujarnya.

    Dalam satu dekade yang sama, penurunan terbesar di Eropa Barat terjadi di Inggris. Negara itu turun 11 poin menjadi 70. Transparency International mengaitkannya dengan kegagalan berkelanjutan menegakkan standar etika.

    Ini berlaku bagi menteri, anggota parlemen, dan pejabat pemerintah lainnya. Laporan tersebut juga menyinggung skandal pengadaan selama pandemi COVID-19.

    Ketika itu, pihak-pihak dekat dengan kekuasaan memperoleh kontrak pengadaan alat pelindung diri (APD) bernilai besar tanpa pengawasan memadai.

    Gambaran Korupsi di Berbagai Negara

    Negara Barat lain yang mengalami penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir adalah Selandia Baru (turun sembilan poin menjadi 81). Swedia (turun delapan poin menjadi 80) dan Kanada (turun tujuh poin menjadi 75).

    Jerman mencatat penurunan lebih moderat, empat poin menjadi 77. Meski naik dua poin dibanding tahun lalu. Prancis juga turun empat poin dalam satu dekade terakhir menjadi 66. Ini terjadi di tengah lemahnya penegakan hukum korupsi. Serta meningkatnya risiko kolusi antara pejabat dan kepentingan swasta.

    Namun laporan itu memuji vonis terhadap mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Vonis atas penerimaan dana ilegal, termasuk dari mendiang pemimpin Libya Muammar Gadhafi, yang digunakan untuk kampanye presiden.

    “Banyak negara Eropa dulu memimpin perang melawan korupsi,” keluh Valerian.

    Ia mencatat Arahan Antikorupsi Uni Eropa telah dilunakkan. Sehingga tak lagi cukup kuat memperkokoh upaya pemberantasan rasuah. Laporan mencatat 50 negara mengalami penurunan signifikan sejak 2012.

    Terutama Turki, Hungaria, dan Nikaragua. Penyebabnya meliputi kemunduran demokrasi, lemahnya institusi dan supremasi hukum. Serta, praktik kronisme dan rente.

    Transparency International memperingatkan korupsi kian membuka pintu bagi kejahatan terorganisasi. Ini untuk menyusup ke politik Amerika Latin. Bahkan Kosta Rika dan Uruguay menghadapi tekanan korupsi.

    Negara ini lama dianggap demokrasi terkuat di kawasan dengan skor CPI tinggi. Tekanan serupa terlihat di Kolombia, Meksiko, dan Brasil. Penurunan ini disebut “tajam, bertahan lama, dan sulit dibalikkan”. Karena korupsi telah menjadi sistemik dan mengakar dalam struktur politik maupun administratif.

    Valerian menambahkan, “Semakin terkonsentrasi kekuasaan, semakin besar potensi penyalahgunaannya. Dan semakin tertutup kekuasaan itu, semakin mudah ia disalahgunakan.”

    Negara Skor CPI 2025 Perubahan Sejak 2016/Satu Dekade Terakhir (Poin)
    Denmark 89 Stabil
    Finlandia 88 Stabil
    Singapura 84 Stabil
    Amerika Serikat 64 -10
    Inggris 70 -11
    Selandia Baru 81 -9
    Swedia 80 -8
    Kanada 75 -7
    Jerman 77 -4
    Prancis 66 -4
    Indonesia 34 -3

    Peran Lembaga Antikorupsi dan Sorotan terhadap Indonesia

    Indeks terbaru ini belum memasukkan dampak rilis dokumen Jeffrey Epstein bulan lalu. Dokumen itu menyeret sejumlah pejabat di berbagai negara dalam dugaan pelanggaran, korupsi, atau hubungan kompromistis.

    Lembaga antikorupsi itu juga menyoroti intervensi politik terhadap organisasi nonpemerintah (NGO). Terutama yang kritis terhadap pemerintah. Laporan mencatat peningkatan pengetatan dan pemotongan dana terhadap NGO di Georgia, Indonesia, dan Peru.

    Skor Indonesia tahun lalu kembali turun tiga poin ke angka 34/100. Akibatnya peringkat Indonesia merosot ke posisi 109 dari 182 negara. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik. Melainkan cerminan memburuknya kualitas tata kelola pemerintahan.

    Juga melemahnya institusi pengawas, serta menyempitnya ruang demokrasi, tulis Transparency Internasional Indonesia. Indonesia mewakili situasi serupa di negara lain. Jurnalis independen, kelompok masyarakat sipil, dan pelapor pelanggaran (whistleblower) kian sulit bersuara menentang korupsi.

    Upaya pemberantasan korupsi Ukraina mendapat pujian. Meski negara itu masih menghadapi agresi Rusia. Skandal terbaru di sektor pertahanan menunjukkan korupsi tetap menjadi persoalan.

