Category: Politik

  • PKS Setuju Gugatan Larangan Politik Dinasti di UU Pemilu

    PKS Setuju Gugatan Larangan Politik Dinasti di UU Pemilu

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait potensi konflik kepentingan dalam pencalonan presiden atau wakil presiden. Gugatan ini secara spesifik meminta MK untuk melarang keluarga presiden atau wakil presiden yang masih menjabat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan persetujuannya atas gugatan tersebut. Menurutnya, semangat gugatan ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang digaungkan sejak 1998.

    "Ruhnya bagus. Sama seperti kita melawan KKN tahun 1998. Indonesia terlalu luas untuk dikuasai satu keluarga, apalagi saat yang bersangkutan masih menjabat," ujar Mardani Ali Sera, Kamis (26/2/2026).

    Mardani menambahkan, larangan ini idealnya tidak hanya berlaku untuk pemilihan presiden (Pilpres), tetapi juga untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia menyoroti bahwa Undang-Undang Pemilu saat ini masih membuka celah bagi praktik politik dinasti.

    Raden Nuh dan Dian Amalia, warga negara yang mengajukan gugatan tersebut, meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Mereka berpendapat bahwa persyaratan pencalonan presiden dan/atau wakil presiden harus bebas dari konflik kepentingan yang berasal dari hubungan keluarga dengan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat.

    Gugatan dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026 ini terdaftar di MK pada Rabu (25/2/2026). Pasal yang digugat adalah Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    "Aturan di UU Pemilu masih relevan. Tapi peluangnya memang ada untuk politik dinasti," jelas Mardani.

  • NasDem Yakin UU Pemilu Tak Langgengkan Praktik Nepotisme

    NasDem Yakin UU Pemilu Tak Langgengkan Praktik Nepotisme

    NasDem meyakini bahwa Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini selaras dengan prinsip demokrasi modern dan tidak mengabadikan praktik nepotisme. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan tersebut.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem, Hermawi Taslim, menyampaikan keyakinan tersebut kepada wartawan pada Kamis (26/2/2026). "Menurut saya aturan dalam UU Pemilu sekarang bernapaskan demokrasi modern, tidak sama sekali melanggengkan nepotisme," ujar Hermawi.

    Hermawi menghormati hak masyarakat untuk mengajukan gugatan tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada para hakim MK untuk menilai urgensi substansi gugatan tersebut bagi kepentingan demokrasi Indonesia. "Para hakim MK adalah para negarawan biar mereka yang memutuskan seberapa urgent substansi gugatan itu bagi kepentingan demokrasi Indoensia," jelas Hermawi.

    Sebelumnya, dua warga negara Indonesia (WNI), Raden Nuh dan Dian Amalia, melayangkan gugatan ke MK. Mereka meminta agar MK melarang anggota keluarga presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

    Gugatan tersebut teregistrasi di MK dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026, sebagaimana tertera di situs resmi MK pada Rabu (25/2/2026). Keduanya menggugat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Dalam gugatannya, mereka menyatakan bahwa Pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Mereka meminta agar pasal tersebut dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan/atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan.

  • Prabowo Subianto Terima Pengawalan F-16 di Yordania

    Prabowo Subianto Terima Pengawalan F-16 di Yordania

    Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Yordania mendapatkan sambutan istimewa. Setiap kali melakukan lawatan ke negara tersebut, Prabowo selalu menerima pengawalan pesawat tempur saat akan mendarat di Amman.

    Pada kunjungan terbarunya, Selasa (24/2/2026), kedatangan Prabowo di Amman disambut oleh pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Yordania.

    Presiden Prabowo Subianto menemui Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, di Istana Basman di Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)

    Prabowo mendarat di Bandar Udara Militer Marka, Amman, pukul 20.00 waktu setempat. Putra Mahkota Kerajaan Yordania Hasyimiah, Prince Al Hussein bin Abdullah II menyambut kedatangan Prabowo. Turut hadir Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Ade Padmo Sarwono dan Atase Pertahanan RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin.

    Prabowo mengapresiasi sambutan hangat Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al-Hussein, termasuk pengawalan pesawat tempur yang diberikan.

    Saat pesawat kepresidenan memasuki wilayah udara Yordania, jet tempur F16 Yordania langsung mengawal di sisi kanan dan kiri, terbang dalam formasi presisi hingga mendekati Bandara Militer Marka.

