Category: Politik

  • Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan izin penggunaan nama sponsor pada taman dan fasilitas publik di wilayahnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membuka partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pembangunan ruang publik.

    Pramono Anung menyampaikan kebijakan tersebut saat meresmikan Meruya Sport Park di Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026). Ia mencontohkan perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park.

    Perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park disebut sebagai penyesuaian identitas kawasan. Nama lama dinilai terlalu berat.

    "Dulunya namanya Stadion Ki Amat, bukan kiamat, tapi Ki Amat. Yang kemudian karena namanya terlalu berat diubah menjadi Meruya Sport Park," kata Pramono, Kamis (12/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang pendanaan serta pengembangan fasilitas melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Pihak yang berkontribusi diizinkan mencantumkan namanya pada fasilitas tersebut.

    "Jadi untuk taman-taman, ini sebagai contoh, Meruya ini kan dulunya namanya Ki Amat. Sekarang menjadi Meruya dan kenapa menjadi Meruya karena memang ini adalah nama Meruya dulu," ujar Pramono.

    "Kemudian yang kedua saya mengizinkan tempat ini juga untuk pembangunannya bisa dengan CSR atau partisipasi siapa pun. Taman Meruya Sport Park by siapalah gitu loh. Jadi ini diperbolehkan," sambungnya.

    Manfaat Pelibatan Sponsor dan Publik

    Pelibatan sponsor dan partisipasi publik dianggap penting agar pembangunan serta perawatan fasilitas umum berjalan lebih cepat. Ini juga untuk keberlanjutan tanpa hanya bergantung pada APBD.

    Berikut adalah perbandingan skema pendanaan fasilitas publik:

    Aspek APBD CSR/Partisipasi Publik
    Sumber Dana Anggaran Daerah Perusahaan/Masyarakat
    Kecepatan Pembangunan Terbatas Anggaran Potensi Lebih Cepat
    Keberlanjutan Perawatan Bergantung Anggaran Tahunan Potensi Lebih Stabil
    Keterlibatan Masyarakat Tidak Langsung Langsung

    "Jadi ini bagian bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk juga membangun Jakarta," tutur Pramono.

    Skema ini akan tetap diatur secara rinci. Pengaturan dilakukan agar tidak menghilangkan fungsi utama taman sebagai ruang terbuka hijau dan fasilitas publik bagi warga Jakarta.

  • Adu Jotos Pecah di Parlemen Turki Saat Pelantikan Jaksa Agung Istanbul

    Adu Jotos Pecah di Parlemen Turki Saat Pelantikan Jaksa Agung Istanbul

    Adu jotos pecah di parlemen Turki saat pelantikan pejabat baru Jaksa Agung Istanbul, Akin Gurlek. Kericuhan dipicu penolakan keras oposisi atas penunjukan tersebut oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Insiden ini terjadi di Ankara pada Rabu, 11 Februari 2026. Anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi terlibat dalam perkelahian fisik.

    Kericuhan memuncak ketika anggota oposisi berusaha menghalangi Akin Gurlek mengucapkan sumpah jabatan. Gurlek akan menempati posisi tinggi peradilan di Istanbul.

    Situasi memanas dengan cepat. Para anggota parlemen terlihat saling mendorong dan melayangkan pukulan di ruang sidang yang riuh.

    Oposisi menilai pengangkatan Gurlek bermuatan politik. Gurlek sebelumnya menangani sejumlah kasus penting terhadap tokoh-tokoh Partai Rakyat Republik (CHP).

    Meski terjadi keributan sengit, Gurlek tetap melaksanakan sumpah jabatan. Ia dikawal ketat oleh anggota partai berkuasa demi kelancaran prosesi tersebut.

    Perombakan kabinet oleh Presiden Erdogan juga mencakup penunjukan Mustafa Ciftci sebagai menteri dalam negeri. Penunjukan ini dilakukan tanpa penjelasan resmi dari pemerintah.

    Independensi Lembaga Peradilan

    Pemerintah Turki menegaskan bahwa lembaga peradilan tetap independen. Hal ini disampaikan di tengah ketegangan politik dan wacana reformasi konstitusi yang bergulir.

