Category: Politik

  • Iran Tawarkan Bantuan Dialog Afghanistan-Pakistan Usai Konflik

    Iran Tawarkan Bantuan Dialog Afghanistan-Pakistan Usai Konflik

    Di tengah meningkatnya ketegangan antara Afghanistan dan Pakistan yang kembali terlibat pertempuran, Iran menawarkan diri untuk memfasilitasi dialog antara kedua negara. Penawaran ini muncul setelah Islamabad menyatakan bahwa mereka berada dalam "perang terbuka" menyusul pemboman oleh Pakistan di beberapa wilayah Afghanistan, termasuk Kabul.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, melalui pernyataan di media sosial X, menyampaikan kesiapan Iran untuk membantu memfasilitasi dialog tersebut. "Republik Islam Iran siap memberikan bantuan apa pun yang diperlukan untuk memfasilitasi dialog, dan meningkatkan kesepahaman dan kerja sama antara kedua negara," kata Araghchi.

    Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan Afghanistan, Iran memiliki hubungan dekat dengan Islamabad dan juga terlibat dengan otoritas Taliban yang kini berkuasa di Kabul, meskipun Teheran belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

    Pada Oktober tahun lalu, saat konflik antara kedua negara pecah, Iran juga telah menawarkan diri untuk menjadi mediator.

    Pertempuran terbaru ini terjadi setelah gencatan senjata yang rapuh sejak Oktober tahun lalu, yang dimediasi oleh Qatar dan Turki, menyusul gelombang kekerasan lintas perbatasan.

    Militer Pakistan membombardir beberapa provinsi di Afghanistan, termasuk Kabul, pada Jumat (27/2) pagi. Pakistan mengklaim tindakan itu sebagai respons terhadap serangan yang dilancarkan oleh pasukan Afghanistan pada Kamis (26/2) malam.

    Namun, Taliban menyatakan bahwa serangan terhadap pos perbatasan Pakistan pada Kamis (26/2) malam adalah balasan atas serangan udara sebelumnya. Otoritas Pakistan mengklaim menewaskan 133 petempur Taliban, sementara Taliban mengumumkan bahwa serangan balasan mereka menewaskan 55 tentara Pakistan dan menangkap beberapa lainnya.

    Hubungan kedua negara tegang akibat tuduhan Pakistan bahwa Afghanistan melindungi militan yang melancarkan serangan di wilayah perbatasan Pakistan. Pemerintah Taliban membantah tuduhan tersebut.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan, Khawaja Asif, menyatakan bahwa "konfrontasi habis-habisan" dilakukan dengan pemerintah Taliban. Asif juga mengumumkan bahwa kedua negara kini berada dalam "perang terbuka".

    "Kesabaran kami telah mencapai batasnya. Sekarang ini adalah perang terbuka antara kami dan Anda (Afghanistan-red)," tegas Asif.

  • Cobra Gold 2026: Latihan Militer Multilateral Digelar di Thailand

    Cobra Gold 2026: Latihan Militer Multilateral Digelar di Thailand

    Thailand kembali menjadi tuan rumah latihan militer multinasional Cobra Gold pada tahun 2026, dengan partisipasi sejumlah negara mitra.

    Latihan militer gabungan Cobra Gold 2026, yang melibatkan berbagai negara mitra dari kawasan Indo-Pasifik, kembali diadakan di Thailand. Kegiatan tahunan ini berlangsung di beberapa lokasi latihan, termasuk pangkalan militer di Sattahip, Provinsi Chonburi.

    Cobra Gold dikenal sebagai latihan militer multilateral terbesar di Asia Tenggara. Latihan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini dikoordinasikan bersama oleh Royal Thai Armed Forces (RTARF) dan United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM).

    Rangkaian latihan Cobra Gold biasanya mencakup berbagai kegiatan, mulai dari latihan komando dan pengendalian, operasi di darat, laut, dan udara, hingga simulasi bantuan kemanusiaan.

    Selain menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis militer, Cobra Gold juga berfungsi sebagai forum diplomasi pertahanan yang bertujuan membangun kepercayaan di antara negara-negara peserta.

    Di tengah dinamika keamanan kawasan yang terus berkembang, pelaksanaan Cobra Gold 2026 menegaskan komitmen negara-negara peserta dalam menjaga stabilitas serta memperkuat kemitraan strategis di Asia Tenggara dan sekitarnya.

