Category: Politik

  • Operasi Imigrasi Besar Minnesota Dihentikan, Trump Isyaratkan Pendekatan Lebih Lunak

    Operasi Imigrasi Besar Minnesota Dihentikan, Trump Isyaratkan Pendekatan Lebih Lunak

    Penasihat Presiden Donald Trump, Tom Homan, secara resmi mengumumkan penghentian operasi imigrasi berskala besar di Minnesota, Amerika Serikat (AS). Keputusan ini diambil menyusul gelombang protes luas serta kritik nasional yang muncul setelah operasi tersebut menyebabkan kematian dua warga AS.

    Homan menyatakan bahwa usulan pengakhiran operasi telah disetujui langsung oleh Presiden Trump. Pengurangan signifikan petugas telah berlangsung sejak pekan ini dan akan terus berlanjut hingga minggu depan.

    Operasi imigrasi di Minneapolis memicu unjuk rasa massa. Penembakan fatal terhadap Renee Good dan Alex Pretti, yang terjadi hanya berselang kurang dari tiga minggu bulan lalu, memperkuat gelombang kritik publik terhadap kebijakan tersebut.

    Homan mengemukakan kemungkinan bahwa para petugas yang ditarik dari Minnesota akan dikerahkan ke lokasi lain yang membutuhkan.

    "Dalam minggu depan, kami akan mengerahkan para petugas di sini untuk tugas tambahan, kembali ke kantor polisi asal mereka atau daerah lain di negara ini di mana mereka dibutuhkan. Tetapi kami akan terus menegakkan hukum imigrasi," kata Homan dalam pengarahan di Minneapolis, dilansir AFP, Kamis (12/2/2026).

    Sebelumnya, Presiden Trump telah memberikan isyarat mengenai perlunya 'pendekatan lebih lunak' dalam menangani isu imigrasi. Hal ini muncul setelah pemerintahannya menarik 700 agen imigrasi dari Minnesota, menyusul serentetan penembakan mematikan yang memicu kemarahan publik AS.

    "Saya belajar bahwa mungkin kita bisa menggunakan pendekatan yang sedikit lebih lunak. Tetapi Anda tetap harus tegas," kata Trump dalam wawancara dengan program televisi NBC "Nightly News", seperti dilansir AFP, Kamis (5/2/2026).

    Evaluasi Kebijakan Imigrasi AS

    Aspek Detail Kebijakan Sebelumnya Perubahan Terbaru
    Lokasi Operasi Minnesota, AS Dihentikan
    Penyebab Protes Kematian 2 Warga Sipil Berhenti Beroperasi
    Jumlah Agen yang Ditarik 700 agen imigrasi Telah Berlangsung
    Pendekatan Trump Tegas Pertimbangkan "lebih lunak"

    Isyarat pendekatan lebih lunak itu disampaikan Trump saat ditanya mengenai pelajaran yang ia petik dari situasi di Minneapolis, kota besar di Minnesota.

  • Parlemen Turki Ricuh, Anggota Legislator Saling Jotos

    Parlemen Turki Ricuh, Anggota Legislator Saling Jotos

    Insiden kericuhan pecah di parlemen Turki. Para legislator terlibat aksi saling jotos. Peristiwa ini melibatkan anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi.

    Kekisruhan dipicu pengangkatan Jaksa Agung Istanbul yang baru. Hal itu dilaporkan oleh Associated Press pada Kamis (12/2/2026).

    Anggota parlemen oposisi berusaha menghalangi Jaksa Agung Istanbul Akin Gurlek. Gurlek akan mengucapkan sumpah jabatan di parlemen.

    Pengangkatan Gurlek dilakukan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Ia ditunjuk untuk jabatan tertinggi di bidang peradilan.

    Emosi memuncak di antara para anggota parlemen. Mereka saling mendorong dan beberapa melayangkan tinju.

    Gurlek sebelumnya memimpin persidangan tingkat tinggi. Beberapa anggota Partai Rakyat Republik (CHP) menjadi terdakwa.

    CHP adalah partai oposisi utama Turki. Persidangan ini dikecam oposisi sebagai bermotivasi politik.

    Gurlek terlihat mengucapkan sumpah jabatan. Ia dikelilingi oleh para anggota parlemen dari partai yang berkuasa.

    Perombakan Kabinet Erdogan

    Presiden Erdogan juga menunjuk Mustafa Ciftci sebagai menteri dalam negeri. Ciftci adalah gubernur provinsi Erzurum.

