Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait potensi konflik kepentingan dalam pencalonan presiden atau wakil presiden. Gugatan ini secara spesifik meminta MK untuk melarang keluarga presiden atau wakil presiden yang masih menjabat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan persetujuannya atas gugatan tersebut. Menurutnya, semangat gugatan ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang digaungkan sejak 1998.
"Ruhnya bagus. Sama seperti kita melawan KKN tahun 1998. Indonesia terlalu luas untuk dikuasai satu keluarga, apalagi saat yang bersangkutan masih menjabat," ujar Mardani Ali Sera, Kamis (26/2/2026).
Mardani menambahkan, larangan ini idealnya tidak hanya berlaku untuk pemilihan presiden (Pilpres), tetapi juga untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia menyoroti bahwa Undang-Undang Pemilu saat ini masih membuka celah bagi praktik politik dinasti.
Raden Nuh dan Dian Amalia, warga negara yang mengajukan gugatan tersebut, meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Mereka berpendapat bahwa persyaratan pencalonan presiden dan/atau wakil presiden harus bebas dari konflik kepentingan yang berasal dari hubungan keluarga dengan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat.
Gugatan dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026 ini terdaftar di MK pada Rabu (25/2/2026). Pasal yang digugat adalah Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Aturan di UU Pemilu masih relevan. Tapi peluangnya memang ada untuk politik dinasti," jelas Mardani.