  • Pembangunan KPP Papua Pegunungan Ditargetkan Selesai 2028

    Pembangunan KPP Papua Pegunungan Ditargetkan Selesai 2028

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin rapat koordinasi daring dari Jakarta terkait perkembangan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Pegunungan. Rapat ini bertujuan memastikan pembangunan KPP Papua Pegunungan terus dipantau dan berjalan sesuai rencana.

    Sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan 8 Februari 2026 dan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada 25 Februari 2026, rapat ini menekankan pentingnya pembangunan KPP Papua Pegunungan sebagai amanat Undang-Undang (UU) tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

    Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026), menyampaikan target penyelesaian KPP Papua Pegunungan pada tahun 2028. Hal ini sesuai dengan harapan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI. "Target kita jelas, KPP Papua Pegunungan harus dapat berfungsi pada tahun 2028 sebagaimana harapan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI. Karena itu, setiap tahapan administrasi dan teknis harus dipastikan berjalan sesuai jadwal," kata Ribka.

    Fokus rapat meliputi pemenuhan readiness criteria (RC) dan percepatan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), mengingat adanya perubahan lokasi dari Distrik Walesi ke Distrik Hubikosi. Selain itu, dibahas pula kesiapan pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan tersebut.

    Perhatian utama diberikan pada penyempurnaan catatan RC, penyelesaian land clearing Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan percepatan dokumen Amdal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan diminta segera melengkapi dokumen Formulir Kerangka Acuan (FKA) paling lambat 4 Maret 2026.

    Dokumen Amdal ditargetkan rampung sebelum Idul Fitri agar proses lelang pada Juni atau Juli dapat berjalan sesuai jadwal. Tim Penilai dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua dilibatkan dalam pembahasan Amdal.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diminta segera memasukkan data rumah susun ASN ke dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Program pembangunan hunian ASN saat ini berada pada tahap penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) di Kementerian Sekretariat Negara.

    Ribka Haluk menekankan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan untuk mencapai target operasional KPP pada tahun 2028. "Pencapaian target operasional KPP pada tahun 2028 membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan. Kita harus memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu," tutupnya.

    Rapat lanjutan akan digelar untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan dan persiapan pembangunan fisik KPP Papua Pegunungan berjalan sesuai jadwal.

    Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Pemprov Papua Pegunungan, Kementerian PKP, Kementerian PU, DLH Provinsi Papua, Tim Penilai Amdal, serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri.

  • Seskab Ungkap Anggaran Pendidikan Rp769,1 Triliun Disetujui DPR

    Seskab Ungkap Anggaran Pendidikan Rp769,1 Triliun Disetujui DPR

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi polemik terkait dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari anggaran pendidikan nasional. Ia menyatakan bahwa besaran anggaran pendidikan dalam APBN telah disetujui oleh pemerintah bersama DPR.

    Menurut Teddy, alokasi anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN. Pada tahun ini, angka tersebut mencapai Rp 769,1 triliun. Ia menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tersebut mencakup berbagai peruntukan.

    Teddy menjelaskan bahwa Undang-Undang APBN telah disepakati oleh pemerintah dan DPR, termasuk melalui pengambilan keputusan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ia juga menyinggung Ketua Banggar DPR yang berasal dari Fraksi PDIP, Said Abdullah.

    "Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira," ujar Teddy.

    Teddy menegaskan bahwa program MBG tidak akan mengurangi program pendidikan lainnya. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kualitas pendidikan.

    "Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Teddy.

    Sebelumnya, PDIP menyoroti alokasi anggaran MBG yang diambil dari anggaran pendidikan. Mereka menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp 223,5 triliun untuk program tersebut diambil dari total anggaran pendidikan nasional.

    Klarifikasi ini disampaikan setelah adanya pernyataan dari sejumlah pejabat negara yang menyatakan bahwa anggaran MBG berasal dari efisiensi dan tidak mengambil dari anggaran pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari pengurus DPD-DPC PDIP hingga masyarakat mengenai fakta sebenarnya.

    "Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2).

    Namun, menurut dokumen resmi negara, dana untuk program MBG ternyata memotong porsi anggaran pendidikan tersebut.

    "Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN," sebutnya.

  • Hibatullah Akhundzada, Pemimpin Taliban, Dikabarkan Tewas

    Hibatullah Akhundzada, Pemimpin Taliban, Dikabarkan Tewas

    Kabar mengenai tewasnya pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada, beredar. Informasi ini menyebutkan bahwa Akhundzada tewas dalam operasi militer yang dilakukan Pakistan di wilayah Afghanistan.

