Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendesak Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara untuk menarik kembali pernyataan yang dianggap menyesatkan publik terkait isu penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Gus Ipul menilai, pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.
"Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan," kata Gus Ipul usai berkoordinasi terkait pelaporan PBI dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (13/2/2026).
Menurut Gus Ipul, tidak ada instruksi dari Presiden seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Denpasar. Oleh karena itu, ia meminta agar pernyataan tersebut segera ditarik dan disertai dengan permintaan maaf kepada publik.
"Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran," tegasnya.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa informasi yang keliru dapat berpotensi menjadi fitnah dan memperburuk penyebaran hoaks.
"Ini bisa jadi fitnah dan menyebar hoaks. Karena tidak ada instruksi dari Presiden seperti yang disampaikan Wali Kota Denpasar," tegasnya.
Fokus Pembenahan Data
Di sisi lain, Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada langkah-langkah substantif, yaitu pembenahan data agar kebijakan perlindungan sosial dapat tepat sasaran.
"Saya mengajak semua, mari kita perbaiki data kita. Kerja sama pemerintah pusat, daerah dan kementerian lembaga untuk memperbaiki data DTSEN," pungkasnya.
Berikut adalah gambaran mengenai pentingnya data yang akurat dalam penyaluran bantuan sosial:
| Aspek | Dampak Data Akurat | Dampak Data Tidak Akurat |
|---|---|---|
| Ketepatan Sasaran | Bantuan diterima oleh yang berhak | Bantuan salah sasaran, tidak efektif |
| Efisiensi Anggaran | Penggunaan anggaran lebih optimal | Pemborosan anggaran, banyak kebocoran |
| Kepercayaan Publik | Meningkatnya kepercayaan masyarakat | Menurunnya kepercayaan, potensi konflik |
Gus Ipul menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga layanan perlindungan sosial berjalan dengan data yang akurat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.









