Category: Politik

  • Bupati Indramayu Lucky Hakim Berhentikan Sementara Kades Sukadadi Caswita

    Bupati Indramayu Lucky Hakim Berhentikan Sementara Kades Sukadadi Caswita

    Bupati Indramayu Lucky Hakim resmi memberhentikan sementara Kepala Desa (Kuwu) Sukadadi, Kecamatan Arahan, Caswita. Keputusan ini diambil menyusul hasil audit Inspektorat Kabupaten Indramayu.

    Audit Inspektorat menemukan indikasi kerugian negara dengan nilai sekitar Rp150 juta di Desa Sukadadi. Pemberhentian ini berlaku hingga proses hukum lebih lanjut.

    Pantauan di Kantor Desa Sukadadi pada Senin (9/2/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, suasana tampak lengang. Tidak terlihat aktivitas pelayanan masyarakat seperti biasanya. Pintu ruang pelayanan terkunci rapat.

    Satu unit mobil siaga desa terparkir di halaman kantor, sementara kursi dan meja di beranda tampak rapi namun kosong. Cuaca hujan sejak pagi hari turut memperkuat kondisi sepi tersebut.

    Warga setempat, Darli (39), menerangkan bahwa aktivitas sempat terlihat di balai desa pada pagi hari. Namun, berangsur sepi menjelang siang. Ia mengaku tidak mengetahui agenda pasti yang menyebabkan kantor kosong.

    “Paginya sempat ada aktivitas, tapi siang sudah kosong. Kurang tahu ada agenda ke mana,” ujar Darli, Senin (9/2/2026).

    Darli menyebut kabar pemberhentian sementara Caswita telah ramai diperbincangkan warga sejak Sabtu (7/2/2026). Ia mengaku terkejut dan menyayangkan temuan ini.

    Tanggapan Warga dan Kinerja Pemerintah Desa

    Meskipun ada temuan kerugian negara, Darli menilai kinerja pemerintah desa di bawah kepemimpinan Caswita cukup dirasakan manfaatnya. Terutama bagi masyarakat petani di Desa Sukadadi.

    “Kalau yang kelihatan di masyarakat ada, seperti perbaikan jalan. Tapi kalau urusan lain mungkin ada yang mempertanyakan. Saya sebagai petani, yang penting yang kelihatan di lapangan,” tuturnya.

    Desa Sukadadi saat ini berada dalam masa transisi setelah Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak. Caswita diketahui tidak mencalonkan diri kembali.

    Kepemimpinan desa selanjutnya akan dijabat oleh kuwu terpilih. Warga berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan desa ke depan agar tata kelola lebih baik.

    Roda Pemerintahan Tetap Berjalan

    Menanggapi kondisi kosongnya kantor desa, Camat Arahan Rohaenah memberikan penjelasan. Perangkat Desa Sukadadi sedang mengikuti kegiatan di Kantor Kecamatan Arahan.

    “Ada rapat monitoring dan evaluasi Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kecamatan Arahan. Tadi Sekdes dan pamong desa hadir di sini menggantikan kuwu,” ujar Rohaenah kepada detikJabar, Senin (9/2/2026) siang.

    Rohaenah memastikan pelayanan desa tetap berjalan normal. Terkait pemberhentian sementara Caswita, telah ditunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kuwu dari unsur Sekretaris Desa.

    “Plh-nya Pak Sekdes. Setelah rapat, yang bersangkutan langsung kembali ke balai desa,” katanya.

    Penunjukan Plh ini dilakukan untuk menjamin roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Hal ini berlaku hingga pelantikan kuwu terpilih.

    “Insya Allah pelantikan dijadwalkan tanggal 12 Februari. Sementara waktu, kepala desa dijabat Plh,” pungkas Rohaenah.

    Informasi Penting Kasus Desa Sukadadi
    Detail Kasus Keterangan
    Nama Kades diberhentikan sementara Caswita
    Lokasi Kejadian Desa Sukadadi, Kecamatan Arahan, Indramayu
    Indikasi Kerugian Negara Sekitar Rp150 juta
    Lembaga Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Indramayu
    Pelaksana Harian (Plh) Kuwu Sekretaris Desa

    Daftar di atas merangkum poin-poin penting terkait pemberhentian sementara Kepala Desa Sukadadi. Langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas.

  • Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia Pimpin D-8, Kemlu Prioritaskan Integrasi Ekonomi hingga Reformasi Organisasi

    Indonesia mengambil alih kepemimpinan Developing-8 (D-8) mulai tahun ini. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah menetapkan lima prioritas utama yang akan dijalankan. Agenda ini mencakup integrasi ekonomi hingga reformasi organisasi.

    Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan fokus program ini di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Prioritas pertama adalah penguatan integrasi ekonomi antarnegara D-8. Tujuannya adalah meningkatkan volume perdagangan intra-D-8.

    “Pertama, integrasi ekonomi di antara negara-negara D-8. Ini maksudnya adalah bagaimana agar intra-D-8 trade itu bisa semakin meningkat,” kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Selasa (10/2/2026).

    Potensi peningkatan ini sangat besar, didukung oleh demografi penduduk dan generasi muda di negara-negara anggota.

    “Potensinya cukup besar kalau dilihat dari potensi demografi penduduk, dari generasi mudanya, dan sebagainya. Sehingga potensi ini ingin ditingkatkan melalui kerja sama D-8,” sambungnya.

    Pengembangan Ekonomi Halal

    Prioritas kedua berfokus pada pengembangan ekonomi dan industri halal. Hal ini relevan mengingat mayoritas negara anggota D-8 berpenduduk muslim. Potensi sektor ini akan dikembangkan maksimal di bawah kepemimpinan Indonesia.

    Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

    Prioritas ketiga mencakup ekonomi biru dan ekonomi hijau. Indonesia akan menyoroti potensi kerja sama di sektor kelautan dan pangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas D-8 di bidang-bidang tersebut.

    Konektivitas dan Ekonomi Digital

    Untuk prioritas keempat, D-8 akan fokus pada konektivitas dan ekonomi digital. Program ini mencakup pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta interaksi ekonomi antar masyarakat.

    Reformasi Organisasi D-8

    Nabyl menekankan pentingnya prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan D-8. Ini krusial agar keempat bidang kerja sama sebelumnya dapat terlaksana dengan baik.

    “Nah, bagaimana keempat kerja sama ini bisa terlaksana? Inilah yang tidak kalah pentingnya, prioritas kelima, yaitu reformasi organisasi atau kelembagaan dari D-8 itu sendiri,” ujar Nabyl.

    Organisasi yang berdiri sejak tahun 1997 ini harus tetap relevan dengan kondisi masa kini. Penyesuaian diperlukan, mulai dari internal organisasi, cara pengambilan keputusan, anggaran, hingga kesiapan implementasi perubahan di setiap sektor.

    “Continuity pasti menjadi bagian setiap organisasi agar tidak semuanya dari scratch, gitu. Tapi penekanan pada relevansi, saya rasa itu banyak yang perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini,” imbuhnya.

    Berikut adalah poin-poin penting dalam agenda reformasi D-8:

    Aspek Reformasi Fokus Perubahan
    Internal Organisasi Penyesuaian struktur dan fungsi agar lebih efisien.
    Pengambilan Keputusan Penyederhanaan atau percepatan mekanisme.
    Anggaran Optimalisasi alokasi dan penggunaan dana.
    Kesiapan Sektor Peningkatan kemampuan implementasi program.

    D-8 adalah organisasi kerja sama pembangunan yang dibentuk pada tahun 1997. Anggotanya terdiri dari delapan negara berkembang, sebagian besar adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara-negara anggota meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan.

  • Pemerintah Terapkan FWA untuk ASN Selama Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Pemerintah Terapkan FWA untuk ASN Selama Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi masing-masing. Kebijakan ini berlaku selama lima hari kerja, bertujuan mengoptimalkan mobilitas masyarakat.

