Category: Politik

  • Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan KSAU Pakistan di Istana, Perkuat Kerja Sama Pertahanan

    Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan KSAU Pakistan di Istana, Perkuat Kerja Sama Pertahanan

    Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, mengungkapkan detail pertemuan penting antara Chief of the Air Staff Pakistan Air Force (CAS PAF) atau Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Pakistan, Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu, dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, membahas penguatan kerja sama bilateral, termasuk di sektor pertahanan. Chaudhri menekankan eratnya hubungan historis kedua negara.

    "Secara historis, kita telah menikmati hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa hubungan antara kedua bangsa kita ini telah ada bahkan sebelum kemerdekaan kedua negara kita," kata Chaudhri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Chaudhri mengenang peristiwa tahun 1942, saat tentara Muslim datang ke Indonesia. Mereka meninggalkan harta dan keluarga untuk berjuang melawan penjajahan kolonial.

    Kerja sama antara Indonesia dan Pakistan terjalin di berbagai bidang. Ini mencakup sektor pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan dan investasi.

    "Kedua negara kita selalu bekerja sama di berbagai bidang, termasuk kerja sama sektor pertahanan, kerja sama keamanan, kerja sama sektor kesehatan, kerja sama pendidikan, kerja sama perdagangan dan investasi, kerja sama budaya. Dan kita menantikan era baru hubungan Pakistan-Indonesia," ujarnya.

    Chaudhri juga menyebut kunjungan Prabowo ke Pakistan bulan lalu. Kunjungan tersebut mengubah total hubungan bilateral yang telah terjalin baik.

    Menteri Pertahanan Indonesia telah dua kali mengunjungi Pakistan dalam beberapa bulan terakhir. Selanjutnya, Menteri Investasi Indonesia dan CEO Danantara juga berada di Pakistan beberapa hari lalu.

    Menteri Kesehatan Pakistan berkunjung ke Jakarta beberapa minggu lalu. Rencananya, pertemuan tingkat tinggi lainnya antara kedua negara akan segera dilaksanakan.

    Indonesia dan Pakistan memiliki populasi Muslim yang signifikan. Bersama-sama, kedua negara mencakup lebih dari seperempat populasi Muslim dunia.

    "Karena Indonesia dan Pakistan, bersama-sama, kita mencakup lebih dari seperempat dari seluruh populasi Muslim di dunia," ujar Chaudhri.

    Kerja sama bilateral dan multilateral menjadi sangat penting. Kedua negara berupaya memperkuat hubungan melalui platform PBB, OKI, D8, dan ASEAN.

    "Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua negara kita untuk bekerja sama secara bilateral, serta melalui semua platform yang tersedia, termasuk platform PBB, OKI, D8, ASEAN. Jadi kami berharap dapat semakin memperkuat kerja sama kami dengan Indonesia," sambungnya.

    Kerja Sama Pertahanan Komprehensif

    Chaudhri kembali menjelaskan perihal pertemuan Sidhu dengan Prabowo. Ia menegaskan kerja sama ini mencakup segala bidang, termasuk sektor pertahanan.

    Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang. Ini termasuk pelatihan perwira Angkatan Bersenjata Indonesia.

    "Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang, termasuk kerja sama sektor pertahanan. Kami telah melatih perwira Angkatan Bersenjata Indonesia dan kami akan terus meningkatkan kerja sama sektor pertahanan bilateral kami," sebutnya.

    Terkait kemungkinan pembahasan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) seperti jet tempur, Chaudhri menilai kerja sama pertahanan dibahas secara menyeluruh.

    "Kita telah membahas seluruh cakupan kerja sama sektor pertahanan, kerja sama sektor pertahanan yang sangat komprehensif, harus saya katakan," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa area kerja sama bilateral antara Indonesia dan Pakistan:

    Sektor Kerja Sama Cakupan
    Pertahanan Pelatihan militer, pembahasan alutsista
    Keamanan Kerja sama bilateral dan regional
    Kesehatan Kunjungan menteri, program bersama
    Pendidikan Pertukaran pelajar dan dosen
    Perdagangan & Investasi Kunjungan menteri, pengembangan ekonomi
    Budaya Program pertukaran budaya

    Peran Indonesia dalam D8

    Chaudhri juga membahas peran Pakistan dan Indonesia dalam kelompok D8 (Developing-8). Pakistan menaruh harapan besar pada kepemimpinan Indonesia di organisasi tersebut.