    Salah satu pilot F16 menyapa langsung Prabowo melalui komunikasi radio dari kokpit.

    "Yang Mulia Bapak Presiden, assalamualaikum warahmatullah. Ini dengan Lion One berbicara. Yang Mulia, atas nama Yang Mulia Raja Abdullah II dan rakyat Yordania, kami merasa terhormat menyambut Anda di wilayah udara Yordania. Merupakan suatu kehormatan besar untuk mengawal penerbangan Anda petang ini. Kami berharap Anda menikmati kunjungan Anda dan mendarat dengan selamat. Ramadan Mubarak, Pak," ucap pilot tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto saat berkomunikasi dengan pilot jet tempur dalam kunjungannya ke Yordania. (dok istimewa)

    Prabowo menyampaikan apresiasi atas kehormatan tersebut dan berterima kasih kepada Raja Abdullah II serta rakyat Yordania atas sambutan persahabatan itu.

    "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lion Flight, Indonesia One. Ini Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia," ujar Prabowo.

    "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda dan penerbangan Anda atas kesediaan menerima dan mengawal saya. Dan mohon sampaikan kepada komandan Anda dan Yang Mulia Raja betapa senangnya saya bisa kembali ke Amman, Yordania. Terima kasih banyak, Lion Flight. Ini Indonesia One. Sekali lagi, Ramadan Mubarak. Semoga Anda semua diberkahi di bulan suci ini. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh," lanjutnya.

    Penyambutan serupa juga diterima Prabowo saat mengunjungi Yordania pada April 2025. Saat itu, pesawat kepresidenan dikawal jet tempur Angkatan Udara Yordania hingga mendarat di Marka.

    Prabowo disambut langsung Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di bandara (Foto: Cahyo – Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Raja Abdullah II menyambut Prabowo di bawah tangga pesawat dengan jabat tangan erat dan pelukan, kemudian berjalan berdampingan melewati pasukan jajar kehormatan dan memperkenalkan delegasi masing-masing sebelum naik ke podium utama.

    Raja Abdullah II juga mengantar langsung Presiden Prabowo menuju hotel dengan mengemudikan sendiri mobil Kepresidenan, sementara Prabowo duduk di kursi sebelahnya.

  • Yordania Siap Dukung Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza

    Yordania Siap Dukung Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza

    Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania, Raja Abdullah II, membahas berbagai isu termasuk situasi terkini konflik di Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Yordania siap mendukung pengiriman pasukan Indonesia ke wilayah tersebut.

    Pernyataan ini disampaikan Sugiono setelah mendampingi Prabowo dalam pertemuan dengan Raja Abdullah II di Istana Basman, Amman, Yordania, pada Rabu (25/2) sore waktu setempat.

    "Intinya adalah bahwa Yordania juga siap memberikan dukungan dan support-nya kepada Indonesia pada saat nanti kita mengirimkan pasukan," kata Sugiono.

    Selain dukungan terkait isu Gaza, pertemuan bilateral antara Indonesia dan Yordania juga membahas aspek teknis dalam bidang militer. Kedua negara sepakat untuk saling membantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembicaraan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sebelumnya telah dibahas saat kunjungan Raja Yordania ke Jakarta.

    Menurut Sugiono, beberapa kemajuan telah dicapai dan akan ada tindak lanjut untuk hal-hal yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

    Sebelumnya, Prabowo dan Raja Abdullah II mengadakan pertemuan di Istana Basman, Amman, dalam suasana yang akrab dan penuh persahabatan.

    Setelah pertemuan, Prabowo langsung menuju Bandar Udara Militer Marka. Raja Abdullah II secara pribadi mengantar Prabowo ke bandara, menunjukkan keakraban hubungan kedua negara.

  • Safari Ramadan KDM dan Gus Muwafiq Semarakkan Tasikmalaya

    Safari Ramadan KDM dan Gus Muwafiq Semarakkan Tasikmalaya

    Ribuan warga Tasikmalaya memadati Lapangan Desa Tanjungpura, Rajapolah, Rabu (25/2/2026) malam, untuk mengikuti Safari Ramadan yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Acara bertajuk "neuleuman poekna peuting" (menyelami gelapnya malam) ini juga menghadirkan tausiah dari Gus Muwafiq. Masyarakat antusias menyambut kehadiran Dedi Mulyadi (KDM) di sepanjang jalan menuju lokasi.

