Category: Politik

  • Kejagung Banding Atas Vonis Korupsi Minyak Mentah

    Kejagung Banding Atas Vonis Korupsi Minyak Mentah

    Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Langkah ini diambil meskipun pihak Kejagung menyatakan menghormati putusan pengadilan.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa pihaknya akan menempuh upaya hukum lanjutan. "Kami mengapresiasi dan menghormati atas putusan majelis hakim," kata Anang kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).

    "Namun demikian saat ini penuntut umum akan mengajukan upaya hukum banding," sambungnya.

    Majelis hakim sebelumnya menyatakan bahwa unsur merugikan keuangan negara dalam kasus ini telah terpenuhi. Hakim berpendapat, sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara mencapai Rp 9,4 triliun.

    Hakim anggota Sigit Herman Binaji saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (26/2), menyatakan, "Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan investigatif oleh BPK RI Nomor 26 dan seterusnya, yang dilakukan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara tata kelola minyak Kementerian ESDM, terdapat kerugian keuangan negara PT Pertamina sebesar Rp2.545.277.386.935 (2,5 triliun), yang merupakan bagian dari keseluruhan kerugian keuangan negara dalam penjualan solar non-subsidi PT Pertamina dan PT PPN tahun 2018-2023 seluruhnya Rp9.415.196.905.676,86 (9,4 triliun).".

    Namun, hakim menilai perhitungan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171.997.835.294.293 (171 triliun) masih bersifat asumsi dan tidak pasti.

    Hakim menyatakan, "Majelis hakim mempertimbangkan oleh karena kerugian keuangan negara diperkuat dengan keterangan ahli Nailul Huda dan Wiko Saputra tersebut karena bersifat asumsi, maka majelis hakim mempertimbangkan perhitungan tersebut bersifat asumsi dan banyak faktor yang mempengaruhi sehingga tidak pasti dan tidak nyata, sehingga belum dapat dibuktikan adanya kerugian perekonomian negara," ujar hakim.

    Dalam kasus ini, Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, dinyatakan bersalah melakukan korupsi.

    Berikut detail vonis yang dijatuhkan:

    1. Muhamad Kerry Ardianto Riza divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
    2. Riva Siahaan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
    3. Maya Kusmaya divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
    4. Edward Corne divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.
  • DPR Desak Pemerintah Lindungi WNI di Pakistan-Afghanistan

    DPR Desak Pemerintah Lindungi WNI di Pakistan-Afghanistan

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyampaikan respons terkait konflik yang terjadi antara Pakistan dan Afghanistan. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah tersebut.

    Dave menjelaskan bahwa peningkatan eskalasi militer antara Pakistan dan Afghanistan hingga mencapai kondisi "perang terbuka" menjadi perhatian serius bagi Komisi I DPR RI. Hal ini disampaikannya kepada wartawan pada hari Sabtu (28/2/2026).

    Menurutnya, situasi ini tidak hanya menggambarkan ketegangan bilateral di kawasan Asia Selatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas regional dan keamanan internasional secara lebih luas.

    Dave menekankan perlunya antisipasi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keselamatan WNI yang berada di wilayah konflik. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan perlindungan terhadap warga negaranya.

    Komisi I DPR RI mendorong pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan, berkoordinasi dengan perwakilan RI di kawasan, serta menyiapkan langkah evakuasi jika kondisi semakin memburuk.

    "Keselamatan WNI merupakan mandat konstitusional yang tidak bisa ditawar, sehingga kesiapsiagaan menjadi hal yang mutlak," sambungnya.

    Dave juga menyoroti pentingnya langkah diplomasi yang sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Ia berharap pemerintah dapat mengambil posisi konstruktif dalam merespons konflik tersebut.

    "Indonesia memiliki rekam jejak sebagai mediator dan pendukung perdamaian, sehingga suara kita penting untuk mengingatkan bahwa konflik bersenjata hanya akan memperburuk penderitaan rakyat sipil," tuturnya.

