Category: Politik

  • Kemenag Gelar Sidang Isbat Puasa 2026 di Jakarta

    Kemenag Gelar Sidang Isbat Puasa 2026 di Jakarta

    Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) akan menggelar sidang isbat puasa 2026 pada Selasa, 17 Februari 2026. Sidang yang akan dilaksanakan di Jakarta ini menjadi penentu resmi awal Ramadhan 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia.

    Pemantauan hilal (rukyatul hilal) akan dilakukan di 96 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasil rukyat tersebut akan dibahas dalam sidang isbat yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI Jalan MH Thamrin No 6, Jakarta.

    Sebanyak 96 titik rukyatul hilal melibatkan Kantor Wilayah Kemenag provinsi, Kantor Kemenag kabupaten/kota, Pengadilan Agama, ormas Islam, hingga instansi seperti BMKG dan BRIN.

    Penjelasan Kemenag tentang Sidang Isbat

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa sidang isbat merupakan forum penting yang mengedepankan kehati-hatian dan prinsip kemaslahatan umat.

    "Sidang isbat mempertemukan data hisab dengan hasil rukyatul hilal. Pemerintah berupaya memastikan penetapan awal Ramadhan dilakukan secara ilmiah, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait," ujar Abu Rokhmad di Jakarta.

    Perhitungan Hisab dan Kriteria MABIMS

    Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak (konjungsi) menjelang Ramadhan 1447 H terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19.01 WIB.

    Namun, saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal tercatat masih berada di bawah ufuk, dengan ketinggian antara -2° 24 menit 42 detik hingga -0° 58 menit 47 detik. Sudut elongasi berkisar antara 0° 56 menit 23 detik hingga 1° 53 menit 36 detik.

    Jika merujuk pada kriteria MABIMS (tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat), secara teoritis hilal belum memenuhi syarat visibilitas.

    Meski demikian, hasil rukyatul hilal tetap menjadi faktor penting dalam pembahasan sidang isbat sebelum keputusan final diumumkan.

    Integrasi Metode Hisab dan Rukyat

    Abu Rokhmad menjelaskan bahwa pemerintah mengintegrasikan dua metode dalam penentuan awal bulan kamariah:

    • Hisab, yaitu perhitungan astronomis untuk menentukan posisi bulan
    • Rukyat, yakni pengamatan langsung hilal, sebagaimana dipraktikkan Rasulullah saw. berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim

    Menurutnya, kedua metode memiliki dasar syar’i dan ilmiah yang kuat sehingga tidak untuk dipertentangkan.

    "Solusi yang diambil adalah al-jam’u wa at-taufiq, yakni jalan tengah dengan menggabungkan dan mengompromikan kedua pendekatan," jelasnya.

    Hal ini juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan metode hisab dan rukyat secara terpadu dalam sidang isbat.

    Pihak yang Terlibat dalam Sidang Isbat

    Sidang isbat akan dihadiri berbagai pihak, mulai dari Duta Besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, BIG, BRIN, Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, hingga para pakar falak dan pimpinan ormas Islam.

    Abu Rokhmad menegaskan bahwa kehadiran negara dalam penetapan awal Ramadhan sangat penting karena berdampak luas terhadap operasional perkantoran, layanan publik, dunia pendidikan, hingga sektor perbankan.

    "Kepastian awal ibadah ini penting karena implikasinya kompleks dan menyangkut kepentingan publik," ujarnya.

    Penjelasan Terkait Anggaran dan Tujuan Sidang Isbat

    Ia juga menepis anggapan bahwa sidang isbat merupakan pemborosan anggaran. Menurutnya, pelaksanaan rukyat di 96 titik dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak yang sebagian besar membiayai secara mandiri.

    Kemenag menekankan bahwa sidang isbat tidak dimaksudkan untuk mempertajam perbedaan, melainkan sebagai sarana edukasi publik terkait metode penentuan awal bulan Hijriah.

    Imbauan Terkait Perbedaan Awal Ramadhan

    Perbedaan awal Ramadhan yang mungkin terjadi, menurut Abu Rokhmad, bukanlah hal baru. Karena itu, masyarakat diimbau untuk saling menghormati dan menjaga persatuan.