    "Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk keberhasilan KTT mendatang di Indonesia, tetapi juga untuk keberhasilan D8 sebagai organisasi kerja sama di antara delapan negara berkembang," imbuhnya.

  • Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini krusial dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

    Haluk menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar. Ini sekaligus mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

    “Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” ujar Ribka, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Acara penting ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali.

    Ribka melihat pemeriksaan ini sebagai peluang besar untuk memperkuat sinergi BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda. Tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

    Ia juga meminta para kepala daerah untuk bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif. Sikap ini diperlukan selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

    Integrasi Data Melalui SIPD

    Wamendagri Ribka Haluk turut menyoroti pentingnya integrasi data. Ini melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud nyata transparansi pengelolaan pemerintahan.

    Menurutnya, dari total 546 pemerintah daerah, sebanyak 524 telah menerapkan SIPD. Sisanya masih menghadapi berbagai kendala terkait jaringan dan infrastruktur.

    “Harus memanfaatkan SIPD ini, karena dengan sistem SIPD ini tentunya BPK juga dapat mengakses, KPK, dan juga semua aktivitas pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan daerah ini ada di SIPD,” pungkasnya.

    Berikut adalah rincian capaian penerapan SIPD di Pemda:

    Aspek Jumlah
    Total Pemda 546
    Pemda Terapkan SIPD 524
    Pemda Kendala Jaringan/Infrastruktur 22

    Acara Entry Meeting ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dan Direktur Jenderal PKN VI BPK RI, Laode Nusriadi. Turut hadir para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di wilayah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.

  • DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dalam acara tersebut, Dasco menyoroti urgensi keadilan dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    Dasco menegaskan komitmen DPR untuk melahirkan regulasi ketenagakerjaan baru yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

    "Kami menyadari bahwa salah satu tugas utama dan sangat penting yang sekarang yang sedang kami akan kerjakan adalah bagaimana kami mewujudkan, membentuk sebuah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang adil bagi semua," kata Dasco dalam sambutannya di Rakornas II KSPSI, Kamis (12/2/2026).

    Dasco menjelaskan bahwa undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial komprehensif bagi tenaga kerja. Selain itu, regulasi ini juga akan berfungsi sebagai panduan tidak langsung untuk pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Dasco berencana menggelar dialog intensif dalam waktu dekat dengan berbagai pihak terkait. DPR menargetkan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimulai pada Oktober 2026.

    "Jadi dari kita tanggal 19 ini sudah mulai reses, tapi nanti sesudah mulai sesudah masuk, kita akan coba simulasikan dengan Badan Legislasi yang kemarin juga sudah memulai dengan Badan Keahlian itu melakukan simulasi draf naskah akademik," terangnya.

    Prinsip Dialog dan Kepercayaan

    Dasco menekankan pentingnya dialog yang tenang dan pikiran jernih dalam perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia berharap semua pihak, termasuk DPR, serikat pekerja, dan pengusaha, dapat saling percaya dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama.

    Pihak Terlibat Peran dalam Revisi UU Ketenagakerjaan
    DPR RI Penggagas dan Pembahas Utama
    Serikat Pekerja Perwakilan Aspirasi Pekerja
    APINDO Perwakilan Aspirasi Pengusaha

    Proses perumusan ini akan didasarkan pada amanat putusan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan lebih baik.

    "Kita sepakat bahwa sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa kita akan membuat sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Dan undang-undang itu akan dibicarakan dengan baik dengan DPR, serikat pekerja, maupun APINDO," imbuhnya.

  • Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia

    Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia

    Dominikus Adi Sutarwijono, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya, meninggal dunia di RS MRCCC, Jakarta. Ia menghembuskan napas terakhir pada Selasa (10/2/2026).

    Kabar duka ini menyisakan duka mendalam bagi banyak pihak. Salah satunya Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Jogja.

    Eko Suwanto mengenang sosok yang akrab disapa Awi itu sebagai tokoh yang dermawan. Awi juga dikenal dekat dengan rakyat Surabaya.