    Sebelumnya, pada Jumat (27/2), militer Pakistan membombardir sejumlah kota besar di wilayah Afghanistan, termasuk Kabul. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menyatakan bahwa kedua negara kini berada dalam "perang terbuka" setelah berbulan-bulan terjadi bentrokan yang terus meningkat.

    Gempuran tersebut dilancarkan setelah pasukan militer Kabul menyerang pos-pos perbatasan di wilayah Pakistan pada Kamis (26/2) malam. Pemerintah Taliban menyebut serangan di pos perbatasan itu sebagai balasan atas serangan udara sebelumnya.

    Jurnalis AFP dan warga setempat melaporkan rentetan suara ledakan dan jet tempur terdengar jelas di Kabul dan Kandahar pada Jumat (27/2).

  • Lembaga PDP Belum Ada, Kewenangan di Kominfo

    Lembaga PDP Belum Ada, Kewenangan di Kominfo

    Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui perjanjian dagang terkait tarif resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART), termasuk transfer data lintas negara secara terbatas, berjalan meski lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) belum dibentuk.

    Menkomdigi, Meutya Hafid, mengakui hal tersebut sebagai pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Sampai lembaga tersebut terbentuk, kewenangannya berada di bawah Komdigi.

    "Jadi kita punya PR (pekerjaan rumah) untuk segera membuat atau menjadikan badan perlindungan data pribadi, itu betul. Untuk kemudian mengawasi ke depan dengan lebih baik," kata Meutya usai acara 'Buka Puasa Bersama Bareng Media di Rumah Dinas Menkomdigi', Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) malam.

    Lembaga PDP nantinya akan melakukan penilaian terkait transfer data konsumen Indonesia, termasuk mengawasi potensi kebocoran atau tukar-menukar data yang tidak sesuai.

    Meutya menjamin keamanan transfer data konsumen Indonesia ke AS. Menurutnya, banyaknya perusahaan cyber security di AS menjadi indikasi keamanan data.

    Meski demikian, Meutya mengingatkan masyarakat memiliki hak untuk memilih apakah ingin memberikan data ke platform milik AS atau tidak. Hal ini bersifat opsional.

    "Dan ini juga tidak ada keharusan, kalau tidak mau menggunakan misalnya digital payment berbasis dari negara AS atau menggunakan platform berbasis AS, itu juga tidak apa-apa.Jadi tetap ada pilihan, ini bukan kewajiban mentransfer data," tegas Meutya.

    Kerangka hukum terkait transfer data konsumen Indonesia ke AS dinilai semakin kuat dengan adanya PDP dan ART.

    "Pilihan bahwa kalau mentransfer data, ini diamankan oleh hukum, pertama PDP, yang kedua sekarang kerangka hukum kesepakatan perjanjian ART. Jadi sekarang malah lebih kuat, ada dua kerangka hukum," pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan AS sepakat mendorong pemberlakuan transfer data lintas negara secara terbatas, sebagai upaya mengurangi hambatan perdagangan non-tarif.

    Kesepakatan transfer data ini merupakan bagian dari perjanjian dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

    "Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2).

    Selain transfer data lintas negara, Indonesia dan AS juga menyepakati penghapusan biaya masuk untuk transaksi elektronik antar kedua negara. Kesepakatan ini juga berlaku untuk negara-negara di kawasan Eropa.

    "Kedua negara sepakat untuk tidak mengenakan biaya masuk transaksi elektronik dan ini juga di kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja," ucap Airlangga.

  • Ketua DPW Perindo Sumut Mundur karena Sibuk Jadi Bupati

    Ketua DPW Perindo Sumut Mundur karena Sibuk Jadi Bupati

    Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW Perindo Sumatera Utara. Alasan pengunduran dirinya adalah karena kesibukannya sebagai Bupati Tapanuli Utara (Taput).

    JTP Hutabarat menyampaikan langsung pengunduran dirinya kepada Ketua Umum Perindo, Angela Tanoesoedibjo. Ia merasa tugasnya sebagai kepala daerah cukup padat dan menyita banyak waktu.