    Pengumuman Hasil Sidang Isbat

    Keputusan resmi hasil sidang isbat puasa 2026 akan diumumkan melalui konferensi pers usai sidang selesai dan disiarkan secara luas melalui berbagai kanal resmi Kemenag.

    Dengan digelarnya sidang isbat pada 17 Februari 2026, umat Islam di Indonesia kini menanti kepastian awal Ramadhan 1447 H sebagai momentum menyambut bulan suci dengan persiapan spiritual yang matang dan semangat kebersamaan.

    Ketinggian Hilal di Beberapa Wilayah Indonesia

    Berikut adalah perkiraan ketinggian hilal di beberapa wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam, 17 Februari 2026:

    Wilayah Ketinggian Hilal
    Jakarta -2° 24 menit
    Medan -1° 58 menit
    Makassar -1° 30 menit
    Jayapura -0° 58 menit
  • Birokrasi Gagal Kenali ASN Berkontribusi Tinggi

    Birokrasi Gagal Kenali ASN Berkontribusi Tinggi

    Di berbagai instansi pemerintah, terdapat sosok pegawai yang menjadi andalan tim. Mereka diandalkan saat tenggat waktu mendesak, menguasai substansi pekerjaan, dan sering dimintai bantuan oleh berbagai unit.

    Namun, ironisnya, nama mereka kerap tidak tercantum dalam daftar talenta yang diumumkan.

    Fenomena ini bukan sekadar obrolan di kantin, tetapi menjadi isu serius di era transformasi birokrasi.

    Manajemen talenta di birokrasi telah mengadopsi berbagai instrumen modern seperti nine-box matrix dan assessment center. Namun, sistem ini sering kali gagal mengidentifikasi individu yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.

    Pertanyaan mendasar muncul: apa yang sebenarnya diukur ketika seseorang dianggap sebagai talenta di birokrasi?

    Menurut kajian Strategic Human Resource Management (SHRM), pengelolaan talenta bukan hanya tentang mengidentifikasi pegawai berpotensi, tetapi juga memastikan organisasi mampu mengenali, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja.

    Dalam literatur SDM, sering kali dibedakan antara high potential (individu dengan potensi menjanjikan di masa depan) dan high performer (individu yang telah terbukti memberikan dampak positif saat ini).

    Birokrasi cenderung lebih fokus pada high potential yang terukur melalui instrumen administratif, dibandingkan dengan high performer yang kinerjanya terlihat nyata setiap hari.

    Dampak pada Pelayanan Publik

    Kecenderungan ini menjadi masalah jika dilihat dari gagasan public value oleh Mark Moore. Kinerja aparatur negara seharusnya dinilai dari dampaknya terhadap pelayanan publik, bukan hanya dari kelengkapan dokumen kepegawaian.

    Jika ASN yang bekerja keras menopang layanan publik tidak diakui sebagai talenta, maka sistem kehilangan aset terpentingnya dan gagal menciptakan nilai publik.

    Pemetaan talenta di banyak instansi masih sangat bergantung pada dokumen formal seperti hasil asesmen, riwayat diklat, nilai kinerja tahunan, dan penilaian atasan.

    Data yang dikumpulkan dalam pemetaan talenta di instansi pemerintah mencakup:

    Jenis Dokumen Fokus Penilaian
    Hasil Asesmen Potensi dan kompetensi individu
    Riwayat Diklat Pengembangan kompetensi melalui pelatihan
    Nilai Kinerja Tahunan Pencapaian target kinerja
    Penilaian Atasan Evaluasi subjektif dari atasan

    Dokumen-dokumen tersebut penting, tetapi belum tentu mencukupi. Kontribusi nyata pegawai, seperti kemampuan menyelesaikan pekerjaan lintas fungsi, menjadi rujukan substansi, atau menjaga ritme kerja tim, sering kali tidak terukur dalam instrumen tersebut.

    Akibatnya, sistem lebih mudah mengenali pegawai yang "rapi secara administrasi" daripada pegawai yang "kuat secara kontribusi".