    Jabatan Pejabat yang Dilantik/Ditunjuk Keterangan
    Jaksa Agung Istanbul Akin Gurlek Pelantikan memicu kericuhan
    Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci Bagian dari perombakan kabinet
  • Parlemen Turki Ricuh Bahas Menteri Kehakiman Baru

    Parlemen Turki Ricuh Bahas Menteri Kehakiman Baru

    Situasi tegang memuncak di parlemen Turki. Anggota parlemen terlibat perkelahian hebat pada Kamis (12/2/2026). Ini dipicu oleh pembahasan pengangkatan Menteri Kehakiman yang baru.

    Kantor berita Associated Press melaporkan, insiden itu terjadi saat anggota oposisi berupaya mencegah Jaksa Agung Istanbul Akin Gurlek. Gurlek akan mengucapkan sumpah jabatan setelah ditunjuk Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Anggota parlemen dari partai oposisi mencoba menghalangi Akin Gurlek mengucapkan sumpah jabatan. Gurlek ditunjuk Erdogan untuk memegang posisi tertinggi di bidang peradilan.

    Emosi yang memuncak menyebabkan anggota parlemen saling dorong. Beberapa di antaranya bahkan terlihat melayangkan tinju.

    Sebagai Jaksa Agung Istanbul, Gurlek sebelumnya memimpin persidangan tingkat tinggi. Persidangan ini melibatkan beberapa anggota Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama.

    Persidangan tersebut telah lama dikecam oposisi. Mereka menilai persidangan itu bermotivasi politik.

    Meskipun ada penolakan, Gurlek tetap mengucapkan sumpah jabatan. Dia dikelilingi oleh para anggota parlemen dari partai yang berkuasa.

    Daftar Perombakan Kabinet Erdogan

    Presiden Erdogan melakukan perombakan kabinet pada Rabu (11/2) waktu setempat. Selain Gurlek, Erdogan juga menunjuk Mustafa Ciftci, gubernur provinsi Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri.

    Berikut adalah rincian perombakan kabinet yang terjadi:

    Jabatan Nama Pejabat Baru Jabatan Sebelumnya
    Menteri Kehakiman Akin Gurlek Jaksa Agung Istanbul
    Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci Gubernur Provinsi Erzurum

    Pemerintah Turki bersikeras bahwa lembaga peradilan bertindak secara independen. Tidak ada alasan resmi yang diberikan untuk perombakan kabinet ini.

    Latar Belakang Penangkapan Pejabat CHP

    Penangkapan ratusan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP telah terjadi dalam penyelidikan korupsi. Salah satunya adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu.

    Imamoglu secara luas dianggap sebagai saingan utama Erdogan. Dia ditangkap tahun lalu.

    Pengangkatan baru ini terjadi di tengah pembahasan reformasi konstitusional Turki. Selain itu, Turki juga mengejar inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

    Inisiatif ini bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Parlemen diharapkan akan mengesahkan reformasi untuk mendukung proses tersebut.

  • Bahlil Lahadalia Bela Capaian Lifting Minyak 2025: Ini Bukan Omong Kosong

    Bahlil Lahadalia Bela Capaian Lifting Minyak 2025: Ini Bukan Omong Kosong

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi skeptisisme terhadap target lifting minyak nasional 2025 yang dipatok 605,3 ribu barel per hari. Bahlil menyatakan, angka tersebut merupakan capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

    Target lifting minyak nasional kerap tak tercapai. Namun, Bahlil optimis target 2025 bisa direalisasikan.

    "Di dalam APBN kita di 2024 lifting kita itu tidak mencapai target, bahkan cuma mencapai 585 ribu barel per day. Tapi dengan ramuan pertama pada tahun pertama, alhamdulillah lifting kita di 2025 mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per day. Jadi ini fakta lho, ini bukan omon-omon," ujar Bahlil dalam acara Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205).

    Bahlil meminta capaian ini dilihat secara objektif. Ia menegaskan, angka tersebut bukan untuk kepentingan politik.

    "Jangan dipolitisir gitu loh. Jangan ada partai A mengatakan bahwa ini datanya lain, padahal dulu dia yang jadi menterinya nggak jalan-jalan barang itu. Nah itu kita harus objektif gitu dong. Jangan baru sudah terjadi baru mulai olah sana olah sini. Waktu dikasih kewenangan dikasih tugas tidak dikerjakan, ada apa? Ada konspirasi apa di situ?. Jangan orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Nah ini ini fakta nih, bisa diuji," katanya.

