Category: Politik

  • Gerindra Lampung Tanam 1.000 Mangrove di Pesawaran, Peringati HUT ke-18

    Gerindra Lampung Tanam 1.000 Mangrove di Pesawaran, Peringati HUT ke-18

    Februari selalu menjadi bulan istimewa bagi kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 dijadikan ajang berlomba dalam kebaikan. Aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama perayaan.

    Semangat ini terpancar kuat di Provinsi Lampung. Dalam rangka HUT ke-18 Partai Gerindra, Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, bersama jajaran DPD Gerindra Lampung, Fraksi DPRD Gerindra Provinsi Lampung, serta organisasi sayap seperti PIRA, TIDAR, KESIRA, dan DPC Gerindra Pesawaran, menggelar serangkaian kegiatan sosial dan lingkungan.

    Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Ciku Nyinyi, Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Rangkaian acara meliputi penanaman mangrove, aksi bersih pantai, serta pembagian sembako kepada warga sekitar.

    Secara simbolis, Dwita Ria menyerahkan dan menanam 1.000 bibit mangrove. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian pesisir Lampung.

    Dwita Ria menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni ulang tahun partai. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk menjaga lingkungan dan melindungi masa depan masyarakat pesisir.

    "Penanaman mangrove ini adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Mangrove memiliki banyak manfaat, mulai dari melindungi pantai dari abrasi, mencegah banjir rob, hingga menjadi habitat bagi berbagai biota laut yang menunjang perekonomian masyarakat pesisir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Ia menjelaskan, hutan mangrove mempunyai peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Akar mangrove yang kokoh mampu meredam gelombang laut dan mengurangi risiko pengikisan pantai.

    Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif. Ini membantu mitigasi perubahan iklim.

    "Di dalam ekosistem mangrove hidup ikan, udang, dan kepiting yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Jika mangrove terjaga, ekonomi masyarakat pesisir ikut terjaga," kata Dwita.

    Berikut adalah beberapa manfaat penting dari ekosistem mangrove:

    Manfaat Deskripsi
    Perlindungan Pantai Melindungi garis pantai dari abrasi dan erosi akibat gelombang laut.
    Pencegahan Banjir Meredam dan mencegah banjir rob yang sering melanda daerah pesisir.
    Habitat Biota Laut Menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan organisme laut lainnya.
    Penyerap Karbon Berperan sebagai penyerap karbon dioksida yang efektif, membantu mitigasi perubahan iklim.
    Penyaring Polutan Menyaring polutan dan sedimen dari daratan sebelum masuk ke laut, menjaga kualitas air.
    Dukungan Ekonomi Menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir melalui perikanan dan ekowisata.

    Aksi Sosial dan Gotong Royong

    Rangkaian kegiatan tidak berhenti pada penanaman mangrove. Aksi bersih pantai juga dilakukan bersama kader dan warga setempat. Ini menjadi bentuk edukasi menjaga kebersihan lingkungan.

    Setelah itu, panitia membagikan paket sembako kepada masyarakat setempat. Ini sebagai wujud kepedulian sosial Partai Gerindra.

    Menurut Dwita, kegiatan ini sejalan dengan semangat perjuangan Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Partai ini menekankan pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi rakyat, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup.

    "Kami ingin kehadiran Gerindra benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui kebijakan di parlemen maupun aksi nyata di lapangan. Politik harus memberi solusi, bukan sekadar janji," tambahnya.

    Suasana kegiatan berlangsung hangat dengan semangat gotong royong. Warga Way Ratai menyambut positif langkah kader Gerindra yang turun langsung ke lapangan. Mereka berharap penanaman mangrove tidak berhenti hari itu saja, tetapi berlanjut secara berkala.

  • DPR Minta Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    DPR Minta Pemerintah Perkuat Industri Pertahanan Nasional

    Pemerintah didesak untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Penguatan sektor ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat rantai pasok nasional. Hal ini sekaligus menjaga ketahanan negara dalam jangka panjang.

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa industri pertahanan harus menjadi bagian strategi besar kemandirian nasional. Dukungan pemerintah harus konsisten dan menyeluruh.

    Dave Laksono menyatakan dukungan itu meliputi kebijakan, anggaran, dan pembiayaan. Sektor ini penting untuk mewujudkan kemandirian bangsa.