    Fleksibilitas ini juga untuk memudahkan perencanaan perjalanan selama masa libur nasional dan cuti bersama. Hal tersebut diumumkan di Jakarta.

    “Diberikan fleksibilitas dalam hari kerja untuk ASN dan pekerja swasta. Pemerintah menetapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau sistem kerja fleksibel,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Airlangga menyampaikan hal ini dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Hari Besar Keagamaan (HBKN) Idul Fitri 2026. Juga dibahas diskon tarif transportasi, FWA, dan bantuan pangan.

    Penyesuaian tugas kedinasan diterapkan pada dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi. Yaitu, pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026.

    Periode berikutnya adalah tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Yakni, pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.

    Periode Tanggal Keterangan
    Sebelum Nyepi Senin, 16 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Sebelum Nyepi Selasa, 17 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Rabu, 25 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Kamis, 26 Maret 2026 Penyesuaian FWA
    Setelah Idul Fitri Jumat, 27 Maret 2026 Penyesuaian FWA

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan dasar kebijakan ini. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 2/2026.

    Surat Edaran tersebut mengenai Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah. Ini berlaku pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    “Pelayanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat harus berjalan optimal, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada dalam periode libur nasional dan cuti bersama,” jelasnya.

    Penyesuaian ini merupakan tindak lanjut arahan presiden. Kebijakan ini disusun secara terencana, terukur, dan berbasis kepentingan publik.

    Rini menekankan FWA bukan penambahan hari libur. Namun, sebagai pengaturan fleksibilitas kerja. Ini untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

    Poin Penting Penerapan FWA bagi ASN

    Pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan memantau dan mengawasi penerapan FWA. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan tugas pemerintahan dan layanan publik.

    Pelaksanaan fleksibilitas kerja ASN diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025.

    Terdapat empat poin penting dalam penerapan fleksibilitas kerja ASN:

    Pertama, Pimpinan Instansi Pemerintah membagi jumlah pegawai ASN. Mereka yang bertugas di kantor dan yang bekerja secara fleksibel. Pembagian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kedua, pegawai ASN tetap mengedepankan tanggung jawab akuntabilitas. Mereka juga harus mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Berbasis Elektronik Pemerintahan (SPBE).

    Ketiga, instansi Pemerintah tetap membuka akses kanal pengaduan. Ini termasuk SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id), aduan tatap muka, dan media lainnya.

    Hal ini untuk menampung aspirasi masyarakat. Instansi juga harus melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui QR Code di unit layanan masing-masing.

    “Keempat, pimpinan Instansi Pemerintah tetap memastikan Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing tetap menjadi teladan dengan tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya,” tutup Rini.

  • Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal yang telah cair, namun belum ada pesanan, dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pencairan dana tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, Selasa (10/2/2026).

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia, diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Purbaya merasa heran karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum juga memesan kapal.

    Padahal, menurutnya, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal. Trenggono kemudian mengklarifikasi sumber dana proyek pembangunan kapal.

    Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut didanai oleh anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Berikut rincian fakta terkait polemik anggaran kapal:

    Pihak Pernyataan/Tindakan Sumber Dana Menurut Pihak Terkait
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Anggaran kapal sudah cair, tapi belum ada pesanan ke galangan. Anggaran Kemenkeu
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anak buahnya. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)
    KKP Belum menerima pesanan kapal. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)

    Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman antara kedua kementerian terkait sumber dan proses pencairan anggaran pembangunan kapal.

  • Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah berencana membangun gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pembangunan gedung ini akan dimulai dari awal, tidak menggunakan bangunan yang sudah ada.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Iya (dimulai dari nol pembangunannya)," kata Prasetyo Hadi, Selasa (10/2/2026).

    Prasetyo menambahkan, saat ini pemerintah masih menghitung anggaran. Proses desain gedung baru MUI tersebut juga sedang berlangsung.

    "Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain," jelasnya.

    Sumber Anggaran Pembangunan

    Prasetyo Hadi menyatakan, pos anggaran untuk pembangunan gedung MUI di Bundaran HI bisa saja diambil dari Kementerian Agama. Namun, opsi pengambilan dari pos anggaran lain tidak tertutup.