    Strategi Peningkatan Lifting Minyak

    Peningkatan lifting minyak nasional ini didukung beberapa strategi. Salah satunya adalah reaktivasi sumur-sumur tua.

    Selain itu, percepatan perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat juga dilakukan. Ini bertujuan agar sumur-sumur tersebut segera berkontribusi pada lifting nasional.

    Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi lifting minyak.

    Tahun Target Lifting Minyak (ribu barel per hari) Realisasi Lifting Minyak (ribu barel per hari)
    2024 Tidak Disebutkan 585
    2025 605,3 Target

    Strategi berikutnya melalui optimalisasi teknologi. Bahlil juga melakukan 'ilmu tekan menekan'.

    Ia mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah melakukan POD (Plan of Development) untuk segera melakukan konstruksi. Ini bertujuan agar segera bisa berproduksi.

    Bahlil menanggapi anggapan bahwa lifting minyak RI tidak akan meningkat tanpa penemuan sumur baru.

    Studi Kasus Exxon dan Komunikasi dengan KKKS

    Bahlil mencontohkan kasus Exxon. Pada tahun 2024, produksi Exxon hanya 140 ribu barel per hari.

    Namun, setelah komunikasi intensif, produksi pada tahun 2025 meningkat. "Rata-rata mereka ada 175 ribu barel per day. Jadi, nggak menemukan sumur baru, sumur lama. Kok ada salah satu anggota DPR dan salah satu menteri yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin lifting naik sementara sumur besar belum ada. Eh ini terlalu banyak baca buku nih," jelas Bahlil.

    Bahlil menjelaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan KKKS. "Dia lupa kalau kita itu komunikasi terus dengan K3S, cakaran kau jangan kau sembunyikan, kau naikin cepat. Kalau habis kita kasih kamu yang baru lagi. Kenapa mereka membuat pelan-pelan agar mereka mempunyai bisnis yang panjang, profitnya biar sedikit, yang penting panjang. Tapi kalau kita bilang kau naikin produksi, profitnya naik, waktunya pendek supaya panjang, kita kasih nilai kerja baru lagi, gitu loh," tambahnya.

    Tanggapan Anggota DPR dan Perbedaan Data

    Sebelumnya, anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP Cornelis menanggapi pemaparan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Ia bingung dengan perbedaan data antara SKK Migas dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menurut Purbaya, lifting migas baru bisa naik jika ada penambahan sumur baru. "Menkeu bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penelitian sumur baru?" kata Cornelis saat rapat dikutip dari detiknews.

    Cornelis menduga Bahlil bermain kata-kata. Ia bingung data siapa yang harus dipercaya.

    "Jadi perbedaan antara Menkeu dan Menteri ESDM ini kelihatannya Menteri ESDM hanya permainan kata-kata, permainan istilah, kalau kami lihatnya, atau dengarnya, cermatinya, analisisnya, masuk dalam otak kami yang bukan teknis ini, seolah-olah Menteri ESDM ya ada bohong-bohong sikit lah, pegangan kami yang mana yang benar ini, tolong Bapak beri penjelasan," tegas Cornelis.

  • DPRD Jabar Soroti Serius Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung, Tata Kelola Aset Pemprov Jawa Barat Dipertanyakan

    DPRD Jabar Soroti Serius Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung, Tata Kelola Aset Pemprov Jawa Barat Dipertanyakan

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti serius persoalan sengketa lahan yang kini terjadi di SMAN 13 Bandung. Permasalahan ini kembali menjadi bukti belum beresnya tata kelola aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Sengketa aset sekolah bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, SMAN 1 Bandung juga sempat terseret perkara hukum, meskipun pada akhirnya aset tersebut dinyatakan sah milik Pemprov Jabar.

    Namun, munculnya polemik di SMAN 13 Bandung seolah menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dibenahi.

    Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, mengkritik langkah pemerintah provinsi dalam menjaga dan mengamankan asetnya. Ia menilai kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Ini evaluasi bagi seluruh OPD Pemerintah Provinsi, jangan sampai terjadi lagi kecolongan gitu lho,” kata Rafael, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Rafael, persoalan ini bukan sekadar sengketa biasa, melainkan cerminan lemahnya pengamanan aset dan arsip. Ia menyoroti banyaknya aset Pemprov yang belum bersertifikat, sehingga rawan disengketakan.

