Category: Politik

  • PM Australia Albanese Sesalkan Bentrokan di Unjuk Rasa Sydney Tolak Kunjungan Presiden Israel Herzog

    PM Australia Albanese Sesalkan Bentrokan di Unjuk Rasa Sydney Tolak Kunjungan Presiden Israel Herzog

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan 'terpukul' oleh bentrokan dalam unjuk rasa di Sydney. Protes itu menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog.

    Meski demikian, Albanese mendukung tindakan polisi terhadap para pengunjuk rasa. Ia menekankan pentingnya demonstrasi damai.

    "Ini benar-benar adegan yang menurut saya seharusnya tidak terjadi," kata Albanese dilansir AFP, Selasa (10/2/2026).

    "Orang-orang seharusnya dapat mengekspresikan pandangan mereka secara damai, tetapi polisi sangat jelas tentang rute yang diperlukan jika orang-orang ingin berunjuk rasa," tambahnya.

    Kunjungan Presiden Herzog berlangsung selama empat hari, dengan pengamanan ketat. Tujuannya adalah menghibur komunitas Yahudi Australia.

    Kunjungan ini dilakukan setelah insiden penembakan Desember di Pantai Bondi Sydney. Serangan itu menewaskan 15 orang dalam festival Hanukkah.

    Kekacauan pecah Senin malam di pusat kota Sydney. Polisi berupaya mencegah unjuk rasa masuk ke area terlarang.

    Petugas menyemprotkan semprotan merica kepada para demonstran dan anggota media. Insiden ini termasuk mengenai pewarta dari AFP.

    Tindakan Polisi dan Penangkapan

    Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, menyatakan polisi berada dalam situasi sangat sulit. Herzog telah mengikuti acara untuk korban pembunuhan 14 Desember.

    Acara tersebut diikuti ribuan pelayat, tidak jauh dari lokasi unjuk rasa. Minns menegaskan akan menjadi bencana jika pengunjuk rasa diizinkan mendekati acara tersebut.

    Polisi New South Wales menangkap 27 orang di demonstrasi itu. Termasuk 10 orang yang menyerang aparat penegak hukum.

    Mereka mengonfirmasi penggunaan semprotan merica terhadap kerumunan. Ini menunjukkan penegakan hukum dalam situasi yang memanas.

    Reaksi Komunitas Terhadap Kunjungan Herzog

    Kunjungan Herzog diperkirakan berlangsung hingga Kamis. Pada Selasa, ia dijadwalkan bertemu keluarga korban serangan Bondi.

    Serangan ini adalah yang paling mematikan terhadap orang Yahudi sejak serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023.

    Banyak warga Yahudi Australia menyambut kunjungan Herzog. "Kunjungannya akan mengangkat semangat komunitas yang berduka," kata Alex Ryvchin.

    Alex Ryvchin adalah salah satu kepala eksekutif Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia, badan puncak komunitas tersebut.

    Namun, beberapa pihak dalam komunitas tersebut tidak setuju. Dewan Yahudi Australia yang progresif menolak Herzog.

    Mereka menyatakan Herzog tidak diterima karena dugaan perannya dalam "penghancuran Gaza yang sedang berlangsung."

    Berikut adalah ringkasan insiden dan penanganan:

    Peristiwa Tanggal/Lokasi Pihak Terlibat Tindakan
    Unjuk Rasa Menentang Kunjungan Herzog Senin malam, Sydney Pengunjuk Rasa, Polisi NSW Bentrokan, penyemprotan merica, penangkapan
    Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog Senin-Kamis, Sydney Presiden Herzog, Komunitas Yahudi Australia Menghibur komunitas, bertemu keluarga korban
    Penembakan di Pantai Bondi Desember Korban festival Hanukkah (15 orang) Serangan mematikan
  • Megawati Terima Doktor Honoris Causa ke-11 dari PNU Riyadh

    Megawati Terima Doktor Honoris Causa ke-11 dari PNU Riyadh

    Keluarga besar PDIP menyampaikan ucapan selamat atas penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Gelar ini diberikan oleh Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi.

    Penganugerahan ini menandai gelar doktor honoris causa kesebelas yang diterima Megawati. Universitas tersebut merupakan universitas perempuan terbesar di dunia.