    Di hadapan warga, KDM menyampaikan berbagai hal, mulai dari perkembangan pembangunan hingga candaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Ia mengakui bahwa selama setahun menjabat sebagai Gubernur, tidak semua pihak bisa ia senangkan, namun ia bertekad memprioritaskan kepentingan masyarakat banyak. "Ngabagjakeun sarerea teu bisa, tapi minimal ngabageakeun nu loba, (membahagiakan semua tidak bisa, tapi minimal membahagiakan yang banyak)," kata Dedi.

    KDM menjelaskan bahwa membahagiakan banyak orang diwujudkan dengan memfokuskan pembangunan pada kebutuhan dasar, seperti infrastruktur dan kesehatan. Ia juga menyinggung langkahnya menjemput korban TPPO di NTT. "Hade goreng ge anak kuring, rakyat Jawa Barat. (baik atau buruk mereka anak saya, masyarakat Jawa Barat)," kata Dedi.

    Dedi juga menegaskan bahwa Safari Ramadan ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan menjadi bukti kehadirannya tidak hanya saat kampanye. "Bukti kalau Dedi Mulyadi keliling tidak hanya untuk mendapat suara," kata Dedi.

    Kehadiran KH Ahmad Muwafiq juga disambut antusias. Ulama ini membahas filosofi dasar puasa, merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 183. Gus Muwafiq menjelaskan bahwa puasa sudah ada sejak Nabi Adam dan dikenal di Nusantara sebelum Islam masuk.

    "Puasa itu berasal dari istilah Upawasa, bahasa Sansekerta," kata Gus Muwafiq.

    Menurutnya, puasa juga merupakan ibadah yang dilakukan agama lain. "Yang seperti puasa di agama lain ada, Nasrani berpuasa, Budha, Yahudi mereka puasa. Orang mau dioperasi juga harus puasa. Nabi Adam, Idris, Musa semuanya berpuasa. Makanya dalam Al-Quran disebutkan '…sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu…'" kata Gus Muwafiq.

    Gus Muwafiq menekankan pentingnya puasa untuk mengendalikan makan dan syahwat, dua naluri dasar manusia yang berdampak besar. "Basic insting manusia itu makan dan syahwat, ketika dua hal itu bisa dikendalikan maka kita akan menjadi lebih baik. Bagi kita umat Islam, supaya lebih bertaqwa," kata Gus Muwafiq.

    Acara "menyelami gelapnya malam" ini berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.

  • Impor Mobil Pikap India, Pemerintah Ungkap Alasannya

    Impor Mobil Pikap India, Pemerintah Ungkap Alasannya

    Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih, menurut Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent, didasari alasan yang kuat dari pemerintah.

    Salah satu alasan utama, kata Astrio, adalah harga mobil pikap dari India yang lebih terjangkau. Ia menjelaskan bahwa mobil 4×4 yang ditawarkan produsen India sekitar 50 persen lebih murah dibandingkan dengan harga produsen dalam negeri.

    Selain itu, Astrio menilai bahwa industri otomotif dalam negeri belum mampu memenuhi target produksi mobil 4×4 sesuai kebutuhan. Industri di Indonesia cenderung memproduksi mobil 4×2.

    "Memang ini adalah posisi yang dilematis, di mana pemerintah dalam hal ini eksekutif, BUMN Agrinas Pangan, juga harus mengambil keputusan strategis. Keputusan tersebut harus tetap mengakomodasi apa yang kita sebut striking the balances (mencapai keseimbangan)," kata Astrio dalam program Kompas Petang Kompas TV, Rabu (25/2/2026).

    "Striking the balances between (antara), salah satunya adalah efektivitas pengunaan anggaran, karena kita tahu harga yang ditawarkan produsen dari India kurang lebih 50 persen lebih murah daripada yang ditawarkan industri dalam negeri."

    Astrio menambahkan, kebijakan impor mobil dari India menjadi pilihan terakhir setelah industri dalam negeri dinilai belum sanggup memenuhi kebutuhan.

    Namun, Astrio memastikan bahwa pemerintah akan menunda impor mobil tersebut sesuai masukan DPR RI dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

    Mengenai 1.200 unit mobil yang telah didatangkan PT Agrinas, Astrio menjelaskan bahwa pengiriman ini hanya untuk memenuhi kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

    "Kalau sudah ada unit yang tiba di Tanjung Priok, itu memang karena kontrak pembelian sudah disepakati dari jauh-jauh hari, dan ini memang bagian daripada batch delivery itu," kata Astrio.