    “Aset-aset yang sudah bersertifikat saja masih bisa dikalahkan, apalagi banyak aset yang tidak bersertifikat,” kata politisi PDIP ini.

    Temuan BPK dan Status Numpang Sekolah

    Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemprov tahun anggaran 2023 memperkuat kritik tersebut. Tercatat ratusan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat masih berstatus numpang.

    Sekolah-sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik pihak lain. Angka itu menunjukkan persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar satu sekolah.

    Jika tidak dibenahi secara sistematis, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus bermunculan. Berikut rincian sekolah yang berstatus numpang:

    Tingkat Sekolah Jumlah Sekolah
    SMAN 111
    SMKN 86
    SLBN 31
    Total 228

    Desakan Penyelamatan Aset Pendidikan

    Khusus untuk SMAN 13 Bandung, Rafael meminta Pemprov Jabar tidak bersikap pasif. Ia menegaskan bahwa fasilitas pendidikan tidak boleh dilepas begitu saja.

    “Pemprov harus berupaya semaksimal mungkin mempertahankan itu fasilitas sekolah,” tegasnya.

    Ia juga mendorong agar Pemprov menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia. Ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kepentingan publik.

    “Nggak boleh melepas dengan alasan apa pun. Itu sudah jadi tempat untuk bersekolah, fasilitas umum. Pemerintah harus hadir,” katanya.

  • Andre Rosiade Dorong Pembangunan Depo Pertamina di Air Bangis Pasaman Barat

    Andre Rosiade Dorong Pembangunan Depo Pertamina di Air Bangis Pasaman Barat

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina. Lokasinya di Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat.

    Usulan ini menyoroti kerawanan bencana di Sumbar. Provinsi ini hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

    Andre menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI. Rapat tersebut dihadiri jajaran direksi PT Pertamina (Persero) di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Usulan tersebut ditujukan langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keamanan stok dan kelancaran distribusi BBM di Sumbar.

    Andre Rosiade menjelaskan risiko besar dengan hanya satu depo di Bungus Teluk Kabung. Jika akses jalan ke Bungus terputus akibat bencana, distribusi BBM di seluruh Sumbar bisa terganggu.

    Selama ini, jika pasokan terkendala, pengalihan harus dilakukan dari Riau atau Jambi. Hal ini dinilai tidak efisien dan memengaruhi stabilitas pasokan.

    “Di Sumatera Barat kami hanya punya satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Sumatera Barat adalah provinsi rawan bencana. Saya dari beberapa tahun lalu sudah mengusulkan agar dibangun depo baru di Pasaman Barat, tepatnya di Pelabuhan Air Bangis,” kata Andre, Rabu (11/2/2026).

    “Kalau jalan ke Bungus putus, distribusi BBM akan terganggu. Akhirnya Sumbar harus disuplai dari Riau atau Jambi. Ini tentu tidak ideal. Karena itu kami minta ada depo baru sebagai jaminan stok saat kondisi darurat,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.

    Manfaat Strategis Depo Air Bangis

    Pembangunan depo di Air Bangis bukan hanya untuk Sumbar. Andre menekankan lokasinya strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara.

    Pasaman Barat berbatasan langsung dengan Sumut. Hal ini menjadikannya sangat potensial sebagai simpul distribusi energi regional.

    Usulan ini juga sejalan dengan roadmap Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Pemprov mendorong penguatan pelabuhan baru selain Teluk Bayur. Tujuannya membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir barat Sumatra.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Usulan Pelabuhan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat
    Tujuan Utama Menjamin ketahanan energi dan kelancaran distribusi BBM di Sumatera Barat
    Alasan Mendesak Sumatera Barat rawan bencana, hanya memiliki satu depo Pertamina
    Manfaat Regional Potensial jadi simpul distribusi energi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara
    Dukungan Sejalan dengan roadmap Pemprov Sumbar untuk pengembangan pelabuhan baru

    Andre menyebut, keputusan investasi diserahkan kepada Pertamina. Pertamina bisa berinvestasi sendiri atau menggandeng pihak ketiga.

    “Terserah Pertamina apakah akan investasi sendiri atau menggandeng pihak ketiga. Yang penting bagi kami masyarakat Sumatera Barat ada depo baru untuk menjamin ketahanan energi daerah,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.