    Penunjukan ini bagian dari perombakan kabinet. Perombakan dilakukan pada Rabu (11/2) waktu setempat.

    Pemerintah Turki bersikeras bahwa lembaga peradilan bertindak secara independen. Tidak ada alasan resmi perombakan kabinet.

    Berikut adalah beberapa tokoh kunci yang terlibat dalam perombakan kabinet dan insiden tersebut:

    Tokoh Jabatan/Peran
    Akin Gurlek Jaksa Agung Istanbul yang baru dilantik
    Recep Tayyip Erdogan Presiden Turki
    Mustafa Ciftci Menteri Dalam Negeri yang baru dilantik
    Ekrem Imamoglu Wali Kota Istanbul, saingan utama Erdogan

    Ratusan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP ditangkap. Penangkapan tersebut terkait penyelidikan korupsi.

    Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, termasuk di antara yang ditangkap. Ia dianggap saingan utama Erdogan dan ditangkap tahun lalu.

    Implikasi Kebijakan dan Reformasi

    Pengangkatan baru ini terjadi di tengah pembahasan reformasi konstitusional. Turki juga mengejar inisiatif perdamaian.

    Inisiatif perdamaian tersebut dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Tujuannya mengakhiri konflik yang puluhan tahun.

    Parlemen diharapkan mengesahkan reformasi tersebut. Reformasi diharapkan mendukung proses perdamaian.

  • KSPSI Desak DPR Segera Sahkan Revisi UU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat

    KSPSI Desak DPR Segera Sahkan Revisi UU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat

    Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merampungkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. KSPSI berharap aturan ini dapat diterbitkan sebelum bulan Oktober mendatang guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pekerja.

    Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, mengungkapkan harapan tersebut dalam Rakornas II KSPSI di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026). Ia menegaskan pentingnya penyelesaian aturan tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan.

    Jumhur Hidayat menyatakan bahwa KSPSI telah aktif berdiskusi dan memberikan masukan kepada berbagai pihak terkait gagasan UU Ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan UU yang dihasilkan adil bagi para buruh.

    "Mudah-mudahan sebelum Oktober pasti, itu sudah bisa diterbitkan dan ada kepastian hukum bagi kita semua," kata Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, Kamis (12/2/2026).

    Dalam Rakornas, KSPSI mengundang Profesor Dasco, seorang anggota DPR, untuk berdiskusi lebih intensif mengenai rancangan undang-undang. Jumhur berharap, melalui diskusi tersebut, komitmen DPR dapat lebih kuat dalam perumusan UU.

    "Kita sengaja mengundang Profesor Dasco (dalam Rakornas) karena dia kan DPR ya. Jadi kan undang-undang itu banyak digodokkan di DPR justru. Dan karena itu kita minta komitmen dari DPR, dan insyaallah melalui Profesor Dasco diskusi itu bisa lebih intensif gitu," ujarnya.

    Poin-Poin Krusial Revisi UU Ketenagakerjaan

    Jumhur berharap UU Ketenagakerjaan yang baru ini dapat menggantikan poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang selama ini dikritik oleh kelompok buruh. Untuk itu, KSPSI menyoroti beberapa isu yang perlu dibahas dalam perumusan UU tersebut.

    Berikut adalah isu-isu krusial yang diusulkan oleh KSPSI untuk direvisi dalam UU Ketenagakerjaan:

    No. Isu Ketenagakerjaan
    1 Re-definisi Hubungan Kerja dan Pemberi Kerja
    2 Perlindungan Kerja bagi Pekerja Platform Digital (web-base and location-base platform) dan Perlindungan Pekerja Akibat Penggunaan Teknologi Baru (otomatisasi dan kecerdasan buatan)
    3 Perlindungan Pekerja Terdampak Perubahan Iklim dan transisi energi
    4 Perlindungan Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga
    5 Reformasi Kebijakan Pengupahan
    6 Reformasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang lebih melekat dan penegakan hukum yang adil bagi semua

    Daftar isu ini menunjukkan komitmen KSPSI untuk memastikan bahwa UU Ketenagakerjaan yang baru dapat mengakomodasi tantangan dan kebutuhan pekerja di era modern.

  • Melchias Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi Demi Pembangunan

    Melchias Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi Demi Pembangunan

    Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengajak pemerintah daerah untuk tidak ragu memanfaatkan obligasi daerah. Instrumen ini dapat menjadi alternatif pembiayaan penting untuk pembangunan.

