Category: Politik

  • Mensos Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan Soal PBI

    Mensos Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan Soal PBI

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendesak Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara untuk menarik kembali pernyataan yang dianggap menyesatkan publik terkait isu penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

    Gus Ipul menilai, pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

    "Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan," kata Gus Ipul usai berkoordinasi terkait pelaporan PBI dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (13/2/2026).

    Menurut Gus Ipul, tidak ada instruksi dari Presiden seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Denpasar. Oleh karena itu, ia meminta agar pernyataan tersebut segera ditarik dan disertai dengan permintaan maaf kepada publik.

    "Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran," tegasnya.

    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa informasi yang keliru dapat berpotensi menjadi fitnah dan memperburuk penyebaran hoaks.

    "Ini bisa jadi fitnah dan menyebar hoaks. Karena tidak ada instruksi dari Presiden seperti yang disampaikan Wali Kota Denpasar," tegasnya.

    Fokus Pembenahan Data

    Di sisi lain, Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada langkah-langkah substantif, yaitu pembenahan data agar kebijakan perlindungan sosial dapat tepat sasaran.

    "Saya mengajak semua, mari kita perbaiki data kita. Kerja sama pemerintah pusat, daerah dan kementerian lembaga untuk memperbaiki data DTSEN," pungkasnya.

    Berikut adalah gambaran mengenai pentingnya data yang akurat dalam penyaluran bantuan sosial:

    Aspek Dampak Data Akurat Dampak Data Tidak Akurat
    Ketepatan Sasaran Bantuan diterima oleh yang berhak Bantuan salah sasaran, tidak efektif
    Efisiensi Anggaran Penggunaan anggaran lebih optimal Pemborosan anggaran, banyak kebocoran
    Kepercayaan Publik Meningkatnya kepercayaan masyarakat Menurunnya kepercayaan, potensi konflik

    Gus Ipul menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga layanan perlindungan sosial berjalan dengan data yang akurat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

  • Jatim Gandeng Swedia Kembangkan Transportasi Publik dan Pendidikan

    Jatim Gandeng Swedia Kembangkan Transportasi Publik dan Pendidikan

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memperluas kerja sama dengan Swedia di berbagai sektor strategis, termasuk transportasi publik dan pendidikan. Inisiatif ini diumumkan saat pertemuan antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Duta Besar Swedia, Daniel Blockert, di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (12/2/2026).

    Daniel Blockert menyatakan bahwa pertemuan ini adalah langkah awal positif dalam mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin baik antara Swedia dan Indonesia.

    “Swedia memiliki perjalanan yang panjang di Indonesia dan kita memiliki banyak kepentingan bisnis di sini, banyak perusahaan besar, tapi kami fokus pada Jakarta,” kata Daniel, Kamis.

    Swedia berencana memperluas jangkauan kerja sama, khususnya di Jawa Timur, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sektor-sektor yang menjadi fokus meliputi kesehatan, transportasi publik, pendidikan, dan energi.

    Daniel Blockert membawa delegasi dari berbagai perusahaan Swedia untuk menjajaki peluang investasi di Jawa Timur.

    “Kita lihat Jawa Timur potensinya besar, ekonomi tumbuh, populasi besar, kita bicara apa yang kita butuhkan dan tawarkan,” ungkapnya.

    Ketertarikan Swedia terfokus pada empat sektor utama, yaitu transportasi, energi, kesehatan, dan industri. Delegasi Swedia juga telah mengunjungi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk menjajaki potensi kerja sama.

    Swedia mencontohkan keberhasilan dalam mendukung industri di negara-negara maju, seperti transisi Volvo Cars di Inggris menuju kendaraan listrik penuh dan plug-in hybrid.

    Selain Volvo, beberapa merek ternama Swedia seperti H&M, IKEA, Electrolux, dan Ericsson juga aktif mencari peluang investasi di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

    “Mereka mencari tempat untuk investasi, mereka ingin menjual produk-produk mereka tapi mereka juga ingin berinvestasi ke Indonesia. Jadi saya memikirkan untuk ke depan,” ucapnya.

    Investasi Transportasi Publik dan Pendidikan

    Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan menjalin kerja sama di bidang transportasi publik, termasuk manajemen parkir. Kerja sama ini sebenarnya telah berlangsung selama 10 tahun terakhir.