    Tanggapan Pertamina

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengapresiasi usulan Andre Rosiade. Ia memastikan akan menindaklanjuti masukan tersebut.

    “Terima kasih Pak Andre dan Komisi VI. Ini akan kami bahas lebih lanjut bersama tim,” ujar Simon.

  • Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia Terus Hadapi Persoalan Serius

    Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia Terus Hadapi Persoalan Serius

    Eksistensi masyarakat adat sebagai komunitas warga yang mendahului negara, hingga kini masih menyisakan banyak persoalan di Indonesia. Berbagai kasus pembatasan akses dan ketidakpastian pemenuhan hak terus mencuat.

    Peminggiran atas ruang hidup mereka juga menjadi catatan serius dalam perjalanan kebangsaan. Entitas kekuasaan baru bernama negara kerap merebut ruang hidup masyarakat adat dengan dalih kepentingan kolektif.

    Partikularitas yang telah ada lebih dahulu sering kali dikorbankan demi kolektivitas. Padahal, kolektivitas tersebut justru hadir belakangan. Logika semacam ini membuat yang lokal dan spesifik dianggap harus tunduk pada kepentingan bersama.

    Artikel ini mengajak kita merefleksikan kembali makna kewargaan masyarakat adat. Terutama di tengah narasi yang terus-menerus mengamplifikasi 'kolektivitas'.

    Narasi ini dalam banyak kasus dipertukarkan secara problematik dengan istilah 'demi kepentingan yang lebih luas'. Padahal, keduanya memiliki makna berbeda.

    Hiariej, E., dkk. (2016), merujuk pada sejumlah sarjana, menyebutkan tiga perspektif utama dalam studi kewargaan. Perspektif liberal menekankan pemenuhan akses terhadap hak-hak dasar individu, terutama hak sipil dan politik.

    Perspektif republikan menekankan pentingnya kolektivitas dan universalitas kehidupan bersama dalam suatu komunitas politik. Sementara itu, perspektif komunitarian menyoroti arti penting identitas partikular.

    Identitas-identitas partikular tidak boleh diabaikan atau bahkan ditindas atas nama kolektivitas. Dalam konteks bangsa multikultural seperti Indonesia, perspektif komunitarian menjadi sangat relevan.

    Ini untuk merefleksikan realitas kehidupan sosial-politik mutakhir. Di tengah kritik terhadap kegagalan negara dalam mengelola pembangunan, banyak pihak kembali melirik praktik masyarakat adat.

    Praktik pengelolaan ruang hidup yang telah lama dijalankan oleh masyarakat adat mulai mendapat perhatian. Pengetahuan lokal yang terpinggirkan kini kembali dilirik banyak pihak.

    Ini termasuk tata ruang yang berpihak pada keseimbangan ekologis, politik pangan berkelanjutan, hingga cara pandang memuliakan hutan dan alam.

    Kristian Stokke, sebagaimana dikutip oleh Hiariej, E., dkk. (2016), mengidentifikasi empat dimensi kunci kewargaan. Dimensi tersebut meliputi keanggotaan (membership), status legal, hak-hak, dan partisipasi.

    Dua dimensi pertama berkaitan dengan inklusi secara kultural dan legal ke dalam komunitas warga negara. Dua dimensi berikutnya berkaitan dengan entitlements dan responsibilities yang melekat pada kewargaan itu sendiri.

    Dalam konteks masyarakat adat, keempat dimensi tersebut memiliki makna sangat penting. Dimensi-dimensi ini sebagai penanda tegas antara "orang dalam" dan "orang luar" dalam komunitas.

    Keberlangsungan dan eksistensi komunitas masyarakat adat sangat ditentukan oleh komitmen setiap anggotanya. Komitmen terhadap nilai-nilai, norma, dan praktik hidup yang telah terlembaga secara turun-temurun menjadi kunci.

    Kewargaan, dengan demikian, tidak berhenti pada status administratif. Melainkan hidup sebagai relasi sosial dan etis yang terus dipraktikkan dalam keseharian anggota masyarakat adat.