    "Ini Doktor Honoris Causa yang pertama dikeluarkan oleh Princess Nourah University yang merupakan universitas perempuan terbesar di dunia," kata Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2/2026).

    Basarah menyoroti peran Megawati sebagai presiden perempuan pertama di negara Muslim terbesar. Ia berharap kehadiran Megawati menginspirasi perempuan di Saudi.

    "Mudah-mudahan kehadiran Bu Mega di Princess Nourah University ini akan menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan di Saudi Arabia untuk membangun emansipasi perempuan. Di mana perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintahan," kata Basarah.

    Selain itu, Basarah berharap pengalaman Megawati dapat menjadi teladan. Khususnya bagi kader PDIP agar terus mengembangkan ilmu pengetahuan.

    Gelar doktor kehormatan dari PNU menambah panjang daftar penghargaan Megawati. Ia kini telah mengantongi sebelas doktor kehormatan dan tiga profesor kehormatan.

    Berikut adalah daftar gelar kehormatan yang telah diterima oleh Ketua Umum PDIP, Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri:

    No. Jenis Gelar Pemberi Gelar Lokasi Tanggal Bidang
    1 Doktor Kehormatan Waseda University of Tokyo Tokyo, Jepang 29 September 2001 Politik
    2 Doktor Kehormatan Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) Moskow, Rusia 22 April 2003 Politik
    3 Doktor Kehormatan Korea Maritime and Ocean University Busan, Korea Selatan 19 Oktober 2015 Politik
    4 Doktor Kehormatan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, Indonesia 25 Oktober 2016 Politik dan Pemerintahan
    5 Doktor Kehormatan Universitas Negeri Padang (UNP) Kota Padang, Indonesia 27 September 2017 Pendidikan Politik
    6 Doktor Kehormatan Mokpo National University Kota Mokpo, Korea Selatan 16 November 2017 Demokrasi Ekonomi
    7 Doktor Kehormatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Indonesia 8 Maret 2018 Politik dan Pemerintahan
    8 Doktor Kehormatan Fujian Normal University (FNU) Fuzhou, Fujian, Tiongkok 5 November 2018 Diplomasi Ekonomi
    9 Doktor Kehormatan Soka University Japan Tokyo, Jepang 8 Januari 2020 Kemanusiaan
    10 Doktor Kehormatan Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 2 Oktober 2023 Sosial
    11 Doktor Kehormatan Princess Nourah Bint Abdulrahman University Riyadh, Arab Saudi 9 Februari 2025 –
    12 Profesor Kehormatan Universitas Pertahanan (Unhan) RI Bogor, Indonesia 11 Juni 2021 Ilmu Kepemimpinan Strategik
    13 Profesor Kehormatan Seoul Institute of the Arts (SIA) Seoul, Korsel 11 Mei 2022 Ilmu Kebijakan Seni dan Ekonomi Kreatif
    14 Profesor Kehormatan Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage Samarkand, Uzbekistan 21 September 2024 Pariwisata Berkelanjutan
  • Raja Charles III Prihatin Dugaan Keterlibatan Pangeran Andrew Skandal Epstein

    Raja Charles III Prihatin Dugaan Keterlibatan Pangeran Andrew Skandal Epstein

    Raja Charles III menyampaikan keprihatinan mendalam atas tuduhan yang mengaitkan saudaranya, mantan Pangeran Andrew, dalam skandal Jeffrey Epstein. Raja juga menegaskan dukungannya terhadap kepolisian yang mengusut kasus kejahatan seksual tersebut.

    Istana Buckingham, dalam sebuah pernyataan, menegaskan keprihatinan mendalam Raja Charles atas dugaan perilaku Tuan Andrew Mountbatten-Windsor.

    “Raja telah menjelaskan… keprihatinannya yang mendalam atas tuduhan yang terus muncul terkait perilaku Tuan (Andrew) Mountbatten-Windsor,” kata istana, Selasa (10/2/2026), dilansir AFP.

    Istana juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Kepolisian Thames Valley. Ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap proses penyelidikan.

    “Meskipun klaim spesifik yang dimaksud adalah tanggung jawab Tuan Mountbatten-Windsor, jika kami didekati oleh Kepolisian Thames Valley, kami siap mendukung mereka seperti yang Anda harapkan,” tambah istana.