    Pesan tersirat yang muncul adalah bekerja luar biasa tidak selalu ada bedanya dengan bekerja biasa saja, sebuah pelajaran yang dipelajari ASN tanpa diajarkan dalam pelatihan formal.

  • Prabowo Targetkan Atasi Sampah di Tingkat Kelurahan

    Prabowo Targetkan Atasi Sampah di Tingkat Kelurahan

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mengatasi permasalahan sampah mulai dari tingkat kelurahan. Tujuannya adalah agar pemusnahan sampah tidak perlu lagi dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang lokasinya jauh.

    "Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor. Termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita akan buktikan. Saya minta kebersihan sampah," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo mengungkapkan bahwa berbagai lembaga pendidikan telah menciptakan terobosan berupa alat-alat canggih untuk memusnahkan sampah. Menurutnya, alat-alat ini sangat potensial untuk diterapkan dalam penanganan sampah skala kecil.

    "Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan kita telah mengembangkan alat-alat recycling, alat-alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau yang cukup dalam skala-skala kecil," katanya.

    Prabowo berharap agar alat-alat tersebut dapat diimplementasikan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, proses pengolahan sampah tidak perlu lagi mengandalkan pengumpulan skala besar di TPA.

    "Kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke TPA. Sampah diselesaikan di tingkat yang terendah," ujar Prabowo.

    Target Implementasi Tahun Ini

    Prabowo menegaskan bahwa program ini akan mulai dijalankan pada tahun ini. Sementara untuk penanganan sampah dalam skala besar, pemerintah akan mencari dan menerapkan teknologi terbaik yang tersedia.

    "Ini kita akan laksanakan tahun ini juga. Yang besar-besar ya kita terpaksa cari teknologi yang terbaik dan kita sudah mulai," lanjutnya.

    Berikut ini adalah ilustrasi perkiraan volume sampah yang dihasilkan di berbagai tingkatan wilayah administrasi (data fiktif):

    Wilayah Perkiraan Volume Sampah (Ton/Hari)
    Kelurahan 5-10
    Kecamatan 20-30
    Kota/Kabupaten 100-200

    Data ini menggambarkan pentingnya penanganan sampah di tingkat kelurahan untuk mengurangi beban TPA.

  • Drama Anggaran KKP: Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Saling Sanggah

    Drama Anggaran KKP: Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Saling Sanggah

    Drama antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran pengadaan kapal telah usai.

    Ketegangan ini berakhir dengan unggahan foto di akun Instagram @swtrenggono, memperlihatkan Purbaya mengakui kesalahan dan momen keduanya tertawa bersama, Rabu (11/2/2026) sore.

    “That’s all folks. Back to work ya,” ujar Trenggono.

    Perseteruan dua pembantu Presiden Prabowo Subianto ini berlangsung kurang dari 24 jam.

    Video Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat FGD Kadin Indonesia, Selasa (10/2/2026), menjadi pemicu. Purbaya mempertanyakan realisasi pesanan kapal kepada pengusaha galangan kapal.

    “Berapa dari anda yang sudah menerima order dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Kan aneh enggak masuk akal, uangnya sudah gua keluarin. Ordernya enggak ada. Ini apa-apaan,” kata Purbaya.

    Purbaya mempertanyakan kendala yang menghambat pemesanan kapal KKP.

    Ia juga menyinggung peran Kadin dan Kementerian Perindustrian yang dinilai kurang aktif.

    Menurut Purbaya, SDM galangan kapal Indonesia mumpuni, tetapi industri ini kurang berkembang karena minimnya kesempatan dan kebijakan yang mendukung produksi dalam negeri.

    “Saya baru tahu orang kita jago, cuma enggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Menkeu.

    Respons Trenggono

    Menteri Trenggono menanggapi video tersebut melalui Instagram @swtrenggono, Selasa (10/2/2026) malam.

    Trenggono mengaku tidak memahami dana proyek kapal yang dimaksud Purbaya.

    “Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” kata Trenggono.

    Menurutnya, Badan Logistik Pertahanan yang mengeksekusi pinjaman dari Inggris, bukan KKP.

    Dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris (UK), bukan APBN murni. KKP hanya memfasilitasi teknis dan tenaga kerja.