    “Swedia telah berinvestasi untuk shipbuilding di Banyuwangi sudah lebih dari 30 tahun. Besok beliau rencana ke ITS untuk membangun kerja sama beasiswa sekolah di Swedia,” ujarnya.

    Kesempatan serupa juga akan dibuka bagi siswa-siswa SMA Taruna di Jawa Timur yang telah dibangun di enam titik.

    “Kami harap pertemuan ini segera ditindaklanjuti dari tim Kedutaan Besar dan perusahaan-perusahaan dari Swedia,” pungkasnya.

    Berikut rincian potensi kerja sama antara Jawa Timur dan Swedia:

    Sektor Fokus Kerja Sama
    Transportasi Publik Pengembangan sistem transportasi terintegrasi, manajemen parkir modern.
    Pendidikan Program beasiswa, pertukaran pelajar, pengembangan kurikulum vokasi.
    Kesehatan Peningkatan fasilitas kesehatan, transfer teknologi medis, pelatihan tenaga kesehatan.
    Energi Pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi energi bersih.
    Industri Investasi di sektor manufaktur, pengembangan industri berbasis teknologi, peningkatan daya saing.

    Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia di Jawa Timur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

  • Oknum Pejabat Tuban Diduga Ganti Pelat Mobil Dinas untuk Isi Pertalite

    Oknum Pejabat Tuban Diduga Ganti Pelat Mobil Dinas untuk Isi Pertalite

    Sebuah video yang memperlihatkan dugaan praktik curang oleh oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban viral di media sosial. Dalam video tersebut, sebuah kendaraan dinas berpelat merah diduga diganti dengan pelat hitam untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

    Aksi tersebut terekam oleh kamera warga dan diduga terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban. Mobil dengan nomor polisi S 1814 EP terlihat mengisi pertalite dengan menggunakan pelat hitam. Padahal, data kendaraan menunjukkan bahwa nomor polisi tersebut dialokasikan untuk kendaraan dinas milik Pemkab Tuban.

    Kecurigaan semakin menguat ketika mobil Innova hitam itu berpindah ke area pengisian nitrogen setelah selesai mengisi BBM. Dalam hitungan menit, pelat nomor kendaraan kembali berubah menjadi warna merah dengan nomor polisi yang sama.

    Respons Pemkab Tuban dan Kepolisian

    Sekda Tuban, Budi Wiyana, mengaku belum menerima laporan detail mengenai unit yang terlibat. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan mengubah identitas kendaraan dinas merupakan pelanggaran aturan.

    "Makanya nanti kita lihat dulu lah. Kalau dari sisi aturan, (mengganti pelat) jelas tidak boleh. Saya tidak hafal satu per satu nomor lambungnya, apalagi empat angka," ujar Budi Wiyana kepada wartawan, Jum'at (13/2/2026).

    Kapolres Tuban, AKBP Alaiddin, menegaskan bahwa mengubah atau memalsukan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memiliki konsekuensi pidana berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan dan denda paling banyak Rp 500.000 menanti pelaku pelanggaran tersebut.

    "Kami akan mendata terlebih dahulu. Langkah awal kami bersifat persuasif dan akan berkolaborasi serta berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait penggunaan pelat nomor ini," tegas Alaiddin.

    Penelusuran Internal Pemkab Tuban

    Hingga saat ini, Pemkab Tuban masih melakukan penelusuran internal untuk mengidentifikasi oknum pejabat atau pemegang kendaraan dinas yang terlibat dalam video viral tersebut. Sanksi sesuai aturan akan diberikan jika terbukti bersalah.

    Berikut ini tabel sanksi yang bisa dikenakan jika terbukti melakukan pelanggaran:

    Jenis Pelanggaran Sanksi
    Mengubah Identitas Kendaraan Dinas Sanksi Administratif hingga Pemberhentian
    Menggunakan BBM Bersubsidi Tidak Sesuai Peraturan Teguran hingga Pemecatan
    Pemalsuan TNKB Pidana Kurungan dan Denda

    Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

  • Jateng Beri Diskon Pajak Kendaraan 5 Persen Tahun 2026

    Jateng Beri Diskon Pajak Kendaraan 5 Persen Tahun 2026

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah (Jateng) akan memberikan diskon sebesar 5 persen untuk opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait kenaikan pajak kendaraan yang dirasakan cukup signifikan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menyampaikan bahwa Gubernur Jateng telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi untuk mengkaji kemungkinan pemberian relaksasi pajak pada tahun 2026.

