Category: Politik

  • Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir, mantan Bupati Sumedang, resmi mengakhiri perjalanannya di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keputusan ini ditandai dengan momen pamitan langsung Dony kepada jajaran DPC PPP Sumedang, Kamis (12/6/2026).

    Dalam pantauan di lokasi, Dony, mengenakan kemeja putih bergambar harimau, disambut langsung oleh Ketua DPC PPP Ilmawan Muhamad serta para pengurus lain.

    Dony menjelaskan bahwa pamitnya dari PPP sudah disampaikan kepada seluruh pengurus dari tingkat DPC hingga PAC. Ia datang untuk menyampaikan permohonan izin, maaf, dan doa restu.

    "Saya menyadari bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan. Atas hal tersebut, saya menerima sepenuhnya dengan hati yang lapang. Saya memohon maaf apabila langkah yang saya ambil mengecewakan banyak pihak. Namun saya pastikan, amanah yang selama ini diembankan kepada saya tetap akan saya pegang dan jalankan sebaik-baiknya," ujar Dony kepada awak media.

    Bagi Dony, PPP memiliki peran penting yang tak terlupakan dalam karir politiknya. Perjuangan bersama PPP telah membawanya hingga menjadi kepala daerah saat ini.

    "Selama perjalanan politik saya, PPP memiliki peran besar yang tidak akan saya lupakan. Perjuangan, pengabdian, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama PPP akan selalu saya kenang dan hargai. Saya tidak meninggalkan perjuangan tersebut, melainkan tetap menghormatinya dan menjadikannya bagian dari perjalanan pengabdian saya," kata Dony.

    Komitmen untuk Sumedang

    Meskipun tak lagi bersama PPP, Dony menegaskan komitmennya untuk terus membangun Sumedang. Ia bertekad memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang.

    "Komitmen saya tetap sama, yaitu bekerja dan mengabdi untuk membangun Sumedang, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seluruh gagasan dan program yang telah dirancang tetap diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sumedang," katanya.

    Dony bertekad menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Keputusan ini murni didasari pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan strategis pembangunan.

    "Saya memiliki niat dan komitmen untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Sumedang. Keputusan ini bukan dilandasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik praktis, melainkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan untuk memperkuat strategi dan sinergi pembangunan," sambung Dony.

    Ia juga menegaskan bahwa keputusannya keluar dari PPP murni atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    "Saya tegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini. Ini murni keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab," ungkap Dony.

    Tanggapan DPC PPP Sumedang

    Ketua DPC PPP Sumedang, Ilmawan Muhamad, mengaku berat hati melepas kader terbaik seperti Dony. Namun, ia memahami dan mendukung alasan Dony demi kemajuan Sumedang.

    "Sebagai keluarga besar PPP yang mempunyai kader terbaik seperti Pak Dony, tentu kami merasa berat hati menerima kenyataan seperti ini. Tapi atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dony, kami bisa menerima. Intinya, keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Pak Dony dengan sebaik-baiknya. Pertimbangannya, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang," kata Ilmawan.

    Meski ada kekecewaan, Ilmawan tetap menghormati keputusan Dony.

    "Kalau ditanya seperti itu, ya tentu saja kami merasa kecewa. Semua pasti merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah seperti ini. Namun tadi Pak Dony sudah menyampaikan maksud dan alasan-alasannya, dan intinya kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang," tambah Ilmawan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait keputusan Dony Ahmad Munir:

    Aspek Keterangan
    Status Resmi keluar dari kepengurusan PPP
    Tujuan Fokus pembangunan Sumedang hingga 2030
    Motivasi Murni kesadaran pribadi, bukan tekanan politik/ekonomi
    Dampak ke PPP DPC PPP Sumedang tetap solid dan berjuang

    Langkah PPP Selanjutnya

    Setelah pamitnya Dony, Ilmawan memastikan DPC PPP Sumedang tetap solid dan akan terus berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

    "Kami sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan PAC. Insyaallah kami tetap semangat, tetap solid, dan terus berjuang. Karena visi kita sama, yaitu berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ilmawan.

    Hingga saat ini, Dony Ahmad Munir belum mengumumkan partai politik mana yang akan menjadi pelabuhannya selanjutnya. Namun, kabar berhembus menyebutkan Dony akan bergabung dengan Partai Gerindra.

