Category: Politik

  • Gerakan Rakyat Rayakan HUT Pertama, Soroti Struktur Organisasi

    Gerakan Rakyat Rayakan HUT Pertama, Soroti Struktur Organisasi

    Gerakan Rakyat memperingati hari jadinya yang pertama dengan fokus pada pembangunan struktur organisasi di berbagai wilayah.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri perayaan HUT ke-1 Gerakan Rakyat di Cilandak, Jakarta, pada Jumat (27/2/2026). Dalam sambutannya, Anies mengapresiasi konsistensi organisasi dalam menjaga semangat perubahan dan keadilan di berbagai daerah.

    Menurut Anies, pencapaian utama Gerakan Rakyat selama setahun terakhir adalah terbentuknya jaringan yang luas, menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, bukan sekadar keberadaan organisasi itu sendiri.

    Anies juga mengenang kembali berdirinya Gerakan Rakyat pada November 2023, yang disebutnya lahir dari aspirasi masyarakat untuk mendorong perubahan nyata. Setelah satu tahun berjalan, struktur organisasi dinilai tetap solid dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

    Peringatan ini dihadiri oleh anggota kehormatan organisasi serta sejumlah tokoh yang memberikan dukungan terhadap kiprah Gerakan Rakyat selama setahun terakhir.

  • Seskab Bantah MBG Kurangi Anggaran Pendidikan

    Seskab Bantah MBG Kurangi Anggaran Pendidikan

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi polemik yang menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan anggaran pendidikan. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak akan mengurangi program pendidikan yang telah berjalan.

    Menurut Teddy, narasi yang menyebut program makan bergizi gratis mengurangi program dan anggaran pendidikan adalah keliru. Ia menyampaikan hal ini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

    Teddy menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendanaan program ini telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    Teddy juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan program pendidikan yang telah ada di masa presiden sebelumnya. Program-program strategis tetap berjalan dan bahkan diperkuat dengan kebijakan baru.

    "Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar, berjalan. Ada Program Indonesia Pintar, berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada Sekolah Rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di Sekolah Rakyat." kata Teddy.

    Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa pemerintah juga fokus memperbaiki infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan.

    "Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," lanjutnya.

    Selain itu, Teddy menegaskan adanya peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan guru, termasuk guru honorer dan non-ASN, berupa kenaikan tunjangan dan pemberian insentif.

    "Ada lagi yang bilang, guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya, ada tiga nih. Satu, mengenai guru honorer. Saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo, menjadi Rp 400 ribu," kata Teddy.

    "Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non-ASN. Jumlahnya berapa? Dari Rp 1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp 2 juta. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya. Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan," lanjut dia.

  • Anies Baswedan Soroti Kecenderungan Dinasti Keluarga di Indonesia

    Anies Baswedan Soroti Kecenderungan Dinasti Keluarga di Indonesia

    Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti fenomena dinasti keluarga yang semakin terlihat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, masyarakat dapat menyaksikan kecenderungan ini, sehingga diperlukan adanya jaminan kesetaraan kesempatan bagi semua pihak.

    Anies menyampaikan hal ini saat menanggapi peluang organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat dalam Pemilu 2029. Ia berharap agar demokrasi di Indonesia dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat.

    "Prinsip umum saja dari apa yang tadi ditanyakan. Demokrasi itu memiliki patokan-patokan dasar. Nah, kita berharap demokrasi di Indonesia memberikan kesetaraan, kesempatan kepada semuanya. Jadi ketika MK membuat keputusan, maka keputusan-keputusan itu harus membuat demokrasi kita makin setara," kata Anies di Markas Ormas Gerakan Rakyat, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

    Anies menambahkan, kemunculan dinasti keluarga di Indonesia semakin tampak jelas. Karena itu, aturan main demokrasi harus bisa memastikan adanya kesetaraan kesempatan.

    Anies mengungkit kembali peristiwa tahun 2014-2015, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pencalonan keluarga dalam Pilkada. Namun, aturan tersebut kemudian diuji materi dan dibatalkan, sehingga dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.