    Meskipun demikian, kelompok Taliban yang saat ini berkuasa di Kabul belum memberikan konfirmasi resmi terkait berita ini. Sosok Akhundzada sendiri dikenal sebagai pribadi yang misterius, dan rumor tentang kematiannya telah beberapa kali muncul sebelumnya, namun belum pernah terverifikasi.

    Sejumlah media asing seperti Views Bangladesh, First Post, dan The Sunday Guardian (media lokal India) turut melaporkan kabar ini. Media-media tersebut mengutip sumber yang sama, yaitu sebuah postingan di media sosial X dari akun OSINT Europe, sebuah lembaga think-tank intelijen internasional.

    Akun @Osinteurope mengumumkan kabar kematian Akhundzada pada Jumat (27/2) pagi. Postingan tersebut menyatakan bahwa Akhundzada dilaporkan tewas bersama para komandan senior Taliban akibat serangan udara Pakistan yang menargetkan markas mereka di Kabul.

    Sejak memimpin Taliban pada tahun 2016, Akhundzada menjabat sebagai pemimpin tertinggi Emirat Islam Afghanistan setelah penarikan pasukan AS dan NATO pada tahun 2021. Pemerintah Taliban belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar ini.

    Akhundzada dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang tampil di depan publik. Komunikasi dan arahan lebih sering disalurkan melalui jaringan Taliban.

    Profil publik yang minim ini telah memicu berbagai spekulasi tentang kondisi kesehatannya dan rumor kematian di masa lalu, yang seringkali sulit diverifikasi.

    Pekan ini, pertempuran kembali terjadi antara Afghanistan dan Pakistan. Islamabad membombardir beberapa provinsi di Afghanistan, termasuk Kabul, pada Jumat (27/2) pagi. Pakistan mengklaim bahwa tindakan ini merupakan respons terhadap serangan yang dilancarkan Afghanistan pada Kamis (26/2) malam.

    Taliban mengklaim bahwa serangan terhadap pos-pos perbatasan Pakistan adalah balasan atas serangan udara sebelumnya. Otoritas Pakistan mengklaim telah menewaskan 133 petempur Taliban dalam serangan tersebut.

    Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa akibat serangan terbaru Pakistan. Namun, Kementerian Pertahanan Afghanistan secara terpisah melaporkan delapan tentaranya tewas dan 11 lainnya luka-luka.

  • ASN Siantar Terancam Tak Dapat THR Jika Belum Bayar PBB

    ASN Siantar Terancam Tak Dapat THR Jika Belum Bayar PBB

    Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, mengancam tidak akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum melunasi Pajak Bumi Bangunan (PBB).

    Ancaman tersebut ditujukan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar.

    Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Nomor 025/900.1.13.1/898/II-2026 tertanggal 20 Februari 2026. Surat edaran yang ditandatangani oleh Sekda Junaidi Sitanggang ini berisi imbauan kepada seluruh ASN Pemkot Pematangsiantar. Dijelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.

    Surat edaran tersebut mewajibkan setiap ASN melampirkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 Tahun 2026 sebagai syarat persetujuan pembayaran tambahan penghasilan bulan Februari 2026 dan pembayaran THR Tahun 2026 atas rumah tempat tinggal, kontrakan, kost, dan aset tanah yang dimiliki.

    Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Pematangsiantar, Alwi Lumban Gaol, membenarkan adanya sanksi bagi ASN yang tidak melunasi PBB tersebut.

    "Iya," kata Alwi saat dikonfirmasi mengenai sanksi bagi ASN yang tidak membayar PBB Tahun 2026.

  • Pesantren Ditegaskan Ibas Punya Peran Strategis Bangun Bangsa

    Pesantren Ditegaskan Ibas Punya Peran Strategis Bangun Bangsa

    Wakil Ketua MPR RI, Eddie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, kembali melanjutkan kegiatan Reses 2026 dengan menghadiri acara buka puasa bersama di Pondok Pesantren Syarifatul Ulum. Ibas menegaskan peran penting pesantren dalam pembangunan bangsa.

    Menurut Ibas, pesantren memiliki posisi strategis sebagai pilar penting dalam membangun moral dan karakter bangsa. Penegasan ini disampaikan saat kunjungan dan buka puasa bersama di Pondok Pesantren Syarifatul Ulum.