    "Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa nggak lewat Kemenag juga bisa," katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI. Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berlokasi di jantung Ibu Kota. Komitmen ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI.

    Acara tersebut digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Prabowo menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo, Sabtu (7/2).

    Prabowo juga menyebut gedung tersebut dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya, Sabtu (7/2).

    Lokasi Gedung MUI

    Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid menjelaskan lokasi gedung. Gedung yang disiapkan Presiden Prabowo tersebut berada di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan tersebut dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris. Lokasinya tepat di samping Jalan Thamrin, dekat Hotel Grand Hyatt.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

    Pembangunan gedung ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan umat Islam. Selain itu juga dapat mendukung berbagai lembaga keumatan di Indonesia.

    Rencana Pembangunan Gedung MUI Detail
    Lokasi Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Metode Pembangunan Dimulai dari nol
    Status Saat Ini Proses desain, perhitungan anggaran
    Sumber Anggaran Potensial Kementerian Agama, pos anggaran lain
    Lahan ± 4.000 meter persegi
    Estimasi Ketinggian 40 lantai
    Pemanfaat MUI, Baznas, lembaga & ormas Islam
  • Utusan Trump di NATO Tolak Klaim AS Hancurkan Tatanan Dunia di Berlin

    Utusan Trump di NATO Tolak Klaim AS Hancurkan Tatanan Dunia di Berlin

    Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk NATO, Matthew Whitaker, menolak klaim yang menuduh AS sedang menghancurkan tatanan dunia. Whitaker menegaskan bahwa Trump justru berupaya membuat tatanan dunia terus berkelanjutan.

    Penegasan itu disampaikan Whitaker saat menghadiri diskusi panel di Berlin, Jerman, pada Senin (9/2) waktu setempat. Diskusi ini digelar untuk membahas temuan laporan Konferensi Keamanan Munich.

    Dalam forum tersebut, Whitaker mengkritik laporan Konferensi Keamanan Munich. Laporan itu memperingatkan tentang pergeseran berbahaya dalam kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Trump. Ia menyebut kekhawatiran tersebut tidak berdasar.

    Matthew Whitaker, yang menjabat sebagai Duta Besar AS untuk NATO, membantah keras tudingan dalam laporan Konferensi Keamanan Munich. Laporan tersebut menyebut politik 'buldoser' Trump menghancurkan tatanan internasional.

    "Saya sepenuhnya menolak semua yang baru saja saya dengar. Saya tidak melihat adanya dunia yang sedang hancur," tegas Whitaker, Senin (9/2).

    Menurutnya, kebijakan AS di bawah pemerintahan Trump justru bertujuan untuk menjaga keberlangsungan tatanan global. "Kami tidak berusaha untuk menghancurkan apa pun. Kami mencoba untuk membuatnya berkelanjutan, membuatnya berhasil," ucapnya.

    Komitmen AS terhadap Keamanan Eropa dan NATO

    Selain menanggapi klaim tersebut, Whitaker juga menegaskan kembali komitmen AS terhadap keamanan kawasan Eropa. Ia menekankan bahwa pemerintahan Trump menginginkan Eropa mengambil lebih banyak tanggung jawab dan berbagi beban keamanan.

    "Kami tidak berupaya membubarkan NATO. Kami berusaha membuat NATO lebih kuat, bukan untuk menarik diri atau menolak NATO tetapi membuatnya berfungsi sebagai yang dimaksudkan, sebagai aliansi dari 32 sekutu yang kuat dan berkemampuan," tegas Whitaker, Senin (9/2).

    Peringatan dalam Laporan Konferensi Keamanan Munich

    Laporan Konferensi Keamanan Munich, yang berjudul "Under Destruction", dirilis pada Senin (9/2). Laporan tersebut memperingatkan bahwa politik "buldoser" Trump sedang menghancurkan tatanan internasional.