    Pada November tahun lalu, sejumlah anggota komite Kongres AS mendesak Andrew untuk menjawab pertanyaan. Desakan itu terkait keterlibatannya dalam kasus Epstein yang sedang mereka selidiki.

    Raja Charles telah mencopot gelar pangeran dari Andrew. Ia juga mengusir Andrew dari kediaman resminya di Kastil Windsor pada November lalu.

    Langkah tegas ini diambil setelah hubungan Andrew dengan Epstein terungkap. Hubungan ini memicu kontroversi dan perhatian publik yang luas.

    Mantan pangeran berusia 65 tahun itu kini menggunakan nama keluarga Andrew Mountbatten-Windsor. Ia membantah melakukan pelanggaran hukum terkait hubungannya dengan Epstein.

    Andrew sebelumnya membantah terus menjalin kontak dengan Epstein setelah divonis pada 2008. Ia hanya mengakui kunjungan ke New York pada 2010 untuk mengakhiri hubungan.

    Namun, dokumen yang dirilis publik menunjukkan hal sebaliknya. Dokumen tersebut mengungkapkan Andrew tetap menjalin kontak rutin dengan Epstein pasca-vonis.

    Kontak tersebut termasuk diskusi mengenai potensi kesepakatan bisnis dan pertemuan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai klaim Andrew.

    Detail Kontak Andrew dengan Epstein

    Pangeran Andrew belum memberikan tanggapan terbaru terkait dokumen kasus Epstein yang dirilis AS pekan lalu. Istana Buckingham menolak memberikan komentar mengenai hal tersebut.

    Dalam beberapa email yang menjadi bagian dari berkas kasus, Epstein dan Andrew tampak mendiskusikan wanita. Wanita tersebut diusulkan oleh mantan pemodal terkemuka AS itu untuk diperkenalkan kepada sang Pangeran Inggris.

    Dalam salah satu emailnya, Epstein bahkan menawarkan untuk membawa tiga wanita ke Istana Buckingham. Ini menunjukkan tingkat kedekatan dan diskusi yang tidak biasa antara keduanya.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan poin-poin penting dalam kasus Pangeran Andrew dan Jeffrey Epstein:

    akan

    Tahun/Kejadian Deskripsi
    2008 Jeffrey Epstein dihukum atas kejahatan seks.
    2010 Andrew mengunjungi Epstein di New York, diklaim untuk mengakhiri hubungan.
    November 2025 Kongres AS menyerukan Andrew untuk menjawab pertanyaan terkait kasus Epstein.
    November 2025 Raja Charles melucuti gelar pangeran Andrew dan mengusir dari Kastil Windsor.
    Pekan Lalu Dokumen kasus Epstein dirilis, mengungkap kontak rutin Andrew pasca-vonis.
    Pangeran Andrew Membantah pelanggaran hukum dan kontak rutin pasca-2008 (klaim yang dibantah dokumen).
    Istana Buckingham Menyatakan keprihatinan mendalam Raja Charles III, siap mendukung polisi.
  • Megawati Tegaskan Pemberdayaan Perempuan Bukan Ancaman di Riyadh

    Megawati Tegaskan Pemberdayaan Perempuan Bukan Ancaman di Riyadh

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukan merupakan ancaman terhadap agama, budaya, maupun tradisi. Hal ini diungkapkan Megawati dalam pidato penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (9/2/2026).

    Menurut Megawati, konsep pemberdayaan perempuan justru diajarkan oleh Islam dan telah diwariskan dalam sejarah. Ia menekankan bahwa nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam, ditegaskan oleh konstitusi, serta diwariskan oleh sejarah, terwujud dalam pemberdayaan perempuan.

    "Saya menutup pidato ini dengan sebuah keyakinan: bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Justru sebaliknya, ia adalah pelaksanaan dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam, ditegaskan oleh konstitusi, dan diwariskan oleh sejarah," kata Megawati, Senin (9/2/2026).

    Megawati juga menyoroti bahwa negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri. Ketua Umum PDIP itu juga menggarisbawahi pentingnya penguatan hukum dan kelembagaan pemerintahan demi mendukung pemberdayaan perempuan.

    Pemerintah Indonesia, kata Megawati, telah memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai contoh nyata. Keberadaan kementerian ini menegaskan mandat untuk memastikan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

    "Penataan ini menegaskan mandat kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah," ujar Megawati.