    "Saya hadir bukan hanya untuk berbuka bersama. Saya ingin menegaskan satu pesan, pesantren adalah tiang negeri," ujar Ibas dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

    Ibas mengingatkan bahwa kekuatan bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga dari fondasi moral dan akhlak yang kuat. Ia mengutip, "Ilmu tanpa akhlak adalah kegelapan, akhlak tanpa ilmu adalah kelemahan. Keduanya harus berjalan bersama."

    Peran pesantren telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ibas menambahkan bahwa pesantren telah lama menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

    Menjelang berbuka, kegiatan diisi dengan kultum Ramadan yang menekankan pentingnya ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tausiyah tersebut mengingatkan bahwa jalan menuju surga memerlukan kesabaran dan kelapangan hati, serta mengajak umat untuk terus berbuat baik dan menyambung silaturahmi.

    Kehadiran Ibas di Ngawi dinilai sebagai wujud silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat, serta mendapatkan apresiasi dari tokoh pesantren dan jemaah. Momentum ini dipandang sebagai ruang dialog yang mempererat hubungan pemimpin dan rakyat.

    Data nasional menunjukkan terdapat lebih dari 39 ribu pesantren di Indonesia dengan jutaan santri. Ibas menegaskan bahwa santri adalah kekuatan moral dan pemimpin masa depan bangsa.

    Dalam kesempatan tersebut, Ibas mengajak santri untuk menjadikan puasa sebagai sarana memperkuat disiplin, memperbaiki hati, dan meningkatkan prestasi. Ia berharap Pondok Pesantren Syarifatul Ulum terus menghasilkan generasi yang alim, berakhlak, dan berprestasi. Ibas juga memberikan penghargaan kepada santri berprestasi dan bantuan komputer.

    Santri berprestasi dari Pondok Syarifatul 'Ulum di antaranya:

    – Azuan Maulana Fadillah (Juara 2 Lari 100m Porseni Kabupaten Ngawi) – Vanya Rengganis Harta Mavilla (Hafal Alfiyah 1002 nadzom) Dari Pondok Al Futuhiyah:

    – Muallima Nurul Latifah (Juara 1 Fisika KSM Kabupaten Ngawi)

    – Fitri Nur Rohmah (Juara 2 Kaligrafi Porseni Kabupaten Ngawi) Sementara dari Pondok Roudhotul Muta'allimin:

    – Enjie Maharani Nusantara (Hafal Juz 30 + Surat Pilihan).

    Turut hadir dalam acara tersebut Agus M Noval Al Haidar, Ibu Nyai Dra. Siti Zubaidah, Yai Anwar Solihin, Agus Zein Zuhri Soleh, Sehmanto, Agus M Ulul Albab, Agus Habib Junaidi, serta para masyayikh, sesepuh, dan jamaah lainnya.

  • Bupati Banyuwangi Apresiasi Kritik Masyarakat

    Bupati Banyuwangi Apresiasi Kritik Masyarakat

    Apresiasi terhadap kehadiran Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam acara buka bersama tokoh lintas elemen di Rumah Kebangsaan, Karangrejo, Banyuwangi, Kamis (26/02/2026) malam, membanjiri berbagai pihak. Kehadirannya yang inklusif, berdialog, dan berbaur, semakin mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang terbuka.

    Lebih dari seratus tokoh lintas elemen hadir dalam kesempatan tersebut. Mulai dari agamawan, pejabat, pegiat sosial, kalangan pendidik, tokoh perempuan, pers, LSM, hingga budayawan. Bahkan, beberapa di antaranya dikenal sebagai pengkritik kebijakan Pemkab Banyuwangi.

    Herman Sjahthi, seorang akademisi dan aktivis sosial kemasyarakatan, menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berdialog langsung dengan bupati. Ia menilai forum tersebut memungkinkan berbagai persoalan yang sebelumnya sulit diselesaikan dapat didiskusikan dengan baik.

    Andi Purnama, seorang podcaster yang sering mengangkat isu-isu kebijakan publik, juga mengamini hal tersebut. Menurutnya, ruang dialog egaliter semacam ini memberikan kesan positif.

    "Ada pertukaran perspektif dan pemikiran di antara kami yang kemudian melahirkan saling kepahaman. Jadi, tidak lagi hanya satu sisi dalam melihat sebuah peristiwa," paparnya.

    KH. Achmad Wahyudi, dalam tausiyahnya, menyoroti keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan sebagai indikator kepemimpinan yang baik.

    "Kita lihat saat ini, bagaimana Ibu Ipuk menjelaskan soal tambang, infrastruktur jalan, hingga layanan publik seperti ini, adalah sebuah keberanian dari seorang pemimpin. Hadir langsung dan menuntaskan persoalan merupakan karakter yang baik," urai pengasuh PP. Adzikra, Tukangkayu itu.