    "Saya sudah menyatakan sama Ketua Umum (Angela Tanoesoedibjo), dikarenakan kondisi saya lumayan sibuk, padat sebagai kepala daerah," kata JTP Hutabarat di Kantor DPW Perindo Sumut, Jumat (27/2/2026).

    Meskipun demikian, JTP Hutabarat menegaskan bahwa ia tidak melupakan jasa Perindo yang telah mengantarkannya menjadi Bupati Taput. Namun, ia khawatir kesibukannya sebagai bupati akan menghambat perkembangan partai.

    Menurutnya, dibutuhkan sosok yang dapat fokus mencapai target Perindo pada Pemilu 2029. JTP Hutabarat merasa kesulitan untuk membagi waktu antara tugas sebagai kepala daerah dan ketua partai.

    "Saya sudah satu tahun lebih juga menjadi Ketua DPW, dengan target partai yang besar untuk persiapan Pemilu 2029 jadi saya rasa saya akan banyak halangan untuk melakukan kegiatan, salah satunya saya mungkin bisa dihitung jari untuk bisa datang ke kantor ini, makanya saya bilang kita harus cari yang full timer untuk bisa membesarkan partai ini," tuturnya.

    Sebagai informasi, JTP Hutabarat ditunjuk sebagai Ketua DPW Perindo Sumut pada 30 Mei 2024, menggantikan Rudi Zulham Hasibuan. Sebelumnya, JTP menjabat sebagai Ketua Harian DPW Perindo Sumut.

    Surat penunjukan JTP Hutabarat sebagai Ketua DPW Perindo Sumut bernomor: 1238-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2024 Tentang pengesahan pengurus DPW Partai Perindo Sumut. Surat tersebut tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketau Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjend DPP Perindo Ahmad Rofiq.

  • NasDem Setuju Parpol Tak Kelola Program Makan Bergizi Gratis

    NasDem Setuju Parpol Tak Kelola Program Makan Bergizi Gratis

    Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyatakan setuju jika partai politik tidak dilibatkan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, yang utama adalah profesionalitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan.

    Irma menyampaikan bahwa NasDem sebagai sebuah institusi tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Institusi pemerintahan pun dinilai tidak perlu mengelola SPPG.

    "Sebetulnya persoalan MBG adalah bukan soal siapa yang punya dapur, tapi seberapa profesional dan bertanggung jawab mereka dalam mengelola dapur. Saya pribadi tentu setuju parpol tidak ikut mengelola dapur, karena pada dasarnya institusi pemerintahan pun tidak perlu ikut kelola dapur SPPG," kata Irma kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

    Irma juga telah melakukan konfirmasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) terkait isu partai politik memiliki SPPG. BGN membantah pernyataan tersebut.

    "Saya sudah konfirmasi pada BGN sebagaimana yang dinyatakan pada media, bahwa beliau tidak mengatakan bahwa semua parpol punya SPPG, beliau bilang 'Saya hanya menyampaikan jawaban terhadap tudingan bahwa SPPG di monopoli Gerindra'," ujar Irma.

    Menurut Irma, masalah dalam program MBG lebih sering disebabkan oleh kurangnya profesionalitas dan tanggung jawab individu, bukan kepemilikan dapur SPPG.

    "Pada dasarnya tidak ada parpol sebagai institusi yang punya SPPG, jika ada kader sebagai bagian dari rakyat ikut berpartisipasi sebagai pemilik SPPG kan tidak melanggar hukum? TNI dan Polri bahkan korporasi juga banyak memiliki dapur SPPG. NasDem sebagai institusi tidak punya SPPG!" tegasnya.

    Sebelumnya, PDIP telah menginstruksikan seluruh kadernya untuk tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. PDIP akan menindak tegas kader yang melanggar aturan ini.

    Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) bertanggal 24 Februari 2026, yang diterima, Kamis (26/2). Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun.

    DPP PDIP menegaskan bahwa program MBG dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat.

    "Bahwa anggaran pendidikan pada hakikatnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan secara nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk diantaranya untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyediaan sarana-prasarana pendidikan."