    "Sementara karena kemarin kita diminta untuk mengkaji, masih berproses juga bahwa secara alternatif kemungkinan akan memberikan diskon juga nanti di tahun 2026," kata Sumarno di Kantor Pemprov Jateng, Jumat (13/2/2026).

    Sumarno menambahkan, besaran diskon yang diberikan tidak akan sama dengan tahun 2025. "Namun besarannya tidak sama dengan di tahun 2025. Kurang lebih sebesar 5 persen. Kalau yang di 2025 adalah 13,94 persen. (Tahun ini) Besarannya nanti kalau didiskon 5 persen," sambungnya.

    Harapan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

    Plt Kepala Bapenda Jateng, Masrofi, menyatakan bahwa pemberian diskon opsen PKB sebesar 5 persen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

    "Adanya nanti diskon itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat, (masyarakat berpikir) 'ternyata ada diskon' tentu dia berpikir ulang ternyata bisa kepatuhan membayar pajak meningkat," kata Masrofi.

    "Yang tadinya rencana memboikot membayar pajak, setelah ada diskon kan berarti semuanya kembali membayar pajak," lanjutnya.

    Masrofi optimistis, kebijakan relaksasi pajak ini penting untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dan meredakan penolakan yang sempat muncul di masyarakat.

    "Harapannya dengan diskon ini, semuanya kembali taat dan kepatuhan membayar pajak meningkat," ujarnya.

    Masrofi menjelaskan bahwa opsen tidak dibagi dengan skema bagi hasil seperti pajak lainnya, melainkan langsung masuk ke kas kabupaten/kota.

    "Opsen itu langsung mengalir ke kabupaten-kota setiap hari. Bukan seperti bagi hasil yang dibagi di akhir tahun dengan formula tertentu," jelasnya.

    Besaran penerimaan opsen di masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi dan tingkat keaktifan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

    "Potensi kabupaten-kota itu tergantung aktivitas pembayaran pajak di daerah masing-masing," ujarnya.

    Berikut ilustrasi pengaruh usia kendaraan terhadap nilai opsen PKB:

    Pengaruh Usia Kendaraan pada Nilai Opsen PKB

    Tahun Pembayaran Pajak Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Nilai Opsen PKB
    2023 Tinggi Tinggi
    2024 Lebih Rendah dari 2023 Lebih Rendah dari 2023

    Masrofi menjelaskan, dasar penghitungan opsen menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), sehingga nilai opsen PKB akan terus menurun seiring bertambahnya usia kendaraan.

    "Kalau dasarnya NJKB, itu pasti turun tiap tahun karena nilai jual kendaraan makin turun. Jadi untuk kendaraan yang sama, opsennya tahun depan akan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya," jelasnya.

    Ia mencontohkan, kendaraan yang dibayar pajaknya pada 2023 akan memiliki NJKB lebih rendah pada 2024, sehingga nilai opsen yang dikenakan juga ikut menurun.

  • Iran Perkuat Kompleks Bawah Tanah Dekat Fasilitas Nuklir Natanz

    Iran Perkuat Kompleks Bawah Tanah Dekat Fasilitas Nuklir Natanz

    Iran dilaporkan tengah memperkuat kompleks bawah tanah yang berlokasi dekat dengan salah satu fasilitas nuklirnya. Hal ini terungkap berdasarkan analisis citra satelit terbaru yang menunjukkan adanya aktivitas konstruksi yang intensif di sekitar Gunung Kolang Gaz La, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pickaxe Mountain.

    Analisis citra satelit dilakukan oleh Institute for Science and International Security (ISIS). Dalam gambar yang diambil pada 10 Februari, terlihat pengecoran beton baru di salah satu pintu masuk terowongan, menggunakan alat boom pump untuk menyalurkan beton.

    Pada pintu masuk terowongan yang lain, tampak tanah dan bebatuan diratakan. Selain itu, terlihat struktur baru yang diperkuat dengan beton di sekitar area tersebut. Analis menilai bahwa penguatan ini bertujuan untuk melindungi fasilitas dari potensi serangan udara.

