Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menyerukan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam Islam saat berpidato di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi. Beliau menekankan bahwa konsep ini tak terpisahkan dari keadilan.
Pidato akademik disampaikan Megawati saat menerima gelar doktor kehormatan di PNU. Dia menyoroti bagaimana Islam memandang peran perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat.
Megawati menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Islam harus sejalan dengan konsep amanah dan keadilan. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa, yang menuntut pertanggungjawaban dan keadilan.
"Dalam Islam, pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Amanah menuntut pertanggungjawaban. Amanah menuntut keadilan," kata Megawati dalam pidato saat menerima gelar doktor kehormatan di PNU, Riyadh, Senin (9/2/2026).
Ketua Umum PDIP itu juga menyampaikan bahwa Al-Qur'an mengajarkan prinsip kesetaraan manusia. Dia mengutip surat An-Nisa ayat 1 sebagai dasar teologis.
"Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama. Prinsip ini menjadi dasar teologis bahwa perempuan dan laki-laki setara dalam martabat kemanusiaan," ujar dia.
Prinsip Kesetaraan dalam Al-Qur'an
Megawati lebih lanjut mengutip Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan kemuliaan manusia tidak ditentukan jenis kelamin, suku, atau kedudukan sosial. Melainkan oleh ketakwaan dan tanggung jawab moral.
"Prinsip-prinsip ini tidak berhenti pada teks. Sejarah Islam menunjukkan praktik yang nyata," tutur Megawati.
Dia kemudian memaparkan peran perempuan di masa awal Islam. Perempuan berperan dalam berbagai lini, mulai dari pengusaha hingga periwayat hadis, menunjukkan kontribusi nyata mereka.
Tabel berikut menunjukkan contoh peran perempuan inspiratif dalam sejarah Islam awal:
| Tokoh Perempuan | Peran Penting |
|---|---|
| Khadijah binti Khuwailid | Pengusaha mandiri, mitra intelektual dan moral Nabi Muhammad SAW |
| Aisyah binti Abu Bakar | Periwayat hadis, rujukan keilmuan umat |
| Ummu Salamah | Pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting |
| Nusaibah binti Ka'ab | Menunjukkan keberanian menjaga komunitas muslim |
"Kita mengenal Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha yang mandiri, sekaligus mitra intelektual dan moral Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam. Kita mengenal Aisyah binti Abu Bakar sebagai periwayat hadis dan rujukan keilmuan yang menjadi sumber pengetahuan umat hingga hari ini," tutur Megawati.
"Kita mengenal Ummu Salamah yang pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting umat Islam. Kita juga mengenal Nusaibah binti Ka'ab yang menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menjaga komunitas muslim pada masa awal Islam," sambung dia.
Perempuan Penjaga Peradaban
Bagi Megawati, Islam tidak pernah menyingkirkan perempuan. Sebaliknya, perempuan mendapatkan posisi terhormat dalam Islam, sebagai penjaga nilai, penopang moral, dan penggerak peradaban.
"Perempuan hadir sebagai penjaga nilai, penopang moral dan keadilan, dan penggerak peradaban," kata Megawati.
Dalam orasi ilmiahnya, Megawati juga berbagi pengalaman panjangnya di dunia politik. Mulai dari anggota DPR, Ketua Umum PDIP, Wakil Presiden, hingga Presiden Republik Indonesia.
Megawati menegaskan statusnya sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang pemerintahan yang inklusif.
Peran Kepemimpinan Perempuan
"Hingga saat ini, saya juga memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebuah lembaga kenegaraan yang bertugas menguatkan dasar negara dan ideologi bangsa kami, yakni Pancasila. Sekaligus memimpin Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tempat para ilmuwan terbaik kami melakukan riset dan inovasi nasional. Dua lembaga kenegaraan tersebut menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia," beber dia.
Dari pengalaman tersebut, Megawati menyimpulkan satu pelajaran penting. Pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun tanpa melibatkan perempuan secara bermakna.
"Justru sebaliknya, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan," imbuh dia.