    "Salah satu keputusan-keputusan yang penting menurut saya adalah justru ketika 2015 dulu, 2015 dulu itu sudah ada sesungguhnya undang-undang yang melarang Pilkada pada waktu itu, Pilkada untuk diikuti oleh sanak saudara, betul nggak? Tapi kemudian pada tahun, eh 2014. Lalu oleh MK undang-undang itu diuji materinya, dipenuhi sehingga dibatalkan," ujar Anies.

    "Nah sejak 2014 sampai sekarang kita menyaksikan bermunculan semua," sambungnya.

    Menurut Anies, undang-undang tersebut telah berjalan selama 12 tahun. Ia berharap ada koreksi terhadap aturan yang ada.

    "Menurut saya sudah jalan 10 tahun, rakyat bisa menilai apakah sudah saatnya undang-undang itu dikoreksi lagi. Kan sudah jalan 10 tahun, sudah jalan 12 tahun, dan dari situ kita sudah menyaksikan ada periode di mana itu dilarang, ada periode dibolehkan," katanya.

    Anies menekankan pentingnya koreksi terhadap aturan undang-undang untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Ia berharap pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk keluarga atau kelompok tertentu.

    "Nah, dari situ nanti kita bisa lihat. Saya melihat penting sekali supaya di Indonesia ini pemerintah daerah, pemerintah pusat bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk kelompok keluarga dan bukan bekerja untuk kelompok-kelompok tertentu saja," imbuhnya.

  • Kapolres Kediri Kota Buka Dialog dengan PMII

    Kapolres Kediri Kota Buka Dialog dengan PMII

    Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim membuka ruang audiensi sebagai respons atas aksi simpatik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Kediri. Dialog dan doa bersama diadakan di Aula Polres.

    Kapolres Kediri Kota menerima langsung rombongan PMII dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta pertanyaan terkait sejumlah kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

    Ketua Umum PMII Kediri Raya Irgi Ahmad Fahrezi menyatakan bahwa audiensi ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus kepedulian mahasiswa terhadap institusi kepolisian. "Aksi ini adalah aksi simpatik. Kami datang dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan masyarakat, khususnya pemuda. Alhamdulillah kami diterima dengan sangat terbuka oleh Kapolres Kediri Kota," ujar Irgi.

    PMII menyoroti pentingnya reformasi Polri yang substansial, mencakup sistem, budaya, hingga nurani. Mahasiswa menyampaikan pertanyaan serta pandangan kritis terkait penanganan berbagai kasus yang menjadi perhatian publik, dan seluruhnya ditanggapi langsung oleh Kapolres.

    AKBP Anggi Saputra Ibrahim mengapresiasi kehadiran PMII dan menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap Polri. "Kami justru berterima kasih kepada sahabat-sahabat PMII. Kehadiran mereka ke Polres ini menunjukkan kepedulian dan rasa sayang kepada Polri, sehingga kami diingatkan untuk terus berbenah agar ke depan menjadi lebih baik," kata Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Jumat (27/2/2026).

    Kapolres menegaskan komitmen Polres Kediri Kota untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk mahasiswa. "Tadi kami berdiskusi cukup panjang, hampir satu jam. Banyak masukan yang disampaikan dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan kami di tingkat Polres, serta akan kami teruskan ke jajaran di atas," tegasnya.

    Kegiatan audiensi diakhiri dengan doa bersama dan tabur bunga untuk mengenang almarhum Arianto Tawakal, sebagai bentuk refleksi dan pengingat pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

  • Program Makan Bergizi Gratis Ditegaskan sebagai Kewajiban Konstitusi

    Program Makan Bergizi Gratis Ditegaskan sebagai Kewajiban Konstitusi

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai amanat konstitusi negara dan bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM).