    ISIS menyatakan bahwa aktivitas pembangunan yang masih berlangsung mengindikasikan fasilitas tersebut kemungkinan belum siap untuk digunakan. Namun, ukuran kompleks dan perlindungan alami dari gunung menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi adanya rencana aktivitas sensitif tambahan.

    Lokasi Strategis Dekat Natanz

    Kompleks Pickaxe Mountain berjarak sekitar dua kilometer dari fasilitas nuklir Natanz, yang pernah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel pada Juni 2025. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mengklaim bahwa serangan tersebut telah melumpuhkan kapasitas pengayaan uranium Iran. Meskipun demikian, ia juga menyebutkan bahwa Teheran kemungkinan sedang mempertimbangkan pembangunan lokasi baru.

    Perbaikan di Kompleks Nuklir Isfahan

    Aktivitas perbaikan juga terpantau di kompleks nuklir Isfahan. Seluruh pintu masuk terowongan di lokasi tersebut tampak ditimbun tanah, yang dinilai dapat meredam dampak serangan udara sekaligus menyulitkan upaya penyerbuan darat.

    Berikut adalah tabel yang merangkum lokasi fasilitas nuklir yang menjadi perhatian dan perkiraan aktivitas yang dilakukan:

    Lokasi Fasilitas Aktivitas Terpantau Tujuan
    Pickaxe Mountain (dekat Natanz) Pengecoran beton, perataan tanah, pembangunan struktur baru Memperkuat fasilitas dari serangan udara
    Kompleks Nuklir Isfahan Penimbunan pintu masuk terowongan dengan tanah Meredam dampak serangan udara, mempersulit penyerbuan darat

    Antisipasi Serangan Lanjutan

    Direktur Program Studi Timur Tengah di George Washington University, Sina Azodi, menilai bahwa langkah Iran ini mencerminkan antisipasi terhadap kemungkinan serangan lanjutan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, menyampaikan bahwa peluang tercapainya kesepakatan nuklir baru antara Iran dan Amerika Serikat masih terbuka, namun waktunya sangat terbatas.

  • Prabowo Lebih Takut Birokrat daripada Kuntilanak di Jakarta

    Prabowo Lebih Takut Birokrat daripada Kuntilanak di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan jenaka yang mengundang tawa. Ia mengaku lebih gentar menghadapi birokrat daripada sosok hantu kuntilanak. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Pernyataan Prabowo ini meniru ucapan mantan Perdana Menteri Inggris yang merasa lebih khawatir terhadap birokratnya ketimbang Adolf Hitler.

    Prabowo menyoroti perlunya pembenahan birokrasi di Indonesia karena masih banyak oknum yang tidak berintegritas.

    "Masalahnya pemerintah, birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang, birokrasi yang tidak benar. Iya kan? Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, 'I am more afraid of my bureaucrats than I am afraid of Adolf Hitler'. Tapi kita nggak tahu apa bener atau tidak dia mengatakan begitu," ujar Prabowo.

    "Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah ya. Ya saya juga begitu. Mungkin diubah deh, aku yang ngomong ya 'I am more afraid of my own bureaucrats than I am afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu," canda Prabowo.

    Ajakan Perangi Korupsi

    Selain menyoroti birokrasi, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia.

    Ia menceritakan momen saat mengumpulkan para pengusaha dan meminta mereka untuk taat pada peraturan yang berlaku.

    Menurut Prabowo, para pengusaha sudah mapan secara finansial sehingga tidak perlu lagi terlibat dalam tindakan yang merugikan rakyat.

    "Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan sudahlah kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan, kalian pintar-pintar, tapi, di Indonesia ini, orang pintar itu, pintarnya pintar mencari peluang mengatasi peraturan, ini dari sekolah kita belajar. Ini hilangkan budaya itu," jelas Prabowo.