    Hal ini disebut akan membuka jalan bagi dunia yang dibentuk oleh orang-orang kaya dan berkuasa, serta hegemoni regional. Laporan tersebut berargumen bahwa tatanan internasional pascaperang yang dibentuk oleh AS selama lebih dari 80 tahun sedang runtuh karena kebijakan-kebijakan pemerintahan Trump.

    Laporan itu memprediksi keruntuhan ini akan berdampak besar pada krisis dan konflik di seluruh dunia.

    Argumen Penyusun Laporan

    Para penyusun laporan menekankan bahwa tantangan Trump terhadap tatanan internasional melampaui perubahan kebijakan. Mereka meyakini pemerintahan Trump tidak lagi percaya pada sistem pasca-Perang Dunia II. Sistem itu dibangun berdasarkan aturan universal, organisasi internasional, dan kerja sama antar demokrasi liberal.

    Mereka berargumen sistem ini tidak lagi melayani kepentingan AS. Laporan tersebut juga menyarankan Eropa untuk meningkatkan upaya mengembangkan kemampuan pertahanan. Ini penting di tengah meningkatnya ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri Trump dan keraguan komitmen Washington terhadap NATO serta keamanan Eropa.

    Jadwal Konferensi Keamanan Munich

    Laporan ini akan menjadi salah satu topik utama yang dibahas pada Konferensi Keamanan Munich ke-62. Konferensi tahunan tentang kebijakan keamanan internasional tersebut dijadwalkan dimulai pada Jumat (13/2) mendatang di Munich, Jerman.

    Pihak Terlibat Klaim / Pernyataan Utama Sikap Terhadap AS
    Matthew Whitaker (Utusan Trump untuk NATO) AS tidak menghancurkan tatanan dunia; justru membuatnya berkelanjutan dan memperkuat NATO. Membela kebijakan pemerintahan Trump.
    Laporan Konferensi Keamanan Munich Kebijakan Trump menghancurkan tatanan internasional; AS tidak lagi melayani sistem pasca-Perang Dunia II. Mengkritik kebijakan luar negeri AS di bawah Trump.
  • Willy Aditya Minta Nusakambangan Jadi Lokasi Pidana Alternatif Kerja Sosial

    Willy Aditya Minta Nusakambangan Jadi Lokasi Pidana Alternatif Kerja Sosial

    Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyarankan Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi lokasi pidana alternatif kerja sosial. Pulau yang dahulu dikenal 'horor' ini dinilai sudah jauh berkembang dan produktif.

    Berbagai balai latihan kerja (BLK), peternakan, kolam budidaya ikan, serta lahan pertanian telah membuat suasana Nusakambangan 'hidup'. Kondisi ini diciptakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menumbuhkan kemandirian warga binaan.

    “Tadi kami lihat bagaimana beberapa titik mulai dari (kolam budidaya) sidat, mulai dari (kolam budidaya) udang, (peternakan) ayam, bahkan BLK (pengolahan) sampah. Ini suatu hal yang sudah sangat progresif. Tinggal bagaimana napas KUHP yang baru ini benar-benar produktif,” kata Willy di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, Cilacap, Jateng pada Selasa (10/2/2026).

    Willy Aditya memuji kategori pembinaan yang detail di berbagai sektor oleh Ditjen Pemasyarakatan Kemenimipas. Ia mengapresiasi kinerja Menteri Agus Andrianto dan jajaran Ditjenpas.

    “Karena apa? Di sini kategorinya sudah sangat detail. Itu yang kami sangat terkesan sekali. Pak Menteri hebat dan jajaran Dirjen hebat, terus maju,” ucap Willy.

    Sebelumnya, Willy menyampaikan apresiasinya terhadap transformasi Pulau Nusakambangan setelah meninjau fasilitas pembinaan narapidana di pulau tersebut.

    “Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung… tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat apa ya, sangat terkesan,” kata Willy.

    Willy sepakat Nusakambangan dijadikan lokasi kerja sosial lantaran kegiatan pembinaan yang ada, terutama setelah KUHP baru memperkenalkan sanksi kerja sosial untuk tindak pidana ringan.

    “Ini benar-benar Pak Menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik,” ujar Willy.