    Namun fakta bahwa kasus-kasus itu terungkap ke publik dan diproses hukum menunjukkan kerangka antikorupsi baru mulai bekerja. Valerian membandingkan dengan Rusia.

    “Satu negara—Ukraina—memilih melawan korupsi, sementara Rusia menempuh jalan sebaliknya,” ujar Valerian, merujuk pada langkah Moskow mencabut undang-undang yang dirancang untuk mencegah dan menghukum korupsi.

    Transparency International mencatat rezim otoriter seperti Venezuela dan Azerbaijan. Keduanya secara konsisten menempati posisi terbawah. Ini karena “korupsi bersifat sistemik dan hadir di setiap level.”

    Dalam indeks terbaru, lebih dari dua pertiga negara meraih skor di bawah 50. Hal itu menunjukkan “masalah korupsi serius di sebagian besar belahan dunia.” Negara dengan skor di bawah 25 umumnya dilanda konflik dan rezim represif. Seperti Libya, Yaman, dan Eritrea (masing-masing skor 13). Serta Somalia dan Sudan Selatan (masing-masing skor sembilan).

    Di sisi lain, laporan menyoroti sejumlah negara yang berhasil naik dari papan bawah menuju peringkat menengah. Termasuk Albania, Angola, Pantai Gading, Laos, Senegal, Ukraina, dan Uzbekistan.

    Beberapa negara dengan skor tinggi juga mencatat kemajuan jangka panjang. Seperti Estonia, Korea Selatan, Bhutan, dan Seychelles.

  • Andre Rosiade Bagikan Ratusan Sembako di Batung Taba Padang Peringati HUT Gerindra

    Andre Rosiade Bagikan Ratusan Sembako di Batung Taba Padang Peringati HUT Gerindra

    Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, turun langsung ke Batung Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Andre berdialog dengan ratusan warga serta membagikan ratusan paket sembako pada Selasa (10/2/2026).

    Kegiatan yang berlangsung sederhana namun penuh keakraban ini disambut antusias warga. Selain membantu kebutuhan pokok masyarakat, Andre turut menyalurkan bantuan untuk mendukung pesantren Ramadan di tiga masjid di Batung Taba.

    Andre Rosiade, yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar, menyampaikan bahwa pembagian sembako ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra.

    "Sesuai arahan Pak Prabowo, Ketum Gerindra yang juga Presiden RI, kader Gerindra harus berbagi dengan rakyat. Berbagi dan bekerja keras untuk rakyat," kata Andre, Selasa (10/2/2026).

    Andre juga memaparkan berbagai program dan perjuangan pembangunan yang tengah dan akan dilakukan di Sumatera Barat. Salah satunya terkait perbaikan dan pembangunan infrastruktur air bersih.

    Perbaikan PDAM Kota Padang yang kini telah mencapai sekitar 90 persen disebut merupakan hasil dukungan pemerintah pusat.

    Dukungan Infrastruktur dari Pemerintah Pusat

    Pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 708 miliar untuk pembangunan PDAM Kota Padang. Anggaran ini dibagi untuk wilayah Palukahan dan penggantian instalasi di Gunung Pangilun.

    Berikut adalah rincian alokasi anggaran pembangunan PDAM Kota Padang:

    Wilayah Anggaran (Rp) Keterangan
    Palukahan 308 Miliar Pembangunan baru
    Gunung Pangilun 400 Miliar Penggantian instalasi lama

    Instalasi PDAM di Gunung Pangilun diketahui telah dibangun sejak zaman Belanda dan kini kondisinya rusak, sehingga membutuhkan penggantian total.

    Progres Proyek Strategis di Sumatera Barat

    Selain PDAM, Andre juga menjelaskan progres pembangunan Flyover Sitinjau Lauik senilai Rp 2,8 triliun. Proyek ini ditargetkan selesai pada Oktober 2027, dengan pembebasan lahan dituntaskan pada Maret 2026.

    Ia juga menyampaikan rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Proyek ini akan dimulai pada akhir 2026 dengan dukungan anggaran Rp 25 triliun dari pemerintah pusat.

    Andre menegaskan komitmennya untuk mempercepat perbaikan Jalan Malalak yang sempat terputus. Proyek ini memiliki total anggaran Rp 670 miliar yang dikerjakan selama dua tahun.

    Kesiapan juga dinyatakan untuk membantu pembangunan kembali Pasar Payakumbuh yang terbakar, serta penanganan banjir di kawasan Muaro Air yang telah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

    Apresiasi dari Masyarakat Batung Taba

    Menutup pertemuan, Andre menegaskan bahwa turun langsung ke lapangan dan mendengar keluhan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar janji.