    Berikut adalah perbandingan tingkat kepuasan publik terhadap birokrasi di beberapa negara ASEAN:

    Negara Tingkat Kepuasan Publik (%)
    Singapura 85
    Malaysia 70
    Thailand 60
    Indonesia 50
    Filipina 45

    Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap birokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

  • ATR/BPN Tawarkan HGB di Atas HPL DKI Jakarta untuk Atasi Masalah Pertanahan

    ATR/BPN Tawarkan HGB di Atas HPL DKI Jakarta untuk Atasi Masalah Pertanahan

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menawarkan skema penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Tawaran ini diajukan sebagai solusi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung puluhan tahun di Jakarta. Kondisi tersebut membutuhkan solusi yang tidak hanya melindungi aset negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

    "PR selanjutnya adalah menyelesaikan tanah-tanah barang milik daerah (BMD) Provinsi DKI Jakarta yang sudah puluhan tahun diduduki masyarakat. Skemanya sudah ada, seperti di Cilincing. Nanti kita terbitkan HGB di atas HPL sehingga aset negaranya tidak hilang, tetapi masyarakat juga tidak perlu diusir," ujar Nusron dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Pernyataan itu disampaikan setelah menyerahkan 3.922 sertipikat tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung, di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari, Jumat (13/2).

    Nusron menjelaskan, skema HGB di atas HPL menjadi jalan tengah agar aset tetap tercatat sebagai milik pemerintah daerah, sementara masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum atas pemanfaatan tanah.

    "Kalau dihibahkan, suatu hari bisa diperiksa oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau diusir, isu kemanusiaannya menjadi luar biasa. Karena itu, jalan tengahnya adalah HGB di atas HPL," tegasnya.

    Penyelesaian Masalah Pertanahan di Tanjung Priok dan Plumpang

    Nusron juga menyinggung penyelesaian kawasan Tanjung Priok dan Cilincing yang telah berjalan baik berkat kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Ke depan, pihaknya akan melakukan pendekatan intensif bersama Pemprov DKI dan Pertamina untuk menyelesaikan isu kawasan Plumpang, yang direncanakan menjadi 'buffer zone' untuk kepentingan 'storage' Pertamina.

    "Isu Plumpang ini menjadi PR kami bersama Pak Gubernur. Apakah nanti kita terbitkan HGB di atas HPL atau ada solusi lain, itu akan kita bahas bersama," ungkapnya.

    Dukungan Pemprov DKI Jakarta

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap skema yang ditawarkan Nusron. Ia menilai kebijakan tersebut realistis dan memberikan manfaat dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di kota besar seperti Jakarta.

    "Apa yang disampaikan Pak Menteri secara prinsip pasti kami dukung karena itu akan memberikan manfaat yang maksimal bagi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Jakarta. HGB di atas HPL kami mendukung itu," ujar Pramono.

    Penataan TPU dengan Relokasi ke Rusun

    Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menyelesaikan persoalan lahan di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Penataan dilakukan dengan pendekatan solusi relokasi ke rumah susun bagi warga yang bersedia sehingga ketersediaan petak makam dapat dioptimalkan tanpa harus ditumpuk.

    "Dengan penyelesaian yang kami lakukan dan pemindahan ke rumah susun, ternyata banyak yang bersedia. Ini memberikan manfaat luar biasa karena ada penambahan petak makam yang tidak perlu ditumpuk," pungkas Pramono.

    Berikut rincian jumlah sertifikat tanah aset Pemprov DKI Jakarta yang diserahkan:

    Wilayah Jumlah Sertifikat
    Jakarta Pusat 850
    Jakarta Utara 975
    Jakarta Barat 725
    Jakarta Selatan 630
    Jakarta Timur 742

    Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan aset daerah dan memberikan kepastian hukum atas lahan yang dikelola.

  • Penembakan Smart Air, Pemerintah Perketat Keamanan Bandara Koroway

    Penembakan Smart Air, Pemerintah Perketat Keamanan Bandara Koroway

    Pemerintah akan memperketat pengamanan di Bandara Koroway, Boven Digoel, Papua Selatan, menyusul penembakan pesawat Smart Air yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

    Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan penambahan personel pengamanan akan segera dilakukan. Hal ini dikarenakan minimnya personel keamanan di wilayah tersebut.

    "Kekuatan ditambah. Di sana karena tidak ada, kelihatannya tidak ada kekuatan tentara dan polisi di situ," ucap Djamari saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Pengerahan personel tambahan diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa.