    Menurut Mekeng, daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki peluang. Mereka bisa menerbitkan obligasi asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

    "Dalam menerapkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan, daerah jangan ragu-ragu atau pesimis. NTT dan daerah-daerah lain di Indonesia saya rasa bisa. Senegal di Afrika saja bisa. Kenapa kita nggak bisa? Menurut saya kita lebih baik dari Senegal," kata Mekeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan Mekeng saat menjawab pertanyaan peserta Sarasehan Nasional Ke-VI di Maumere, Sikka, NTT. Acara tersebut bertema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'.

    Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Wakil Ketua FPG MPR RI, Andi Achmad Dara. Hadir pula Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar.

    Jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota juga turut serta. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan undangan lainnya juga hadir meramaikan acara.

    Sejumlah narasumber turut hadir. Mereka antara lain Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan, Sandy Firdaus. Hadir juga Direktur Pemeriksaan V.B Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Arman Syifa.

    Tidak ketinggalan, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prof. Dr. Didin Fatihudin, turut mengisi acara ini.

    Politisi Partai Golkar ini menegaskan, tidak semua daerah otomatis bisa menerbitkan obligasi. Seluruh proses akan melalui tahapan ketat.

    Tahapan ini termasuk penilaian dari lembaga pemeringkat. Ini memastikan hanya daerah yang siap yang dapat menerbitkan obligasi.

    "Semua boleh menerbitkan obligasi, tetapi tidak semua bisa dikasih izin. Itu akan melalui proses yang sangat ketat," ujar Wakil Rakyat Dapil NTT 1 ini.

    Mekeng menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan. Terutama dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

    Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki biro atau unit khusus. Biro ini harus menangani keuangan dengan personel yang profesional dan kompeten.

    "Daerah harus ada satu biro yang menangani tentang keuangan ini. Dan biro itu tidak bisa ditaruh orang sembarangan. Ini harus profesional, the right man on the right place. Bukan karena tim sukses, bukan karena teman," kata Mekeng.

    Mekeng mencontohkan pembenahan neraca keuangan negara. Ini dilakukan pemerintah pusat pada awal reformasi fiskal sebelum menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

    Saat itu, penataan aset dan penghapusan praktik anggaran non-budgeter menjadi fondasi penting. Hal ini dilakukan sebelum penerbitan utang dapat dilakukan.

    "Ini yang harus dilakukan daerah. Neracanya dirapikan dulu. Lihat kemampuan daerah itu bagaimana. Tidak bisa langsung terbit lalu disetujui," ujarnya.

    Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini menjelaskan, penerbitan obligasi daerah juga akan dinilai. Penilaian ini dilakukan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

    Jika peringkat (rating) rendah, investor tidak akan tertarik membeli obligasi tersebut.

    Kriteria Penerbitan Obligasi Daerah

    Ada beberapa kriteria penting dalam penerbitan obligasi daerah. Ini memastikan keberhasilan dan kepercayaan investor.

    Aspek Keterangan
    Kesiapan SDM Personel profesional & kompeten di unit keuangan khusus.
    Tata Kelola Neraca keuangan rapi & kemampuan daerah terukur.
    Penilaian Rating Lulus penilaian lembaga pemeringkat seperti PEFINDO.
    Proyek Produktif Pembiayaan proyek yang menghasilkan pendapatan (misal: pelabuhan).
    Transparansi Mendorong tata kelola transparan & akuntabel.

    "Ada 514 kabupaten/kota di Indonesia. Belum tentu 514 itu bisa diizinkan. Yang dilihat adalah neracanya dan kemampuan keuangan daerah," kata Mekeng.

    Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memberikan jaminan langsung dari APBD. Ini untuk obligasi yang diterbitkan. Sebab, hal itu berpotensi mengganggu program pembangunan lain jika terjadi gagal bayar.

    Menurut Mekeng, proyek yang dibiayai melalui obligasi haruslah proyek produktif. Proyek tersebut harus menghasilkan pendapatan, seperti pembangunan pelabuhan.

    Hasil dari proyek tersebut dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok obligasi. Selain itu, juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    "Itu kan salah satu tujuannya. Uang hasilnya sebagian untuk membayar bunga dan pokok, sebagian menjadi PAD," ujarnya.