    “Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini,” tambah dia.

    Tujuan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI

    Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan bertujuan melihat langsung transformasi Pemasyarakatan pasca-berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Mereka juga ingin melihat penerapan pembinaan yang sesuai semangat Asta Cita.

    Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin delapan anggota Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan berkeliling Pulau Nusakambangan. Anggota Komisi XIII yang turut serta adalah Marinus Gea, Rapidin Simbolon, Maruli Siahaan, Prana Putra Soh E, Yanuar Arif Wibowo, Mafirion, Edison Sitorus, dan Raja Faisal.

    Inisiatif Transformasi Pulau Nusakambangan

    Sejak awal menjabat, Menteri Imipas Agus mencanangkan transformasi Pulau Nusakambangan menjadi pulau kemandirian, ketahanan pangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Berbagai proyek telah berjalan.

    Bidang Contoh Kegiatan Pembinaan
    Manufaktur & Kerajinan Batako, Paving Block, Material Bangunan (FABA), BLK Konveksi
    Agrikultur & Pangan Budidaya Sidat, Udang, Ayam, Anggur, Melon, Sawah Padi, Ladang Jagung
    Pengolahan Limbah BLK Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang
    Lain-lain BLK Pelintingan Rokok, BLK Budidaya Anggrek, Bengkel Tepung & Beras Mocaf

    Menteri Agus memerintahkan Ditjenpas mengolah lahan idle menjadi sarana pembinaan narapidana di berbagai bidang. Ini mencakup Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang, dan BLK Pelintingan Rokok.

    Selain itu, terdapat BLK Konveksi, BLK budidaya Anggrek, lahan budidaya anggur dan melon. Ada juga bengkel pengolahan tepung dan beras Mocaf, serta berbagai kegiatan ketahanan pangan.

    Kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan meliputi peternakan ayam petelur, bebek, dan domba. Ada pula budidaya ikan Nila, Udang Vaname, belut atau sidat, serta penanaman padi dan jagung.

    Pembinaan narapidana di Pulau Nusakambangan oleh Menteri Agus dijadikan percontohan bagi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.

  • Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah Bangun Gedung MUI Baru di Bundaran HI

    Pemerintah berencana membangun gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Gedung ini akan dibangun dari awal, tidak menggunakan bangunan yang sudah ada sebelumnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembangunan akan dimulai dari nol. Pernyataan tersebut disampaikan usai jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pemerintah kini masih menghitung anggaran. Proses desain gedung baru MUI juga sedang berjalan.

    “Belum, kalau angkanya (anggaran) belum. Kan baru proses desain,” jelas Prasetyo Hadi, Selasa (10/2/2026).

    Pos anggaran pembangunan gedung MUI di Bundaran HI dapat berasal dari Kementerian Agama. Namun, ia tidak menutup kemungkinan sumber anggaran lain.

    “Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa nggak lewat Kemenag juga bisa,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di Bundaran HI. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam.

    Lokasi tersebut disebut berada di jantung Ibu Kota. Lahan strategis ini diharapkan dapat memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI. Acara tersebut berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

    “Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain,” kata Prabowo, Sabtu (7/2).

    Rencana Pembangunan Gedung Bertingkat Tinggi

    Gedung ini nantinya dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Prabowo bahkan sempat menyinggung pembangunan gedung bertingkat tinggi.

    “Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai,” ujarnya.

    Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid memberikan informasi tambahan. Gedung tersebut akan berada di lokasi bekas Kedutaan Besar Inggris.

    “Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt,” kata Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).