  • Indonesia Sikapi Bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian Trump di Gaza

    Indonesia Sikapi Bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian Trump di Gaza

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi resmi bergabungnya Israel ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kemlu RI menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Keikutsertaan ini juga bukan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yvonne menambahkan bahwa keikutsertaan negara mana pun dalam Dewan Perdamaian tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu RI tetap mengecam pelanggaran hukum internasional.

    Indonesia konsisten mengedepankan realisasi solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik. Posisi ini akan terus disuarakan di berbagai forum internasional.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Keterlibatan Pihak Berkonflik

    Pihak Kemlu memandang bahwa keterlibatan para pihak yang berkonflik adalah bagian penting dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong partisipasi Palestina.

    Partisipasi Palestina dinilai krusial untuk menciptakan hak dasar serta memastikan kepentingan warga di sana terpenuhi. Proses ini harus berorientasi pada rakyat Palestina.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia:

    Aspek Sikap Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi politik
    Legitimasi Kebijakan Bukan legitimasi kebijakan negara manapun
    Mandat BoP Stabilisasi, perlindungan sipil, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza
    Pelanggaran Hukum Mengecam pelanggaran hukum internasional
    Solusi Konflik Mendorong realisasi solusi dua negara
    Keterlibatan Palestina Mendorong partisipasi Otoritas Palestina

    Israel Bergabung ke Dewan Perdamaian

    Israel secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan hal ini pada Rabu (11/2) waktu setempat.

    Pengumuman tersebut disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Menurut laporan Al Arabiya dan Reuters, Kamis (12/2/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio memperlihatkan mereka memegang dokumen. Dokumen tersebut berisi tanda tangan Netanyahu mengenai bergabungnya Israel ke dewan.

    Netanyahu menyatakan telah "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'." Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik di Gaza.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu, memberi wewenang kepada dewan tersebut dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Hal ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober, di bawah rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Di bawah rencana Trump, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian mengatakan bahwa dewan, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global. Dewan tersebut akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari mendatang di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.

  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Hadiri Retret Kokam di Cikeas Bogor

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Hadiri Retret Kokam di Cikeas Bogor

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam). Acara ini berlangsung di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Kapolri disambut meriah dengan parade dan atraksi.

    Jenderal Sigit tiba pada Kamis (12/2/2026) didampingi sejumlah pejabat utama Polri. Mereka adalah Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan dan Dankor Brimob Polri Komjen Ramdhani Hidayat. Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir juga turut mendampingi.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir tampak hadir mendampingi. Selain itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla juga terlihat dalam rombongan. Setibanya di lokasi, Jenderal Sigit langsung menempati tempat duduk yang disediakan.

    Acara pembukaan retret ini dimulai dengan doa bersama seluruh peserta. Jenderal Sigit dijadwalkan akan memberikan keynote speech pada kesempatan tersebut. Retret Nasional Kokam 2026 ini akan berlangsung selama tiga hari. Dimulai dari tanggal 12 hingga 15 Februari 2026.

    Retret ini mengusung tema 'Kokam Berdaya, Indonesia Jaya'. Pembukaan secara resmi dilakukan dengan sambutan dari Dzulfikar Ahmad Tawalla. Ia menyampaikan rasa hormat atas kehadiran orang nomor satu di kepolisian tersebut.

    “Kehadiran Bapak Kapolri pada acara hari ini merupakan kehormatan besar,” kata Dzulfikar Ahmad Tawalla dalam sambutannya.

    Kegiatan retret ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan kapasitas anggota Kokam. Peserta diharapkan dapat lebih berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan. Tujuannya adalah mendukung kemajuan Indonesia.

    Pejabat Polri yang Hadir Jabatan
    Komjen Yuda Gustawan Kabaintelkam Polri
    Komjen Ramdhani Hidayat Dankor Brimob Polri
    Irjen Johnny Eddizon Isir Kadivhumas Polri

    Dukungan dari berbagai pihak, termasuk institusi Polri, sangat penting. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi positif. Hal ini demi kemajuan organisasi dan bangsa.