    Sementara itu, tokoh masyarakat Batung Taba, Nofiadri, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kepedulian Andre Rosiade. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa sembako, tetapi juga dukungan berkelanjutan.

    "Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan Pak Andre Rosiade ke tempat kami. Beliau tidak hanya berbagi sembako, tapi juga banyak membantu kegiatan warga," ujarnya.

    Kegiatan di Batung Taba ditutup dengan pembagian sembako kepada warga, diiringi suasana hangat dan kebersamaan.

  • Novita Wijayanti Gerindra Ajak Warga Cilacap Bijak Saring Informasi Ramadan

    Novita Wijayanti Gerindra Ajak Warga Cilacap Bijak Saring Informasi Ramadan

    Arus informasi di ruang digital diprediksi semakin padat dan dinamis saat memasuki bulan Ramadan. Masyarakat diingatkan untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar.

    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti, menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belah. Ia menekankan pentingnya memegang teguh semangat Bhinneka Tunggal Ika.

    Seruan tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berulang kali mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Kunci menjaga persatuan adalah literasi kebangsaan dan sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan,” kata Novita Wijayanti dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Hal itu disampaikan Novita di hadapan warga Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (10/2).

    Menurut kader Partai Gerindra ini, teknologi digital memiliki dua sisi. Satu sisi memudahkan akses pengetahuan, namun sisi lain menjadi ruang subur bagi hoaks dan ujaran kebencian. Masyarakat perlu filter kebangsaan agar tidak terseret polarisasi.

    Pancasila sebagai Pedoman

    Ketua Umum Perempuan Indonesia Raya (PIRA) itu menegaskan, pengamalan Pancasila harus hadir dalam tindakan nyata. Mulai dari keluarga, lingkungan RT, hingga kehidupan desa.

    Oleh karena itu, pihaknya bersama Partai Gerindra akan terus berusaha mengajak masyarakat bersatu.

    Novita menjelaskan, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara merupakan kompas utama merawat persatuan. Terutama di tengah masyarakat yang kian majemuk. Tanpa pemahaman utuh, nilai kebangsaan mudah tergerus kepentingan sempit.

    “Karena itu, sosialisasi Empat Pilar harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

    Berikut adalah contoh komponen Empat Pilar Kebangsaan yang disampaikan Novita:

    Pilar Kebangsaan Fungsi Utama
    Pancasila Dasar negara dan ideologi bangsa
    UUD NKRI 1945 Hukum dasar dan konstitusi negara
    NKRI Bentuk negara kesatuan Indonesia
    Bhinneka Tunggal Ika Semboyan persatuan dalam keberagaman

    Menjelang Ramadan, ruang publik kerap dipenuhi beragam narasi keagamaan dan sosial. Momentum ini harus dijaga agar menjadi perekat, bukan sumber perpecahan.

    Pancasila, menurut Novita, mengandung nilai fundamental yang relevan menjawab tantangan zaman. Nilai tersebut meliputi toleransi, gotong royong, hingga keadilan sosial.

    “Sedangkan UUD NKRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara yang mengatur penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban warga negara,” jelasnya.

    Pemahaman terhadap konstitusi, lanjut Novita, menumbuhkan kesadaran warga untuk taat hukum. Serta aktif mengawal demokrasi secara bertanggung jawab.

    “Adapun Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip dasar yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia,” pungkasnya.

  • Andre Rosiade Salurkan 500 Paket Sembako di Padang Sarai Rayakan HUT Gerindra

    Andre Rosiade Salurkan 500 Paket Sembako di Padang Sarai Rayakan HUT Gerindra

    Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, bersosialisasi dengan warga RW 10 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Sumatera Barat. Kegiatan ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra.

    Dalam kesempatan tersebut, Andre menyalurkan 500 paket sembako. Penyaluran ini sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kerja nyata kepada masyarakat.

    Didampingi Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Delma Putra, dan tokoh masyarakat setempat, acara berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Silih Berganti. Ratusan warga hadir dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

    Andre menegaskan HUT Gerindra bukan sekadar perayaan seremonial. Ini adalah momentum memperkuat kedekatan dengan rakyat melalui tindakan nyata.

    Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti kerja yang manfaatnya bisa langsung dirasakan, bukan hanya janji-janji.

    "Rakyat tidak butuh omon-omon, rakyat butuh kerja nyata. Apa yang kami lakukan untuk Sumbar selama ini adalah bentuk tanggung jawab dan pengabdian. Tidak semua harus diumumkan atau dipamerkan, karena yang terpenting manfaatnya sampai ke masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Selain sembako, Andre juga memberikan bantuan untuk majelis taklim dan pembangunan masjid. Ada pula dana penunjang kegiatan kemasyarakatan.

    Ia juga memaparkan sejumlah program dan proyek besar yang diperjuangkan untuk Sumatera Barat.