    “Jadi, sebaiknya Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” ujar Trenggono.

    Trenggono meminta Purbaya memvalidasi data sebelum membuat pernyataan.

    "Sebaiknya Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu dong,” kata Trenggono.

    Rincian Anggaran Pengadaan Kapal KKP

    Berikut adalah rincian perkiraan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):

    Sumber Pendanaan Jumlah Anggaran (Perkiraan) Status
    Pinjaman Pemerintah Inggris (UK) Belum ditetapkan (masih dalam proses) Proses Pembicaraan Mekanisme
    APBN Murni Tidak ada alokasi –

    Perlu dicatat bahwa informasi detail mengenai anggaran ini masih bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai perkembangan lebih lanjut.

  • DPR Dorong Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    DPR Dorong Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Hal ini dipandang sebagai bagian penting dari strategi kemandirian nasional dan ketahanan negara.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa sektor pertahanan harus menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Pilar ini harus didukung oleh kebijakan yang konsisten, anggaran yang berkelanjutan, serta sinergi antara BUMN, BUMS, dan sektor keuangan.

    Dave Laksono menekankan perlunya kebijakan strategis untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan ini meliputi implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012, terutama terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

    Penguatan industri pertahanan memerlukan optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pengadaan alutsista. Selain itu, perlu penyusunan roadmap jangka panjang yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset.

    Selain itu, Dave menyoroti pentingnya insentif fiskal, dukungan riset dan pengembangan (R&D), serta skema alih teknologi atau transfer of technology (ToT) yang terukur.

    "ToT bukan sekadar perakitan, tetapi harus sampai pada penguasaan desain dan rekayasa," ujarnya.

    Dukungan Anggaran dan Pembiayaan

    Dukungan pemerintah tidak hanya difokuskan pada belanja operasional, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

    Skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan mitra swasta.

    "Sejumlah proyek strategis seperti kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut telah berjalan dengan pola pembiayaan campuran, sehingga semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional," katanya.

    Tantangan dan Potensi Produksi Lokal

    Dave mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan komponen tertentu untuk pengadaan alutsista tanpa impor.

    Namun, tren produksi lokal suku cadang terus meningkat. PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL telah menunjukkan kemampuan nyata dalam memproduksi alutsista dengan kandungan lokal yang semakin besar.

    "Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi dan inovasi," katanya.

    Sinergi antara BUMN dan BUMS menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional.

    Beberapa BUMN industri pertahanan telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, termasuk produksi kendaraan taktis, kapal perang hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

    Berikut adalah data produksi beberapa BUMN strategis:

    BUMN Produk Contoh
    PT Pindad Kendaraan Taktis Komodo, Anoa
    PT PAL Kapal Perang Kapal Cepat Rudal (KCR)
    PT Dirgantara Indonesia Pesawat Angkut CN-235, NC-212

    Peningkatan produksi ini menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian industri pertahanan nasional.

  • Kemenag Siap Transfer Anggaran Haji Rp 522 Miliar ke Kemenhaj

    Kemenag Siap Transfer Anggaran Haji Rp 522 Miliar ke Kemenhaj

    Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan kesiapannya untuk mengalihkan anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Kepastian ini diberikan sebagai respons terhadap alokasi anggaran Kemenhaj yang masih berada di Kemenag. Total anggaran yang akan direalokasi mencapai Rp 522 miliar.

    Namun, proses transfer anggaran belum dapat dilaksanakan karena mekanisme keuangan di Kemenhaj masih dalam tahap penyesuaian.

    Anggaran sebesar Rp 522 miliar terdiri dari dua sumber utama, yaitu dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp488 miliar dan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp34 miliar. Saat ini, kedua pos anggaran tersebut berstatus terblokir.

    Kamaruddin menjelaskan bahwa Kemenag, Kemenhaj, dan Kementerian Keuangan telah mengadakan rapat koordinasi pada 2 Februari 2026 untuk membahas revisi realokasi anggaran PNBP dan SBSN tahun anggaran 2026 ke Kementerian Haji.