  • MUI Jelaskan Status Gedung Baru di Bundaran HI: Hanya Hak Pakai, Aset Negara

    MUI Jelaskan Status Gedung Baru di Bundaran HI: Hanya Hak Pakai, Aset Negara

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penjelasan resmi terkait rencana pembangunan gedung baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. MUI menegaskan bahwa kepemilikan gedung tersebut nantinya bukan menjadi milik MUI.

    Gedung itu hanya akan berstatus hak pakai, serupa dengan lembaga-lembaga lain yang memanfaatkan fasilitas negara. Dengan demikian, aset tersebut sepenuhnya akan tetap menjadi milik negara.

    Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menjelaskan bahwa gedung tersebut bukanlah pemberian atau hibah. MUI hanya akan memiliki hak pakai, layaknya lembaga negara lain.

    “Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini (nantinya) adalah aset negara, dan pengelolaannya nanti tetap oleh negara, bukan oleh MUI,” kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dilansir laman MUI, Kamis (12/2/2026).

    Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini, memastikan MUI tidak pernah mengajukan permohonan gedung baru kepada pemerintah. Ia menegaskan, rencana ini murni inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden-lah yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami,” jelasnya.

    Belum Ada Pembahasan Teknis Detail

    Kiai Cholil menambahkan, hingga saat ini belum ada pembahasan teknis spesifik mengenai gedung tersebut. Belum ada detail desain maupun pembagian lantai yang dibahas, sehingga MUI memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh.

    Ia juga menekankan bahwa lembaga keagamaan seperti MUI tidak dapat diukur dengan pendekatan bisnis. Kinerja mereka bersifat kualitatif dan berorientasi pada kemasyarakatan, bukan pengembalian biaya pembangunan.

    “Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali,” tegasnya.

    MUI Sebagai Mitra Independen

    Kiai Cholil menegaskan posisi MUI sebagai mitra pemerintah yang independen dan kritis. Ia memastikan MUI bukan musuh pemerintah, namun juga tidak membenarkan semua kebijakan.

    “Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra,” tegasnya.

    Di mana pun kantor MUI berada, tugas utamanya adalah melayani umat. Jika gedung baru ini dapat memaksimalkan pelayanan, itu dianggap sebagai kebaikan.

    “Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk,” ucapnya.

    Inisiatif Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam. Lokasi ini disebut-sebut strategis di jantung Ibu Kota.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2). Dalam sambutannya, Prabowo berkomitmen memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    “Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain,” kata Prabowo.

    Prabowo juga menyebut gedung tersebut dapat dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi di lokasi tersebut.

    Adapun Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid menjelaskan, gedung yang disiapkan Presiden Prabowo tersebut berada di kawasan Bundaran HI. Bangunan itu dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris.

    Rencana Pembangunan Gedung Baru di Bundaran HI

    Inisiator Presiden Prabowo Subianto
    Penerima Manfaat MUI dan lembaga umat Islam lainnya
    Status Kepemilikan Aset Negara (MUI hanya hak pakai)
    Lokasi Lahan Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Luas Lahan +/- 4.000 meter persegi
    Fungsi Gedung Pusat aktivitas dan pelayanan umat
  • Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Stabilisasi Gaza

    Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Stabilisasi Gaza

    Israel secara resmi telah bergabung dengan "Board of Peace" atau "Dewan Perdamaian" yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington.

    Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Dilansir oleh Al Arabiya dan Reuters pada Kamis (12/22/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen. Dokumen tersebut berisi tanda tangan Netanyahu yang menandakan Israel resmi bergabung dengan dewan itu.

    Netanyahu mengonfirmasi, ia telah "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'."

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan ini dan negara-negara mitranya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Pembentukan ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada Oktober, berdasarkan rencana Trump yang disetujui Israel dan Hamas.

    Di bawah rencana Trump, dewan ini dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump juga menyatakan, dewan tersebut, yang ia pimpin, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Pertemuan pertama dewan ini akan diselenggarakan pada 19 Februari mendatang di Washington. Agendanya fokus membahas rekonstruksi Gaza pasca-konflik.

    Reaksi dan Kekhawatiran Internasional

    Banyak pakar hak asasi manusia menilai pengawasan Trump terhadap dewan yang mengawasi urusan wilayah asing ini menyerupai struktur kolonial. Kehadiran Israel di dewan tersebut juga diperkirakan akan memicu kritik, terutama karena tidak adanya perwakilan Palestina.