    Dedikasinya terhadap pembangunan daerah bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pun sangat kuat. Ia meninggalkan jejak positif dalam pelayanan masyarakat.

    Eko Suwanto menggambarkan Awi sebagai kader berwatak pejuang. Ia dikenal sederhana, rendah hati, dan sabar dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

    “Kita kehilangan teman, sedulur, kader yang berwatak pejuang sederhana, rendah hati dan sabar dalam melaksanakan ketugasannya melayani masyarakat,” kata Eko Suwanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Kamis (12/2/2026).

    Sebelum berkiprah di dunia politik, Awi pernah menjadi wartawan. Ia pernah bergabung dengan media Surya dan Tempo di Surabaya.

    Sebagai kader PDIP, Awi juga meneladani pemikiran serta laku politik Presiden Pertama RI Soekarno. Prinsip ini selalu ia pegang teguh.

    Suka Menolong Sesama

    Eko Suwanto juga mengungkapkan bahwa Awi merupakan pribadi yang komunikatif. Ia selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan.

    “Sebagai pribadi, Mas Awi komunikatif, suka menolong orang, kala ada yang butuh pertolongan. Saya pernah minta bantuan saat ada yang positif Covid di Surabaya,” kenang Eko Suwanto.

    Pertolongan Awi terasa sangat cepat dan responsif. Ia langsung sigap saat ada warga yang membutuhkan.

    “Tidak lama setelah saya kabarkan, langsung dijemput tim kesehatan dan diantar ke rumah sakit rujukan dan alhamdulillah sembuh. Integritas dan dedikasi melayani masyarakat dirasakan baik bagi masyarakat,” lanjutnya.

    Berikut adalah beberapa jejak dedikasi Dominikus Adi Sutarwijono:

    Aspek Keterangan
    Jabatan Politik Ketua DPRD Kota Surabaya
    Afiliasi Politik PDIP
    Kiprah Awal Wartawan Surya dan Tempo Surabaya
    Teladan Politik Pemikiran Bung Karno
    Sifat Pribadi Komunikatif, suka menolong, rendah hati
    Kontribusi Pembangunan daerah, pelayanan masyarakat

    Kontribusi pada Sinau Pancasila

    Pada tahun 2020, saat jajaran Komisi A DPRD DIY berkunjung ke Surabaya, Awi menunjukkan keramahan dan dukungan. Ia menyambut serta mengantar langsung rombongan tersebut dalam rangka Sinau Pancasila.

    Eko Suwanto mengenang Awi menemani rombongan ke rumah kelahiran Bung Karno. Mereka juga mengunjungi Museum HOS Tjokroaminoto.

    Tempat tersebut adalah lokasi Bung Karno belajar dan kos bersama pemuda pejuang bangsa di Surabaya. Pengalaman ini memberikan inspirasi besar.

    “Alhamdulillah Perda Pendidikan Pancasila & Wawasan Kebangsaan lahir di DIY pada tahun 2022. Mas Awi memiliki kontribusi dalam dialog dan diskusi utamanya saat berkunjung ke rumah kelahiran Bung Karno dan Museum HOS Cokroaminoto,” kisah Eko Suwanto.

    Buku Sinau Pancasila juga telah selesai. Buku ini mencatat sejarah penting perjuangan para tokoh.

    “Buku Sinau Pancasila juga sudah selesai, mencatat sejarah ini. Selamat berpulang Mas Awi, perjuanganmu tidak akan sia sia. Kita akan terus nyalakan api perjuangan, laksana Bung Karno berjuang memerdekakan Indonesia bersama para pendiri bangsa,” pungkas Eko Suwanto.

  • Pemerintah Siapkan Skema Keberangkatan Umrah dari Asrama Haji di Jakarta

    Pemerintah Siapkan Skema Keberangkatan Umrah dari Asrama Haji di Jakarta

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan skema keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat ekosistem ekonomi haji dan mendukung maskapai nasional.

    Hal tersebut disampaikan Dahnil dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Skema baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi maskapai penerbangan nasional. Proses keberangkatan jemaah umrah akan lebih terorganisir.