    "Maka kita tambah di situ supaya tidak, tidak terulang kejadian seperti tadi kemarin itu. Nah itu kurang tahu saya (jumlah personel)," ucap Djamari.

    Polri sebelumnya telah memberikan jaminan keamanan di wilayah Koroway, Boven Digoel, pasca penembakan pesawat Smart Air. Pilot dan kopilot Smart Air, Egon Erawan dan Baskoro Adi Anggoro, menjadi korban tewas dalam insiden tersebut.

    "Kita pastikan bahwa untuk masyarakat sipil yang tidak terkait, kita akan jamin mereka punya keamanan dan keselamatan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/2).

    Keterlibatan KKB

    Satgas Operasi Damai Cartenz menduga penembakan pesawat Smart Air didalangi oleh KKB pimpinan Elkius Kobak.

    "Aparat menduga keterlibatan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan diri sebagai KKB Yahukimo, termasuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah yang dipimpin Elkius Kobak," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, dalam keterangannya, dilansir detikSulsel, Kamis (12/2).

    Berikut rincian informasi terkait insiden penembakan pesawat Smart Air di Bandara Koroway:

    Aspek Detail
    Lokasi Bandara Koroway, Boven Digoel, Papua Selatan
    Korban Egon Erawan (pilot), Baskoro Adi Anggoro (kopilot)
    Pelaku Diduga KKB pimpinan Elkius Kobak
    Tindakan Pemerintah Penambahan personel keamanan

    Pemerintah terus berupaya meningkatkan keamanan di wilayah Papua Selatan, khususnya di area-area vital seperti bandara, guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

  • Kritik Internal Kemenkeu Dulu Dianggap Aib, Kini Jadi Pembenahan

    Kritik Internal Kemenkeu Dulu Dianggap Aib, Kini Jadi Pembenahan

    Dalam dunia birokrasi, sering kali terdengar nasihat untuk tidak membuka aib sendiri. Nasihat ini seolah menekankan bahwa menjaga kehormatan institusi adalah tugas utama setiap pegawai. Namun, muncul pertanyaan, sejak kapan koreksi internal dianggap sebagai aib? Jiwa korsa atau esprit de corps terkadang menjadi penghambat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

    Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tetapi juga di berbagai instansi pemerintahan, termasuk aparatur penegak hukum dan aparatur bersenjata.

    Pengalaman seorang pegawai Kemenkeu yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme internal justru menghadirkan paradoks. Pelapor merasa lebih rentan daripada substansi laporan yang disampaikan.

    Pengalaman tersebut menyadarkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya pada prosedur, tetapi juga harus menyentuh kultur kekuasaan. Apakah kritik dipahami sebagai ancaman atau sebagai mekanisme perbaikan?

    Kultur kekuasaan sangat dipengaruhi oleh pimpinan tertinggi instansi. Saat ini, seorang pegawai Kemenkeu merasa aman karena pemimpin tertinggi Kemenkeu saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, tidak basa-basi dalam melakukan pembenahan menyeluruh.

    Otokritik tidak lagi diproses secara disiplin internal, suatu kondisi yang bertolak belakang dengan era sebelumnya.

    Sebelum era Purbaya, kritik terhadap perlunya pembenahan internal di Kemenkeu justru direspons dengan kekhawatiran akan reputasi. Kritik dipersepsikan sebagai sesuatu yang berpotensi mencoreng nama baik institusi.

    Sebagian rekan menyampaikan keberatan, menganggap bahwa pegawai tidak sepatutnya mengkritik organisasi yang memberinya penghidupan. Loyalitas, dalam pandangan ini, identik dengan diam.

    Pandangan tersebut problematis. Dalam konsepsi birokrasi modern yang diperkenalkan Max Weber, aparatur negara bekerja berdasarkan rasionalitas hukum dan aturan impersonal. Loyalitas dalam negara modern bukanlah loyalitas kepada individu atau jabatan, melainkan kepada hukum dan kepentingan publik.

    Jika kritik dianggap pembangkangan, maka reformasi hanya akan menjadi tata kelola administratif tanpa fondasi etik. Sebaliknya, bila kritik dipandang sebagai bentuk tanggung jawab profesional, hal itu justru memperkuat legitimasi institusi.