    Megawati menambahkan, penguatan kelembagaan sangat penting karena hukum tanpa institusi yang kuat akan kehilangan kekuatannya. Negara membutuhkan lembaga yang mampu mengoordinasikan kebijakan lintas sektor. Dengan struktur yang lebih jelas, kebijakan pemberdayaan perempuan tidak lagi bersifat sektoral, melainkan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

    Universitas juga memiliki peran vital dalam pemberdayaan perempuan. Megawati menilai universitas dapat menjadi ruang pembentukan nilai dan kepemimpinan masa depan.

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemberdayaan perempuan yang disoroti:

    Aspek Keterangan
    Hukum Diperlukan penguatan regulasi yang mendukung hak-hak perempuan.
    Kelembagaan Pentingnya institusi kuat untuk mengimplementasikan kebijakan.
    Pendidikan Universitas sebagai pusat pembentukan nilai dan kepemimpinan.
    Integrasi Kebijakan Pemberdayaan perempuan harus terintegrasi dalam pembangunan nasional.

    "Princess Nourah bint Abdulrahman University berdiri sebagai bukti bahwa pendidikan adalah jalan utama pemberdayaan perempuan," ujar Megawati.

    Sinergi Ilmu Pengetahuan dan Kebijakan Publik

    Bagi Megawati, ilmu pengetahuan dan kebijakan publik harus berjalan beriringan. Pemerintahan yang kuat membutuhkan dasar intelektual yang kokoh untuk mengambil keputusan strategis.

    "Ilmu pengetahuan membutuhkan keberanian politik agar dapat mengubah realitas sosial. Di sinilah pertemuan antara kampus dan negara menemukan maknanya," imbuhnya.

  • Prabowo Kumpulkan Petinggi TNI-Polri di Istana, Minta Jaga SDA dan Program Pemerintah

    Prabowo Kumpulkan Petinggi TNI-Polri di Istana, Minta Jaga SDA dan Program Pemerintah

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/2/2026). Dalam pertemuan penting tersebut, Prabowo menyampaikan beberapa arahan strategis, salah satunya terkait pengamanan sumber daya alam Indonesia.

    Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga 'harta karun' energi Indonesia. Kekayaan alam ini meliputi minyak, gas, mineral, dan batu bara yang melimpah.

    Presiden Prabowo Subianto meminta TNI dan Polri untuk melindungi seluruh Sumber Daya Alam Indonesia. Hal ini mencakup pencegahan segala bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal oleh pihak manapun.

    “Jaga seluruh Sumber Daya Alam Indonesia dari segala macam bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal oleh siapapun,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet dalam akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (9/2/2026).

    Kesiapsiagaan dan Bantuan Rakyat

    Selain menjaga sumber daya alam, Prabowo juga meminta TNI-Polri untuk senantiasa menjaga kesiapsiagaan dalam bertugas. Pesan tegasnya, setiap kali warga membutuhkan bantuan, TNI-Polri harus segera turun tangan.

    Penanganan dan penegakan hukum yang adil kepada siapapun juga menjadi sorotan. Presiden meminta TNI dan Polri menunjukkan kepercayaan rakyat dengan selalu siap dan cepat membantu di mana pun dan kapan pun.

    Apresiasi dan Sinergitas

    Apresiasi besar diberikan Prabowo kepada seluruh prajurit TNI-Polri atas kecepatan penanganan bencana. Khusus di Sumatera dan zona rawan bencana lainnya, sinergitas dari pimpinan tertinggi hingga prajurit terbawah harus terus terjaga.

    Prabowo juga mengapresiasi prajurit TNI-Polri yang telah mengawal, menjaga, dan mendukung jalannya program strategis pemerintah. Program-program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan jembatan di desa-desa.

    Program Strategis Pemerintah Peran TNI-Polri
    Makan Bergizi Gratis (MBG) Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Koperasi Desa Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Sekolah Rakyat Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Kedaulatan Pangan dan Energi Pengawalan, penjagaan, dukungan
    Pembangunan Jembatan Desa Pengawalan, penjagaan, dukungan

    Terakhir, TNI dan Polri bersama pemerintah daerah diminta turut melaksanakan program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini harus diimplementasikan di mana pun berada, mulai dari perkantoran hingga lingkungan sekeliling.