    "Nah, Presiden meminta kita sebagaimana supaya bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat nasional flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji," kata Dahnil.

    Seluruh proses keberangkatan jemaah umrah, mulai dari check-in hingga tahap akhir sebelum naik pesawat, akan diselesaikan di asrama haji. Garuda Indonesia akan menjadi penyedia sarana keberangkatan.

    Dengan demikian, penumpukan dan antrean panjang di bandara dapat dihindari. Jemaah diharapkan dapat langsung boarding setelah tiba di bandara.

    "Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat, langsung boarding," ucap Dahnil.

    Optimalisasi Pemanfaatan Asrama Haji

    Dahnil menilai kebijakan ini sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji yang selama ini belum maksimal. Banyak asrama haji memiliki lahan luas, namun belum sepenuhnya diberdayakan sebagai pusat pengembangan ekonomi haji.

    Ukuran asrama haji di berbagai daerah cukup besar. Misalnya, Asrama Haji Medan memiliki luas 14 hektar, sementara Pondok Gede mencapai 15 hektar.

    "Asrama haji yang rata-rata luasnya itu misalnya di Medan itu 14 hektar, di Pondok Gede itu 15 hektar. Rata-rata asrama haji itu besarannya itu paling kecil itu asrama haji di provinsi itu misalnya di daerah timur itu 4 hektar," kata Dahnil.

    Pemberdayaan asrama haji yang belum maksimal juga berdampak pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Presiden Prabowo telah berulang kali menginstruksikan untuk menjadikan asrama haji sebagai pusat ekonomi.

    "Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal, PNBP-nya itu juga tidak maksimal. Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji," lanjutnya.

    Potensi Ekonomi Jemaah Umrah

    Jumlah antrean calon jemaah haji saat ini mencapai 5,7 juta orang, dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun. Sementara itu, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar.

    Data terbaru menunjukkan jumlah jemaah umrah mencapai 2,6 juta orang per tahun, menurut Duta Besar Saudi. Angka ini berbeda dengan data Kementerian Agama sebelumnya yang mencatat 1,6 juta jemaah.

    Perbedaan angka ini kemungkinan disebabkan oleh metode pendataan yang berbeda. Namun, Dahnil menegaskan bahwa jutaan jemaah umrah ini merupakan ekosistem besar yang harus dikelola serius.

    "Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi," ucap Dahnil.

    Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk memperbaiki dan mengembangkan asrama haji. Konsep Kerja Sama Organisasi (KSO) untuk asrama haji juga sedang dikaji.

    "Nah kita juga mendorong supaya kemudian Danantara itu juga terlibat misalnya selain Kampung Haji juga memperbaiki asrama haji-asrama haji kita. Kalau versi perintah Presiden itu coba kalian pikirkan kaji KSO (Kerja Sama Organisasi) asrama haji itu," imbuhnya.

    Data Jemaah Haji dan Umrah

    Kategori Jemaah Jumlah (Estimasi) Keterangan
    Calon Jemaah Haji (Antrean) 5,7 Juta Orang Dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun
    Jemaah Umrah (Tahun Ini) 2,6 Juta Orang Berdasarkan data Duta Besar Saudi
    Jemaah Umrah (Data Sebelumnya) 1,6 Juta Orang Berdasarkan data Kementerian Agama
  • Gubernur Khofifah Tegaskan Tuduhan BAP Kusnadi Tidak Benar di Pengadilan Tipikor Surabaya

    Gubernur Khofifah Tegaskan Tuduhan BAP Kusnadi Tidak Benar di Pengadilan Tipikor Surabaya

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memenuhi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/2/2026). Dalam persidangan tersebut, Khofifah dengan tegas membantah tuduhan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Ketua DPRD Jatim 2019-2024, Almarhum Kusnadi.

    Kehadiran Khofifah di sidang tersebut menarik perhatian, di mana belasan santri menyambut kedatangannya dengan bersholawat bersama. Dukungan moral ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Barisan Gus dan Santri (BAGUS) H Muhaimin.

    Muhaimin menyatakan bahwa kehadiran santri bertujuan memberikan dukungan moral kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diperiksa sebagai saksi.