    "Sektor ini ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa, dengan dukungan kebijakan yang konsisten, anggaran yang berkesinambungan, serta sinergi antara BUMN, BUMS, dan sektor keuangan," kata Dave dikutip dari Antara, Kamis (12/2/2026).

    Penguatan industri pertahanan memerlukan kebijakan strategis yang dijalankan konsisten. Ini termasuk implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

    Undang-undang tersebut secara khusus mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu dioptimalkan.

    TKDN harus dioptimalkan dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Penting juga penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional.

    Roadmap tersebut harus terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset. Insentif fiskal dan non-fiskal juga diperlukan.

    Insentif berupa kemudahan pajak serta dukungan riset dan pengembangan (R&D) berfungsi memperkuat daya saing industri. Transfer of technology (ToT) harus dilakukan terukur.

    "Bukan sekadar perakitan, tetapi penguasaan desain dan rekayasa," ujarnya.

    Dari sisi anggaran, dukungan pemerintah tidak hanya untuk belanja operasional. Dukungan juga diarahkan pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

    Sinergi BUMN dan Swasta

    Saat ini, skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui kerja sama pemerintah, BUMN, dan mitra swasta. Sejumlah proyek strategis telah berjalan.

    Proyek tersebut meliputi kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut. Pola pembiayaan campuran semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional.

    Pengadaan alutsista tanpa impor masih menghadapi tantangan ketersediaan komponen tertentu. Meskipun begitu, tren produksi lokal terus meningkat.

    Beberapa BUMN seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia menunjukkan kemampuan memproduksi alutsista. Kandungan lokal produknya semakin besar.

    "Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. Sinergi antara keduanya menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional," ujar Dave.

    Beberapa BUMN industri pertahanan meningkatkan kapasitas produksi. Mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat seperti CN-235 dan NC-212.

    Di sektor swasta, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) di Bandung menjadi pemain rantai pasok nasional. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi resmi Kementerian Pertahanan.

    PT NKRI memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi. Produknya untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.

    Kehadiran pabrik PT NKRI membantu mengurangi ketergantungan pemasok luar negeri. Selain itu, porsi anggaran pertahanan yang berputar di dalam negeri meningkat.

    PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini memproduksi kendaraan militer khusus.

    Produknya mulai dari rantis 4×4, truk angkut tentara, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai. Pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan.

    Kolaborasi ini dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm terpadu. Ini menandai keterlibatan swasta nasional tidak hanya di sektor kendaraan, tetapi juga munisi.

    Tantangan dan Harapan

    Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menilai dukungan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penguatan modernisasi alutsista.

    Skema pembiayaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penyertaan modal negara (PMN) sudah berjalan.

    "Namun yang harus kita dorong ke depan adalah agar pembiayaan tidak hanya untuk membeli produk jadi, tetapi memperbesar kapasitas produksi nasional dan investasi teknologi," kata Oleh.

    Indonesia sudah mampu memproduksi beberapa jenis alutsista dan suku cadang secara lokal. Terutama kendaraan taktis, amunisi, kapal patroli, serta layanan perawatan.

    Ini termasuk overhaul (MRO). Namun, untuk sistem persenjataan berteknologi tinggi, Indonesia masih membutuhkan kolaborasi internasional.

    Contohnya radar canggih, jet tempur generasi terbaru, dan sistem pertahanan udara jarak jauh.

    Aspek Industri Pertahanan Keterangan
    Kemandirian Nasional Prioritas utama, kurangi ketergantungan impor
    Kebijakan Strategis Implementasi UU No. 16/2012, optimasi TKDN
    Anggaran & Pembiayaan Dukungan konsisten, skema campuran pemerintah-BUMN-swasta
    Sinergi Kerja sama BUMN, BUMS, dan lembaga riset
    Transfer of Technology (ToT) Penguasaan desain dan rekayasa, bukan sekadar perakitan
    Produksi Lokal Peningkatan kemampuan BUMN (Pindad, PTDI, PAL), peran swasta (NKRI, Republik Defensindo)

    Peran BUMN industri pertahanan saat ini signifikan. Namun, perlu diperkuat melalui konsolidasi dan sinergi rantai pasok. Keterlibatan BUMS perlu diperluas.

    Ini agar industri pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada beberapa perusahaan besar. Dukungan perbankan dan lembaga keuangan nasional juga penting.

    Industri pertahanan membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko terukur.

  • Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dimakamkan di TPU Keputih Dihadiri Wali Kota hingga Risma

    Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dimakamkan di TPU Keputih Dihadiri Wali Kota hingga Risma

    SURABAYA – Jenazah Ketua DPRD Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih Surabaya pada Kamis (12/2) sore. Puluhan pelayat hadir mengiringi prosesi pemakaman pria yang akrab disapa Awi tersebut.

    Prosesi pemakaman dihadiri sejumlah tokoh penting. Di antaranya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau Risma, beserta puluhan kader PDIP juga tampak hadir.

    Dari pihak keluarga, istri mendiang Adi, Lusia Yektihandayani, didampingi anak-anak dan kerabat, mengantar kepergian dengan doa khidmat. Suasana duka menyelimuti area pemakaman.

    Ibadat pemakaman dimulai pukul 14.42 WIB. Peti jenazah diturunkan ke liang lahat pada pukul 15.00 WIB, diiringi lantunan doa oleh para pelayat.

    Keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, hingga warga yang hadir kemudian menaburkan bunga di atas makam Awi sebagai penghormatan terakhir.

    Imam Katolik yang memimpin pemakaman mengenang sosok almarhum. Ia menyebut momen pelantikan Awi sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya.

    “Saya ingat Cak Awi ini ketika dilantik menjadi Ketua DPRD, saya dipanggil dan bercerita, saya merasa bahwa ini menjadi berkah sendiri bagi kami,” ujar imam Katolik, Kamis (12/2/2026).

    Ia juga menyampaikan pesan persatuan dan melanjutkan perjuangan almarhum. “Teman-teman di sini hadir karena cinta dan melepaskan beliau juga karena cinta. Perjuangannya belum selesai, kita di dunia yang akan melanjutkan,” sambungnya.

    Sosok Adi Sutarwijono di Mata Publik

    Adi Sutarwijono dikenal sebagai politisi dari PDIP. Ia menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya.

    Kiprahnya di dunia politik Surabaya cukup dikenal luas. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai Dominikus Adi Sutarwijono:

    Jabatan Afiliasi Politik Tanggal Lahir (Estimasi)
    Ketua DPRD Kota Surabaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tidak disebutkan secara spesifik

    Dominikus Adi Sutarwijono tutup usia di Jakarta. Ia menghembuskan napas terakhir pada Selasa, 10 Februari 2026, pukul 20.36 WIB.

    Mendiang meninggal dunia di RS MRCCC Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat Surabaya.

    Sebelum dimakamkan, jenazah politisi PDIP Surabaya itu disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven Surabaya. Lokasinya berada di Jalan Waru, Sidoarjo, pada Rabu (11/2).

  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ajak Kokam Sinergi Jaga Stabilitas Keamanan di Cikeas Bogor

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ajak Kokam Sinergi Jaga Stabilitas Keamanan di Cikeas Bogor

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh jajaran Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) untuk bersinergi. Ajakan ini bertujuan mengawal program prioritas pemerintah dan menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Jenderal Sigit menyampaikan pentingnya peran Kokam dalam mengamankan agenda nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Retret Nasional Kokam di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Kamis (12/2/2026).

    Menurut Jenderal Sigit, agenda-agenda nasional sangat penting untuk berjalan baik. Hal ini karena memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian bangsa.

    Dalam sambutannya, Kapolri memaparkan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Visi tersebut mengarah pada Indonesia Emas 2045 yang ditopang oleh misi Asta Cita. Stabilitas keamanan yang terjaga merupakan kunci utama pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    “Bapak Presiden telah mencanangkan Indonesia diharapkan menjadi negara yang kuat, terhormat, dan sejahtera. Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya syarat utamanya adalah stabilitas Harkamtibmas harus terjaga,” tegas Jenderal Sigit, Kamis (12/2/2026).

    Jenderal Sigit menambahkan, Indonesia kini menghadapi tantangan global kompleks. Tantangan ini meliputi konfrontasi geoekonomi hingga perubahan cuaca ekstrem. Sinergi antara Polri dan elemen bangsa seperti Kokam menjadi krusial untuk menjaga kemandirian Indonesia.

    Apresiasi untuk Kokam

    Eks Kabareskrim ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kokam. Kokam dinilai selalu setia membersamai Polri. Terutama saat menghadapi situasi sulit dan kerusuhan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Ia menyebut Kokam sebagai sahabat sejati yang siap berdiri berdampingan di lapangan.

