Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pemulihan Aceh. Upaya ini menjadi prioritas nasional pascabencana yang melanda.
Pembangunan kembali Aceh diartikan sebagai manifestasi solidaritas kebangsaan. Hal ini menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.
"Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Rabu (11/2/2026).
"Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua," sambungnya.
Penegasan Muzani disampaikan dalam pertemuan silaturahmi Pimpinan MPR RI. Agenda tersebut terkait penyerahan bantuan korban bencana di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2).
Muzani menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi intensif. Komunikasi itu terjalin antara Pimpinan MPR RI dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Pertemuan membahas berbagai persoalan mendasar akibat bencana besar. Bencana tersebut melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025.
Muzani menyebut Muzakir menggambarkan kondisi saat ini sebagai 'tsunami kedua'. Dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang harus ditangani sangat besar.
Salah satu usulan penting dari Pemprov Aceh adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus. Badan ini akan mempercepat pemulihan pascabencana, seperti pascatsunami sebelumnya.
Muzani mengungkapkan seluruh pokok pikiran dan aspirasi Pemprov Aceh telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Presiden.
"Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujar Muzani.
Pimpinan MPR RI juga menerima paparan dari Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah. Selain itu, laporan dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Bencana Muhammad Tito Karnavian terkait perkembangan di lapangan.
Muzani mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut sangat penting dalam penanganan bencana.
"Kami bangga atas kerja keras seluruh aparat dan pemerintah. Hingga saat ini hampir 99% listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan," kata Muzani.
Layanan Kesehatan dan Arahan Presiden
Di bidang kesehatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) memastikan pelayanan rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan. Hal ini demi masyarakat terdampak.
Seluruh langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Presiden bertekad membangun kembali Aceh secara menyeluruh, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.
Prioritas Meugang dan Bantuan Kemanusiaan
Meski terbatas, Pemprov Aceh memprioritaskan pemenuhan pangan untuk tradisi Meugang. Ini agar masyarakat tetap bersukacita menyambut Ramadan.
Tradisi Meugang telah mengakar kuat di Aceh selama ratusan tahun. Pimpinan MPR RI mendukung penuh dan memastikan kebutuhan pangan terpenuhi.
"Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur'an. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu," tutur Muzani.
Muzani mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan. Ini termasuk pelonggaran pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode. Hal ini untuk mendukung operasional alat berat.
Selain itu, masalah keterbatasan ternak akibat bencana serta keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh juga menjadi perhatian.
Rincian Bantuan dan Kabupaten Terdampak
Sebagai bentuk kepedulian konkret, Pimpinan MPR menyerahkan bantuan kemanusiaan. Bantuan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah.
Bantuan tersebut disalurkan kepada delapan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh.
Distribusi Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh
| Jenis Bantuan |
Jumlah Paket |
Kabupaten Terdampak |
| Sembako |
15.000 |
Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah |
| Ibadah (Al-Qur'an, Perlengkapan Salat) |
15.000 |
Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah |
"Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan," kata Muzani.
"Kami optimistis Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik," imbuhnya.
Kunjungan Pimpinan MPR RI
Pimpinan MPR RI tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Selasa (10/2) pagi. Kedatangan sekitar pukul 09.11 waktu setempat menggunakan pesawat TNI AU.
Mereka disambut dengan tarian tradisional Tari Ranup Lampuan oleh Sanggar Wareh Budaya. Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.
Kehadiran Pimpinan MPR RI di Tanah Rencong merupakan langkah persaudaraan. Ini untuk menjemput harapan yang sempat terpuruk akibat bencana.
Komitmen negara ini menjadi simbol bahwa semangat kebangsaan tetap menjaga nyala api kebangkitan Aceh. Meskipun bencana melukai raga, namun harapan tetap ada.
Daftar Peserta Kunjungan
Kunjungan ini turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) Taruna Ikrar juga turut hadir.
Hadir pula perwakilan Fraksi Gerindra MPR RI Khalid, Sugiat Santoso, dan M Husni. Dari Fraksi PDIP MPR RI Sonny Tri Danaparamita, Fraksi Demokrat MPR RI H Anton Sukartono, serta Sekretariat Fraksi PAN MPR RI Muhammad Hoerudin A.
Turut serta Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Paul Liyanto. Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo juga mendampingi.