    Mendorong Transparansi dan Menekan Korupsi

    Mekeng menilai, penerbitan obligasi daerah dapat mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Ini juga menjadi instrumen untuk menekan praktik korupsi.

    "Kalau uang publik sudah masuk lewat obligasi, kontrolnya keras sekali. Tidak bisa dibelokkan kiri-kanan. Ini salah satu cara mengurangi korupsi di daerah," katanya.

    Ia mendorong pembahasan teknis terkait obligasi daerah diperkuat melalui forum lanjutan. Ini termasuk pelatihan regional yang menghadirkan para ahli.

    Ahli tersebut akan menjelaskan aspek akuntansi, rasio keuangan, hingga proyeksi arus kas lima tahunan.

    Di sisi lain, Mekeng mengingatkan agar dinamika politik tidak menghambat pembahasan kebijakan ini. Politik seharusnya mendukung kemajuan daerah.

    "Politiknya jangan ribut melulu. Jangan ego partai masuk ke dalam urusan beginian. Ini sudah harus memikirkan bagaimana daerah maju dan membangun," ujarnya.

    Mekeng optimistis, jika ada satu atau dua daerah yang berhasil menerbitkan obligasi dengan baik dan kredibel, daerah lain akan mengikuti. Ini akan menjadi contoh positif.

    "Kita harus lihat lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan. Kalau ada daerah yang leading, nanti daerah lain akan belajar. Ini proses. Tidak serta merta undang-undang terbit lalu semua langsung bisa menerbitkan," kata Mekeng.

    Menurutnya, investor akan sangat detail dalam menilai kelayakan obligasi. Termasuk menanyakan tujuan penggunaan dana, proyeksi arus kas, serta sumber pembayaran bunga dan pokok utang.

    Karena itu, kesiapan teknis dan profesionalisme aparatur menjadi kunci utama.

    "Jangan pesimis. Kalau pesimis, kita tidak akan menang. Pertanyaannya, mau atau tidak memperbaiki sistem keuangan dan akuntabilitasnya?" kata Mekeng.

  • Kejagung Telusuri Laporan Kejahatan Genosida Israel di Gaza

    Kejagung Telusuri Laporan Kejahatan Genosida Israel di Gaza

    Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menelaah laporan koalisi masyarakat sipil mengenai dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina.

    Laporan tersebut telah diterima oleh Direktur HAM dan kini dalam proses analisis mendalam di internal Kejagung.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penanganan laporan ini memerlukan koordinasi lintas sektor.

    "Sudah diterima Pak Direktur HAM. Tentunya akan dikoordinasikan dengan satker-satker terkait dan pemerintah Indonesia," kata Anang Supriatna kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Kejagung tidak bisa bekerja sendiri. Mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Komisi Nasional HAM, hingga Kementerian HAM.

    "Karena ini lintas yurisdiksi dipelajari dengan norma-norma hukum berlaku. Ini kan KUHP baru seperti apa akan kita pelajari," jelas Anang.

    Kajian internal Kejagung terus berlangsung untuk memahami implikasi hukum dari laporan tersebut.

    "Segera dilakukan kajian, ya kajian dong semua dianalisis seperti apa. Kan kalau kajian hasilnya seperti apa itu kan tergantung political will-nya juga. Di samping norma berlaku yang ada, kan UU yang lama juga belum dicabut," ujarnya.

    Penerapan Yurisdiksi Universal

    Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan kejahatan genosida Israel di Gaza ke Kejagung.

    Mereka mendorong Kejagung untuk memproses pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel.

    "Tadi kita sudah audiensi terkait soal penerapan yurisdiksi universal di Indonesia dan bagaimana idealnya universal yurisdiksi ini untuk diterapkan di Indonesia, khususnya terkait soal isu di Palestina," kata perwakilan koalisi sipil, Fatia Maulidiyanti, kepada wartawan di Kejagung, Kamis (5/2).

    Fatia menyatakan bahwa yurisdiksi universal memungkinkan penegak hukum Indonesia menindak pelaku kejahatan internasional.

    Mekanisme ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, membuka peluang bagi Kejagung untuk mengusut pelanggaran HAM di Gaza.

    "Tidak hanya untuk kasus Palestina begitu ya, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya dan bisa dimulai dengan Indonesia," ucap Fatia.

    Kasus Palestina dapat menjadi preseden penting bagi Indonesia.

    Indonesia bisa mengedepankan perdamaian, prinsip HAM, keadilan, akuntabilitas negara dalam hukum, serta nilai-nilai HAM.