    “Kemenag, Kemenhaj, dan Kemenkeu sudah menggelar rapat koordinasi persiapan revisi realokasi anggaran PNBP dan SBSN tahun anggaran 2026 ke Kementerian Haji pada 2 Februari 2026. Dalam rapat itu dipahami bersama bahwa proses transfer belum bisa dilakukan karena Kemenhaj sedang mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT),” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu (11/2/2026), dilansir dari laman Kemenag.

    Kendala Transfer Anggaran SBSN dan PNBP

    Administrasi Data Komputer (ADK) atau RKAKL Kementerian Haji dan Umrah masih dalam proses pengusulan Anggaran Biaya Tambahan untuk belanja pegawai di Ditjen Anggaran. Kondisi ini menyebabkan anggaran dari Kemenag belum bisa diinput ke sistem.

    “Jadi untuk transfer anggaran SBSN, Kemenhaj belum siap ADK, karena sedang proses ABT di Ditjen Anggaran,” jelas Kamaruddin Amin.

    “Jadi kita justru menunggu kesiapan Kemenhaj untuk proses transfer anggarannya,” sambungnya.

    Terkait anggaran PNBP sebesar Rp34 miliar, Kamaruddin menyebut kendala yang berbeda. Dalam rapat bersama Ditjen Anggaran, Direktorat Sistem Penganggaran Kemenkeu, dan Direktorat PNBP Kemenkeu pada 2 Februari 2026, Kemenhaj disebut belum mengusulkan tarif dan target PNBP tahun 2026.

    Kondisi tersebut menyebabkan anggaran PNBP belum dapat dipindahkan dari Kemenag ke Kemenhaj.

    Berikut rincian kendala transfer anggaran:

    Jenis Anggaran Kendala
    SBSN (Rp488 Miliar) Kemenhaj belum siap ADK karena sedang proses ABT di Ditjen Anggaran.
    PNBP (Rp34 Miliar) Kemenhaj belum mengusulkan tarif dan target PNBP tahun 2026.

    “Kemenag dalam rapat bersama menyampaikan usulan agar proses transfer ini dapat segera dilakukan secara bertahap, dimulai dari anggaran SBSN. Namun, faktanya ADK Kemenhaj memang belum siap,” paparnya.

    Komitmen Kemenag untuk Menuntaskan Realokasi Anggaran

    Kamaruddin menegaskan Kemenag berkomitmen untuk menuntaskan proses realokasi anggaran haji tersebut. Koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Haji dan Umrah serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar transfer bisa segera diproses.

    “Kemenag berkomitmen untuk segera menuntaskan hal ini. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar proses ini bisa diakselerasi. Kami harap ADK Kemenhaj juga bisa segera siap sehingga transfer anggaran bisa segera dilakukan,” tandas Kamaruddin Amin.

  • TNI Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi di Jakarta

    TNI Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi di Jakarta

    Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2026 resmi digelar di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Sebanyak 1.059 personel diterjunkan untuk memperkuat penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI. Operasi ini diawali dengan upacara gelar pasukan di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Operasi tahun ini mengusung tema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju”. Tema ini menegaskan komitmen TNI dalam membangun prajurit yang profesional, disiplin, serta patuh terhadap hukum.

    Melalui operasi ini, TNI menargetkan peningkatan disiplin serta kepatuhan hukum prajurit di seluruh satuan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka pelanggaran sekaligus menjaga profesionalisme dan citra institusi TNI di mata publik.

    Personel dan Dukungan Lintas Lembaga

    Ribuan personel yang terlibat berasal dari unsur Polisi Militer Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta didukung pasukan gabungan TNI, Koopsus, hingga unit K9 Polisi Militer.

    Selain melibatkan unsur internal, Operasi Gaktib dan Yustisi 2026 juga didukung sinergi lintas lembaga, seperti Polri, Kejaksaan RI, Bea Cukai, dan instansi perhubungan. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum dan pengawasan di lapangan.