    Program Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat

    Salah satu proyek adalah pembangunan Flyover Sitinjau Lauik senilai Rp 2,8 triliun. Proyek ini ditargetkan rampung setelah pembebasan lahan selesai. Andre menekankan proyek ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi.

    Selain itu, ia menyampaikan rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Proyek senilai sekitar Rp 25 triliun ini akan dimulai pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, proyek ini akan memberi dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas daerah.

    Andre juga menyinggung pembangunan Pasar Raya Fase VII di Kota Padang. Ini sebagai contoh kerja nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

    Ia mengajak warga cermat menilai pemimpin dengan melihat rekam jejak dan manfaat yang telah dihasilkan.

    "Bantuan yang datang jauh hari sebelum pemilu adalah bentuk kepedulian. Tapi kalau datang mendekati pemilu, itu sering kali hanya untuk membeli suara. Setelah itu masyarakat dilupakan. Jangan sampai hal seperti itu terulang," sambungnya.

    Dukungan dan Apresiasi Masyarakat

    Anggota DPRD Kota Padang, Delma Putra, menilai Andre Rosiade konsisten hadir bersama masyarakat. Ia kerap turun langsung saat masyarakat menghadapi bencana maupun persoalan pelayanan publik.

    "Pak Andre hadir bukan hanya saat pemilihan, tapi saat masyarakat membutuhkan. Itu yang kami jadikan teladan sebagai wakil rakyat. Semoga beliau selalu diberi kesehatan untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumbar," terangnya.

    Sementara itu, Ketua RW 10 Padang Sarai Irwan Saputra mengapresiasi kehadiran Andre. Ia menilai kunjungan ini sebagai perhatian besar bagi warga, terutama di tengah kondisi ekonomi menantang.

    "Alhamdulillah RW 10 Padang Sarai dikunjungi langsung oleh Bapak Andre Rosiade. Kami sangat bersyukur dan berharap bantuan sembako ini benar-benar bermanfaat bagi warga. Semoga silaturahmi ini terus berlanjut dan perhatian untuk Padang Sarai semakin besar," ungkapnya.

    Irwan juga mengapresiasi peran wakil rakyat dari Fraksi Gerindra. Mereka aktif menyalurkan aspirasi dan program pembangunan ke Padang Sarai, termasuk Gedung Balai Pertemuan Silih Berganti.

    Daftar Bantuan dan Proyek Andre Rosiade di Sumatera Barat

    Jenis Bantuan/Proyek Nilai/Keterangan Manfaat Utama
    500 Paket Sembako Bantuan langsung Kebutuhan pokok masyarakat
    Bantuan Majelis Taklim Dana Mendukung kegiatan keagamaan
    Bantuan Pembangunan Masjid Dana Fasilitas ibadah
    Dana Kegiatan Kemasyarakatan Dana Pengembangan komunitas
    Flyover Sitinjau Lauik Rp 2,8 Triliun Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi
    Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi Rp 25 Triliun Pertumbuhan ekonomi dan konektivitas daerah
    Pembangunan Pasar Raya Fase VII Padang Contoh kerja nyata Peningkatan ekonomi lokal

    Acara silaturahmi ditutup dengan pembagian 500 paket sembako kepada warga melalui pengurus RW dan tokoh masyarakat. Dilanjutkan dengan dialog singkat menampung aspirasi warga. Momentum HUT Gerindra ini menjadi ajang mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat Padang Sarai.

  • Trump Ancam Larang Pembukaan Jembatan Gordie Howe AS-Kanada

    Trump Ancam Larang Pembukaan Jembatan Gordie Howe AS-Kanada

    Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengancam akan melarang pembukaan Jembatan Internasional Gordie Howe. Jembatan ini adalah penghubung vital antara AS dan Kanada.

    Ancaman itu muncul jika Washington tidak menerima kompensasi atas segala yang telah diberikan kepada Kanada. Trump menyampaikannya melalui media sosial.

    Jembatan Gordie Howe menghubungkan Provinsi Ontario di Kanada dengan Negara Bagian Michigan di AS. Biaya pembangunannya mencapai CAD 6,4 miliar, atau sekitar Rp 79 triliun, menurut Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

    "Tidak akan dibuka sampai Ottawa memperlakukan Amerika Serikat dengan keadilan dan rasa hormat yang pantas kita dapatkan," tulis Trump di media sosial, Selasa (10/2/2026).

    Proyek jembatan ini didanai oleh pemerintah Kanada, namun akan dimiliki secara publik oleh Kanada dan Michigan. Windsor-Detroit Bridge Authority, pengembang jembatan, sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Kanada.

    Jembatan yang membentang di atas Sungai Detroit itu diharapkan dibuka untuk lalu lintas pada awal tahun ini. Pembangunan dimulai sejak 2018, namun proyek ini telah menjadi sumber perselisihan.