    Hakim Said, Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi, menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung semangat sinergitas 3KO (Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi) sebagai fondasi membangun daerah.

    Forum ini, lanjutnya, menjadi wadah untuk mempererat ukhuwah Ramadhan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

    "Ini waktunya kita tandang bareng untuk mewujudkan Banyuwangi yang asri," tegasnya.

    Bupati Ipuk sendiri menyampaikan bahwa kritik yang ditujukan kepada pemerintah merupakan wujud kepedulian masyarakat. "Ketika ada kritik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, itu adalah bukti kecintaan masyarakat dan kepedulian terhadap pemerintah," ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi membuka ruang pengawasan publik, namun tetap dalam koridor aturan. "Kami tidak menghalangi masyarakat untuk memantau pemerintah. Tetapi jangan pula menggoda pemerintah untuk tidak taat pada aturan," pungkasnya.

    Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Kementerian Agama Choironi Hidayat, Ketua MUI Banyuwangi KH. Muhaimin Asymuni, Ketua FKUB Banyuwangi Nur Chozin, Aekanu Hariyono (Budayawan), serta akademisi dari berbagai kampus turut hadir dalam acara tersebut.

  • Tata Kelola Ruang Laut Perlu Lindungi Nelayan Kecil

    Tata Kelola Ruang Laut Perlu Lindungi Nelayan Kecil

    Sidang presentasi Karya Pengabdian Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta memicu perdebatan tentang nasib 2,2 juta nelayan kecil di Indonesia. Johan Rosihan, seorang mahasiswa, menyampaikan presentasi berjudul 'Politik Hukum Tata Kelola Ruang Laut: Perlindungan Nelayan Kecil di Tengah Ekspansi Investasi dan Regulasi Administratif'.

    Presentasi itu menyoroti bagaimana perlindungan terhadap nelayan kecil menjadi paradoks di tengah maraknya investasi di wilayah pesisir. Johan menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, belum optimal dalam melindungi nelayan kecil yang mayoritas menggunakan kapal di bawah 10 GT dengan peralatan sederhana.

    Terdapat tiga faktor struktural yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap nelayan kecil, yaitu representasi yang tidak seimbang dalam pembuatan kebijakan, fragmentasi kewenangan antar lembaga, serta penegakan hukum yang lemah di wilayah pesisir terpencil.

    "Hukum tidak hadir dalam ruang yang netral. Ia adalah produk dari relasi kuasa yang menentukan siapa yang mendapat akses, siapa yang dilindungi, dan siapa yang terpinggirkan," ujar Johan, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

    Diskusi yang berlangsung pada Kamis (26/2) menghadirkan berbagai perspektif dari praktisi PT Pelindo, anak perusahaan PT Krakatau Steel di bidang dermaga, analis keuangan, serta mahasiswa dari Maluku dan NTB.

    Johan menekankan bahwa konflik antara investasi besar dan nelayan kecil bukanlah sesuatu yang permanen, melainkan disebabkan oleh tidak adanya forum negosiasi yang setara dan aturan yang konsisten.

    Ia mengusulkan model rantai nilai terintegrasi, dengan nelayan kecil sebagai penangkap ikan di hulu, koperasi atau BUMN sebagai agregator di tengah, dan fasilitas Pelindo sebagai gerbang ekspor di hilir.

    Isu nelayan perbatasan juga menjadi perhatian, terutama terkait penangkapan oleh otoritas Australia. Menurut Johan, hal ini disebabkan oleh semakin sempitnya wilayah tangkap akibat ekspansi investasi, serta kurangnya sosialisasi MOU Indonesia-Australia mengenai hak akses tradisional nelayan.

    Dalam aspek fiskal, Johan mengusulkan agar Dana Bagi Hasil (DBH) perikanan dialokasikan khusus untuk melindungi nelayan kecil melalui revisi UU HKPD, penetapan Perda APBD, serta pemanfaatan Dana Desa.

    "Instrumen fiskalnya sudah ada. Yang belum ada adalah political will untuk menguncinya secara hukum agar tidak dialihkan ke pos lain," tegasnya.

    Kajian tersebut menghasilkan tiga saran reformasi regulasi. Pertama, DPR RI dan Pemerintah perlu mengharmonisasikan regulasi tata kelola ruang laut dengan perlindungan hak nelayan sebagai batasan yang tidak dapat dinegosiasikan.