  • SBY Soroti Negosiasi AS-Iran, Sebut Hasilnya Pengaruhi Dunia

    SBY Soroti Negosiasi AS-Iran, Sebut Hasilnya Pengaruhi Dunia

    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pandangannya terkait negosiasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Menurutnya, hasil negosiasi ini akan membawa perubahan signifikan bagi perkembangan dunia.

    SBY mengungkapkan bahwa perundingan antara AS dan Iran menjadi perhatian banyak pihak, terutama di kawasan Timur Tengah. Ia mempertanyakan apakah negosiasi tersebut akan membawa perdamaian atau justru memicu konflik yang lebih besar.

    "Di penghujung Februari 2026 ini, tengah berlangsung sebuah perundingan dan negosiasi yang sangat penting. Juru runding Amerika Serikat tengah melakukan pertemuan tidak langsung (melalui mediator) dengan juru runding Iran. Banyak kalangan yang tengah menunggu hasil negosiasi itu, utamanya bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah. Sukses atau gagal? Bawa kedamaian, atau sebaliknya menyulut terjadinya peperangan yang dahsyat?" tulis SBY dalam akun X-nya, Jumat (27/2/2026).

    SBY menilai bahwa negosiasi terkait proyek nuklir Teheran ini sangat kompleks karena perbedaan kepentingan yang mendalam antara kedua negara.

    Menurutnya, para juru runding harus memahami aspirasi pemimpin masing-masing, yaitu Presiden Trump dan Ayatullah Khamenei. Ia juga menyoroti bahwa sebuah negosiasi membutuhkan kesabaran, kecerdasan, dan kompromi.

    SBY berpendapat bahwa baik Trump maupun Khamenei memiliki kepentingan pribadi dalam negosiasi ini. Trump khawatir kegagalan akan merusak reputasinya, sementara Khamenei khawatir sengketa dengan Amerika dapat berujung pada penggantian rezim.

    Meskipun banyak pihak memprediksi perang jika perundingan gagal, SBY berpendapat bahwa perang tidak selalu menjadi keniscayaan, terutama jika para jenderal di kedua belah pihak terus mengawal pengambilan keputusan para pemimpinnya. Ia yakin Trump dan Khamenei tidak akan gegabah dalam memerintahkan tentaranya untuk berperang karena risiko dan harga yang harus dibayar terlalu tinggi.

    SBY juga membeberkan sejumlah catatan bagi seorang pemimpin dalam mengambil jalan perang. Pertama, pemimpin harus mempertimbangkan apakah perang itu benar-benar diperlukan atau masih ada opsi lain.

    Kedua, negara harus siap berperang jika kalkulasi rasionalnya menjamin kemenangan. SBY menekankan pentingnya logika dan akal sehat dalam pengambilan keputusan terkait perang.

    SBY mengingatkan Amerika untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berperang dengan Iran. Ia mencontohkan pengalaman pahit Amerika di Vietnam, Irak, dan Afghanistan, dan menekankan bahwa Iran berbeda dengan Irak dan Afghanistan.

    Terakhir, SBY menyampaikan pesan kepada seluruh pemimpin politik di dunia, termasuk Trump dan Khamenei:

    "Para perwira dan para prajurit itu juga punya jiwa, punya keyakinan, punya akal sehat, dan tentunya punya harapan. Kalau soal berkorban untuk nusa dan bangsa, tentara selalu siap mengorbankan jiwa dan raganya. Hal itu tidak perlu diragukan. Selama 30 tahun saya mengabdi di dunia militer, lima tahun saya pernah bertempur untuk Sang Merah Putih. Namun, sukses sebuah peperangan juga ditentukan oleh apa yang ada dalam hati dan pikiran para prajurit. Ada kalimat indah yang mesti diingat oleh para pemimpin politik – presiden atau perdana menteri – 'Soldiers will not fight and die, unless they know what they fight and die for' (Prajurit tidak bertempur dan siap untuk mati, kecuali mereka tahu untuk apa mereka bertempur dan mati)."

  • Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Usai Kunjungan Luar Negeri

    Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Usai Kunjungan Luar Negeri

    Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan lawatan ke beberapa negara dan langsung memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri.