    Dimensi Kunci Kewargaan

    Dimensi Kewargaan Penjelasan
    Keanggotaan (Membership) Inklusi kultural ke dalam komunitas warga negara
    Status Legal Inklusi hukum ke dalam komunitas warga negara
    Hak-hak Entitlements yang melekat pada kewargaan
    Partisipasi Responsibilities yang melekat pada kewargaan

    Refleksi atas Kepentingan Bersama

    Proyek politik kewargaan bangsa Indonesia sejatinya berakar pada banyak partikularitas. Ini terlihat dari bentang alam, ancaman bencana, proses sosial, budaya politik, tradisi kepemimpinan, serta ekspresi spiritualitas yang tidak tunggal.

    Karena itu, definisi kepentingan kolektif seharusnya tidak dirumuskan dengan mengeksklusi keberagaman. Apalagi dengan menawarkan identitas kolektif baru yang seragam dan semu.

    Sebaliknya, kepentingan bersama perlu dibangun dengan mengangkat dan merajut berbagai kekayaan lokalitas. Hal ini menjadi apa yang oleh Stevenson (2003) disebut sebagai common culture.

    Common culture adalah kebudayaan bersama yang tumbuh dari perjumpaan antarpartikularitas, bukan dari penyeragaman. Dalam kerangka ini, masyarakat adat tidak ditempatkan sebagai pengecualian dalam proyek kebangsaan.

    Masyarakat adat justru bagian sah dari komunitas politik yang turut membentuk makna kewargaan itu sendiri. Membaca kewargaan masyarakat adat melalui kerangka politik kewargaan memperlihatkan persoalan utamanya.

    Persoalan utamanya bukan semata absennya pengakuan. Melainkan cara negara mendefinisikan dan mengoperasikan kepentingan bersama. Ketika kolektivitas dimaknai secara sempit, sebagai sesuatu yang teknokratis dan abstrak.

    Serta berjarak dari konteks lokal, masyarakat adat kerap diposisikan sebagai hambatan. Bukan sebagai bagian dari komunitas warga yang seharusnya diakui keberadaannya.

    Padahal, dalam masyarakat adat, kewargaan justru dijalankan melalui relasi yang konkret. Relasi antara manusia dan alam, antara individu dan komunitas, serta antara hak dan tanggung jawab.

    Semua relasi ini dilekatkan pada praktik hidup sehari-hari. Di titik ini, kewargaan tidak berhenti pada status legal atau pengakuan administratif.

    Kewargaan dipraktikkan sebagai komitmen etis untuk menjaga keberlanjutan hidup bersama. Tantangan politik kewargaan di Indonesia bukanlah memilih antara adat atau negara.

    Bukan juga memilih antara partikularitas atau kepentingan kolektif. Tantangannya adalah merumuskan ulang kewargaan yang mampu mengakui.

    Kolektivitas nasional justru dibangun dari keberagaman cara hidup. Pengetahuan dan relasi sosial yang telah lama ada. Tanpa pembacaan semacam ini, kewargaan akan terus menjadi bahasa eksklusi.

    Bukan menjadi ruang perjumpaan yang adil bagi seluruh warga, termasuk masyarakat adat.

  • DPR Dukung Pengiriman 8.000 Pasukan Perdamaian TNI ke Gaza

    DPR Dukung Pengiriman 8.000 Pasukan Perdamaian TNI ke Gaza

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyuarakan dukungannya terhadap komitmen pemerintah Indonesia. Rencana pengiriman sekitar 8.000 personel TNI sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina, disebut mencerminkan konsistensi politik luar negeri.

    Dave Laksono melihat langkah pemerintah sebagai bagian dari komitmen Indonesia. Upaya ini mendukung perdamaian dunia di tengah konflik berkepanjangan.

    Rencana pengiriman 8.000 prajurit TNI ke Gaza merupakan bagian dari komitmen Indonesia. Langkah ini mendukung perdamaian dunia.

    “Rencana pengiriman sekitar 8.000 prajurit TNI ke Gaza merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk menonjolkan diri, melainkan mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik secara damai,” kata Dave kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan pemerintah menunjukkan amanat konstitusi. Ini sekaligus berkontribusi bagi perdamaian internasional.

    “Kehadiran pasukan tersebut adalah wujud amanat konstitusi sekaligus tradisi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, menjaga stabilitas global, dan meringankan penderitaan masyarakat sipil, dengan orientasi utama pada kontribusi nyata bagi perdamaian internasional serta solidaritas terhadap bangsa Palestina,” katanya.