  • AHY Tunjuk Merry Riana Jadi Jubir-Jukampartai Demokrat di Kantor Menteng

    AHY Tunjuk Merry Riana Jadi Jubir-Jukampartai Demokrat di Kantor Menteng

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menunjuk motivator dan penulis Merry Riana sebagai juru bicara (jubir) sekaligus juru kampanye (jurkam) partai.

    Penunjukan ini dilakukan usai Merry Riana menerima kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Merry Riana menyatakan kesiapannya untuk menerima arahan dan belajar dalam peran barunya ini.

    "Ya nanti tunggu arahan Ketum ya. Tapi ya saya selalu siap untuk belajar, apalagi seperti saya bilang kan ini juga ruang yang baru buat saya, dunia yang baru," kata Merry, Senin (9/2/2026).

    Ia mengaku akan beradaptasi secara bertahap di dunia politik yang baru dijajakinya. Merry berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Partai Demokrat.

    "Jadi izinkan saya untuk memproses dan belajar setahap demi setahap. Tapi at least hari ini senang menemukan rumah yang baru untuk saya bisa ya semoga memberikan dan berbuat lebih banyak lagi secara konkret," jelasnya.

    Saat ini, Merry Riana telah dipercaya menjadi Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat.

    Ia bersyukur atas kepercayaan yang diberikan langsung oleh AHY.

    "Jadi ini bentuk nyatanya bagaimana Demokrat itu inklusif, dan senang aja bisa membuka ruang sehingga para sahabat-sahabat yang merayakan Imlek, termasuk saya juga salah satunya dan termasuk teman-teman yang ada di sini juga bisa merayakan bersama," ucap Merry.

    Perayaan Imlek Partai Demokrat dijadwalkan akan berlangsung pada 18 Februari mendatang, tepatnya pada siang hingga sore hari.

    Pujian AHY untuk Merry Riana

    Sebelumnya, AHY menyerahkan 48 KTA baru, termasuk kepada Merry Riana. AHY menilai Merry Riana sangat cocok sebagai juru kampanye nasional Partai Demokrat.

    "Tadi kalau dengar Miss Merry (Riana) sudah siap jadi jurkam ya? Luar biasa tadi. Sudah fasih sekali bicara nasionalis-religius, bicara nilai-nilai Partai Demokrat. Yel-yelnya pun sudah, sudah hafal tadi. Ini siap menjadi jurkam, juru kampanye nasional," kata AHY dalam sambutannya di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    AHY menambahkan, pengalaman Merry Riana sebagai motivator akan memudahkannya dalam berorasi di hadapan publik.

    "Karena sudah biasa, sudah biasa menjadi motivator, nah tinggal dicoba nanti di depan massa besar di lapangan terbuka, orasi, wah begitu," tambahnya.

    Jabatan Keterangan
    Juru Bicara Partai Menyampaikan pesan dan kebijakan partai
    Juru Kampanye Nasional Mempromosikan visi misi partai dalam kampanye
    Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Mengorganisir acara perayaan Imlek partai
  • Presiden Prabowo Subianto Diundang ke AS Hadiri Pertemuan Dewan Perdamaian Februari 2026

    Presiden Prabowo Subianto Diundang ke AS Hadiri Pertemuan Dewan Perdamaian Februari 2026

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan undangan resmi dari Amerika Serikat (AS). Undangan tersebut diagendakan untuk menghadiri pertemuan pertama negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BOP).

    Pertemuan penting itu direncanakan berlangsung di AS pada 19 Februari 2026. Hingga kini, Istana belum memberikan kepastian mengenai kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu. Informasi lebih lanjut akan disampaikan jika sudah ada keputusan final.

    "Belum, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Harapan Indonesia dalam Kunjungan

    Pemerintah Indonesia berharap kunjungan Prabowo ke AS tidak hanya sebatas menghadiri pertemuan BOP. Ada keinginan agar kesempatan ini dimanfaatkan untuk penandatanganan perjanjian dagang.

    Perjanjian dagang ini akan meneruskan kesepakatan tarif resiprokal yang telah dibahas sebelumnya. "Kita sih menghendaki ingin bisa dua-duanya," ujar Prasetyo.

    Prasetyo menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pembicaraan negosiasi tarif dalam undangan AS. Negosiasi kesepakatan dagang dengan AS memang sudah dilakukan hingga saat ini.