    "Kami hadir untuk memberi penguatan moral kepada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kami yakin beliau kuat dalam menjalani ujian ini," kata Muhaimin usai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/2/2026).

    Dukungan tersebut, menurut Muhaimin, merupakan bentuk solidaritas dari kalangan gus dan santri terhadap Khofifah yang tengah menjalani proses hukum. Sejumlah santri juga turut mencermati jalannya persidangan dengan saksama.

    Penegasan Khofifah Mengenai Mekanisme Dana Hibah

    Dalam kesaksiannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa mekanisme penyaluran dana hibah diatur secara jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan untuk meluruskan persepsi terkait tuduhan negatif soal dana hibah.

    "Keterangan Bu Khofifah sudah jelas dan tegas, beliau bersih dari korupsi dan tidak menerima sepeserpun ijon atau fee dana hibah. Saya yakin publik semakin dicerahkan bahwa Bu Khofifah bersih dari tudingan negatif soal dana hibah," tandas Muhaimin.

    Tabel Peran Pihak Terkait dalam Sidang

    Pihak Terkait Peran dalam Sidang
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa Saksi, membantah tuduhan BAP
    Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Pihak yang memanggil saksi
    Almarhum Kusnadi Ketua DPRD Jatim 2019-2024, penyebut tuduhan dalam BAP
    Barisan Gus dan Santri (BAGUS) Memberikan dukungan moral kepada Khofifah
    H Muhaimin Sekretaris BAGUS, juru bicara dukungan santri
  • Bupati Buol Kembalikan Harley Davidson Hasil Suap, Hakim Minta Dikembalikan dalam Bentuk Uang

    Bupati Buol Kembalikan Harley Davidson Hasil Suap, Hakim Minta Dikembalikan dalam Bentuk Uang

    Bupati Buol Risharyudi Triwibowo mengembalikan motor Harley Davidson senilai USD 10 ribu yang dibeli dari hasil pemberian terdakwa Haryanto. Namun, hakim anggota Ida Ayu Mustikawati di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), meminta agar pengembalian dilakukan dalam bentuk uang tunai.

    Permintaan tegas tersebut disampaikan dalam persidangan. Hakim menekankan bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa, sehingga harus dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk aslinya.

    Risharyudi menjelaskan bahwa uang pemberian Haryanto telah digunakannya untuk membeli motor Harley tersebut. Namun, hakim menolak alasan tersebut dengan tegas.

    "Ya, harus dikembalikan ke KPK ya. Pak KPK, duit itu kan dari Haryanto (terdakwa) ya. Ya kan, Saudara pinjam dari Haryanto 10 ribu dolar, kembalikan ke KPK ya. Itu pastikan, jangan Insyaallah," pinta hakim anggota Ida Ayu Mustikawati, Kamis (12/2/2026).

    "Izin, Yang Mulia. Uang itu saya belikan motor seharga motor," jawab Risharyudi.

    "Saya tidak peduli, itu uang motor. Motornya udah bodong, bodol, apa lagi itu istilahnya. Saudara pinjam uang, balikin dalam bentuknya uang. Kalau motornya itu senilai kata hakim anggota Rp 5 juta, Rp 10 juta siapa yang mau beli. Itu aja," ujar hakim.

    "Siap, Yang Mulia," jawab Risharyudi.

    Setelah persidangan, Risharyudi menyatakan akan mematuhi proses hukum dan mengembalikan USD 10 ribu tersebut dalam bentuk uang.

    "Insyaallah, ikuti arahan kembalikan, selesai," ujar Risharyudi kepada wartawan.

    Risharyudi juga mengakui bahwa motor Harley yang dibelinya berstatus 'bodong'. Ia menganggap kejadian ini sebagai pelajaran penting dalam hidupnya.

    "Anggap saja begitu (ketipu), hidup ini tidak selalu mulus," kata Risharyudi.

    "Jadi tahu semua, hati-hati sama yang bodong," imbuhnya.

    Berikut rincian penerimaan dana oleh Risharyudi:

    Sumber Dana Jumlah Tujuan Penggunaan Waktu Penerimaan
    Haryanto Rp 10 juta Tiket pesawat ke Sulawesi Tengah –
    Haryanto USD 10 ribu (sekitar Rp 150 juta) Pembelian motor Harley Davidson 2024

    Penerimaan Dana Lain dari Terdakwa

    Sebelumnya, Risharyudi bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/2/2026), dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin TKA di Kemnaker. Jaksa menghadirkan Bupati Buol tersebut sebagai saksi.