    “Saya kira ini bukan kali pertama kita bersama-sama, ini yang sudah kesekian kali. Terima kasih kepada rekan-rekan Kokam yang telah membersamai kami dalam situasi sulit dan kami saat ini bisa merasakan mana yang sebenarnya sahabat sejati,” kata Jenderal Sigit, Kamis (12/2/2026).

    Retret ini bertema 'KOKAM Berdaya, Indonesia Jaya'. Acara dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia dan dijadwalkan berlangsung hingga 15 Februari 2026.

    Pesan Persatuan dan Kesatuan

    Menutup arahannya, Kapolri berpesan agar Kokam terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Semangat ini telah dicontohkan oleh para pendahulu Muhammadiyah dalam menjaga keutuhan NKRI sejak masa kemerdekaan.

    Pejabat Polri Pendamping Kapolri Jabatan
    Komjen Yuda Gustawan Kabaintelkam Polri
    Komjen Ramdhani Hidayat Dankor Brimob Polri
    Irjen Johnny Eddizon Isir Kadivhumas Polri

    Jenderal Sigit juga didampingi oleh Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Izzul Muslimin. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, turut mendampingi dalam agenda tersebut.

  • Serikat Pekerja Tolak Politisasi Polri, Dukung Tetap di Bawah Presiden

    Serikat Pekerja Tolak Politisasi Polri, Dukung Tetap di Bawah Presiden

    Ribuan serikat pekerja dari berbagai konfederasi menyuarakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Deklarasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap upaya politisasi Polri.

    Dukungan tersebut disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

    Deklarasi di Tugu Proklamasi

    Aksi deklarasi ini berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar 700 orang turut serta dalam kegiatan yang berlangsung siang hari ini.

    Para pemimpin serikat pekerja ternama hadir dalam acara tersebut. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, Presiden KSPI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban turut menyuarakan aspirasi mereka.

    Poin-Poin Penting Deklarasi

    Dalam deklarasi tersebut, terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus serikat pekerja. Salah satunya adalah desakan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian.

    Selain itu, mereka secara tegas menolak politisasi dan militerisasi Polri. Penempatan Polri di bawah kementerian dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan semangat reformasi.

    Poin-poin deklarasi tersebut menunjukkan komitmen serikat pekerja terhadap integritas institusi kepolisian dan sistem pemerintahan yang demokratis. Berikut rincian poin deklarasi:

    No. Poin Deklarasi Keterangan
    1 Mendukung Polri tetap di bawah Presiden RI Bukan di bawah kementerian/lembaga
    2 Menolak politisasi dan militerisasi Polri Penempatan di bawah kementerian dinilai inkonstitusional
    3 Mendukung pemerintahan Presiden RI Komitmen terhadap stabilitas nasional
    4 Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan Perbaikan hak-hak pekerja
    5 Komitmen menjaga keutuhan NKRI Memperkuat persatuan bangsa

    Said Iqbal, Presiden KSPI, menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian akan menjadi langkah mundur bagi reformasi. Hal ini disebutnya dapat mengancam independensi kepolisian.

    “Kami menilai penempatan di bawah kementerian inkonstitusional dan bertentangan dengan Reformasi,” kata Said Iqbal, Kamis (12/2/2026).

    Dukungan terhadap pemerintahan Presiden RI juga menjadi salah satu poin penting. Hal ini menunjukkan bahwa serikat pekerja tidak hanya fokus pada isu kepolisian, tetapi juga pada stabilitas nasional secara umum.

    Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi bagian dari upaya serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja di Indonesia.

    Komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga ditegaskan dalam deklarasi tersebut. Ini menunjukkan peran serikat pekerja dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

  • Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Pengolahan Mikro Sampah di Istana

    Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Pengolahan Mikro Sampah di Istana

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Rapat membahas agenda penting terkait penanganan sampah nasional.

    Menteri Pendidikan, Teknologi, Riset, dan Sains (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terlihat hadir.

    Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan, salah satu agenda utama rapat adalah pengolahan mikro sampah secara masif. Presiden Prabowo mengundang beberapa anggota kabinet untuk pembahasan ini.

    "Saya belum tahu nanti mungkin habis itu, mungkin melanjutkan yang sampah mikro kemarin," kata Brian.

