Category: Politik

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Serahkan Penghargaan ZI-WBK di Jakarta

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Serahkan Penghargaan ZI-WBK di Jakarta

    Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, menyerahkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Penghargaan ini diberikan kepada tiga satuan kerja di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Acara penyerahan berlangsung di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

    Satuan kerja penerima penghargaan ZI-WBK adalah Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF), Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen nyata dalam menerapkan tata kelola bersih dan berintegritas.

    Pemberian penghargaan ZI-WBK menjadi bukti nyata komitmen satuan kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

    “Penghargaan ini membuktikan bahwa satuan kerja tersebut telah menjalankan zona wilayah yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan mengedepankan efisiensi, menutup potensi kebocoran anggaran, serta mempersempit ruang terjadinya korupsi maupun tindakan yang mengarah pada pemborosan,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Fadli Zon berharap semakin banyak satuan kerja yang mampu memenuhi standar ZI-WBK. Integritas harus menjadi standar kerja, bukan sekadar capaian sesaat.

    “Ke depan, kita berharap semakin banyak satuan kerja yang memenuhi standar ZI-WBK. Ini harus kita jadikan standar, bukan hanya sekadar pencapaian. Integritas bukan suatu extraordinary, tetapi harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

    Kementerian Kebudayaan memandang perlu adanya pendampingan dan contoh konkret. Penghargaan ZI-WBK diharapkan menjadi role model dan pemicu bagi satuan kerja lain.

    “Selamat kepada para penerima penghargaan dan terima kasih atas kerja kerasnya. Ini merupakan pencapaian kinerja yang patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya,” ungkapnya.

    Upaya Pembinaan dan Penguatan Zona Integritas

    Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana, menyampaikan bahwa penyerahan penghargaan ZI-WBK internal ini merupakan upaya pembinaan. Ini juga menjadi penguatan pembangunan zona integritas.

    “Penyerahan penghargaan ZI-WBK internal ini merupakan bagian dari pembinaan dan penguatan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Kebudayaan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi pimpinan kepada satuan kerja yang telah berkomitmen menerapkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” kata Fryda.

    Penilaian oleh Inspektorat Jenderal bersifat objektif. Aspek yang diperhatikan meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penguatan pengendalian intern. Juga diperhatikan penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Pada tahun 2025, Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal menetapkan tiga satuan kerja. Ketiganya memenuhi kriteria dan layak menerima penghargaan ZI-WBK tingkat internal.

    “Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan juga telah melakukan pendampingan intensif terhadap ketiga satuan kerja terpilih pada setiap tahapan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yaitu mulai dari desk evaluation hingga field evaluation,” tutupnya.

    ZI-WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah. Predikat ini diberikan atas komitmen dan keberhasilan mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang melayani dan terpercaya.

    Satuan Kerja Penerima Penghargaan ZI-WBK 2026

    Satuan Kerja Kategori Penghargaan
    Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) ZI-WBK
    Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Provinsi Jawa Timur ZI-WBK
    Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Provinsi Maluku ZI-WBK
  • Presiden Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace Trump, DPR Desak Dukungan Tegas untuk Palestina

    Presiden Prabowo Hadiri Rapat Board of Peace Trump, DPR Desak Dukungan Tegas untuk Palestina

    Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kehadiran ini diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam mendorong perdamaian dunia.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta secara khusus menekankan agar pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Palestina.

    Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace harus dimaknai sebagai peluang strategis. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

    Setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah harus berpijak pada kepentingan nasional dan komitmen historis Indonesia. Termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina yang telah lama diusung.

    Sukamta menyoroti tiga poin penting yang perlu ditegaskan Indonesia dalam rapat perdana BoP. Pertama, mendesak penghentian segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

    "Mendorong penghentian segera seluruh bentuk kekerasan dan memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Palestina. Stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi proses perdamaian yang berkelanjutan," ujar Sukamta, Rabu (11/2/2026).

    Dukungan Solusi Dua Negara

    Kedua, politikus PKS ini meminta Indonesia menegaskan kembali dukungan terhadap kemerdekaan penuh Palestina. Forum ini harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen tersebut.

    "Menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan hukum internasional," katanya.

    Ketiga, pentingnya memastikan setiap agenda rekonstruksi pascakonflik berjalan selaras dengan penghormatan hak-hak rakyat Palestina dan prinsip kedaulatan.

    "Perdamaian yang kokoh harus dibangun di atas keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara," ucapnya.

    Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai sebagai bagian dari diplomasi aktif. Kontribusi nyata ini bertujuan menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Stabilitas global berdasarkan hukum internasional juga berdampak langsung pada keamanan nasional Indonesia.

    "Harapannya, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan," tutur Sukamta.

    Agenda Diplomasi Indonesia di Board of Peace

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengkonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat perdana BoP. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyampaikan bahwa undangan tersebut telah diterima.