    Respons dari berbagai negara terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan akhir Januari lalu cukup hati-hati. Banyak pakar khawatir dewan ini dapat melemahkan peran dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu Barat lama memilih untuk tidak terlibat. Hal ini menunjukkan adanya keraguan di kalangan komunitas internasional terhadap inisiatif ini.

    Situasi gencatan senjata di Gaza sendiri berulang kali dilanggar. Tercatat setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober lalu. Data ini berdasarkan penghitungan otoritas Palestina dan Israel.

    Berikut rincian pelanggaran gencatan senjata dan korban jiwa yang tercatat:

    Lokasi Jumlah Korban Tewas (Sejak Oktober) Sumber Data
    Warga Palestina di Gaza 580 Otoritas Palestina
    Tentara Israel 4 Otoritas Israel
  • Perdebatan Menteri Trenggono dan Purbaya soal Anggaran Kapal Mereda

    Perdebatan Menteri Trenggono dan Purbaya soal Anggaran Kapal Mereda

    Polemik antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya telah berakhir. Trenggono kini memilih bungkam saat ditanya awak media terkait perdebatan mereka.

    Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), Trenggono hanya tersenyum lebar. Ia tidak mengeluarkan satu pun kata saat pertanyaan tentang Purbaya dilontarkan oleh awak media.

    Persoalan antara kedua menteri ini bermula dari video Purbaya yang beredar di media sosial. Video tersebut menampilkan Purbaya dalam pertemuan dengan pengusaha Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

    Dalam video tersebut, Purbaya menyinggung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait anggaran kapal. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mencairkan dana. Namun, pengusaha galangan kapal domestik belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya langsung menuai kritik keras dari Trenggono. Kritik itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @swtrenggono.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?" tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

    Respons Purbaya dan Klarifikasi

    Sehari setelah kritik Trenggono, Purbaya angkat bicara pada Rabu (11/2). Ia merespons pernyataan tersebut saat ditemui di DPR, Jakarta.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

    Purbaya juga mengakui kemungkinan data yang dimilikinya salah, khususnya terkait pencairan anggaran pembangunan kapal.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Saat ditanya mengenai alokasi anggaran kapal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angkanya.

    Purbaya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tersebut. Ia meminta dana yang sudah ada segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," kata Purbaya.

    Indikator Anggaran Kapal KKP

    Tahun Anggaran Sumber Dana Status Pencairan Realisasi Pesanan
    2026 Pinjaman Luar Negeri (UK) Diklaim cair oleh Kemenkeu Belum ada pesanan (klaim pengusaha)
    2026 APBN Jumlah tidak pasti Perlu percepatan belanja

    Pada hari yang sama, Rabu (11/2), ketegangan antara Trenggono dan Purbaya mereda. Ini ditunjukkan dengan unggahan Trenggono di Instagram yang memperlihatkan keduanya duduk satu meja.

    "That's all folks, back to work ya," kata Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono, menandai akhir dari perdebatan publik tersebut.

  • Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Ketahanan Energi dan Energi Nuklir di Kantor PLN

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Ketahanan Energi dan Energi Nuklir di Kantor PLN

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa pengembangan energi Indonesia harus berlandaskan konsep ketahanan energi. Langkah ini juga krusial untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060.

    Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia's Low-carbon Future. Acara ini diselenggarakan oleh PLN bersama Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2/2026).

    “Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” kata Eddy, Kamis (12/2/2026).

    Eddy menyoroti paradoks Indonesia sebagai negara kaya sumber daya yang masih menghadapi tantangan ketergantungan pasokan energi. Oleh karena itu, transisi energi memerlukan penyesuaian kebutuhan dan bauran energi.

    Aspek ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan, keberlanjutan, dan kehandalan harus menjadi pertimbangan utama. Pengembangan energi nuklir dinilai sebagai pilihan bersih dan handal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

    Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia berencana mengoperasikan PLTN pada tahun 2032 dan 2034. Total kapasitas awal direncanakan sebesar 500 MW.

    Kapasitas ini diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 7 GW pada tahun 2040. Rencana ambisius ini membutuhkan persiapan matang dan regulasi ketat.