    "Tapi keputusan finalnya tetap, nanti akan menunggu keputusan dari Presiden."

  • Kejaksaan Hentikan Kasus Guru Honorer Rangkap Jabatan di Probolinggo

    Kejaksaan Hentikan Kasus Guru Honorer Rangkap Jabatan di Probolinggo

    Kejaksaan Agung menghentikan kasus Muhammad Misbahul Huda (MMH), seorang guru honorer di SDN Brabe 1, Probolinggo, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD). Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungannya atas keputusan ini.

    Menurut Sahroni, langkah Kejaksaan Agung melalui Kejati Jatim sudah tepat karena melihat kasus ini secara jernih dan penuh pertimbangan. "Saya sangat mendukung keputusan Kejaksaan Agung melalui Kejati Jatim yang telah melihat dan memutuskan perkara ini secara jernih dan menggunakan hati nurani," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

    Sahroni menambahkan bahwa kejaksaan telah mempertimbangkan seluruh aspek kasus ini. Ia menilai tidak ada indikasi niat jahat dari yang bersangkutan, sehingga kasus ini tidak seharusnya diproses hukum. "Kejagung telah memutus kasus ini dengan melihat secara keseluruhan, bahwa memang tidak ada niat jahat, lalu sumber gajinya juga berbeda, jadi memang tidak sepatutnya yang bersangkutan diproses hukum. Jadi langkah Kejagung sudah sangat tepat sekali," ujar Sahroni.

    Sahroni juga berharap Kejagung akan terus berpegang pada nilai-nilai keadilan dan empati. Bendum DPP NasDem ini menekankan bahwa hukum harus tetap memiliki sisi humanis. "Hukum harus tegas, tapi juga harus punya empati. Kita harus bisa membedakan antara perbuatan yang memang berniat merugikan negara dan yang tidak. Jangan sampai hukum terasa kaku dan justru melukai rasa keadilan masyarakat kecil yang sedang berjuang," tutur dia.

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Probolinggo menetapkan Muhammad Misbahul Huda (MMH), guru honorer di SDN Brabe 1, sebagai tersangka karena rangkap jabatan. Kasus ini kemudian ditarik oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan dihentikan.

    Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, "Bahwa terhadap yang bersangkutan hari Jumat 20 Februari 2026 sudah dikeluarkan penahanannya dari Rutan Kraksaan dan selanjutnya kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jatim dan perkara ini dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," kata Anang Supriatna kepada wartawan, Rabu (25/2).

  • Prabowo Subianto Bertemu Presiden PEA di Abu Dhabi

    Prabowo Subianto Bertemu Presiden PEA di Abu Dhabi

    Presiden Prabowo Subianto meneruskan lawatan kerjanya ke Abu Dhabi, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

    Menurut keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Rabu (25/2/2026), pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Prabowo beserta rombongannya tiba di Bandar Udara Presidential Flight, Abu Dhabi, sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

    Kedatangan Prabowo disambut oleh Menteri Energi dan Infrastruktur PEA, Suhail Al Mazrouei; Duta Besar RI untuk PEA, Judha Nugraha; Duta Besar PEA untuk RI, Abdulla Salem Obaid Salem AlDaheri; serta Atase Pertahanan KBRI Abu Dhabi, Brigjen Tony Aris Setiawan.

    Kehadiran pasukan jajar kehormatan dalam prosesi penyambutan mencerminkan tingginya penghormatan pemerintah PEA kepada Presiden RI.

    Setibanya di bandara, Prabowo beserta rombongan langsung menuju hotel tempat mereka bermalam selama berada di Abu Dhabi. Pertemuan dengan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menjadi agenda utama dalam kunjungan kerja ini.

    Kunjungan kerja Prabowo ke Abu Dhabi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan PEA. Melalui pertemuan dan agenda kerja sama yang telah direncanakan, diharapkan hubungan bilateral yang sudah terjalin erat antara kedua negara akan semakin menguat.

    Lawatan ke Abu Dhabi ini juga menandai kelanjutan diplomasi aktif Indonesia di kawasan tersebut, sekaligus menegaskan komitmen Prabowo dalam memperluas jaringan kemitraan global yang saling memberikan keuntungan.