    Berikut adalah tabel ringkasan tahapan penanganan laporan di Kejagung:

    Tahapan Penanganan Laporan di Kejagung

    Tahap Deskripsi Lembaga Terlibat
    Penerimaan Laporan Koalisi masyarakat sipil menyerahkan laporan dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran HAM berat. Kejagung (Direktur HAM)
    Analisis Internal Kajian dan analisis awal terhadap substansi laporan dan relevansi hukum. Internal Kejagung
    Koordinasi Eksternal Pembentukan tim koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Kemlu, Komnas HAM, Kemenkumham
    Kajian Hukum Lintas Yurisdiksi Penelaahan norma hukum internasional dan KUHP baru terkait yurisdiksi universal. Kejagung, Pakar Hukum
  • Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Pertahankan Dukungan Palestina

    Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Pertahankan Dukungan Palestina

    Israel secara resmi telah bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Menariknya, Indonesia bersama beberapa negara muslim lainnya juga menjadi bagian dari dewan ini. Kendati demikian, posisi Indonesia tetap kokoh dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan keikutsertaan negaranya dalam BoP pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungan ke Washington. Ia bertemu dengan Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS saat itu, Marco Rubio, dalam kesempatan tersebut.

    Dalam foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio, terlihat keduanya memegang dokumen. Dokumen itu menunjukkan tanda tangan Netanyahu yang menandakan bergabungnya Israel ke dewan tersebut. Netanyahu secara langsung menyatakan, "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'."

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi ini memberikan wewenang kepada Dewan Perdamaian dan negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

    Pembentukan pasukan ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober. Gencatan senjata tersebut merupakan bagian dari rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Trump menjelaskan bahwa dewan tersebut awalnya dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Namun, ia kemudian menyatakan bahwa dewan, yang diketuainya, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Sikap Indonesia Terhadap Keanggotaan Israel

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara mengenai masuknya Israel ke dalam Board of Peace. Kemlu menegaskan bahwa prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yvonne menambahkan, keikutsertaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu menegaskan Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Pihaknya memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik juga merupakan bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong keterlibatan Palestina demi menciptakan hak dasar hingga kepentingan warga di sana.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

    Daftar Negara Muslim Anggota Board of Peace

    Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya telah lebih dulu menyatakan bergabung ke dalam Board of Peace bentukan Trump. Pengumuman ini disampaikan oleh akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/1/2026).

    Berikut adalah daftar negara-negara muslim yang tergabung dalam Board of Peace:

    No. Negara
    1 Republik Turki
    2 Republik Arab Mesir
    3 Kerajaan Hashemite Yordania
    4 Republik Indonesia
    5 Republik Islam Pakistan
    6 Negara Qatar
    7 Kerajaan Arab Saudi
    8 Uni Emirat Arab

    "Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).

    Bergabungnya Indonesia ini menegaskan kembali komitmennya mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. "Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza," kata Kemlu RI.

  • Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, mempertanyakan keberadaan Kepala Desa Sambeng, Rowiyanto. Pasalnya, Rowiyanto telah menghilang selama dua bulan tanpa kabar. Sakir menduga, hilangnya Rowiyanto berkaitan dengan isu tambang yang sedang memanas di daerahnya.

    DPRD sebenarnya mengundang Rowiyanto untuk audiensi dengan warga Desa Sambeng. Audiensi tersebut terkait penolakan penambangan tanah uruk, namun Rowiyanto tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi.

    "Menurut dugaan saya, ya perginya karena ada permasalahan ini (masalah tambang) aja. Menurut saya ada permasalahan ini," ujar Sakir.

    Pihaknya meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) memberikan atensi khusus pada Desa Sambeng. Hal ini penting agar roda pemerintahan desa tetap berjalan.

    "Karena itu (menghilangnya kades) juga tentunya akan mempengaruhi roda pemerintahan di tingkat Desa Sambeng terutama di dalam mengelola keuangan," jelas Sakir.

    "Kemudian, pertanggung jawaban, kemudian pelayanan kepada masyarakat kan tentunya tidak sampai terganggu masih bisa dilayani dengan baik. Tentunya, ada aturan-aturan yang mungkin Dispermades akan memberikan arahan kepada Desa Sambeng," imbuhnya.

    Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Budi Purnomo, juga menekankan pentingnya kelancaran pemerintahan. Ia meminta roda pemerintahan di Desa Sambeng tetap berjalan, serta masyarakat terlayani dengan baik.