    Kunjungan luar negeri Prabowo dimulai sejak 18 Februari ke Amerika Serikat, kemudian dilanjutkan ke London, Yordania, dan Persatuan Emirat Arab (PEA).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Prabowo tiba pada Jumat (27/2/2026) pagi dan langsung menggelar rapat terbatas sore harinya di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    "Jadi, hari ini Jumat, tadi pagi Bapak Presiden sudah tiba dari kunjungan ke luar negeri. Dari Amerika Serikat, Inggris, Yordania, kemudian UAE. Kemudian hari ini juga sore beliau melaksanakan rapat terbatas," kata Teddy.

    Rapat yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama (bukber). Teddy menambahkan, agenda rapat berlangsung secara tertutup hingga malam hari, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai materi yang dibahas.

    "Menjelang berbuka puasa mungkin sekitar jam 4. Kemudian rapat terbatas sampai berbuka," ujarnya. "Kemudian disambung lagi. Tapi tertutup," kata Teddy.

  • Pergub NTT Batasi BBM Subsidi untuk Kendaraan Pelat Luar

    Pergub NTT Batasi BBM Subsidi untuk Kendaraan Pelat Luar

    Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan aturan yang membatasi akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan dengan pelat nomor luar wilayah NTT. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

    Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat dikonfirmasi terkait Pergub tersebut, mengarahkan untuk menghubungi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTT, Alex Lumba. "Nanti kontak Pak Alex Lumba," ujar Laka Lena, Jumat (27/2/2026).

    Salah satu daerah yang akan segera menerapkan aturan ini adalah Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kendaraan berpelat nomor luar NTT hanya diperbolehkan untuk membeli BBM nonsubsidi.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi mekanisme penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina. "Tidak berdampak, persyaratan untuk pembelian BBM Bersubsidi tetap diberlakukan," tulis Ahad dalam pesan WhatsApp.

    Pertamina, lanjut Ahad, berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. "Kami bersama Pemerintah Daerah akan selalu bersinergi untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran," tambahnya.

    Sebelumnya, telah diberitakan bahwa kendaraan bermotor dengan pelat luar NTT dilarang mengisi BBM subsidi di SPBU Labuan Bajo. Larangan ini juga berlaku bagi kendaraan yang belum atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

    Kepala UPTD Dispenda NTT, Anjas Pranda, menjelaskan bahwa sosialisasi implementasi pergub tersebut difokuskan pada ketentuan konsumsi BBM bersubsidi. Menurutnya, kuota BBM subsidi dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang beroperasi di NTT. Namun, ketentuan ini menjadi tidak akurat ketika banyak kendaraan dari luar NTT turut mengonsumsi BBM subsidi di wilayah tersebut.

    "Mereka menikmati subsidi di wilayah NTT, namun pajaknya disetorkan ke wilayah lain," kata Anjas dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

    Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok BBM subsidi agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu antrean panjang di SPBU. Pemerintah daerah berupaya menjaga stok BBM bersubsidi sehingga bisa mengantisipasi kelangkaan dan antrean panjang.

    UPTD Dispenda Provinsi NTT bersama Bapenda Manggarai Barat telah melakukan sosialisasi implementasi pergub tersebut kepada pemilik kendaraan di sejumlah SPBU di Labuan Bajo.

  • Hillary Clinton Dimintai Keterangan Soal Jeffrey Epstein

    Hillary Clinton Dimintai Keterangan Soal Jeffrey Epstein

    Kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein terus menyeret sejumlah nama. Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri AS, dimintai keterangan oleh Kongres AS terkait kasus ini.

    Hillary bersaksi di hadapan komite Kongres AS pada Kamis (26/2). Selama tujuh jam, ia menjawab pertanyaan tentang hubungannya dengan Epstein di masa lalu.

    Menurut laporan Reuters dan CNN, Jumat (27/2/2026), Hillary menyatakan bahwa ia tidak pernah bertemu Epstein dan tidak memiliki informasi terkait aktivitas kriminalnya.