    Persiapan Matang Misi Perdamaian

    Dave meminta pemerintah mempersiapkan matang misi ini. Persiapan meliputi diplomasi, logistik, dan perlindungan prajurit.

    Pelaksanaan harus terukur sesuai mandat dan aturan keterlibatan yang jelas. Kehadiran TNI di Gaza diharapkan memperkuat upaya internasional menciptakan stabilitas.

    “Fokus utama adalah memastikan kontribusi Indonesia benar-benar mendukung perdamaian, memberi manfaat nyata bagi rakyat Palestina, dan menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia,” katanya.

    “Kami berharap kehadiran TNI di Gaza dapat memperkuat upaya internasional dalam menciptakan stabilitas, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia selalu berdiri di garis depan dalam membela nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat yang sama, penting bagi pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan lembaga internasional agar misi ini berjalan sesuai prinsip hukum internasional dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru di mata dunia,” tuturnya.

    Rencana pengiriman 8.000 personel TNI ini masih dalam pembahasan. Detail mengenai realisasi pengiriman pasukan masih terus didiskusikan.

    Progres Pembahasan Pengiriman Pasukan

    Istana sebelumnya menegaskan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza masih dibahas. Detail realisasi pengiriman belum final.

    “Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” kata ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan seusai jumpa pers di Stasiun Gambir, Selasa (10/2).

    Prasetyo Hadi menambahkan pasukan Indonesia akan bergabung dengan pasukan perdamaian negara lain. Lokasi penempatan spesifik belum disebutkan.

    “Belum. Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan,” jelasnya.

    Aspek Misi Keterangan
    Jumlah Personel Sekitar 8.000 prajurit TNI
    Lokasi Misi Gaza, Palestina
    Tujuan Utama Menjaga stabilitas, perdamaian dunia, solidaritas Palestina
    Tahap Saat Ini Masih dalam pembahasan dan persiapan
    Pihak Pendukung Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono
  • Parlemen Turki Ricuh, Anggota Partai Berkuasa dan Oposisi Terlibat Baku Hantam

    Parlemen Turki Ricuh, Anggota Partai Berkuasa dan Oposisi Terlibat Baku Hantam

    Parlemen Turki dilanda kekacauan. Anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi terlibat perkelahian fisik pada Kamis (12/2/2026).

    Insiden tersebut terjadi menyusul pengangkatan Menteri Kehakiman baru oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Hal ini memicu ketegangan hebat di dalam gedung legislatif.

    Keributan pecah saat anggota parlemen oposisi berusaha menghalangi Jaksa Agung Istanbul, Akin Gurlek, untuk mengucapkan sumpah jabatan.

    Gurlek baru saja ditunjuk Erdogan menduduki posisi tertinggi di bidang peradilan. Oposisi menilai pengangkatan ini bermotif politik.

    Upaya penghadangan Akin Gurlek di parlemen memicu ketegangan serius. Beberapa anggota parlemen terlihat saling mendorong dan melayangkan tinju.

    Emosi yang tidak terkendali menyebabkan adu fisik. Meskipun demikian, Gurlek berhasil mengucapkan sumpah jabatan.

    Ia dikelilingi oleh anggota parlemen dari partai berkuasa. Kejadian ini menjadi sorotan tajam publik dan media.

    Gurlek bukan sosok asing bagi oposisi. Ia sebelumnya memimpin persidangan tingkat tinggi terhadap anggota Partai Rakyat Republik (CHP).

    CHP adalah partai oposisi utama Turki. Persidangan tersebut telah lama dikecam oposisi karena dinilai bermotif politik.

    Latar Belakang Perombakan Kabinet

    Pengangkatan Gurlek merupakan bagian dari perombakan kabinet Erdogan yang diumumkan pada Rabu (11/2).

    Dalam perombakan itu, Erdogan juga menunjuk Mustafa Ciftci sebagai Menteri Dalam Negeri. Ciftci sebelumnya adalah gubernur provinsi Erzurum.

    Perombakan ini terjadi di tengah gejolak politik dan hukum di Turki. Sebelumnya, ratusan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP ditangkap.

    Penangkapan itu dilakukan dalam penyelidikan korupsi. Salah satu yang ditangkap adalah Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu.

    Imamoglu dipandang sebagai saingan utama Erdogan. Pemerintah Turki menegaskan lembaga peradilan bertindak independen.