    Hal tersebut mengemuka dalam forum MBG Future yang diselenggarakan oleh Kadin dan Gapembi (Gabungan Pengusaha Dapur Bergizi Indonesia) di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

    Diskusi tersebut menyoroti keberlanjutan MBG dari berbagai aspek, mulai dari perspektif konstitusi, desain kebijakan, implementasi teknis, hingga konteks global.

    Ketua Umum Gapembi, Alven Stony, menyampaikan bahwa pihaknya telah terlibat sejak awal dalam penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

    Alven mengatakan, Gapembi memiliki SPPG di berbagai daerah dan bermitra dengan pemerintah. Kemitraan ini dilakukan saat banyak pihak meragukan keberhasilan program MBG. Alven menambahkan, saat ini Badan Gizi Nasional berhasil melampaui target, namun masih ada anggota masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang cukup tentang program MBG.

    Gapembi, lanjut Alven, ingin memastikan anggotanya tidak hanya terlibat secara kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan program.

    "Gapembi ingin membantu anggotanya untuk meningkatkan kualitas MBG, kualitas menu, serta peningkatan kapasitas SDM di SPPG," kata Alven.

    Alven menambahkan, pihaknya ingin mendorong visi besar terkait program MBG.

    "MBG sebagai infrastruktur sosial nasional sangat menarik menjadi visi kita ke depan. Tema ini luar biasa dan kita launching pertama kali di event ini sebagai cikal bakal mewujudkan Undang-Undang MBG," ujarnya.

    Mandat Konstitusi dalam Pemenuhan Gizi Anak

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan kewajiban konstitusional negara, bukan sekadar kebijakan populis jangka pendek.

    “Pemenuhan gizi anak adalah kewajiban konstitusional negara. Bukan sekadar program populis,” ujarnya.

    Putih Sari menjelaskan, konstitusi menempatkan hak atas kesehatan dan kesejahteraan sebagai bagian dari hak dasar warga negara.

    Karena itu, menurut Putih Sari, negara tidak boleh menunda atau mengurangi komitmen terhadap program yang menyangkut masa depan anak-anak.

    “Ini bukan soal siapa yang menggagas atau siapa yang mendapat kredit politik. Ini tentang amanat Undang-Undang Dasar untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Anak-anak adalah prioritas utama dalam mandat itu,” katanya.

  • Makan Bergizi Gratis Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan

    Makan Bergizi Gratis Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengganggu alokasi dana untuk sektor pendidikan. Penegasan ini sekaligus membantah narasi yang menyebutkan program tersebut menggunakan anggaran pendidikan nasional.

    Teddy menyampaikan klarifikasi ini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026), untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang. Ia menampik anggapan bahwa MBG akan menyebabkan sekolah terbengkalai dan guru tidak diperhatikan.

    Menurut Teddy, program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penganggarannya telah disepakati oleh pemerintah dan DPR, termasuk melalui Badan Anggaran DPR.

    Teddy menegaskan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto melanjutkan semua program pendidikan dari era sebelumnya, bahkan menambah program-program baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

    "Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan," ucapnya.

    Beberapa program yang terus berjalan dan bahkan ditambah adalah Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, Presiden Prabowo juga menambahkan program Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah.

    Pemerintahan Presiden Prabowo juga fokus pada perbaikan bangunan sekolah yang rusak. Pada tahun 2025, sekitar 16 ribu sekolah telah direnovasi dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun, yang diwadahi oleh Mendikdasmen.

    Pemerintah pusat juga memberikan insentif untuk guru honorer di daerah dan menaikkan tunjangan guru non-ASN.

    "Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo, menjadi Rp 400 ribu," ujar Teddy.

    Tunjangan guru non-ASN juga dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Selain itu, pemberian tunjangan honor yang sebelumnya melalui transfer ke daerah, kini diberikan langsung kepada guru setiap bulan.

    Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti anggaran MBG yang dianggap diambil dari anggaran pendidikan. PDIP menyebut anggaran sebesar Rp 223,5 triliun untuk program tersebut diambil dari total anggaran pendidikan nasional.

    Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, dana untuk program MBG memotong porsi anggaran pendidikan. Hal ini berdasarkan dokumen resmi negara yang menyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun.

  • Pejabat Pemprov NTB Ajukan Keberatan atas Mutasi Jabatan

    Pejabat Pemprov NTB Ajukan Keberatan atas Mutasi Jabatan

    Ahmad Yani, seorang pejabat eselon III di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyampaikan nota keberatan terkait mutasi jabatannya. Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, kini ia ditempatkan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada OPD yang sama.

    Mutasi ini merupakan bagian dari kebijakan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang memutasi 392 pejabat eselon III dan IV pada Jumat (20/2/2026). Dari jumlah tersebut, 137 jabatan struktural terdampak, dengan rincian 50 jabatan eselon III dan 87 eselon IV.

    Yani mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian maupun pengangkatan sejak 20 Februari 2026. Ia mengungkapkan kebingungannya karena ruangan dan jabatannya sudah terisi, sementara dirinya tidak memiliki ruangan.

    Sebagai ASN, Yani menyatakan tetap patuh terhadap aturan yang berlaku. Namun, ia menyayangkan mekanisme mutasi yang dinilai kurang transparan dan tanpa penjelasan administrasi memadai.

    Menurut Yani, penonjoban melalui SK Gubernur NTB Nomor 800.1.3.3/362/BKD/2026 mengandung unsur maladministrasi. Atas dasar itu, ia mengajukan nota keberatan kepada Iqbal.

    "Dalam penilaian kinerja, saya tidak pernah mendapat teguran, lisan atau tertulis, ataupun berita acara pemeriksaan. Kenapa kami tidak diinformasikan atau diundang ketika digeser?," katanya.

    Yani juga mengaku mengalami dampak psikologis akibat status nonjob yang berpengaruh pada kondisi fisik dan mentalnya.

    "Kalau ditanya ada dampak psikologis, ya pasti ada. Nonjob itu berpengaruh pada fisik dan mental. Kami ini mengabdi kepada negara. Jangan diperlakukan sewenang-wenang," ucapnya.

    Ia akan menunggu respons atas nota keberatan tersebut. Jika tidak ada tanggapan yang adil, ia membuka kemungkinan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, menyatakan sedang melakukan koordinasi internal.

    "Mohon izin, koordinasikan dulu dengan Kabid Mutasi dan Sekretaris BKD nggih. Saya sedang jadi Tim Penguji Selter JPT Pratama Pemprov NTB," katanya.

    Sekretaris BKD NTB, Ida Bagus Arnawa, menambahkan bahwa surat nota keberatan Ahmad Yani telah diterima pada Kamis, 26 Februari. Pihaknya masih menunggu arahan Kepala BKD yang tengah bertugas sebagai Tim Penguji untuk Selter JPT Pratama.

    "Surat ini sudah kami terima di BKD, dan kami masih menunggu arahan Pak Kaban, karena Pak Kaban dalam satu minggu ini masih melaksanakan tugas sebagai Tim Penguji untuk Selter JPT Pratama," tuturnya.

    Meski demikian, surat tersebut sudah diproses dan dicatat untuk ditindaklanjuti. Arnawa mengarahkan surat tersebut ke Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    "Sambil menunggu arahan dan petunjuk Pak Kaban, saya sudah arahkan suratnya ke Bidang Mutasi dan Promosi sesuai Tusi Suratnya kami terima kemarin dan telah diregistrasi surat masuk di Sub Bagian Umum," tandasnya.

  • Banggar DPR Tanggapi Polemik Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Banggar DPR Tanggapi Polemik Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan tanggapan terkait polemik anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang berasal dari anggaran pendidikan dan telah disetujui oleh Banggar DPR. Tanggapan ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Said Abdullah membenarkan pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya bahwa seluruh fraksi di DPR telah menyetujui APBN 2026, termasuk di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk program MBG. Persetujuan ini, menurut Said, telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR sejak tahun 2025.