    Estimasi Proyek Pembangunan Gedung MUI

    Pembangunan gedung MUI ini menunjukkan komitmen pemerintah. Berikut beberapa detail yang telah diungkap:

    Aspek Detail Informasi
    Lokasi Bundaran HI, Jakarta Pusat (Bekas Kedubes Inggris)
    Ukuran Lahan Kurang lebih 4.000 meter persegi
    Peruntukan MUI, Badan Zakat Nasional, Lembaga Umat Islam, Ormas Islam
    Estimasi Lantai 40 lantai (masih dalam rencana)
    Status Proses desain dan penghitungan anggaran
    Sumber Anggaran Kementerian Agama atau pos anggaran lain
  • Netanyahu Desak Trump Perketat Sikap Rudal Balistik Iran di Washington

    Netanyahu Desak Trump Perketat Sikap Rudal Balistik Iran di Washington

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington DC pada Rabu (11/2) waktu setempat. Pertemuan ini bertujuan untuk mendesak Trump agar mengambil sikap yang lebih keras terhadap program rudal balistik Iran dalam putaran perundingan selanjutnya.

    Pertemuan keenam antara kedua pemimpin di AS ini sejak Trump menjabat setahun lalu. Sebelumnya, keduanya juga bertemu di Yerusalem pada Oktober tahun lalu saat Trump mengumumkan gencatan senjata Gaza.

    Pertemuan Netanyahu dan Trump ini digelar beberapa hari setelah AS dan Iran melanjutkan perundingan nuklir di Oman. Usai perundingan, Trump menyebut pembicaraan kedua negara berlangsung "sangat baik" dan mengatakan putaran negosiasi selanjutnya akan menyusul.

    Kantor Netanyahu, seperti dilansir AFP, Selasa (10/2/2026), menyatakan bahwa PM Israel itu akan menyoroti kekhawatiran negaranya terhadap persenjataan rudal Iran. Pembahasan tidak hanya terbatas pada program nuklir.

    "Dia mempercayai bahwa setiap negosiasi harus mencakup pembatasan rudal balistik dan penghentian dukungan untuk poros Iran," kata kantor Netanyahu pada akhir pekan lalu, merujuk pada sekutu-sekutu Iran di kawasan Timur Tengah.

    Iran menolak perluasan cakupan pembicaraan dengan AS di luar isu nuklir. Sementara Washington ingin program rudal balistik Teheran dan dukungannya terhadap kelompok militan disertakan dalam pembahasan.

    Ketegangan di Tepi Barat

    Pertemuan ini juga akan digelar di tengah meningkatnya kemarahan internasional terhadap Israel. Hal itu terjadi karena Israel memperketat kendali atas Tepi Barat, dengan mengizinkan pemukim Yahudi membeli langsung tanah warga Palestina.

    Belum jelas apakah masalah ini akan dibahas dalam pembicaraan keduanya. Trump telah menegaskan sikapnya menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

    Ancaman Rudal Iran

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan pada Selasa (10/1) bahwa kunjungan Netanyahu akan memiliki pengaruh "destruktif" terhadap diplomasi yang "merugikan kawasan".

    Kekhawatiran Israel mencapai puncaknya selama perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua musuh bebuyutan tersebut pada Juni tahun lalu. Sejak saat itu, para pejabat Tel Aviv berulang kali memperingatkan kemampuan rudal Teheran.

    Para pejabat Israel berpendapat bahwa Iran dapat menyerang Israel dengan sedikit peringatan. Mereka juga bisa melumpuhkan sistem pertahanan udara negara itu dalam konflik berkepanjangan.

    Selama perang Juni tahun lalu, Teheran melancarkan serangan balasan dengan rentetan rudal balistik dan proyektil lainnya ke wilayah Israel. Serangan tersebut menghantam area militer dan sipil.

    Rangkuman Perkembangan Hubungan Israel-Iran

    Kekhawatiran Israel terhadap program rudal Iran semakin meningkat, terutama setelah insiden pada Juni tahun lalu. Berikut adalah rangkuman kronologi dan dampak dari program rudal Iran:

    Waktu Kejadian Peristiwa Kunci Dampak/Respon
    Oktober tahun lalu Trump mengumumkan gencatan senjata Gaza Meningkatkan komunikasi antara AS dan Israel
    Juni tahun lalu Perang antara Israel dan Iran Puncak kekhawatiran Israel terhadap kemampuan rudal Iran
    Minggu lalu Kantor Netanyahu menyampaikan kekhawatiran PM Israel akan menyoroti rudal balistik Iran dalam pertemuan dengan Trump
    Selasa (10/1) Peringatan Kemenlu Iran Menganggap kunjungan Netanyahu "destruktif" bagi diplomasi kawasan
  • Menteri Ara Pastikan Rusun Subsidi Meikarta Tuntas Agustus 2028

    Menteri Ara Pastikan Rusun Subsidi Meikarta Tuntas Agustus 2028

    Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyampaikan perkembangan signifikan terkait proyek rumah susun (rusun) subsidi Meikarta. Ara memastikan pembangunan rusun tersebut akan rampung pada Agustus 2028.