    Risharyudi mengakui pernah menerima uang senilai Rp 160 juta dan tiket konser Blackpink dari terdakwa Haryanto. Haryanto adalah Direktur PPTKA tahun 2019-2024, Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025, dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.

    "Saksi ada pernah menerima sejumlah uang atau barang dari kedelapan orang terdakwa yang ada di hadapan saksi ini?" tanya jaksa.

    "Pernah, dari Pak Haryanto," jawab Risharyudi.

    Pemberian pertama dari Haryanto berupa uang senilai Rp 10 juta. Uang tersebut digunakan Risharyudi untuk membeli tiket pesawat ke Sulawesi Tengah. Pemberian kedua adalah USD 10 ribu, sekitar Rp 150 juta, pada tahun 2024.

    Saat menerima uang tersebut, Risharyudi menjabat sebagai tim asistensi eks Menaker Ida Fauziyah.

  • Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Akses Inklusif Disabilitas di Jakarta

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Akses Inklusif Disabilitas di Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak pemerintah agar mempercepat penyediaan akses inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini penting agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

    Menurutnya, semua pihak harus mendukung upaya mempermudah akses komunikasi. Ini merupakan bagian dari pembukaan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk terlibat aktif.

    Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah memperkuat sinergi. Mereka melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada pekan lalu.

    PKS tersebut bertujuan menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat. Ini merupakan bagian dari pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

    Melalui kerja sama ini, Kemenko PMK dan BRIN berkomitmen kuat. Tujuannya adalah memperkuat aksesibilitas dan inklusivitas pembangunan nasional.

    "Berbagai upaya dalam mempermudah akses komunikasi bagi penyandang disabilitas harus mendapat dukungan semua pihak, sebagai bagian upaya membuka kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Kamis (12/2/2026).

    Membangun Ekosistem Bahasa Isyarat

    Lestari menilai, pembangunan ekosistem bahasa isyarat adalah langkah strategis. Tujuannya membuka akses komunikasi yang setara bagi semua warga negara.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan fakta mencengangkan. Lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas ada di Indonesia.

    Sebagian besar dari mereka memiliki keterbatasan akses. Ini mencakup pendidikan dasar dan partisipasi kerja yang rendah.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, juga menyoroti tingkat kemiskinan penyandang disabilitas. Angkanya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

    Data Statistik Penyandang Disabilitas di Indonesia (2024)
    Indikator Persentase / Jumlah
    Jumlah Penyandang Disabilitas > 17,8 Juta orang
    Belum tamat pendidikan dasar 1/3 dari total
    Partisipasi kerja 23,94%
    Tingkat Kemiskinan Lebih tinggi dari rata-rata nasional

    Tantangan dan Harapan

    Anggota Komisi X DPR RI itu menambahkan, kondisi ini diperparah. Rendahnya kesadaran publik menjadi salah satu faktor.

    Selain itu, keterbatasan akses komunikasi juga menjadi kendala. Fasilitas fisik maupun digital belum sepenuhnya ramah disabilitas.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap besar. Pembangunan ekosistem bahasa isyarat dapat mempermudah akses komunikasi mereka.

    Rerie mendorong semua pihak terkait. Baik di tingkat pusat maupun daerah, harus bekerja sama. Tujuannya membangun kemudahan akses bagi anak bangsa.

    Ini untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata. Partisipasi aktif semua pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

  • Putri Zulhas Optimistis RI Capai Net Zero Emission 2060, Ini Syaratnya

    Putri Zulhas Optimistis RI Capai Net Zero Emission 2060, Ini Syaratnya

    Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan optimismenya Indonesia akan mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Target ini menurutnya bisa direalisasikan dengan optimalisasi penggunaan energi listrik dan potensi pemanfaatan panas bumi.

    Putri Zulhas menekankan transisi energi bersih menjadi kunci utama dalam mencapai target tersebut. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 17,75% pada tahun 2025.