    Berikut adalah daftar instansi yang terlibat dalam Operasi Gaktib dan Yustisi 2026:

    No. Instansi
    1 Polisi Militer TNI AD
    2 Polisi Militer TNI AL
    3 Polisi Militer TNI AU
    4 Pasukan Gabungan TNI
    5 Koopsus
    6 Unit K9 Polisi Militer
    7 Polri
    8 Kejaksaan RI
    9 Bea Cukai
    10 Instansi Perhubungan

    Pimpinan dan Kesiapan Operasi

    Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Yusri Nuryanto memimpin langsung upacara sekaligus menyematkan ban lengan operasi kepada perwakilan pasukan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi 2026.

    Usai upacara, Danpuspom TNI meninjau kesiapan pasukan dan peralatan operasi. Seluruh personel dinyatakan siap menjalankan tugas secara optimal demi kelancaran pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi 2026.

  • MUI Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Kirim Tentara ke Gaza

    MUI Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Kirim Tentara ke Gaza

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah akan risiko besar terkait rencana pengiriman sekitar 8.000 tentara Indonesia ke Gaza dalam misi perdamaian.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan peringatan ini di Jakarta, Rabu (11/2/2026), sebagaimana dilansir dari laman MUI. Ia menilai langkah ini berpotensi berdampak politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang selama ini membela kemerdekaan Palestina.

    MUI menyoroti belum adanya kejelasan kerangka misi, apakah di bawah mandat Dewan Keamanan PBB atau melalui skema lain seperti International Stabilization Force (ISF). Sudarnoto menilai penggunaan skema ISF dalam misi perdamaian di Gaza mengandung risiko besar bagi Indonesia.

    Menurutnya, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Golan yang berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

    “Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” katanya.

    Ia menjelaskan, misi dalam kerangka ISF umumnya berada di bawah kendali negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, dengan fokus pada stabilisasi wilayah pascakonflik. Sudarnoto menilai misi stabilisasi semacam itu kerap membawa agenda yang tidak sepenuhnya sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang.

    Ia menyoroti fokus ISF pada demiliterisasi Gaza, khususnya pelucutan senjata Hamas, yang menurutnya bukan solusi berkeadilan bagi Palestina.

    “Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” ujarnya.

    Pertimbangan Ulang Pengiriman Pasukan

    Ia meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana pengiriman pasukan agar tidak merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut Sudarnoto, meski keputusan pengiriman pasukan belum final, potensi keterlibatan Indonesia dalam agenda yang dinilai merugikan Palestina dapat memicu konfrontasi dengan Hamas.

    “Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” tegasnya.

    Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar Indonesia tidak terjebak dalam dinamika konflik yang dapat merugikan posisi diplomatiknya.

    Sebelumnya, MUI menerbitkan Surat Edaran tertanggal 3 Februari 2026 berisi tausiyah terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace.

    Dalam surat tersebut, MUI menyampaikan enam poin sikap yang mendesak pemerintah menjamin kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat.

    Langkah itu dimaksudkan agar keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak hanya menjamin keamanan Israel, tetapi juga memastikan tidak ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina.

    Berikut adalah enam poin sikap MUI:

    No. Poin Sikap MUI
    1 Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai Negara merdeka dan berdaulat
    2 Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina
    3 Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace demi terwujudnya perdamaian yang hakiki dan konsisten
    4 Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace
    5 Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi dimana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP)
    6 Pemerintah Indonesia harus terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
  • Prabowo Tegaskan Berantas Korupsi di Indonesia

    Prabowo Tegaskan Berantas Korupsi di Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Bahkan, ia sempat berseloroh mengenai kemungkinan perlunya gaya kepemimpinan yang sedikit otoriter untuk melawan para pelaku korupsi.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Prabowo awalnya menekankan bahwa praktik korupsi tidak boleh terjadi.

    "So, kita harus bersihkan ya. Kita harus ada The New Indonesia. The New Indonesia, harus, tidak boleh, tidak boleh ada korupsi," ujar Prabowo.

    Prabowo menyatakan bahwa dirinya menjadi presiden karena adanya sistem demokrasi. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

    "Untung kita masih negara, apa itu, kita masih, kita negara demokrasi kan? Bener? Demokrasi, apa, agak demokrasi ya, agak ya, lumayanlah demokrasi kita kan? Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden loh, Saudara-saudara. Iya kan? Bener nggak," kata Prabowo.