    Berikut adalah proyeksi kapasitas PLTN Indonesia:

    Tahun Kapasitas (MW/GW)
    2032 Operasi PLTN Pertama
    2034 Operasi PLTN Kedua (Total 500 MW)
    2040 7 GW

    “Rencana besar tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan regulasi yang ketat dari aspek keamanan dan keselamatan. Energi nuklir memang kapasitas energi yang besar dan densitas energi yang tinggi, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari kebutuhan pembiayaan yang signifikan, risiko cost overrun, kesiapan teknologi dengan standar keselamatan ketat, hingga pengelolaan limbah radioaktif,” jelas Eddy.

    Geopolitik dan Pemilihan Teknologi Nuklir

    Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyoroti isu geopolitik, termasuk negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Isu ini penting dalam menentukan teknologi PLTN yang akan digunakan.

    “Di tengah meningkatnya tensi antar kekuatan besar dan dinamika perdagangan global, Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” jelasnya.

    Eddy Soeparno menggarisbawahi bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik melampaui pertumbuhan energi primer. Indonesia juga menghadapi kompetisi global dalam teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan rantai pasok energi bersih.

    “Saya mengajak kita untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia membangun kapasitas energi nuklirnya. Ini sejalan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan sumber energi yang bersih dan handal. Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas,” pungkasnya.

  • Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan izin penggunaan nama sponsor pada taman dan fasilitas publik di wilayahnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membuka partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pembangunan ruang publik.

    Pramono Anung menyampaikan kebijakan tersebut saat meresmikan Meruya Sport Park di Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026). Ia mencontohkan perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park.

    Perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park disebut sebagai penyesuaian identitas kawasan. Nama lama dinilai terlalu berat.

    "Dulunya namanya Stadion Ki Amat, bukan kiamat, tapi Ki Amat. Yang kemudian karena namanya terlalu berat diubah menjadi Meruya Sport Park," kata Pramono, Kamis (12/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang pendanaan serta pengembangan fasilitas melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Pihak yang berkontribusi diizinkan mencantumkan namanya pada fasilitas tersebut.

    "Jadi untuk taman-taman, ini sebagai contoh, Meruya ini kan dulunya namanya Ki Amat. Sekarang menjadi Meruya dan kenapa menjadi Meruya karena memang ini adalah nama Meruya dulu," ujar Pramono.

    "Kemudian yang kedua saya mengizinkan tempat ini juga untuk pembangunannya bisa dengan CSR atau partisipasi siapa pun. Taman Meruya Sport Park by siapalah gitu loh. Jadi ini diperbolehkan," sambungnya.

    Manfaat Pelibatan Sponsor dan Publik

    Pelibatan sponsor dan partisipasi publik dianggap penting agar pembangunan serta perawatan fasilitas umum berjalan lebih cepat. Ini juga untuk keberlanjutan tanpa hanya bergantung pada APBD.

    Berikut adalah perbandingan skema pendanaan fasilitas publik:

    Aspek APBD CSR/Partisipasi Publik
    Sumber Dana Anggaran Daerah Perusahaan/Masyarakat
    Kecepatan Pembangunan Terbatas Anggaran Potensi Lebih Cepat
    Keberlanjutan Perawatan Bergantung Anggaran Tahunan Potensi Lebih Stabil
    Keterlibatan Masyarakat Tidak Langsung Langsung

    "Jadi ini bagian bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk juga membangun Jakarta," tutur Pramono.

    Skema ini akan tetap diatur secara rinci. Pengaturan dilakukan agar tidak menghilangkan fungsi utama taman sebagai ruang terbuka hijau dan fasilitas publik bagi warga Jakarta.

  • Adu Jotos Pecah di Parlemen Turki Saat Pelantikan Jaksa Agung Istanbul

    Adu Jotos Pecah di Parlemen Turki Saat Pelantikan Jaksa Agung Istanbul

    Adu jotos pecah di parlemen Turki saat pelantikan pejabat baru Jaksa Agung Istanbul, Akin Gurlek. Kericuhan dipicu penolakan keras oposisi atas penunjukan tersebut oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Insiden ini terjadi di Ankara pada Rabu, 11 Februari 2026. Anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi terlibat dalam perkelahian fisik.