    "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," kata Nabyl, Rabu (11/2).

    Kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia. Peran aktif sejak awal sangat penting dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace. Indonesia akan menggunakan BoP sebagai platform strategis.

    Indonesia akan memperjuangkan perlindungan warga sipil dan mendorong pemulihan Gaza. Upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara juga menjadi fokus utama.

    Fokus Diplomasi Indonesia di Board of Peace Keterangan
    Perlindungan Warga Sipil Memastikan keamanan dan hak-hak dasar masyarakat Palestina.
    Pemulihan dan Rekonstruksi Gaza Mendorong upaya pembangunan kembali wilayah yang terdampak konflik.
    Perdamaian Adil dan Berkelanjutan Mengupayakan solusi jangka panjang berdasarkan solusi dua negara.
    Penegasan Dukungan Palestina Memperkuat komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina.
    Penghentian Kekerasan Mendesak agar segala bentuk kekerasan di wilayah konflik dihentikan.
  • Menteri Kebudayaan RI dan Dubes Rusia Bertemu di Jakarta, Perkuat Kerja Sama Budaya

    Menteri Kebudayaan RI dan Dubes Rusia Bertemu di Jakarta, Perkuat Kerja Sama Budaya

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Republik Indonesia, Fadli Zon, menyambut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Federasi Rusia, Sergei Tolchenov, di kantor Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Jakarta. Pertemuan ini fokus pada penguatan kerja sama budaya komprehensif antara kedua negara.

    Kolaborasi yang dibahas meliputi pameran budaya, kerja sama museum, penguatan literasi dan arsip sejarah. Selain itu, pengembangan perfilman serta seni pertunjukan juga menjadi agenda utama pembicaraan strategis ini.

    Sebagai langkah konkret, Menbud Fadli Zon menyinggung peresmian patung Leo Nikolayevich Tolstoy di Universitas Indonesia pada 3 Desember 2025. Menindaklanjuti hal ini, Fadli Zon berencana menampilkan patung Chairil Anwar di St. Petersburg University.

    Inisiatif tersebut bertujuan sebagai representasi tokoh sastra dan budaya Indonesia di Rusia. Rencana ini disambut positif oleh Dubes Sergei Tolchenov dan rombongannya.

    "Itu merupakan ide yang sangat baik dan kami terbuka untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan, termasuk opsi lokasi lainnya," ujar Sergei Tolchenov, Rabu (11/2/2026).

    Peluang MoU dan Akses Arsip Sejarah

    Fadli Zon juga mendorong penjajakan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang kebudayaan. MoU diharapkan menjadi payung kerja sama yang lebih luas, memperkuat hubungan antar masyarakat (people-to-people connection) Indonesia-Rusia.

    Kedua pihak juga mendiskusikan peluang kolaborasi dalam penguatan literasi dan arsip sejarah. Banyak pertukaran arsip telah terjadi antara Indonesia dan Rusia, mendorong keinginan untuk mengakses lebih lanjut.

    "Terdapat banyak pertukaran arsip antara Indonesia dan Rusia. Oleh karena itu, kami ingin menjajaki kemungkinan akses terhadap arsip-arsip tersebut, karena hal ini sangat penting bagi kita," jelas Menbud Fadli Zon.

    Sergei Tolchenov menanggapi bahwa banyak arsip di Rusia telah terdigitalisasi. Aksesnya mudah, seiring kerja sama baik antara Arsip Nasional Federasi Rusia dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

    Kerja Sama Perfilman dan Industri Kreatif

    Di bidang perfilman, kedua negara sepakat menjajaki peluang kerja sama produksi film. Partisipasi dalam festival film internasional serta penguatan jejaring industri kreatif juga menjadi prioritas.

    Fadli Zon menegaskan Rusia adalah mitra penting bagi Indonesia. Langkah konkret diperlukan untuk memulai kolaborasi, termasuk promosi film Indonesia di berbagai festival film di Rusia.

    "Partisipasi dalam kegiatan dan festival film masing-masing negara merupakan cara yang efektif untuk mempertemukan pelaku industri perfilman, sehingga kolaborasi dapat terjalin secara alami dan berkelanjutan," ujar Fadli Zon.

    Dubes Sergei Tolchenov turut menyampaikan undangan kepada Fadli Zon. Undangan tersebut untuk menghadiri Congress of the OIC Ministers of Culture di Kazan.

    Forum ini akan membahas isu-isu dunia Muslim. Meliputi ekonomi halal, perbankan syariah, dan fesyen. Acara juga akan melibatkan pelaku industri kreatif, termasuk desainer dan juru masak kuliner halal dari Indonesia.