    "Belum tahu juga katanya ada 7 orang yang diundang (ratas)," tambahnya.

    Teknologi pengolahan sampah skala kecil ini sedang diujicobakan di berbagai universitas. Penerapan teknologi diharapkan dapat dimulai tahun ini di setiap kelurahan sesuai rencana pemerintah.

    "Sudah banyak. UGM, ITB, ITB baru akan mulai, Undip sudah, ada mungkin ditemukan ada 20 kampus diterapkan," imbuhnya.

    Pemerintah mendorong 100 kampus tahun ini untuk menyelesaikan masalah sampah di lingkungannya masing-masing. Target ini diharapkan dapat mempercepat implementasi teknologi.

    Percepatan Teknologi Pengolahan Sampah

    Pemerintah akan mempercepat penerapan teknologi pengolahan sampah skala mikro hasil riset kampus. Teknologi ini akan diimplementasikan di tingkat kelurahan dan desa.

    Percepatan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan sampah nasional. Fokus utamanya adalah memanfaatkan inovasi dalam negeri.

    "Jadi Bapak Presiden memberikan arahan selain tentu waste to energy yang tetap terus berjalan, beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan," kata Brian kemarin.

    Perbedaan dengan Program Waste to Energy

    Brian menegaskan, pengolahan sampah skala kecil ini berbeda dengan program waste to energy yang dicanangkan Prabowo. Teknologi baru ini tidak menghasilkan listrik.

    Pengolahan sampah di tingkat kelurahan ini akan mengubah sampah menjadi pasir atau debu. Hasil olahan dapat dimanfaatkan untuk mencampur material pembangunan seperti trotoar atau semen.

    "Kalau yang ini tidak menghasilkan listrik. Jadi ini hanya untuk menangani sampah menjadi pasir atau debu ya yang nanti bisa dipakai untuk mencampur, dicampur pasir untuk apa trotoar, untuk semen, dan sebagainya," ujarnya.

    Aspek Pengolahan Mikro Sampah Waste to Energy
    Output Utama Pasir/Debu (bahan bangunan) Listrik
    Skala Penerapan Kelurahan dan Desa Skala Besar
    Lokasi Uji Coba Berbagai Universitas Pembangkit Listrik Sampah
    Tujuan Mengurangi volume sampah, bahan baku bangunan Produksi energi terbarukan
  • Rusia Absen Pertemuan Dewan Perdamaian Gaza di Washington

    Rusia Absen Pertemuan Dewan Perdamaian Gaza di Washington

    Pemerintah Rusia menyatakan para pejabatnya, termasuk Presiden Vladimir Putin, tidak berencana menghadiri pertemuan pertama Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Pertemuan ini dijadwalkan pada 19 Februari di Washington, Amerika Serikat.

    Juru bicara presiden, Dmitry Peskov, mengungkapkan kepada media Rusia, RTVI, bahwa tidak ada seorang pun dari Kremlin yang merencanakan apa pun terkait agenda tersebut. Ia menambahkan, proposal pertemuan saat ini sedang ditinjau Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Pertemuan Dewan Perdamaian ini pertama kali dilaporkan oleh media internasional melalui surat undangan. Acara tersebut diharapkan berfungsi sebagai pertemuan puncak kepemimpinan dan konferensi penggalangan dana.

    Fokus utama penggalangan dana adalah pembangunan kembali Jalur Gaza. Inisiatif ini diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya menyebut rencana perdamaian yang lebih luas sebagai perkembangan positif. Pasalnya, rencana ini berfokus mengakhiri pertumpahan darah dan menyelesaikan masalah kemanusiaan.

    Meskipun demikian, Moskow tetap berpendapat bahwa upaya lebih lanjut diperlukan. Tujuannya adalah untuk mengatasi akar penyebab ketidakstabilan regional yang terjadi di sana.

    Sementara itu, Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, juga dipastikan absen. Layanan persnya mengonfirmasi bahwa meski menerima undangan, ia tidak dapat hadir.

    Pembentukan Dewan Perdamaian

    Pada 22 Januari lalu, perwakilan dari 19 negara telah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Penandatanganan dilakukan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

    Board of Peace dibentuk dalam kerangka upaya penyelesaian damai di Gaza. Washington mengklaim bahwa negara-negara tambahan telah bergabung dengan dewan bentukan Trump ini.