    “Ya, transisi energi bersih. Transisi energi bersih. Kan kalau 2025 itu, pemerintah menargetkam bauran energi baru terbarukannya 17,75%. Nah harapannya kan tentu dengan salah satunya penggunaan mobil listrik ini kan paling tidak mengurangi emisi udara,” kata Putri Zulhas dalam program wawancara 'Ekslusif Update' detikcom, Kamis (12/2/2026).

    Ia meyakini NZE 2060 dapat tercapai. Peran Indonesia Battery Corporation disebutkannya penting untuk mendukung program ini.

    Penggunaan mobil listrik dinilai krusial untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada BBM impor. Program mobil listrik ini memiliki banyak peran serta manfaat dalam transisi menuju energi bersih.

    “Dan paling penting mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM impor. Dan juga sebetulnya ada komitmen juga, yaitu Indonesia menuju net zero emission 2060. Jadi memang mobil listrik ini banyak banget peran dan manfaatnya untuk menuju transisi energi bersih,” ujarnya.

    Putri juga menyoroti pengolahan limbah baterai bekas. Ia berharap baterai bekas tidak dikategorikan sebagai limbah B3, melainkan dapat didaur ulang secara optimal.

    “Dan tidak hanya itu, kalau baterai dari mobil EV itu sendiri kan ada masa gunanya. Sekitar 7-8 tahun ke atas, itu tentu sudah menurun. Itu juga salah satu concern-nya. Kalau misalnya nanti diganti, harganya akan mahal sekali. Tapi performance-nya menurun,” ujar Putri.

    Dorongan untuk ekosistem daur ulang (recycling) baterai sangat penting. Baterai bekas diharapkan dapat digunakan kembali setelah proses daur ulang.

    “Nah ini juga yang kita dorong, bagaimana nanti ekosistem tersebut bisa mendorong untuk yang namanya recycling. Jadi baterai yang sudah terpakai, itu jangan di-treat sebagai limbah B3. Tetapi bisa digunakan kembali, di-recycle kembali, dan nanti bisa dipakai lagi,” sambungnya.

    Potensi dan Tantangan Panas Bumi Indonesia

    Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di dunia, mencapai sekitar 23.000 megawatt. Namun, pemanfaatannya masih jauh dari maksimal.

    “Lagi-lagi nih, Indonesia itu ternyata salah satu negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar. Kalau saya tidak salah, ini karena bicara data, sekitar 23 ribu megawatt. Cadangan kita. Salah satu yang terbesar. Tetapi dari 23 ribu sekian megawatt tersebut, yang digunakan baru 2.700 megawatt,” kata Putri.

    Hanya sekitar 12 persen dari potensi cadangan energi panas bumi yang telah dimanfaatkan Indonesia. Ketua Fraksi PAN DPR RI ini merinci tantangan utama dalam pengembangan geothermal.

    Aspek Tantangan Deskripsi
    Investasi Nilai investasi cukup besar dengan risiko kegagalan eksplorasi yang tinggi.
    Regulasi Sebagian besar lokasi pembangkit panas bumi berada di kawasan hutan, memerlukan regulasi yang memadai.

    Tantangan pertama adalah nilai investasi yang besar dan risiko tinggi. Pengeboran eksplorasi diperlukan untuk mengetahui cadangan panas bumi di suatu lokasi.

    “Yang pertama adalah tantangannya terkait dengan nilai investasinya yang memang cukup besar. Bukan hanya nilai investasinya yang besar, tapi di situ juga ada resiko yang nggak kalah besar. Karena kalau kita mau tahu ada berapa cadangan panas bumi di suatu lokasi, kita harus melakukan pengeboran eksplorasi dulu,” ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

    Kegagalan eksplorasi menjadi risiko besar bagi pengusaha, menyebabkan banyak investor ragu. Tantangan kedua terkait regulasi, di mana banyak pembangkit listrik tenaga panas bumi berada di kawasan hutan.

    “Nah, kalau eksplorasinya gagal, itu menjadi salah satu risiko dari pengusaha tersebut. Jadi mungkin itu yang menyebabkan investor akhirnya banyak yang maju dan mundur. Yang kedua juga tantangannya ada pada regulasi. Jadi kebanyakan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ada di kawasan hutan,” imbuhnya.

  • Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Perluasan Kerja Sama Tata Kelola dan Iklim dengan Jerman

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Perluasan Kerja Sama Tata Kelola dan Iklim dengan Jerman

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengusulkan peningkatan kerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman. Usulan tersebut berfokus pada bidang tata kelola (governance) dan keberlanjutan (sustainability), terutama aksi perubahan iklim.

    Eddy menegaskan pentingnya penguatan literasi terkait ancaman krisis iklim. Hal ini perlu diperluas kepada seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat umum di Indonesia.

    “Kerja sama di bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas yang telah terjalin antara KAS dan Indonesia sejak tahun 1968 perlu diperkuat dengan menyertakan kurikulum tata kelola dan aksi penanganan iklim untuk Indonesia. Bagaimanapun penguatan literasi terkait ancaman krisis iklim perlu semakin diperluas ke segenap pemangku kebijakan dan masyarakat umum,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Eddy juga menyoroti dampak nyata krisis iklim yang telah dirasakan di Indonesia. Fenomena curah hujan dan banjir di musim kemarau serta hujan ekstrem penyebab longsor menjadi bukti.

    “Kita telah merasakan dampak dari krisis iklim dimana curah hujan dan banjir terjadi di musim kemarau, hujan ekstrem menyebabkan musibah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar, Jawa Barat dan daerah lainnya, serta krisis air dan polusi udara yang akut. Oleh karena itu, penanganan krisis iklim dan lingkungan di 'hulu' melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, tidak kalah pentingnya,” lanjutnya.

    Pendidikan dan peningkatan kapasitas dianggap krusial. Ini merupakan langkah preventif dalam penanganan krisis iklim dan lingkungan.

    Komitmen Penanganan Krisis Iklim

    Pernyataan tersebut disampaikan Eddy di hadapan petinggi KAS Jerman pada Rabu (11/02). Ia menyatakan kesiapannya menjadi inisiator sekaligus 'champion' bersama pemangku kepentingan lainnya.

    Tujuannya adalah untuk mendorong agenda penanganan krisis iklim. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Melalui legislasi, kolaborasi dan aksi riil untuk mengawal proses transisi energi dan aksi iklim, sejalan dengan tekad Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap menjaga lingkungan,” kata Eddy.

    Aspek lingkungan hidup mendapatkan perhatian serius dari Presiden sesuai Asta Cita. Oleh karena itu, cita-cita ini perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata.

    “Sesuai Asta Cita Presiden, aspek lingkungan hidup mendapatkan perhatian serius dari beliau. Oleh karenanya kita perlu menerjemahkan cita-cita beliau dalam bentuk kebijakan, legislasi dan aksi nyata agar ekonomi Indonesia tumbuh dengan tetap mengedepankan azas keberlanjutan,” sambungnya.

    Perluasan Kerja Sama Indonesia-Jerman

    Eddy juga mengungkapkan harapannya agar kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jerman dapat ditingkatkan. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan.

    Pengalaman pribadi Eddy yang pernah tinggal sembilan tahun di Jerman, membuatnya merasakan langsung keunggulan teknologi serta sistem pendidikan dan kesehatan di negara tersebut.

    Berikut adalah beberapa bidang kerja sama potensial antara Indonesia dan Jerman:

    Bidang Kerja Sama Fokus Utama
    Tata Kelola dan Keberlanjutan Aksi perubahan iklim, kurikulum pendidikan
    Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Penguatan literasi krisis iklim
    Teknologi Inovasi dan transfer teknologi
    Kesehatan Sistem dan fasilitas kesehatan
    Energi Transisi energi, energi terbarukan
    Ekonomi Perdagangan, investasi, pertumbuhan berkelanjutan

    “Saya sempat tinggal 9 tahun di Jerman dan sangat merasakan keunggulan teknologi serta sistem pendidikan dan kesehatan di Jerman. Semoga ke depannya, Indonesia dan Jerman dapat bekerjasama di berbagai bidang ekonomi, energi, sosial dan lainnya dalam kerangka kolaborasi yang saling menguntungkan,” tutup Eddy.