  • Mustafa Kamil Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut Gantikan Aulia Agsa

    Mustafa Kamil Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut Gantikan Aulia Agsa

    Mustafa Kamil secara resmi dilantik sebagai anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggantikan Aulia Agsa untuk sisa periode 2024-2029. Pelantikan ini menyusul pemecatan Aulia Agsa dari Partai NasDem.

    Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, memimpin sidang paripurna pelantikan Mustafa Kamil.

    Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung pada Rabu (25/2/2026), Mustafa Kamil mengucapkan sumpah, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NKRI 1945."

    Pemecatan Aulia Agsa dari Partai NasDem diduga terkait dengan pergeseran suara pada Pemilu 2024. Praktik ini dianggap merugikan calon anggota legislatif lain dari partai yang sama.

    Aulia Agsa kemudian menggugat DPP Partai NasDem ke Pengadilan Negeri Jakarta terkait pemecatannya pada Agustus 2024. Ia juga menggugat SK KPU terkait pergantian caleg terpilih ke PTUN.

    Selain itu, Aulia Agsa mengajukan peninjauan kembali (PK) kasasi ke Mahkamah Agung terkait surat keputusan KPU Sumut yang berisi tentang pergantian dirinya sebagai caleg terpilih DPRD Sumut.

    "Ini mau ngajukan peninjauan kembali (PK)," kata Aulia Agsa pada Selasa (18/11/2025).

    Perolehan Suara dan Upaya Hukum Aulia Agsa

    Sebelumnya, Aulia Agsa merupakan anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra. Pada Pemilu 2024, ia pindah ke Partai NasDem dan terpilih sebagai anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut 1. Berdasarkan rekapitulasi KPU, Aulia Agsa memperoleh 10.636 suara, sementara Mustafa Kamil memperoleh 9.823 suara.

    Aulia Agsa kemudian menggugat surat keputusan KPU tersebut ke PTUN Medan. PTUN Medan mengabulkan gugatan Aulia Agsa dengan nomor perkara 101/G/2024/PTUN.MDN.

    Isi putusan tersebut menyatakan, "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya."

    PTUN Medan juga menyatakan batal surat yang dikeluarkan oleh KPU Sumut No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024. KPU Sumut juga diwajibkan untuk mencabut surat keputusan tersebut.

    Setelah putusan ini, KPU Sumut mengajukan banding. PT TUN Medan mengabulkan permohonan KPU Sumut dan membatalkan putusan PTUN Medan.

    "Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/ PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut," demikian tertulis dalam laman SIPP PTUN Medan.

    Aulia Agsa kemudian mengajukan Kasasi atas putusan banding itu. Namun, Majelis hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Aulia Agsa.

  • Prabowo Disopiri Raja Yordania hingga Bandara

    Prabowo Disopiri Raja Yordania hingga Bandara

    Momen keakraban terjalin antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein, di mana Raja Abdullah II secara pribadi menyopiri Prabowo menuju Bandara Marka.

    Sebelumnya, kedua pemimpin negara mengadakan pertemuan di Istana Basman, Amman, pada Rabu (25/2/2026). Pertemuan tersebut mencerminkan eratnya hubungan bilateral Indonesia-Yordania, terutama dalam kerja sama pendidikan, keagamaan, dan isu-isu strategis kawasan.

    Usai pertemuan, Prabowo menuju Bandar Udara Militer Marka. Raja Abdullah II tidak hanya melepas Prabowo secara protokoler, tetapi juga mengantarnya langsung ke bandara.

    Setibanya di Bandar Udara Militer Marka, Raja Abdullah II kembali memberikan penghormatan dengan melepas keberangkatan Prabowo. Mereka berpelukan hangat di bawah tangga pesawat sebelum berpisah.

    Putra Mahkota Kerajaan Yordania Hasyimiah Prince Al Hussein ibn Abdullah II, sejumlah pejabat Kerajaan Yordania, Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Ade Padmo Sarwono, dan Atase Pertahanan RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin turut hadir melepas keberangkatan Presiden Prabowo.

    Sebagai penghormatan terakhir, empat pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Yordania mengawal pesawat kepresidenan hingga keluar wilayah udara Yordania.

    Dari Amman, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Abu Dhabi.