    "Menurut informasi yang kita dapatkan bahwa saudara kepala desa sudah hampir 2 bulan tidak hadir di kantor. Dan juga tidak tahu keberadaannya di mana," kata Budi.

    "Mohon khususnya terkait dengan roda pemerintahan di Desa Sambeng ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga, pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait administrasi tidak ada yang terganggu. Dalam hal ini, mungkin nanti Dispermades bisa mengambil langkah yang diperlukan," sambungnya.

    Dispermades Kabupaten Magelang terus berkoordinasi untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat. Mereka berupaya mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku.

    Tanggapan Dispermades Kabupaten Magelang

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispermades Kabupaten Magelang, Gunawan Yudi Nugroho, mengatakan keberadaan Kades Sambeng Rowiyanto masih misterius. Pihaknya ikut mendampingi pelayanan di Desa Sambeng.

    "Setiap saat, kami selalu berkoordinasi dengan Pak Camat, unsur pimpinan di wilayah kecamatan bersama-sama Forkopimcam. Dan kami terus mendampingi pemerintah desa dalam mengupayakan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terhambat," kata Gunawan.

    "Sampai dengan saat ini pun, memang kami izin mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dari sisi perencanaan, penganggaran ada hal-hal yang sifatnya diskresi. Tapi, kita dalam bingkai ketentuan perundangan yang berlaku," tambahnya.

    Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pemerintahan desa yang perlu diperhatikan:

    Aspek Penjelasan
    Pengelolaan Keuangan Memastikan anggaran desa digunakan secara transparan dan akuntabel.
    Pertanggungjawaban Pelaporan kegiatan dan penggunaan dana sesuai peraturan.
    Pelayanan Masyarakat Memastikan layanan administrasi dan publik tidak terganggu.
    Koordinasi Internal Antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat.
    Pendampingan Eksternal Oleh Dispermades dan Forkopimcam untuk menjaga stabilitas.

    Kades Sambeng, Rowiyanto, dilaporkan menghilang pada Jumat (5/12) siang. Malam sebelumnya, Kamis (4/12), ia masih menghadiri pertemuan dengan warga yang menolak penambangan tanah uruk. Sejak Jumat (5/12) siang, keberadaan Kades Sambeng tidak diketahui hingga saat ini.

  • Fakhruddin Gantikan Asaat Abdullah di DPRD NTB

    Fakhruddin Gantikan Asaat Abdullah di DPRD NTB

    Fakhruddin, kakak mantan Wakil Bupati Sumbawa Barat (KSB) dua periode, Fud Syaifuddin, resmi dilantik sebagai anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) sisa masa jabatan periode 2024-2029. Ia menggantikan Asaat Abdullah yang meninggal dunia pada Kamis (11/9/2025).

    Pelantikan Fakhruddin ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD NTB, Kamis (12/2/2026). Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.4-95/2026.

    Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra menyampaikan, surat keputusan tersebut berkaitan dengan pengganti antar waktu (PAW). Asaat diberhentikan dari jabatannya setelah wafat karena sakit. Pergantian ini telah disahkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    Sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan Fakhruddin, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengajak seluruh anggota dewan untuk mendoakan almarhum. Isvie juga menyampaikan pesan kepada Fakhruddin untuk bekerja keras, ikhlas, dan cerdas.

    “Kami mengajak semua anggota untuk membacakan surah Al-fatihah kepada almarhum Asaat Abdullah. Dia merupakan anggota yang baik,” ujar Isvie usai mengambil sumpah jabaran kepada Fakhruddin saat paripurna, Kamis (12/2/2026).

    “Mari bekerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas di tengah semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat NTB,” kata Isvie.

    Sambutan dan Harapan

    Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB Lalu Moh. Faozal turut menyampaikan ucapan selamat kepada Fakhruddin. Ia juga menyatakan belasungkawa kepada keluarga almarhum Asaat Abdullah. Faozal menegaskan peran strategis DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

    “Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Asaat Abdullah. Kami mendoakan beliau diberikan tempat terbaik,” ujarnya.

    Faozal berharap anggota yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan etika kelembagaan. Sinergi kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pembangunan NTB ke depan.