    "Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, Menseskab, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025, dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG," kata Said kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

    Said menegaskan bahwa dirinya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Ia menyatakan tidak akan menarik kembali dukungan terhadap anggaran MBG yang telah disetujui melalui APBN 2026. Menurutnya, program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia.

    Lebih lanjut, Said menekankan bahwa DPR memberikan catatan terkait tata kelola program MBG. Ia berharap tata kelola yang baik dapat memastikan tujuan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai secara efektif.

    Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, atau sekitar Rp 769,1 triliun, telah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR, termasuk alokasi untuk program MBG. Teddy juga menepis narasi bahwa program MBG akan mengurangi anggaran pendidikan atau mengabaikan kualitas pendidikan.

    "Saya tegaskan kembali, kita mengamini apa yang disampaikan Pak Menseskab bahwa anggaran MBG disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Namun kita berikan catatan soal MBG adalah tata kelolanya. Tata kelola MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai," imbuhnya.

  • India dan Bangladesh Pulihkan Layanan Visa Setelah Ketegangan

    India dan Bangladesh Pulihkan Layanan Visa Setelah Ketegangan

    Hubungan antara India dan Bangladesh berupaya dipulihkan setelah sempat renggang akibat peristiwa politik di Bangladesh pada tahun 2024. Salah satu langkahnya adalah dengan membuka kembali layanan visa.

    Misi-misi diplomatik Bangladesh di India akan kembali mengaktifkan layanan visa turis secara penuh. Sementara itu, operasi visa India di Bangladesh akan dibuka bertahap, dimulai dengan visa medis dan bisnis masuk ganda yang diterbitkan oleh Komisi Tinggi India.

    Pemulihan penuh untuk semua kategori visa, termasuk turis, pelajar, dan pekerja, diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang.

    Layanan visa sempat dibekukan oleh Bangladesh pada Desember 2025. Hal ini dipicu oleh protes di sekitar kedutaan dan konsulat Bangladesh di India, yang terkait dengan insiden lynching terhadap seorang pria Hindu di Bangladesh.

    Alasan keamanan menjelang pemilihan umum Bangladesh pada Februari juga menjadi pertimbangan. Selama periode tersebut, hanya visa bisnis dan kerja yang diproses. Sebelumnya, India juga telah menangguhkan sebagian besar layanan visanya di Bangladesh pada akhir 2024, menyusul gejolak pasca-tergulingnya Sheikh Hasina.

    Upaya Kalibrasi Ulang Hubungan

    Setelah pemilihan umum Bangladesh pada awal Februari, Perdana Menteri baru, Tarique Rahman, menjanjikan perbaikan hubungan dengan India. Sejumlah isu lama masih membayangi relasi bilateral, seperti sengketa sumber daya air, nasib politik Partai Liga Awami, dan tata kelola perbatasan.

    Avinash Paliwal, pengajar hubungan internasional di School of Oriental and African Studies, London, berpendapat bahwa pencairan kembali visa ini adalah sinyal niat baik, namun masih merupakan awal dari upaya membangun kembali kepercayaan.

    Menurut Paliwal, perundingan atas isu-isu lama seperti pembagian air, ketimpangan perdagangan, serta masa depan Liga Awami akan menentukan keberhasilan penataan ulang yang sejati.

    Paliwal menambahkan bahwa opini politik domestik di kedua negara masih dipenuhi ketidakpercayaan. Pemerintah baru Bangladesh di bawah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), serta pemerintahan India yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP), memiliki mandat kuat dan ruang politik untuk memperbaiki hubungan.

    Langkah Pemerintah Bangladesh

    Setelah dilantik, Perdana Menteri Rahman menyatakan komitmen pemerintahannya untuk membangun hubungan berorientasi masa depan dengan India, berlandaskan rasa saling menghormati dan kepentingan nasional. Ia menekankan bahwa keterlibatan, bukan konfrontasi, akan menjadi pendekatan utama Dhaka.

