Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Langkah ini diambil meskipun pihak Kejagung menyatakan menghormati putusan pengadilan.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa pihaknya akan menempuh upaya hukum lanjutan. "Kami mengapresiasi dan menghormati atas putusan majelis hakim," kata Anang kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).
"Namun demikian saat ini penuntut umum akan mengajukan upaya hukum banding," sambungnya.
Majelis hakim sebelumnya menyatakan bahwa unsur merugikan keuangan negara dalam kasus ini telah terpenuhi. Hakim berpendapat, sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara mencapai Rp 9,4 triliun.
Hakim anggota Sigit Herman Binaji saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (26/2), menyatakan, "Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan investigatif oleh BPK RI Nomor 26 dan seterusnya, yang dilakukan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara tata kelola minyak Kementerian ESDM, terdapat kerugian keuangan negara PT Pertamina sebesar Rp2.545.277.386.935 (2,5 triliun), yang merupakan bagian dari keseluruhan kerugian keuangan negara dalam penjualan solar non-subsidi PT Pertamina dan PT PPN tahun 2018-2023 seluruhnya Rp9.415.196.905.676,86 (9,4 triliun).".
Namun, hakim menilai perhitungan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171.997.835.294.293 (171 triliun) masih bersifat asumsi dan tidak pasti.
Hakim menyatakan, "Majelis hakim mempertimbangkan oleh karena kerugian keuangan negara diperkuat dengan keterangan ahli Nailul Huda dan Wiko Saputra tersebut karena bersifat asumsi, maka majelis hakim mempertimbangkan perhitungan tersebut bersifat asumsi dan banyak faktor yang mempengaruhi sehingga tidak pasti dan tidak nyata, sehingga belum dapat dibuktikan adanya kerugian perekonomian negara," ujar hakim.
Dalam kasus ini, Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, dinyatakan bersalah melakukan korupsi.
Berikut detail vonis yang dijatuhkan:
- Muhamad Kerry Ardianto Riza divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
- Riva Siahaan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
- Maya Kusmaya divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
- Edward Corne divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.