    Pernyataan ini disampaikan Menteri Ara saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Ia juga menjelaskan langkah-langkah koordinasi yang telah dilakukan untuk memastikan kelancaran proyek.

    Menteri Ara mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Koordinasi ini dilakukan untuk menghindari keraguan publik.

    "Kita mulai bangun di Meikarta, izin supaya tidak jadi pertanyaan publik, saya langsung datangi silaturahmi dengan KPK kurang lebih 10 hari lalu, saya tanya langsung, ketemu dengan pimpinannya Pak Johanis Tanak, 'Apakah boleh kita bangun rumah subsidi disusun di sini?', dan jawabannya di gedung KPK, jubirnya Pak Budi 'clean and clear' untuk kita mulai," kata Menteri Ara, Selasa (10/2/2026).

    Lahan Hibah, Pemerintah Tanpa Dana Akuisisi

    Ara juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk pengadaan lahan rusun subsidi Meikarta. Lahan seluas 30 hektar tersebut merupakan hibah dari pihak lain.

    "Nah ini kalau bicara kreativitas, Pak, saya sampaikan secara terbuka tanahnya 30 hektar hibah Pak Lazarus, jadi negara itu mendapatkan hibah, Pak. Tadi bapak sampaikan gimana libatkan, Pak, jadi negara tak keluarkan uang untuk tanahnya," jelas Ara.

    Ia menambahkan, koordinasi pembiayaan pembangunan akan dilakukan dengan Rosan Danantara. Saat ini, proses pembersihan lahan (land clearing) telah dilakukan.

    Jadwal Pembangunan dan Spesifikasi Rusun

    Pembangunan rusun subsidi Meikarta direncanakan dimulai pada Agustus 2026, dengan perkiraan rampung dua tahun kemudian.

    "Saya sudah lakukan land clearing minggu lalu, tanggal 8 Maret (2026) kita akan pasang panelnya di bawah, kemudian rencananya bulan Agustus kita sudah naik ke atas, doakan bulan Agustus 2028 kita sudah menyerahkan, Pak," tutur Menteri Ara.

    Proyek ini akan terbagi menjadi tiga lokasi, masing-masing 10 hektar. Setiap lokasi akan memiliki 18 menara dengan 30 lantai. Tersedia tiga model unit: satu kamar, dua kamar, dan tiga kamar, dengan ukuran sekitar 25, 35, dan 45 meter persegi.

    Berikut rincian pembangunan rusun Meikarta:

    Aspek Detail
    Lokasi Meikarta
    Luas Lahan 30 Hektar (Hibah)
    Target Selesai Agustus 2028
    Mulai Pembangunan Agustus 2026
    Jumlah Lokasi 3
    Tower per Lokasi 18
    Lantai per Tower 30
    Model Unit 1 Kamar, 2 Kamar, 3 Kamar
    Ukuran Unit (M2) 25, 35, 45

    Kawasan Strategis untuk Perumahan Rakyat

    Menteri Ara juga memaparkan hasil penelusuran kawasan Meikarta, memastikan lokasinya strategis untuk perumahan rakyat.

    "Saya sudah cek kawasannya, Pak Lazarus nanti saya ajak ke sana teman teman, saya sudah cek 5 ekosistemnya dari tempat yang dibangun di sini rata-rata 10 menit ke mana saja," ujar dia.

    Akses ke berbagai fasilitas vital seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pasar, diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Rumah sakit yang tersedia juga dapat menggunakan BPJSTK, menambah daya tarik kawasan ini.