    Pertemuan pertama dewan dijadwalkan di Washington. Pertemuan tersebut diharapkan berlangsung di tingkat pemimpin yang diundang oleh pemerintahan Trump untuk berpartisipasi dalam asosiasi ini.

    Penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza akan menjadi tema utama pertemuan tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pertemuan Dewan Perdamaian:

    Aspek Detail
    Tanggal 19 Februari
    Lokasi Washington, Amerika Serikat
    Tujuan Utama Pembangunan kembali Jalur Gaza
    Inisiatif Presiden Donald Trump
    Peserta Awal 19 negara menandatangani piagam
    Absen Rusia, Belarusia

    Rusia tetap mengamati perkembangan situasi di Jalur Gaza. Mereka menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk perdamaian jangka panjang.

  • Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tegas membantah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

    Bantahan ini terkait dugaan penerimaan fee ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Khofifah menyatakan tudingan fee hingga 30 persen tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah.

    Sebelumnya, Khofifah memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran ini untuk bersikap kooperatif dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

    Dalam sidang tersebut, JPU KPK menanyakan Gubernur Khofifah mengenai BAP mantan Ketua DPRD Jatim, almarhum Kusnadi. BAP itu menyebut Gubernur Jatim menerima fee ijon hingga 30 persen.

    Khofifah secara lugas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima fee atau ijon dana hibah yang dimaksud.

    "Kami ingin menegaskan Yang Mulia, tidak pernah ada dan tidak benar (soal BAP Kusnadi)," kata Khofifah di Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Khofifah menjelaskan rincian tudingan dalam BAP tersebut yang dianggap tidak masuk akal secara matematis. Total persentase yang disebutkan jauh melebihi 100 persen.

    "Insyaallah tidak ada, kami ingin menyampaikan dari sebetulnya menurut BAP, bahwa ada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat uang fee ijon sampai 30 persen dalam pengajuan hibah pokir DPRD Jatim 2019-2024, kemudian Sekdaprov Jatim menerima 5 sampai 10 persen, Kepala Bappeda 3-5 persen, kemudian BPKAD juga demikian, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima 3-5 persen, izin yang mulia kalau ditotal itu hampir 300 persenan," jelasnya.

    Dirinya juga mempertanyakan kondisi saat almarhum Kusnadi memberikan keterangan dalam BAP.

    "Saya rasa angka secara matematis barangkali bisa dilihat dalam suasana seperti apa penjelasannya ini disampaikan oleh almarhum (Kusnadi)," tambahnya.

    Konsistensi Penolakan Fee Ijon

    JPU KPK kemudian kembali bertanya kepada Gubernur Khofifah apakah benar tidak menerima ijon. Khofifah menjawab dengan lugas dan konsisten bahwa ia tidak pernah menerimanya.

    "Tidak ada, tidak ada," tegasnya.

    Pertanyaan serupa juga diajukan mengenai keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khofifah memberikan jawaban yang sama dengan keyakinan penuh.

    "Insyaallah tidak ada," tegasnya.

    Pihak Disebut di BAP Dugaan Fee Ijon Penjelasan Khofifah
    Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Wakil Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Sekdaprov Jatim 5-10% Insyaallah tidak ada
    Kepala Bappeda 3-5% Insyaallah tidak ada
    BPKAD 3-5% Insyaallah tidak ada
    Kepala OPD lainnya 3-5% Insyaallah tidak ada
  • Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat terlibat diskusi hangat mengenai anggaran kapal. Perdebatan ini bahkan sempat terekspos di media sosial. Trenggono, saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026), hanya tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan perihal kemungkinan rekonsiliasi.

    Trenggono yang baru saja menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, memilih untuk tidak memberikan banyak komentar. Ia mengaku belum mengetahui agenda pasti pembahasan dalam rapat tersebut.

    "Belum tahu, belum tahu," kata Trenggono sambil berjalan.

    "Nanti saja pas sudah kembali," tambahnya.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan penjelasan terkait respons Trenggono yang memintanya untuk melakukan pengecekan perihal anggaran kapal kepada anak buahnya. Purbaya mengaku sudah melakukan verifikasi, dan memastikan bahwa anggaran tersebut memang belum dikucurkan.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

    Meski demikian, Purbaya menyampaikan bahwa pemesanan kapal seharusnya tidak perlu menunggu kucuran anggaran. Ia berpendapat bahwa pemesanan bisa dilakukan lebih awal jika perencanaan sudah matang.