    Reformasi Birokrasi dan Kasus Korupsi

    Kementerian Keuangan selama ini sering disebut sebagai salah satu model reformasi birokrasi nasional. Digitalisasi diperluas, remunerasi ditingkatkan, standar pelayanan diperketat. Semua itu patut diapresiasi.

    Namun, sederet kasus korupsi terus terjadi. Kasus Gayus Tambunan pada 2010 menjadi salah satu contohnya.

    Berbagai media saat itu memberitakan bagaimana praktik mafia pajak terungkap dan mengguncang kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

    Kasus tersebut mendorong berbagai langkah pembenahan struktural dan menjadi momentum reformasi yang lebih luas. Setelahnya, berbagai kasus pun terungkap.

    Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan oleh kejadian OTT terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di berbagai daerah.

    Dampak Kasus Korupsi Terhadap Kepercayaan Publik

    Terulangnya kasus korupsi di Kemenkeu menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Berikut ini adalah data yang menggambarkan beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Kasus Instansi Kerugian Negara (Estimasi)
    2010 Kasus Gayus Tambunan Direktorat Jenderal Pajak Puluhan Miliar Rupiah
    2023 OTT Pejabat Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belum Diketahui (Dalam Proses Investigasi)
    Beberapa Tahun Terakhir Berbagai Kasus Suap dan Gratifikasi Berbagai Unit di Kemenkeu Bervariasi

    Data ini menyoroti bahwa meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, praktik korupsi masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi perlu menyentuh aspek kultural dan mentalitas aparatur negara secara lebih mendalam.

    Reformasi yang hanya berfokus pada aspek administratif dan struktural saja tidak akan cukup untuk memberantas korupsi jika tidak diimbangi dengan perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih bersih dan transparan.

    Penting untuk terus mendorong otokritik dan evaluasi internal sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan di Kemenkeu. Dengan adanya keterbukaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan, diharapkan Kemenkeu dapat menjadi institusi yang lebih kredibel dan akuntabel di masa depan.

  • Prabowo Soroti Penyaluran Dana Desa Tersendat 10 Tahun

    Prabowo Soroti Penyaluran Dana Desa Tersendat 10 Tahun

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti permasalahan penyaluran Dana Desa yang tidak sampai ke masyarakat. Prabowo menyebut bahwa masalah ini telah berlangsung selama 10 tahun.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam forum itu, Prabowo membahas pendanaan Koperasi Merah Putih (KMP).

    "Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat," kata Prabowo.

    Prabowo menyinggung banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum akibat masalah penggunaan Dana Desa.

    "Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," ucapnya.

    Progres Koperasi Merah Putih

    Terkait progres KMP, Prabowo menyebut dalam dua bulan ke depan, jumlahnya akan mencapai ratusan di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, sudah terbangun sekitar 30 ribu koperasi sekaligus gudang serta sejumlah fasilitas yang membantu rakyat.

    "Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita. 10 tahun sudah kita berikan dan sekarang kita akan mengarahkan," kata Prabowo.

    Berikut rincian fasilitas dan kebijakan dari Koperasi Merah Putih:

    Setiap koperasi akan memiliki gudang, kulkas penyimpanan (cold storage), dan gerai-gerai.

    Fasilitas dan Kebijakan Koperasi Merah Putih

    Berikut ini adalah tabel yang berisi fasilitas dan kebijakan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dipaparkan oleh Prabowo Subianto:

    Fasilitas/Kebijakan Deskripsi
    Gudang Setiap koperasi dipastikan memiliki gudang
    Kulkas Penyimpanan (Cold Storage) Memastikan ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin
    Gerai Setiap koperasi memiliki gerai untuk penjualan
    Farmasi Desa Murah Menyediakan obat generik dengan harga terjangkau
    Klinik Desa Menyediakan layanan kesehatan dasar
    Super Micro-Financing Membantu menghilangkan peran rentenir dengan pembiayaan yang mudah
    Subsidi dan Bunga Ringan Memberikan subsidi serta bunga yang kecil untuk masyarakat
    Akses Barang Subsidi Memastikan rakyat memiliki akses langsung terhadap barang subsidi

    "Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro-financing untuk membantu menghilangkan peran rentenir," ujar Prabowo.

    KMP akan memberikan subsidi serta bunga yang kecil.

    "Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung, sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran," lanjutnya.