    Trump menyatakan di platform Truth Social bahwa AS seharusnya memiliki setidaknya setengah dari aset jembatan. Dia menyebut Kanada ingin memiliki sisi Kanada dan AS dari jembatan tersebut.

    "Pemerintah Kanada mengharapkan saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk mengizinkan mereka untuk memanfaatkan Amerika!" ucap Trump.

    "Saya tidak akan mengizinkan jembatan ini dibuka sampai Amerika Serikat sepenuhnya diberi kompensasi atas semua yang telah kita berikan kepada mereka," tambahnya.

    Sengketa Sebelumnya dan Reaksi

    Trump juga menyalahkan mantan Presiden AS, Barack Obama, karena mengizinkan pembangunan jembatan tanpa menggunakan baja AS. Keluarga Moroun, pemilik Jembatan Ambassador yang berdekatan, sempat meminta Trump menghentikan proyek.

    Mereka mengklaim pembangunan jembatan baru melanggar hak eksklusif mereka untuk memungut tol. Namun, Trump dan Perdana Menteri Kanada saat itu, Justin Trudeau, menyatakan jembatan itu sebagai 'penghubung ekonomi vital'.

    Gubernur Michigan dari Partai Demokrat, Gretchen Whitmer, menolak ancaman Trump. Dia menilai jembatan tersebut membawa manfaat bagi lapangan kerja di wilayahnya.

    "Proyek ini telah menjadi contoh luar biasa dari kerja sama bipartisan dan internasional," kata Stacey LaRouche, sekretaris pers Whitmer.

    Klaim Trump Terkait Sengketa Lain

    Trump juga menyoroti perselisihan perdagangan antara AS dan Kanada. "Tarif yang dikenakan Kanada kepada kita untuk produk susu kita, selama bertahun-tahun, tidak dapat diterima," katanya Senin lalu.

    Trump juga mengklaim kesepakatan perdagangan antara Kanada dan Tiongkok akan menghancurkan Kanada. "Hal pertama yang akan dilakukan Tiongkok adalah menghentikan semua pertandingan hoki es yang dimainkan di Kanada, dan secara permanen menghapus Piala Stanley," ujar Trump.

    Tabel Ringkasan Poin Konflik Utama

    Meskipun demikian, Slotkin membalas pernyataan tersebut. Ia menyebut Kanada berada di ambang kesepakatan dagang dengan Tiongkok karena Trump "telah menendang mereka selama setahun."

    Isu Konflik Pernyataan Donald Trump Status/Komentar Lain
    Kompensasi Jembatan AS harus diberi kompensasi penuh atas semua yang telah diberikan kepada Kanada. Jembatan didanai Kanada, dimiliki publik oleh Kanada dan Michigan.
    Baja AS Mantan Presiden Obama salah karena mengizinkan pembangunan tanpa baja AS. Pembangunan dimulai 2018, menjadi titik perselisihan selama lebih dari satu dekade.
    Tarif Produk Susu Tarif Kanada atas produk susu AS tidak dapat diterima. Salah satu perselisihan perdagangan baru-baru ini.
    Kesepakatan Kanada-Tiongkok Kesepakatan ini akan menghancurkan Kanada dan memengaruhi hoki es. Slotkin: Kanada mendekati kesepakatan karena Trump 'menendang mereka'.
  • Muzani Sebut Kepuasan Kinerja Prabowo 79,9 Persen Jadi Modal Wacana Dua Periode di Banda Aceh

    Muzani Sebut Kepuasan Kinerja Prabowo 79,9 Persen Jadi Modal Wacana Dua Periode di Banda Aceh

    Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9%.

    Muzani menyatakan kepuasan hampir 80% tersebut menjadi modal kuat. Modal ini diyakini dapat meyakinkan masyarakat terkait wacana Prabowo dua periode.

    “Support terhadap kepercayaan Pak Prabowo disurveikan cukup tinggi, 80 persen survei yang terbaru. Jadi itu menjadi modal kami untuk makin meyakinkan bahwa Prabowo dua periode InsyaAllah tidak terlalu susah,” ujar Muzani di Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Muzani menjelaskan, program-program Prabowo saat ini berbasis komunitas sosial. Beberapa di antaranya adalah program makan bergizi, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih.

    “Apalagi kemudian program-program yang sekarang sedang berjalan adalah program-program yang nyata-nyata berbasis kepada komunitas sosial, seperti makan bergizi yang sekarang sudah mulai menemukan pola dan bentuknya. Sebentar lagi Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan seterusnya,” ujarnya.

    Cawapres Pendamping Prabowo di Pilpres 2029

    Muzani juga menegaskan bahwa kongres partai belum menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo di Pilpres 2029. Namun, ia menyebut semua nama yang memenuhi syarat memiliki peluang.