    Purbaya juga menyoroti minimnya pergerakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana pengadaan kapal.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.

    Terkait kemungkinan pertemuan empat mata untuk membahas lebih lanjut anggaran kapal, Purbaya menanggapi dengan santai. Ia menyebut Trenggono sebagai sahabatnya dan menganggap pertemuan tersebut sebagai hal yang mudah untuk diatur.

    "Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri, sahabat saya juga," ujarnya.

    Rangkuman Perkembangan Anggaran Kapal

    Berikut adalah ringkasan singkat mengenai perkembangan polemik anggaran kapal antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Keuangan:

    Pihak Terkait Pernyataan Utama Status Anggaran
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anggaran ke anak buah. Belum diketahui
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sudah cek, anggaran belum dikucurkan. Pemesanan tidak harus tunggu anggaran. Belum dikucurkan
    Hubungan kedua Menteri Disebut sahabat, mudah untuk bertemu. Baik-baik saja
  • Pengadilan Korsel Jatuhi Mantan Mendagri Lee Sang-min Hukuman 7 Tahun Penjara

    Pengadilan Korsel Jatuhi Mantan Mendagri Lee Sang-min Hukuman 7 Tahun Penjara

    Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang-min. Vonis ini dijatuhkan pada Kamis (12/2) atas perannya dalam upaya mantan Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer.

    Darurat militer tersebut rencananya akan diberlakukan di negara itu pada Desember 2024. Keputusan ini mengejutkan publik Korea Selatan dan dunia internasional.

    Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Lee Sang-min, 61 tahun, bersalah atas keterlibatannya dalam pemberontakan. Ia menyampaikan instruksi kepada polisi dan pemadam kebakaran.

    Instruksi tersebut adalah untuk memutus aliran listrik dan air ke media. Lee juga melakukan sumpah palsu saat proses pemakzulan Yoon Suk Yeol, kata hakim.

    "Penggunaan kekerasan fisik terhadap media yang mengkritik pemerintah, melemahkan oposisi publik terhadap pemberontakan, sehingga memudahkan rencana tersebut untuk berlanjut," kata hakim Ryu Kyung-jin, dilansir kantor berita AFP, Kamis (12/2/2026).

    Bulan lalu, jaksa penuntut khusus menuntut hukuman penjara 15 tahun. Mereka berargumen bahwa mantan menteri dalam negeri tersebut memainkan peran penting dalam memungkinkan terjadinya pemberontakan. Tuduhan ini telah dibantah Lee.

    Lee Sang-min telah ditahan sejak Agustus lalu setelah pengadilan menyetujui penangkapannya. Ia adalah anggota kabinet Yoon kedua yang dijatuhi hukuman atas peran dalam deklarasi darurat militer.

    Mantan Perdana Menteri Juga Divonis

    Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Han Duck-soo dijatuhi hukuman 23 tahun penjara pada Januari lalu. Han dinyatakan bersalah membantu dan mendukung deklarasi darurat militer Desember 2024.

    Berikut adalah ringkasan putusan terhadap para pejabat yang terlibat:

    Nama Pejabat Jabatan Hukuman Tanggal Vonis
    Lee Sang-min Menteri Dalam Negeri 7 tahun penjara 12 Februari
    Han Duck-soo Perdana Menteri 23 tahun penjara Januari

    Hakim Lee Jin Gwan dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Han telah "mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perdana Menteri hingga akhir". Putusan ini seperti dilansir AFP, Rabu (1/1/2026).

    "Kami menjatuhkan hukuman 23 tahun terhadap terdakwa," ucap hakim Lee saat membacakan putusan pada Rabu (21/1) waktu setempat. Hukuman tersebut delapan tahun lebih lama dibandingkan tuntutan jaksa Korsel.

    Kronologi Darurat Militer dan Pemakzulan

    Pemberlakuan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol memicu pengerahan pasukan militer bersenjata Korsel. Mereka dikerahkan ke gedung Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum.

    Namun, darurat militer tersebut akhirnya diveto oleh parlemen. Parlemen saat itu dipimpin kubu oposisi.

    Usai darurat militer dicabut, Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya. Mahkamah Konstitusional Korsel mengambil keputusan ini pada April tahun lalu. Hal tersebut mendorong digelarnya pemilu lebih awal sekitar dua bulan kemudian.