    Kericuhan memuncak ketika anggota oposisi berusaha menghalangi Akin Gurlek mengucapkan sumpah jabatan. Gurlek akan menempati posisi tinggi peradilan di Istanbul.

    Situasi memanas dengan cepat. Para anggota parlemen terlihat saling mendorong dan melayangkan pukulan di ruang sidang yang riuh.

    Oposisi menilai pengangkatan Gurlek bermuatan politik. Gurlek sebelumnya menangani sejumlah kasus penting terhadap tokoh-tokoh Partai Rakyat Republik (CHP).

    Meski terjadi keributan sengit, Gurlek tetap melaksanakan sumpah jabatan. Ia dikawal ketat oleh anggota partai berkuasa demi kelancaran prosesi tersebut.

    Perombakan kabinet oleh Presiden Erdogan juga mencakup penunjukan Mustafa Ciftci sebagai menteri dalam negeri. Penunjukan ini dilakukan tanpa penjelasan resmi dari pemerintah.

    Independensi Lembaga Peradilan

    Pemerintah Turki menegaskan bahwa lembaga peradilan tetap independen. Hal ini disampaikan di tengah ketegangan politik dan wacana reformasi konstitusi yang bergulir.

    Jabatan Pejabat yang Dilantik/Ditunjuk Keterangan
    Jaksa Agung Istanbul Akin Gurlek Pelantikan memicu kericuhan
    Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci Bagian dari perombakan kabinet
  • Parlemen Turki Ricuh Bahas Menteri Kehakiman Baru

    Parlemen Turki Ricuh Bahas Menteri Kehakiman Baru

    Situasi tegang memuncak di parlemen Turki. Anggota parlemen terlibat perkelahian hebat pada Kamis (12/2/2026). Ini dipicu oleh pembahasan pengangkatan Menteri Kehakiman yang baru.

    Kantor berita Associated Press melaporkan, insiden itu terjadi saat anggota oposisi berupaya mencegah Jaksa Agung Istanbul Akin Gurlek. Gurlek akan mengucapkan sumpah jabatan setelah ditunjuk Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Anggota parlemen dari partai oposisi mencoba menghalangi Akin Gurlek mengucapkan sumpah jabatan. Gurlek ditunjuk Erdogan untuk memegang posisi tertinggi di bidang peradilan.

    Emosi yang memuncak menyebabkan anggota parlemen saling dorong. Beberapa di antaranya bahkan terlihat melayangkan tinju.

    Sebagai Jaksa Agung Istanbul, Gurlek sebelumnya memimpin persidangan tingkat tinggi. Persidangan ini melibatkan beberapa anggota Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama.

    Persidangan tersebut telah lama dikecam oposisi. Mereka menilai persidangan itu bermotivasi politik.

    Meskipun ada penolakan, Gurlek tetap mengucapkan sumpah jabatan. Dia dikelilingi oleh para anggota parlemen dari partai yang berkuasa.

    Daftar Perombakan Kabinet Erdogan

    Presiden Erdogan melakukan perombakan kabinet pada Rabu (11/2) waktu setempat. Selain Gurlek, Erdogan juga menunjuk Mustafa Ciftci, gubernur provinsi Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri.

    Berikut adalah rincian perombakan kabinet yang terjadi:

    Jabatan Nama Pejabat Baru Jabatan Sebelumnya
    Menteri Kehakiman Akin Gurlek Jaksa Agung Istanbul
    Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci Gubernur Provinsi Erzurum

    Pemerintah Turki bersikeras bahwa lembaga peradilan bertindak secara independen. Tidak ada alasan resmi yang diberikan untuk perombakan kabinet ini.

    Latar Belakang Penangkapan Pejabat CHP

    Penangkapan ratusan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP telah terjadi dalam penyelidikan korupsi. Salah satunya adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu.

    Imamoglu secara luas dianggap sebagai saingan utama Erdogan. Dia ditangkap tahun lalu.

    Pengangkatan baru ini terjadi di tengah pembahasan reformasi konstitusional Turki. Selain itu, Turki juga mengejar inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

    Inisiatif ini bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Parlemen diharapkan akan mengesahkan reformasi untuk mendukung proses tersebut.