    “Kami berharap anggota yang baru dilantik akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjunjung etika kelembagaan integritas serta semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

    Latar Belakang Anggota DPRD

    Anggota Dewan Perolehan Suara (Pemilu 2024) Partai Politik Dapil
    Fakhruddin 5.949 NasDem V (Sumbawa dan Sumbawa Barat)
    Asaat Abdullah (Alm.) 13.973 NasDem V (Sumbawa dan Sumbawa Barat)

    Asaat Abdullah sebelumnya merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumbawa. Ia telah tercatat sebagai anggota DPRD NTB selama dua periode, yakni periode 2019-2024 dan 2024-2030. Di DPRD NTB, Assat Abdullah duduk di Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup.

    Fakhruddin sendiri merupakan peraih suara terbanyak kedua dari Partai NasDem di daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat pada Pemilu 2024. Perolehan suaranya mencapai 5.949.

    Almarhum Asaat Abdullah meraih 13.973 suara berdasarkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD yang ditetapkan dalam sidang pleno KPU NTB pada 10 Maret 2024 lalu.

  • Polda Metro Jaya Jelaskan Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo Terkait Tudingan Ijazah Palsu

    Polda Metro Jaya Jelaskan Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo Terkait Tudingan Ijazah Palsu

    Polda Metro Jaya memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Mapolres Solo. Pemeriksaan ini terkait kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan.

    Polda Metro Jaya menegaskan, pemeriksaan Jokowi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara. Hal ini disampaikan oleh Kombes Iman Imanuddin.

    “Dalam rangka memenuhi berkas perkara sebagaimana petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P-19 yang kemarin sudah kami terima,” terang Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Iman menjelaskan, proses pemenuhan atas P-19 telah berjalan sesuai prosedur. Pihaknya memastikan segera mengirim kembali berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

    “Kami insyaallah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum,” jelas Iman.

    Berbagai pemeriksaan telah dilakukan. Baik terhadap saksi, para ahli, pelapor, dan tersangka. Pemeriksaan ini mencakup permintaan keterangan dan pengambilan keterangan berita acara tambahan.

    Langkah ini diambil untuk melengkapi berkas perkara. Sehingga, aparat penegak hukum dapat menjaga keseimbangan dan profesionalisme.

    “Sehingga kami sebagai aparat penegak hukum dapat menjaga keseimbangan, menjaga profesionalisme, dan memberikan hak-haknya secara berimbang kepada semua pihak,” kata Iman.

    Detail Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo

    Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diperiksa di Polresta Solo pada Rabu (11/2). Beliau dimintai tambahan keterangan atas pelaporannya terkait dugaan pencemaran nama baik.

    Dilansir detikJateng, Jokowi didampingi kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Mereka tiba di Mapolresta Solo sekitar pukul 15.55 WIB.

    Jokowi kemudian keluar dari Mapolresta Solo sekitar pukul 18.50 WIB. Pemeriksaan ini berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

    “Iya ada pemeriksaan tambahan. Untuk keterangan dan penjelasan biar dari kuasa hukum, biar menjelaskan secara rinci,” kata Jokowi kepada awak media di Mapolresta Solo.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menerangkan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan di Solo dan Jogja.

    Selama pemeriksaan, presiden periode 2014-2024 tersebut menerima 10 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan-pertanyaan ini berkembang cukup lumayan.

    “Tadi sekitar 10 pertanyaan, tentunya pengembangannya cukup lumayan, sekitar 2,5 jam. Kami masuk jam 16.00. Dari 10 pertanyaan itu tentu banyak sub-sub pertanyaan juga,” pungkas Yakub.

    Informasi Penting Kasus Ijazah Palsu Jokowi

    Aspek Detail
    Subjek Presiden Joko Widodo
    Lokasi Pemeriksaan Polresta Solo
    Tujuan Pemeriksaan Memenuhi berkas perkara (P-19)
    Kasus Terkait Tudingan ijazah palsu, pencemaran nama baik
    Tanggal Pemeriksaan Rabu, 11 Februari (tahun tidak spesifik)
    Durasi Pemeriksaan Sekitar 2,5 jam
    Jumlah Pertanyaan 10 pertanyaan utama (dengan sub-pertanyaan)
    Pihak Pelapor Joko Widodo (atas dugaan pencemaran nama baik)
    Pihak yang Memeriksa Penyidik Polda Metro Jaya
  • Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan KSAU Pakistan di Istana, Perkuat Kerja Sama Pertahanan

    Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan KSAU Pakistan di Istana, Perkuat Kerja Sama Pertahanan

    Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, mengungkapkan detail pertemuan penting antara Chief of the Air Staff Pakistan Air Force (CAS PAF) atau Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Pakistan, Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu, dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, membahas penguatan kerja sama bilateral, termasuk di sektor pertahanan. Chaudhri menekankan eratnya hubungan historis kedua negara.