    Ia menyinggung adanya pihak-pihak yang mengeluhkan kepemimpinannya. Prabowo menyebut ada kelompok yang menganggap dirinya otoriter.

    "Jadi jangan ini loh, ada kelompok-kelompok yang selalu mengeluh, Indonesia beginilah, Prabowo otoriterlah. Bener nggak?" ujarnya.

    Otoriter Melawan Koruptor?

    Prabowo kemudian berkelakar bahwa mungkin saja rakyat mendukung gaya otoriter seorang pemimpin jika tujuannya adalah untuk melawan koruptor. Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

    "Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter, jangan-jangan, untuk melawan koruptor-koruptor itu. Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat, ya. Banyak negara lain, nggak tahu dah, hari ini ada, besoknya nggak ada. Iya kan? Jangan-jangan efektifan itu, jangan-jangan," ujar Prabowo sambil tersenyum.

    Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026:

    Poin Keterangan
    Pemberantasan Korupsi Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia.
    Demokrasi Prabowo menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.
    Gaya Kepemimpinan Prabowo berseloroh tentang kemungkinan perlunya gaya kepemimpinan yang sedikit otoriter untuk melawan koruptor.
  • Kapolres Bogor Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo

    Kapolres Bogor Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo

    Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menjadi salah satu penerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini diberikan atas jasa Wikha dalam mengawal program pemerintah.

    Penganugerahan berlangsung saat peresmian dan groundbreaking 1.179 SPPG Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut hadir.

    Selain Wikha, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan Februanto, dan petambak Zaini Sidi juga menerima penghargaan serupa.

    Pemberian penghargaan ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 13/TK/Tahun 2026 tanggal 13 Februari 2026, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

    AKBP Wikha dinilai berjasa dalam pembentukan SPPG Polri melalui pengendalian kebijakan internal dan koordinasi sistematis Gugus Tugas MBG Polri. Ia dinilai mampu menerjemahkan kebijakan pusat menjadi langkah operasional yang jelas, terukur, dan berkelanjutan, sehingga program Makan Bergizi Gratis Polri berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.

    Program ini dinilai memberi dampak peningkatan layanan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

    Implementasi SPPG di Bogor

    Sebagai bagian dari implementasi program, saat ini terdapat 13 titik SPPG di wilayah hukum Polres Bogor. Berikut rinciannya:

    Status Jumlah Unit
    Beroperasi 1
    Persiapan Operasional 5
    Proses Pembangunan 6
    Pengajuan Lokasi Baru 1

    Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat di wilayah Bogor.

    Komitmen Kapolres Bogor

    AKBP Wikha Ardilestanto berkomitmen untuk terus mengawal seluruh program pemerintah.

    "Tanda kehormatan ini bukanlah apresiasi pribadi, melainkan simbol kerja keras seluruh jajaran Polres Bogor dalam mengawal visi besar Presiden," kata AKBP Wikha usai acara, Jumat (13/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa penghargaan ini adalah amanah besar dan pihaknya berkomitmen memastikan program Makan Bergizi Gratis dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat desa.

    "Kami berkomitmen akan terus memastikan program Makan Bergizi Gratis ini dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat hingga ke tingkat desa, demi mencetak generasi masa depan yang lebih sehat," ujarnya.

    AKBP Wikha juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bogor beserta jajaran Pemkab Bogor atas dukungan aset yang dialihfungsikan demi pelayanan masyarakat. Ia juga menyoroti sinergi dengan Kadin Kabupaten Bogor dan seluruh pihak terkait.

    "Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha adalah kunci utama dalam mensukseskan program strategis pemerintah pusat," sambungnya.Penerima Tanda Kehormatan Lainnya

    Selain AKBP Wikha, sejumlah kepala lembaga hingga pejabat Polri juga menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo. Tanda kehormatan yang dianugerahkan meliputi Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satyalancana Wira Karya.

    • Bintang Jasa Utama: Kepala BGN Dadan Hindayana
    • Bintang Jasa Pratama: Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Wakil Kepala BGN Sonny Sanjaya (mewakili dua penerima lainnya)
    • Bintang Jasa Nararya: Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada (mewakili 4 penerima lainnya)