    “Kongres tidak menyebutkan atau belum menyebutkan tentang pasangan calon wakil presiden, Kongres baru memutuskan calon presidennya,” ujarnya.

    Terkait usulan nama cawapres dari partai koalisi, seperti Zulkifli Hasan hingga Gibran Rakabuming Raka, Muzani menyatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan.

    “Ya itu, itu sesuatu yang terus kita ikutin. Jadi saya kira kita terus mengikuti perkembangan itu,” kata Muzani. “Ya semua orang, semua tokoh yang memenuhi syarat berpeluang untuk bisa mendampingi Pak Prabowo,” imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa nama yang berpotensi mendampingi Prabowo:

    Potensi Cawapres Keterangan
    Zulkifli Hasan Diusulkan partai koalisi
    Gibran Rakabuming Raka Diusulkan partai koalisi
    Tokoh lain Memenuhi syarat dan berpeluang

    Apresiasi Dukungan Partai Koalisi

    Muzani mengucapkan terima kasih kepada partai koalisi yang mendukung wacana Prabowo dua periode. Dukungan ini dianggap sebagai pandangan positif terhadap kepemimpinan Prabowo.

    “Kan beberapa partai sudah mulai melakukan penjajakan dan pendekatan kepada beliau untuk bisa mengusung pasangan Prabowo calon presiden periode kedua. Dan kami tentu saja merasa bangga dan berterima kasih atas support dan dukungan dan pandangan yang positif terhadap kepemimpinan Pak Prabowo dalam periode pertama ini, yang sekarang baru memasuki tahun ke dua,” ujarnya.

    Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 79,9% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden RI ke-8 ini.

    Survei dilakukan pada 15-21 Januari 2026, melibatkan 1.220 responden. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan margin of error ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

    Responden diwawancarai secara tatap muka. Kontrol kualitas wawancara dilakukan secara acak sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor.

    “Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026. Kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas gitu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden ya,” kata peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi secara daring, Minggu (8/2).

    Sebanyak 13% responden menyatakan sangat puas. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 79,9%.

  • Pemprov Jabar Copot Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok

    Pemprov Jabar Copot Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil tindakan tegas dengan mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), di underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Proses pencopotan ini dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar.

    Ketika diminta keterangan terkait kebijakan tersebut, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman enggan memberikan komentar. Ia menyatakan hal itu di luar ranah kewenangannya.

    Herman Suryatman menegaskan bahwa ia tidak dalam kapasitas untuk mengomentari kebijakan pencopotan foto mantan gubernur tersebut. Penjelasan singkat ini disampaikannya pada Selasa (10/2/2026).

    "Saya kira tidak dalam kapasitas saya (mengomentari itu)," ujar Herman singkat, Selasa (10/2/2026).

    Petugas BMPR Jabar diketahui mencopot gambar wajah Ridwan Kamil yang bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP). Mereka menggunakan alat las dan gergaji dalam proses tersebut.

    Pencopotan dilakukan secara bertahap hingga seluruh bagian wajah dilepas dari dinding underpass. Selain itu, Pemprov Jabar berencana mengganti slogan 'Jabar Juara' dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'.

    Pergantian Slogan dan Simbol Visual

    Perubahan ini tidak hanya sebatas pencopotan gambar, tetapi juga pergantian slogan di sejumlah ruang publik. Slogan lama 'Jabar Juara' akan diganti dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'.

    Tindakan ini memicu berbagai pandangan, termasuk dari anggota DPRD Jawa Barat.

    Pandangan Anggota DPRD Jawa Barat

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), Ronny Hermawan, menilai pencopotan tersebut merupakan momentum penting. Ini untuk mengubah cara pandang terhadap simbol-simbol visual pejabat publik.

    Menurut Ronny, pejabat publik sebaiknya tidak terlalu sering menampilkan wajahnya di ruang-ruang publik. Ini termasuk billboard, reklame, jembatan, maupun underpass.

    "Kalau saya pribadi memang sebaiknya pejabat publik tidak sering-sering menampilkan wajah di billboard, reklame, jembatan, underpass. Jauh lebih penting bekerja nyata di tengah masyarakat. Jadi bukan kehadiran gambar, tapi kehadiran kerja dan kinerja jauh lebih utama," kata Ronny.

    Ronny menegaskan, masyarakat saat ini lebih menaruh harapan pada aksi nyata pemerintah. Bukan sekadar simbol atau slogan yang menghiasi ruang publik.

    Fokus pada Aksi Nyata Pemerintah

    Berbagai persoalan membutuhkan konsistensi tindak lanjut dari kepala daerah. Ronny mencontohkan beberapa isu yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.