    Pinak Ranjan Chakravarty, mantan Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh, mengatakan bahwa pembukaan visa adalah kebijakan yang berpusat pada kepentingan rakyat dan akan menguntungkan ribuan warga Bangladesh yang bepergian ke India untuk berobat.

    Chakravarty menambahkan bahwa langkah-langkah lain, seperti menghidupkan kembali layanan bus dan kereta penumpang, akan memperbaiki konektivitas, serta penghapusan hambatan nontarif akan mendorong perdagangan dan aktivitas ekonomi.

    Proyek-proyek yang sempat dibekukan oleh pemerintah sementara Bangladesh, termasuk isu pembagian air sungai, migrasi ilegal, perlakuan terhadap warga Hindu, keamanan, kontraterorisme, dan pengelolaan perbatasan, juga akan dihidupkan kembali. Terdapat lebih dari 60 mekanisme bilateral untuk keterlibatan kedua negara dalam berbagai isu.

    Persepsi Publik dan Tantangan ke Depan

    Di Bangladesh, masih ada persepsi bahwa India berpihak pada Liga Awami pimpinan Hasina. Sementara di India, kekhawatiran berpusat pada perlakuan terhadap minoritas Hindu dan arah politik domestik Bangladesh.

    Sreeradha Datta, pakar Bangladesh di Jindal School of International Affairs, mengatakan bahwa pembukaan visa adalah sebuah "awal" yang akan "menciptakan niat baik."

    "Rahman harus meyakinkan sebagian kalangan masyarakat bahwa bekerja sama dengan India akan membawa manfaat bagi Bangladesh. Ini adalah hubungan yang saling bergantung. India dapat menawarkan dukungan ekonomi yang dibutuhkan, sembari juga mempertimbangkan dan meninjau kekhawatiran lain yang mungkin dimiliki Dhaka," ujar Datta.

    Datta menambahkan bahwa kedua belah pihak harus menyadari kebutuhan dan harapan satu sama lain.

  • Sespimmen Polri Bahas Kedaulatan Pangan di Karawang

    Sespimmen Polri Bahas Kedaulatan Pangan di Karawang

    Polri memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas pemerintah terkait kedaulatan pangan dan energi. Hal ini menjadi latar belakang kegiatan Management Course level III (MC III) oleh peserta didik (serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-66 di Polres Karawang.

    Sepuluh serdik Sespimmen mendatangi Polres Karawang guna membahas isu pangan, energi, dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembelajaran Poklat X Sespimmen Dikreg 66 Tahun Anggaran 2026.

    Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup Forum Group Discussion (FGD) di Aula Polres Karawang, di mana para serdik berdiskusi dengan narasumber internal maupun eksternal. Diskusi tersebut membahas peran strategis Polri dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan penguatan ekonomi inklusif.

    Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terutama saat menerima materi dengan topik 'Tugas Pokok Polri dalam Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Produktif serta Inklusif'.

    "Melalui kegiatan MC III ini, para peserta didik Sespimmen diharapkan mampu menganalisis tantangan strategis di wilayah, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan," ujarnya.

    Topik yang diangkat dinilai relevan dengan agenda nasional, khususnya dalam mendukung program pemerintah terkait kedaulatan pangan dan energi serta penguatan ekonomi produktif dan inklusif.

    Pelaksanaan MC III di Polres Karawang menekankan sinergi lintas sektor, melibatkan unsur TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, hingga tokoh masyarakat.

    "Forum ini diharapkan mampu menghasilkan perspektif komprehensif mengenai peran Polri dalam mendukung stabilitas dan pembangunan daerah," katanya.

    Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah, melalui Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, menekankan pentingnya bagi para serdik untuk merumuskan strategi guna memperkuat peran Polri dalam kedaulatan pangan.

    "Melalui kegiatan ini, diharapkan para serdik Sespimmen Polri mampu merumuskan strategi manajerial yang dapat diterapkan guna memperkuat peran Polri dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi, dan penguatan ekonomi masyarakat," ujarnya.