    Sesi tanya jawab oleh Komite Pengawasan DPR AS diadakan secara tertutup setelah permintaan Hillary untuk membuka sesi tersebut ditolak oleh DPR AS yang dikuasai Partai Republik. Sesi ini berlangsung di Chappaqua, New York, dekat kediaman Hillary dan mantan Presiden Bill Clinton.

    "Saya tidak ingat pernah bertemu dengan Epstein. Saya tidak pernah terbang dengan pesawatnya atau mengunjungi pulau, rumah, atau kantornya," kata Hillary dalam pernyataan yang dirilis saat memberikan kesaksian tertutup.

    Setelah tujuh jam bersaksi di Kongres AS, Hillary berbicara kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah "menjawab setiap pertanyaan mereka selengkap mungkin berdasarkan apa yang saya ketahui".

    Hillary menegaskan kembali bahwa ia tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Epstein. "Saya tidak tahu berapa kali saya harus mengatakan, 'Saya tidak mengenal Jeffrey Epstein'," ujarnya kepada wartawan.

    Namun, Hillary mengakui mengenal Ghislaine Maxwell, yang kini dipenjara karena terlibat dalam kejahatan seks Epstein. Ia menyebut Maxwell sebagai "kenalan biasa" dan mengatakan bahwa Maxwell "datang sebagai pendamping dari seorang tamu yang diundang" ke pernikahan putrinya, Chelsea Clinton, pada tahun 2010.

    Hillary mengkritik Partai Republik yang menguasai DPR AS karena "menolak untuk menggelar sidang terbuka" dan tidak mengizinkan media hadir dalam sesi tanya jawab. Akibatnya, ia terpaksa menjelaskan isi sesi tertutup itu kepada wartawan.

    CNN melaporkan bahwa dalam pernyataan pembukaannya, Hillary bertanya kepada anggota parlemen AS mengapa komite yang dipimpin Partai Republik itu tidak memanggil pihak lain yang memiliki hubungan dengan Epstein, termasuk Presiden Donald Trump.

    Ketua Komite Pengawasan DPR AS, James Comer, dari Partai Republik, menolak gagasan untuk menghadirkan Trump. "Presiden Trump telah menjawab ratusan, bahkan mungkin ribuan pertanyaan dari Anda semua tentang Epstein dan saya pikir dia sangat transparan dalam merilis dokumen-dokumen tersebut," kata Comer.

    Selain Hillary, Bill Clinton dijadwalkan untuk ditanyai oleh komite yang sama pada Jumat (27/2) waktu AS.

  • Hidayat Nur Wahid Dorong OKI Kritisi Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Hidayat Nur Wahid Dorong OKI Kritisi Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyerukan agar Rapat Darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dihadiri para menteri luar negeri dapat mengkritisi rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat, Palestina.

    HNW berharap forum tersebut tidak hanya menghasilkan kecaman, tetapi juga menghasilkan keputusan dan kesepakatan konkret. Langkah operasional mendesak diperlukan untuk menghentikan rencana tersebut.

    Menurutnya, upaya ini krusial untuk menyelamatkan Tepi Barat. Hal ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk melindungi Palestina dan Masjid Al Aqsa dari pendudukan ilegal Israel.

    "Rapat Darurat tingkat Menteri OKI ini sangat penting karena semakin gentingnya situasi yang mengancam bukan hanya lagi di Jalur Gaza, tetapi wilayah Palestina lainnya, yakni Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Dan yang lebih penting lagi adalah agar KTT ini menghasilkan keputusan operasional bersama, serta tidak berhenti pada pernyataan verbal berupa kecaman atau penolakan yang sudah sering disampaikan, tapi terbukti tidak didengar Israel, bahkan Israel makin brutal menyerang Gaza, menguasai Tepi Barat dan Masjid alAqsha," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (27//2026).

    HNW menilai kondisi saat ini sangat genting. Ia menyarankan agar pertemuan tingkat menteri luar negeri ini segera ditingkatkan menjadi KTT antar kepala negara anggota OKI. Tujuannya adalah menghasilkan keputusan yang lebih strategis dan konkret.