    Berikut poin-poin agenda potensial kunjungan Presiden Prabowo:

    Agenda Utama Tanggal Lokasi
    Pertemuan Dewan Perdamaian (BOP) 19 Februari 2026 Amerika Serikat
    Penandatanganan Perjanjian Dagang Belum Ditentukan Amerika Serikat
    Negosiasi Tarif Resiprokal Belum Ditentukan Amerika Serikat

    Namun, mewujudkan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump bukanlah hal mudah. Proses ini memerlukan persiapan dan koordinasi yang kompleks.

    "Itu kan nampak sederhana gitu, tapi kan nggak sesederhana gitu juga untuk terjadi pertemuan antara dua pemimpin," ujar Prasetyo.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Seleksi Pimpinan OJK Lewat Pansel

    Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Seleksi Pimpinan OJK Lewat Pansel

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan proses pemilihan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel). Penegasan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Prasetyo Hadi menyatakan percepatan kerja Pansel menjadi prioritas. Pemerintah berkomitmen menjaga prosedur sesuai aturan, tanpa ada pelanggaran kewenangan.

    Tiga posisi jabatan kosong di OJK yang akan diseleksi meliputi Ketua Dewan Komisioner, Wakil Dewan Komisioner, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, serta Bursa Karbon OJK.

    "Rencananya demikian, kita lihat ininya ya, waktunya memungkinkan atau tidak. Karena ini kan bicaranya masalah percepatan ya, tanpa ada juga kewenangan-kewenangan yang dilanggar," ungkap Prasetyo, Senin (9/2/2026).

    Setelah calon-calon ditetapkan Pansel, Presiden akan menyerahkan nama-nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Itu kan panselnya juga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan adalah Presiden," tegas Prasetyo.

    Berikut adalah beberapa posisi strategis di OJK yang perlu diisi melalui seleksi ketat:

    Posisi Tugas Utama
    Ketua Dewan Komisioner Memimpin dan mengarahkan kebijakan OJK
    Wakil Ketua Dewan Komisioner Mendukung Ketua dalam menjalankan tugas
    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Mengawasi sektor pasar modal dan derivatif

    Menjaga Integritas dan Kredibilitas

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menegaskan bahwa calon pejabat OJK akan tetap dipilih melalui Pansel sebelum diajukan ke DPR. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Purbaya menekankan bahwa seleksi tanpa Pansel dapat merusak integritas dan kredibilitas pemerintah di mata pasar. "Kita justru harus mengikuti undang-undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan yang sana," tegas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026) lalu.

    "Kalau kita malah melanggar undang-undang yang ada, justru akan mengganggu kredibilitas kita sendiri dan kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti," pungkasnya.

  • Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan dari PNU Arab Saudi, Pertama untuk Tokoh Non-Saudi

    Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan dari PNU Arab Saudi, Pertama untuk Tokoh Non-Saudi

    Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyampaikan ucapan selamat atas penganugerahan gelar doktor kehormatan (honoris causa) kepada Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Gelar tersebut diberikan oleh Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU).

    Aziz mengungkapkan bahwa gelar kehormatan dari PNU ini merupakan yang pertama diberikan kepada tokoh non-Saudi. Penganugerahan ini menandai momen penting dalam hubungan kedua negara.

    Pemberian gelar Doktor Honoris Causa ini disambut dengan sukacita oleh Duta Besar Abdul Aziz Ahmad. Beliau menegaskan kebanggaan atas penghargaan ini.

    "Kami pertama-tama menyatakan kegembiraan dan mengucapkan selamat atas penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dari Prince Nourah University di Riyadh. Dan ini merupakan gelar kehormatan pertama untuk orang non-Saudi," kata Aziz di Riyadh, Saudi, Senin (9/2/2026).

    Aziz menambahkan bahwa kebanggaan ini tidak hanya untuk Megawati pribadi. Namun juga bagi seluruh masyarakat muslim dan perempuan di Indonesia.

    Apresiasi dan Harapan Peningkatan Kerja Sama

    Duta Besar Abdul Aziz Ahmad menyampaikan apresiasi tinggi kepada PNU atas penganugerahan gelar ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pemerintah Saudi Arabia.

    "Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Prince Nourah University dan juga kepada Pemerintah Saudi Arabia yang telah memungkinkan kita menyelenggarakan acara ini," imbuh Aziz.