    Kedua, Kemenko Maritim, KKP, KLHK, ATR/BPN, dan Pemda perlu membentuk mekanisme koordinasi lintas sektor serta mempercepat penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang mengakui wilayah tangkap tradisional.

    Ketiga, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi perlu mengembangkan jurisprudensi progresif serta memperluas akses bantuan hukum ke wilayah pesisir terpencil.

    "Selama nelayan kecil masih diperlakukan sebagai objek pembangunan – bukan sebagai subjek hukum aktif – keadilan pesisir akan tetap menjadi janji yang belum tertunaikan," tutup Johan.

  • Orang Dekat Prabowo Diminta Waspadai Upaya Pembunuhan Karakter

    Orang Dekat Prabowo Diminta Waspadai Upaya Pembunuhan Karakter

    Para petinggi dan orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto sebaiknya berhati-hati terhadap upaya yang bertujuan merusak nama baik serta kepercayaan publik terhadap presiden dan kabinetnya.

    Upaya tersebut berupa ancaman, teror, dan intimidasi terhadap pihak yang menyampaikan kritik. Tujuannya adalah membangun opini bahwa Presiden Prabowo dan kabinetnya anti terhadap kritik.

    Sejumlah tokoh yang dekat dengan Prabowo meyakini bahwa tindakan ancaman dan intimidasi tersebut berada di luar kendali presiden.

    Prabowo dikenal sebagai sosok yang terbuka terhadap kritik dan bersedia berdiskusi. Dia juga tidak pernah berupaya membungkam kritik yang dianggapnya perlu direspons.

    Presiden mengakui mengetahui adanya kritik dan kecaman yang ditujukan kepadanya di media sosial, namun tidak ada pembatasan atau larangan terhadap hal tersebut selama masih dalam batas kesopanan.

    Presiden bahkan mengundang tokoh-tokoh yang sering mengkritiknya untuk berdialog dan menjelaskan arah kebijakan pemerintahannya.

    Muncul pertanyaan mengenai siapa dalang di balik teror dan ancaman yang ditujukan kepada pengkritik pemerintah. Para pembantu terdekat Presiden Prabowo perlu mewaspadai hal ini agar tidak menimbulkan asumsi liar yang merusak citra presiden dan pemerintahannya.

    Ancaman dan teror tersebut bertujuan untuk menghancurkan karakter Prabowo sebagai presiden dan kepala pemerintahan.

    Kasus teror dan ancaman yang dialami oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menjadi perhatian. Tiyo mendapat ancaman setelah mengkritik pemerintah terkait kasus bunuh diri seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ibunya pun turut menjadi sasaran teror.

    Muncul anggapan bahwa pelaku teror dan ancaman adalah orang suruhan penguasa atau pemerintah, yang perlu dicegah agar tidak mencoreng citra pemerintah.

    Setiap presiden selalu berupaya membangun citra positif, sehingga respons terhadap kritik dengan teror bukanlah pilihan yang tepat.

    Para pembantu terdekat presiden perlu memberikan respons yang terukur terhadap aksi-aksi tersebut agar tidak mengganggu stabilitas. Aktor intelektual di balik teror ingin memposisikan pemerintah dan komunitas kritis saling berhadap-hadapan.

    Tindakan meneror dan mengancam para pengkritik tidak boleh dibiarkan. Staf kepresidenan perlu memberikan tanggapan resmi setiap kali pemberitaan tentang teror dan ancaman kepada pengkritik pemerintah muncul.

    Para menteri juga perlu merealisasikan program-program prioritas presiden dengan bijaksana agar presiden tidak menjadi sasaran kritik. Kesalahan dan kecerobohan dalam realisasi program harus diminimalisir.

    Pengawasan pada tahap realisasi program perlu diperketat karena program-program prioritas Presiden Prabowo bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dan sasaran kritik masyarakat karena pelaksanaannya belum memenuhi standar minimal pemenuhan gizi. Pembenahan dan perbaikan terus dilakukan untuk menghindari kesalahan dan kecerobohan.

    Upaya merealisasikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih juga menimbulkan polemik. Gagasan untuk menutup jaringan mini market yang sudah ada dan impor kendaraan niaga ringan dari India dinilai aneh oleh masyarakat.

    Masyarakat menilai aneh karena industri otomotif dalam negeri mampu memproduksi kendaraan sejenis. Jika impor tetap dilakukan, pemerintah akan dituduh tidak cinta produksi dalam negeri.