Hubungan antara India dan Bangladesh berupaya dipulihkan setelah sempat renggang akibat peristiwa politik di Bangladesh pada tahun 2024. Salah satu langkahnya adalah dengan membuka kembali layanan visa.
Misi-misi diplomatik Bangladesh di India akan kembali mengaktifkan layanan visa turis secara penuh. Sementara itu, operasi visa India di Bangladesh akan dibuka bertahap, dimulai dengan visa medis dan bisnis masuk ganda yang diterbitkan oleh Komisi Tinggi India.
Pemulihan penuh untuk semua kategori visa, termasuk turis, pelajar, dan pekerja, diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang.
Layanan visa sempat dibekukan oleh Bangladesh pada Desember 2025. Hal ini dipicu oleh protes di sekitar kedutaan dan konsulat Bangladesh di India, yang terkait dengan insiden lynching terhadap seorang pria Hindu di Bangladesh.
Alasan keamanan menjelang pemilihan umum Bangladesh pada Februari juga menjadi pertimbangan. Selama periode tersebut, hanya visa bisnis dan kerja yang diproses. Sebelumnya, India juga telah menangguhkan sebagian besar layanan visanya di Bangladesh pada akhir 2024, menyusul gejolak pasca-tergulingnya Sheikh Hasina.
Upaya Kalibrasi Ulang Hubungan
Setelah pemilihan umum Bangladesh pada awal Februari, Perdana Menteri baru, Tarique Rahman, menjanjikan perbaikan hubungan dengan India. Sejumlah isu lama masih membayangi relasi bilateral, seperti sengketa sumber daya air, nasib politik Partai Liga Awami, dan tata kelola perbatasan.
Avinash Paliwal, pengajar hubungan internasional di School of Oriental and African Studies, London, berpendapat bahwa pencairan kembali visa ini adalah sinyal niat baik, namun masih merupakan awal dari upaya membangun kembali kepercayaan.
Menurut Paliwal, perundingan atas isu-isu lama seperti pembagian air, ketimpangan perdagangan, serta masa depan Liga Awami akan menentukan keberhasilan penataan ulang yang sejati.
Paliwal menambahkan bahwa opini politik domestik di kedua negara masih dipenuhi ketidakpercayaan. Pemerintah baru Bangladesh di bawah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), serta pemerintahan India yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP), memiliki mandat kuat dan ruang politik untuk memperbaiki hubungan.
Langkah Pemerintah Bangladesh
Setelah dilantik, Perdana Menteri Rahman menyatakan komitmen pemerintahannya untuk membangun hubungan berorientasi masa depan dengan India, berlandaskan rasa saling menghormati dan kepentingan nasional. Ia menekankan bahwa keterlibatan, bukan konfrontasi, akan menjadi pendekatan utama Dhaka.
Pinak Ranjan Chakravarty, mantan Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh, mengatakan bahwa pembukaan visa adalah kebijakan yang berpusat pada kepentingan rakyat dan akan menguntungkan ribuan warga Bangladesh yang bepergian ke India untuk berobat.
Chakravarty menambahkan bahwa langkah-langkah lain, seperti menghidupkan kembali layanan bus dan kereta penumpang, akan memperbaiki konektivitas, serta penghapusan hambatan nontarif akan mendorong perdagangan dan aktivitas ekonomi.
Proyek-proyek yang sempat dibekukan oleh pemerintah sementara Bangladesh, termasuk isu pembagian air sungai, migrasi ilegal, perlakuan terhadap warga Hindu, keamanan, kontraterorisme, dan pengelolaan perbatasan, juga akan dihidupkan kembali. Terdapat lebih dari 60 mekanisme bilateral untuk keterlibatan kedua negara dalam berbagai isu.
Persepsi Publik dan Tantangan ke Depan
Di Bangladesh, masih ada persepsi bahwa India berpihak pada Liga Awami pimpinan Hasina. Sementara di India, kekhawatiran berpusat pada perlakuan terhadap minoritas Hindu dan arah politik domestik Bangladesh.
Sreeradha Datta, pakar Bangladesh di Jindal School of International Affairs, mengatakan bahwa pembukaan visa adalah sebuah "awal" yang akan "menciptakan niat baik."
"Rahman harus meyakinkan sebagian kalangan masyarakat bahwa bekerja sama dengan India akan membawa manfaat bagi Bangladesh. Ini adalah hubungan yang saling bergantung. India dapat menawarkan dukungan ekonomi yang dibutuhkan, sembari juga mempertimbangkan dan meninjau kekhawatiran lain yang mungkin dimiliki Dhaka," ujar Datta.
Datta menambahkan bahwa kedua belah pihak harus menyadari kebutuhan dan harapan satu sama lain.