    Aziz berharap penganugerahan gelar ini akan menjadi awal dari program-program kerja sama lainnya. Ia mendorong peningkatan kolaborasi di bidang pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia dan Arab Saudi.

    Inspirasi bagi Perempuan Indonesia dan Saudi

    Gelar kehormatan yang diterima Megawati diharapkan menjadi tonggak baru. Khususnya bagi kiprah perempuan Indonesia di kancah yang lebih luas.

    "Dan kami berharap kehadiran Ibu Megawati Soekarnoputri mendapat gelar kehormatan ini, menjadi tonggak baru bagi perempuan Indonesia juga untuk berkiprah ya di bidang di bidang yang lebih luas," imbuh Aziz.

    Penganugerahan ini juga diharapkan dapat membuka cakrawala bagi perempuan Saudi. Untuk melihat berbagai kemungkinan seperti yang dialami oleh Megawati.

    "Dan membuka cakrawala juga perempuan Saudi untuk juga melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang dilalui, dialami oleh Ibu Mega, itu dapat juga menjadi inspirasi bagi perempuan Saudi pada saat ini," sambung Aziz.

    Deretan Gelar Megawati Soekarnoputri

    Gelar doktor kehormatan dari PNU menambah panjang daftar penghargaan Megawati. Ia kini tercatat memiliki berbagai gelar akademik prestisius.

    Jenis Gelar Jumlah
    Doktor Kehormatan 11
    Profesor Kehormatan 3

    Ketua Umum PDIP tersebut kini total telah menerima sebelas gelar doktor kehormatan dan tiga profesor kehormatan. Ini menunjukkan pengakuan global terhadap kontribusinya.

  • DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR RI dan pemerintah menyepakati lima langkah konkret menanggapi polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesepakatan ini diambil dalam rapat konsultasi di Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa selama tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan peserta PBI yang nonaktif akan tetap berjalan. Iuran PBI-nya juga akan dibayarkan oleh pemerintah.

    DPR dan pemerintah sepakat bahwa layanan kesehatan PBI JKN yang nonaktif tetap dilayani selama tiga bulan. Iuran PBI dibayarkan pemerintah sebagai masa transisi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Dalam periode tiga bulan tersebut, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan data desil. Pemutakhiran data desil akan menggunakan data pembanding terbaru untuk memastikan akurasi.

    Alokasi PBI JKN tetap dibatasi sekitar 96,8 juta jiwa per tahun dan tidak ada penambahan. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan bantuan kepada kelompok yang lebih memenuhi kriteria.

    Optimalisasi Anggaran dan Sosialisasi

    DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran APBN agar tepat sasaran dan akurat. BPJS Kesehatan diminta aktif sosialisasi dan notifikasi penonaktifan PBI atau peserta PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah.

    Tabel berikut merangkum poin-poin kesepakatan DPR dan Pemerintah terkait PBI JKN:

    Poin Kesepakatan Detail
    Layanan Kesehatan Tetap dilayani selama 3 bulan, iuran PBI dibayarkan pemerintah.
    Masa Transisi Pencegahan kehilangan akses layanan kesehatan.
    Pemutakhiran Data Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, BPJS Kesehatan cek data desil.
    Anggaran APBN Dimaksimalkan secara tepat sasaran dan akurat.
    Sosialisasi BPJS Aktif notifikasi penonaktifan PBI dan PBPU daerah.
    Perbaikan Tata Kelola Menuju satu data tunggal JKN.

    Jaminan Pembiayaan dan Transformasi Data Nasional

    DPR dan pemerintah akan terus melanjutkan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional. Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Data penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN, bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN terus dimutakhirkan melalui usulan pemerintah daerah serta proses verifikasi dan validasi.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, terutama pasien penyakit kronis. Pasien cuci darah harus tetap mendapatkan perawatan berkelanjutan.

    “Jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS Kesehatan,” tegas Gus Ipul, Senin (9/2/2026).

    Sebagian peserta yang dinonaktifkan dapat beralih ke skema mandiri. Atau ditopang oleh APBD daerah, terutama di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

    Kebijakan masa transisi ini diharapkan memberi waktu bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi. Kebijakan ini juga mencegah kegaduhan akibat perubahan status kepesertaan yang terjadi secara tiba-tiba.