    "Untuk pembahasan awal memang lebih tepat dilakukan oleh para Menlu, tetapi agar dapat keputusan yang lebih strategis dan juga kongkret untuk selamatkan Tepi barat sebagai langkah nyata selamatkan Palestina, sangat penting apabila keputusan KTT tingkat Menlu itu ditindaklanjuti dengan KTT tingkat kepala negara OKI," ujarnya.

    HNW menambahkan, para kepala negara dari beberapa anggota OKI juga tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    "Perlu adanya langkah bersama untuk membahas peran maksimal kepala negara anggota OKI tersebut di Dewan Perdamaian. Termasuk, mempertimbangkan memboikot Dewan tersebut apabila memang tidak berjalan efektif memperjuangkan Palestina dengan dihentikannya perang, dihadirkannya perdamaian dan dimerdekakannya Palestina sekalipun dalam skema two state solution. Karena terbukti, alih2 Israel menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian, Israel malah memperluas medan perang dengan menyerang Tepi Barat dan membuat keputusan dan aksi militer untuk mencaplok Tepi Barat," ujarnya.

    HNW menekankan perlunya langkah koreksi operasional yang lebih konkret dari KTT OKI, karena pernyataan keras yang disampaikan oleh belasan menteri luar negeri anggota OKI terkait situasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat tidak diindahkan oleh AS dan Israel.

    "Bahkan, persoalan semakin genting dengan adanya pernyataan terbuka Dubes AS untuk Israel dengan melakukan ekspansi dan kolonialisasi hingga sungai Nil dan Eufrat, sehingga mengancam kedaulatan beberapa negara anggota OKI, seperti Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Irak, Suria, Yordan, dan Lebanon. Yang lagi2 sekalipun ditolak keras oleh Meteri2 Luar Negeri OKI, tapi tidak ada koreksi ataupub klarifikasi oleh Trump. Tidak ada pernyataan yang mengutuk oleh Trump, apalagi menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian. Bahkan, dalam kondisi seperti ini, untuk pertama kali dalam sejarah, Pemerintah AS malah membuka konsulatnya di Efrat, sebelah selatan Bethlehem, wilayah pendudukan ilegal Israel, yang diindikasikan sebagai legalisasi atas langkah pencaplokan Israel atas kawasan Tepi Barat," ujarnya.

    HNW berharap agar Rapat Darurat dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI ini dapat memenuhi harapan umat. Ia menekankan pentingnya keselamatan kedaulatan negara-negara Anggota OKI, dimulai dengan penyelamatan Palestina.

    "OKI perlu menguatkan solidaritas dan kerja sama yang nyata, baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer dengan membentuk aliansi pertahanan bersama di antara negara2 anggota OKI. Dan ini juga momentum untuk membahas bersama peran krusial negara-negara anggota OKI di Dewan Perdamaian, termasuk terkait efektivitas keberadaan anggota OKI di dewan tersebut dalam menghentikan genosida, memasukkan bantuan kemanusiaan, menghadirkan perdamaian dan membangun kembali Gaza dan Palestina yang merdeka, sekalipun dengan skema Solusi Dua Negara," jelasnya.

    "Bila ternyata hasil pembahasan bersama menunjukkan tidak ada efektivitas keberadaan di Dewan Perdamaian karena Israel masih terus mengulangi pelanggaran yang sama sekali tidak dihentikan oleh Presiden Trump, maka sudah saatnya negara-negara OKI itu melakukan tindakan nyata agar keberadaan mereka di Dewan Perdamaian tidak malah ditunggangi oleh kepentingan kolonialisme Israel dan dijadikan legitimasi Israel atas tindakan pendudukan yang melebar dari Gaza ke Tepi Barat, Yerusalem Timur (tempat masjid al Aqsha), hingga keluar membentuk Israel Raya. Bila demikian halnya, sudah sewajarnya bila opsi keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut bisa dipertimbangkan untuk dilaksanakan," pungkasnya.