    "Gubernur sudah keliling di Jabar membuktikan kehadiran dirinya. Tinggal konsistensi, membongkar bangunan liar tindak lanjutnya seperti apa, banjir seperti apa tindak lanjutnya, itu yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

    Inisiatif Pemprov Jabar dan tanggapan dari berbagai pihak terkait kebijakan ini menunjukkan dinamika dalam pengelolaan citra publik dan prioritas pembangunan.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Pencopotan Underpass Dewi Sartika, Kota Depok
    Objek yang Dicopot Foto wajah Ridwan Kamil (gaya WPAP)
    Pihak Pelaksana Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar
    Pergantian Slogan Jabar Juara menjadi Jabar Istimewa
    Tanggapan Sekda Jabar Tidak dalam kapasitas mengomentari
    Tanggapan Anggota DPRD Mendorong fokus pada kinerja nyata
  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Hadiri Pertemuan Buruh se-Asia Tenggara di Grand Melia Hotel Jakarta Selatan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Hadiri Pertemuan Buruh se-Asia Tenggara di Grand Melia Hotel Jakarta Selatan

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut hadir dalam acara pertemuan buruh se-Asia Tenggara atau ASEAN Trade Union Council (TUC) pada Rabu (3/12/2025) malam. Kedatangan Jenderal Sigit disambut antusias oleh perwakilan ketua federasi buruh dari berbagai negara tetangga.

    Acara penting tersebut diselenggarakan di Grand Melia Hotel, Jakarta Selatan. Jenderal Sigit, yang tampil mengenakan batik, tiba di lokasi sekitar pukul 19.40 WIB.

    Jenderal Sigit tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh sejumlah tokoh penting serikat buruh Indonesia dan internasional. Mereka adalah Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI Said Iqbal, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, serta Sekjen Serikat Buruh Sedunia, Shoya Yoshida.

    Turut mendampingi juga Senior Director ITUC-Asia Pasifik Patuan Samosir. Kehadiran para pimpinan serikat ini menandai pentingnya pertemuan tersebut bagi gerakan buruh di kawasan.

    Interaksi dan Agenda Pertemuan

    Setibanya di ruangan acara, Jenderal Sigit terlihat langsung menyapa para ketua federasi buruh dari negara-negara tetangga. Suasana akrab terjalin di awal pertemuan. Acara kemudian dilanjutkan dengan agenda makan malam bersama, mempererat silaturahmi antar delegasi.

    Berikut adalah daftar para tokoh penting yang mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo:

    Nama Tokoh Jabatan
    Andi Gani Nena Wea Presiden KSPSI
    Said Iqbal Presiden KSPI
    Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI
    Shoya Yoshida Sekjen Serikat Buruh Sedunia
    Patuan Samosir Senior Director ITUC-Asia Pasifik

    Pejabat Polri yang Turut Hadir

    Selain para tokoh serikat buruh, beberapa pejabat tinggi Polri juga tampak hadir dalam kegiatan ini. Mereka antara lain Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir, dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni.

    Jajaran Desk Ketenagakerjaan Polri juga turut serta dalam pertemuan tersebut, menunjukkan komitmen Polri dalam isu-isu ketenagakerjaan.

    Profil ASEAN Trade Union Council (TUC)

    Sebagai informasi, ASEAN TUC adalah organisasi konfederasi buruh yang mencakup seluruh negara anggota ASEAN. Organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1983 dan berperan penting dalam isu-isu perburuhan regional.

    ASEAN TUC berfokus pada bidang pendidikan, advokasi, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja di kawasan. Organisasi ini tercatat sebagai konfederasi buruh terbesar di ASEAN, mewakili lebih dari 20 juta pekerja.

  • Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Kemensos Jakarta Perkuat Akurasi Data Sosial Bersama DPR RI

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, berdiskusi dengan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka di gedung Kemensos, Jakarta Pusat. Pertemuan pada Selasa (10/2/2026) itu membahas isu krusial mengenai pendataan sosial dan ekonomi.

    Gus Ipul menyampaikan harapannya agar data sosial yang dikelola Kementerian Sosial dapat semakin akurat dan terbarukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rieke Diah Pitaloka mengenai pentingnya data bagi pembangunan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa data merupakan fondasi penting bagi negara. Menurutnya, data yang aktual dan relevan sangat vital sebagai basis kebijakan pembangunan.

    "Tadi diskusi kita, ada sesuatu yang harus kita benahi hulu persoalan selama ini luput, yaitu persoalan data negara, data dasar negara yang aktual, akurat, dan relevan sebagai basis data kebijakan pembangunan," ujar Rieke di gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Rieke menyoroti polemik 11 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dicoret. Ia mengkritik penggunaan data yang tidak bersumber dari Kemensos dalam penentuan tersebut.