    "Secara historis, kita telah menikmati hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa hubungan antara kedua bangsa kita ini telah ada bahkan sebelum kemerdekaan kedua negara kita," kata Chaudhri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Chaudhri mengenang peristiwa tahun 1942, saat tentara Muslim datang ke Indonesia. Mereka meninggalkan harta dan keluarga untuk berjuang melawan penjajahan kolonial.

    Kerja sama antara Indonesia dan Pakistan terjalin di berbagai bidang. Ini mencakup sektor pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan dan investasi.

    "Kedua negara kita selalu bekerja sama di berbagai bidang, termasuk kerja sama sektor pertahanan, kerja sama keamanan, kerja sama sektor kesehatan, kerja sama pendidikan, kerja sama perdagangan dan investasi, kerja sama budaya. Dan kita menantikan era baru hubungan Pakistan-Indonesia," ujarnya.

    Chaudhri juga menyebut kunjungan Prabowo ke Pakistan bulan lalu. Kunjungan tersebut mengubah total hubungan bilateral yang telah terjalin baik.

    Menteri Pertahanan Indonesia telah dua kali mengunjungi Pakistan dalam beberapa bulan terakhir. Selanjutnya, Menteri Investasi Indonesia dan CEO Danantara juga berada di Pakistan beberapa hari lalu.

    Menteri Kesehatan Pakistan berkunjung ke Jakarta beberapa minggu lalu. Rencananya, pertemuan tingkat tinggi lainnya antara kedua negara akan segera dilaksanakan.

    Indonesia dan Pakistan memiliki populasi Muslim yang signifikan. Bersama-sama, kedua negara mencakup lebih dari seperempat populasi Muslim dunia.

    "Karena Indonesia dan Pakistan, bersama-sama, kita mencakup lebih dari seperempat dari seluruh populasi Muslim di dunia," ujar Chaudhri.

    Kerja sama bilateral dan multilateral menjadi sangat penting. Kedua negara berupaya memperkuat hubungan melalui platform PBB, OKI, D8, dan ASEAN.

    "Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua negara kita untuk bekerja sama secara bilateral, serta melalui semua platform yang tersedia, termasuk platform PBB, OKI, D8, ASEAN. Jadi kami berharap dapat semakin memperkuat kerja sama kami dengan Indonesia," sambungnya.

    Kerja Sama Pertahanan Komprehensif

    Chaudhri kembali menjelaskan perihal pertemuan Sidhu dengan Prabowo. Ia menegaskan kerja sama ini mencakup segala bidang, termasuk sektor pertahanan.

    Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang. Ini termasuk pelatihan perwira Angkatan Bersenjata Indonesia.

    "Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang, termasuk kerja sama sektor pertahanan. Kami telah melatih perwira Angkatan Bersenjata Indonesia dan kami akan terus meningkatkan kerja sama sektor pertahanan bilateral kami," sebutnya.

    Terkait kemungkinan pembahasan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) seperti jet tempur, Chaudhri menilai kerja sama pertahanan dibahas secara menyeluruh.

    "Kita telah membahas seluruh cakupan kerja sama sektor pertahanan, kerja sama sektor pertahanan yang sangat komprehensif, harus saya katakan," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa area kerja sama bilateral antara Indonesia dan Pakistan:

    Sektor Kerja Sama Cakupan
    Pertahanan Pelatihan militer, pembahasan alutsista
    Keamanan Kerja sama bilateral dan regional
    Kesehatan Kunjungan menteri, program bersama
    Pendidikan Pertukaran pelajar dan dosen
    Perdagangan & Investasi Kunjungan menteri, pengembangan ekonomi
    Budaya Program pertukaran budaya

    Peran Indonesia dalam D8

    Chaudhri juga membahas peran Pakistan dan Indonesia dalam kelompok D8 (Developing-8). Pakistan menaruh harapan besar pada kepemimpinan Indonesia di organisasi tersebut.

    "Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk keberhasilan KTT mendatang di Indonesia, tetapi juga untuk keberhasilan D8 sebagai organisasi kerja sama di antara delapan negara berkembang," imbuhnya.