    Namun, tidak ada alasan resmi yang disampaikan terkait perombakan kabinet. Ini menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat politik.

    Tabel Pejabat Baru dalam Perombakan Kabinet

    Jabatan Nama Pejabat
    Menteri Kehakiman Akin Gurlek
    Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci

    Pengangkatan pejabat baru ini berlangsung di tengah pembahasan reformasi konstitusional. Selain itu, ada upaya perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

    Inisiatif ini bertujuan mengakhiri konflik puluhan tahun. Parlemen diharapkan mengesahkan reformasi guna mendukung proses perdamaian tersebut.

  • Gubernur Koster Lobi Bappenas Percepat Pembangunan Infrastruktur Bali

    Gubernur Koster Lobi Bappenas Percepat Pembangunan Infrastruktur Bali

    Gubernur Bali Wayan Koster mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur darat dan laut di Pulau Dewata. Desakan ini disampaikan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rahmat Pambudy.

    Koster menyampaikan permintaan tersebut saat menerima kunjungan Rahmat di Jayasabha, Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan itu, Koster memaparkan sejumlah program prioritas infrastruktur yang dinilai krusial untuk mendorong pemerataan pembangunan di Bali.

    Pemerintah Provinsi Bali kini memfokuskan peningkatan infrastruktur di beberapa wilayah. Target utamanya adalah Buleleng, Karangasem, dan Tabanan. Ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Bali.

    “Saat ini kami fokus pada peningkatan infrastruktur di sejumlah wilayah seperti Buleleng, Karangasem, Tabanan, dan lainnya. Ini bertujuan untuk pemerataan,” kata Koster dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

    Koster menyebut, rencana pembangunan infrastruktur tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan serta bantuan pendanaan. Ia juga meminta Rahmat ikut mendorong agar rencana ini segera direalisasikan.

    “Saya mohon Pak Menteri mendorong agar lebih mantap lagi,” sambungnya.

    Kelanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi

    Dalam kesempatan itu, Koster turut menyoroti proyek Tol Gilimanuk-Mengwi. Proyek ini hingga kini belum memiliki kepastian kelanjutan pembangunan. Tol sepanjang 96 kilometer tersebut dinilai penting untuk mengurai kemacetan di Bali.

    “Kami masih butuh kepastian keberlanjutan pembangunan jalan tol ini karena sangat penting untuk mengurai kemacetan,” sebut Koster.

    Penguatan Transportasi Laut dan Pelabuhan

    Selain jalur darat, Koster juga menekankan perlunya penguatan transportasi laut. Tujuannya untuk mengurangi beban angkutan logistik di jalan raya. Upaya itu, menurutnya, perlu didukung dengan peningkatan kapasitas tiga pelabuhan.

    Tiga pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Celukan Bawang, Amed, dan Kusamba. Koster menjelaskan, kendaraan logistik dari Pelabuhan Ketapang dapat langsung diarahkan ke Pelabuhan Celukan Bawang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan di jalan raya Bali.

    “Sementara untuk Bali timur bisa ditangani di Pelabuhan Amed atau Kusamba,” ujar Gubernur asal Buleleng itu.

    Koster menambahkan, jika ketiga pelabuhan tersebut dapat beroperasi secara optimal, maka volume kendaraan logistik di jalur darat akan berkurang. Dampaknya, kemacetan lalu lintas di Bali dapat ditekan.

    Respons Bappenas: Prioritas Infrastruktur Bali

    Menanggapi permintaan tersebut, Rahmat menyatakan Kementerian PPN/Bappenas akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur di Bali. Prioritas ini tidak hanya mencakup sektor darat dan laut, tetapi juga udara dan digitalisasi.

    “Bukan hanya darat dan laut, udara juga. Termasuk infrastruktur digitalisasi juga mesti dipercepat,” kata Rahmat.

    “Ada LRT, untuk bandara baru masih dalam tahap skema,” lanjutnya.

    Sektor Infrastruktur Keterangan
    Darat Fokus di Buleleng, Karangasem, Tabanan; Tol Gilimanuk-Mengwi
    Laut Peningkatan kapasitas Pelabuhan Celukan Bawang, Amed, Kusamba
    Udara LRT dan bandara baru dalam tahap skema
    Digitalisasi Percepatan pembangunan infrastruktur digital