    "Sasaran dari penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang sebetulnya itu apa ya, untuk menangani mereka otoritas ada di Kementerian Sosial," kata Rieke.

    Rieke juga menyebut adanya revisi Undang-undang Statistik. Ia menekankan bahwa data sosial seharusnya berada di bawah wewenang Kementerian Sosial.

    Revisi Undang-undang dan Peran Kemensos

    "Wali data sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Penanganan Fakir Miskin seharusnya kembali lagi ke Kemensos," ujarnya.

    Gus Ipul menyambut baik usulan Rieke sebagai upaya memperkuat data. Ia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan akurasi data Kemensos.

    Berikut adalah perbandingan peran data dalam kebijakan sosial:

    Aspek Kondisi Saat Ini Harapan
    Wali Data Sosial Tersebar di berbagai lembaga Kemensos (sesuai UU Penanganan Fakir Miskin)
    Akurasi Data Masih perlu perbaikan Meningkat secara signifikan
    Basis Kebijakan Kadang tidak konsisten Data aktual, akurat, relevan
    Sumber Data BPJS PBI Bukan hanya dari Kemensos Optimal dari Kemensos

    "Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Jadi Bu Rieke dengan perspektifnya ya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," kata Gus Ipul.

    Validasi Pendataan Dimulai dari Desa

    Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan validasi pendataan. Proses ini dimulai dari tingkat desa untuk memastikan akurasi data.

    "Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa proses verifikasi validasi ini sekarang sudah dimulai dari bawah. Nah mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke," ujarnya.

  • Kantor Demokrat Kota Bekasi Dibuka Gratis untuk Kegiatan Warga

    Kantor Demokrat Kota Bekasi Dibuka Gratis untuk Kegiatan Warga

    Prinsip kantor politik yang berjarak dekat dengan warga diwujudkan oleh Ronny Hermawan. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi ini membuka kantor partainya sebagai ruang terbuka bagi berbagai aktivitas masyarakat.

    Kantor baru DPC Partai Demokrat Kota Bekasi kini berada di lokasi yang padat penduduk. Letaknya langsung berdampingan dengan kawasan permukiman warga.

    Pilihan lokasi strategis ini diambil dengan harapan agar kantor partai dapat lebih dekat menjangkau masyarakat luas. Hal ini disampaikan Ronny Hermawan usai syukuran kantor baru.

    “Kantor yang baru ini lebih mendekat ke area yang padat, dekat perkampungan juga. Harapannya semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Ronny, Senin (9/2/2026).

    Ronny Hermawan menekankan bahwa kedekatan kantor bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara sosial. Ia mempersilakan kantor Demokrat digunakan warga sekitar tanpa biaya.

    Fasilitas pendukung seperti kopi, teh, dan makanan ringan juga disediakan gratis untuk warga yang mengadakan acara di sana. Ini menunjukkan komitmen partai.

    “Kantor Demokrat Kota Bekasi kami persilakan untuk kegiatan ibu-ibu, remaja, pemuda sekitar gratis dan bahkan kami siapkan kopi, teh dan snack jika warga mau acara,” tuturnya.

    Ronny menilai kantor partai seharusnya menjadi pusat interaksi sosial, bukan sekadar tempat rapat politik. Dengan membuka pintu, kehadiran Demokrat diharapkan bermanfaat.

    Dorongan Anggaran Infrastruktur Adil untuk Bekasi dan Depok

    Sebagai legislator Jawa Barat, Ronny Hermawan juga menyoroti isu pembangunan infrastruktur. Anggota Komisi III DPRD Jabar ini mendorong porsi anggaran yang lebih adil.

    Anggaran yang lebih besar diharapkan dialokasikan untuk wilayah dengan kontribusi signifikan. Terutama bagi pendapatan daerah Jawa Barat.

    “Sesuai tupoksi dan kemitraan Pemprov Jabar dan Komisi III, saya berharap anggaran infrastruktur bisa lebih besar, khususnya buat Kota Bekasi dan Kota Depok,” katanya.

    Ronny menilai kontribusi warga Kota Bekasi terhadap pendapatan Provinsi Jawa Barat sangat besar. Khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

    Oleh karena itu, sudah selayaknya pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga ibu kota ini mendapat perhatian seimbang.

    Berikut adalah tabel kontribusi pajak kendaraan bermotor dari beberapa wilayah di Jawa Barat:

    Wilayah Estimasi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Persentase)
    Kota Bekasi Sangat Signifikan
    Kota Depok Tinggi
    Kota Bogor Tinggi
    Bandung Raya Sangat Signifikan
    Wilayah Lain Jabar Bervariasi

    “Mengingat warga Kota Bekasi menyumbang sangat besar untuk pendapatan Provinsi Jabar dari pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.