    Penguatan Pendidikan Seni dan Budaya

    Pertemuan juga membahas penguatan kerja sama pendidikan seni dan budaya. Peluang kolaborasi antara institusi seni pertunjukan Rusia dan lembaga pendidikan seni di Indonesia didorong.

    Inisiatif ini bertujuan mendorong pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, serta kolaborasi kreatif lintas negara.

    Dukungan Pejabat Kementerian Kebudayaan RI

    Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia-Rusia memperkuat kerja sama kebudayaan. Kolaborasi ini sebagai instrumen strategis diplomasi, membangun dialog berkelanjutan, dan mempererat hubungan masyarakat.

    Berikut adalah daftar pejabat yang mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam pertemuan tersebut:

    Jabatan Nama Pejabat
    Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti
    Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Hukum dan Kebijakan Masyithoh Annisa Ramadhani Alkatiri
    Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Annisa Rengganis

    Kerja sama mencakup seni, literasi, arsip, pendidikan, dan industri kreatif. Semua upaya ini diharapkan menjadi fondasi persahabatan jangka panjang antara Indonesia dan Rusia.

  • Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad, TNI AD Siap Fasilitasi

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang mempersiapkan program Komponen Cadangan (Komcad) yang akan melibatkan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini dijadwalkan akan dimulai pada April mendatang, dengan fasilitas latihan yang siap disediakan oleh TNI Angkatan Darat.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan penuh TNI AD untuk memfasilitasi program tersebut. Kesiapan ini disampaikan Maruli di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

    Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa TNI AD memiliki fasilitas latihan yang memadai. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelatihan Komcad ASN.

    "Ya kemungkinan besar begitu (menggunakan fasilitas TNI AD), cuma kebijakan ini saya kira dari Mabes TNI nanti," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli juga menambahkan, TNI AD akan menyiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin sesuai petunjuk yang diberikan.

    "Jadi kalau apa yang kami punya nanti petunjuknya bagaimana kita siapkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Jadi memang yang paling banyak fasilitas untuk berlatih saya kira Angkatan Darat, gitu," katanya.

    Pelibatan ASN dalam Komcad

    Sebelumnya, Kemhan telah mengumumkan rencana untuk melatih 4.000 ASN menjadi Komcad. Proses pelatihan direncanakan akan dimulai pada bulan April.

    Untuk merealisasikan program ini, Kemhan telah meminta 49 kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengirimkan nama-nama ASN yang akan dilatih.

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan menjelaskan bahwa target jangka panjang adalah menjadikan seluruh ASN Komcad. Namun, sebagai permulaan, program ini akan fokus pada 4.000 ASN.

    "Kita kan harapannya bisa menjadikan seluruh ASN Komcad, tapi ini di awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN yang akan kita didik Komcad dari semua kementerian, 49 K/L itu kita sudah minta," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Donny menambahkan, perkiraan dimulainya pelatihan adalah akhir bulan depan atau sekitar April.

    "Mungkin nanti di akhir bulan depan kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti ya," tambahnya.

    Target dan Proses Pelatihan Komcad ASN

    Program Komcad ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dengan melibatkan komponen sipil. Pelibatan ASN diharapkan dapat menambah kekuatan cadangan yang siap dikerahkan dalam situasi darurat.

    Aspek Program Detail Informasi
    Jumlah ASN 4.000 orang
    Fasilitator Utama TNI Angkatan Darat (TNI AD)
    Estimasi Mulai Latihan April 2026
    Kementerian/Lembaga Terlibat 49 K/L
    Target Jangka Panjang Seluruh ASN menjadi Komcad
  • Presiden Prabowo Soroti Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya

    Presiden Prabowo Soroti Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya

    Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan keberadaan Rumah Radio Bung Tomo yang kini telah tiada. Kementerian Kebudayaan melalui Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah melakukan pengecekan terkait hal ini.

    Fadli Zon menyatakan bahwa pihak Balai Pelestarian Kebudayaan telah memeriksa lokasi yang dimaksud. Informasi ini disampaikannya usai penganugerahan Profesor Kehormatan di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

    “Kita sudah cek dari Balai Pelestarian Kebudayaan, nanti kita akan bagaimana meresponsnya begitu,” kata Fadli Zon, Rabu (11/2/2026).

    Menteri Kebudayaan belum menjelaskan secara detail hasil pengecekan tersebut. Ia meminta publik menunggu tindak lanjut dari Balai Pelestarian Kebudayaan.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menanyakan lokasi stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) atau Rumah Radio yang digunakan Bung Tomo. Tempat itu krusial saat pertempuran 10 November 1945.

    Kini, Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar Nomor 10, Surabaya, telah tiada. Bangunan bersejarah itu tak lagi menyerupai bentuk aslinya.

    Lokasi yang dulu menjadi saksi perjuangan kini tertutup pagar tinggi. Nyaris tanpa penanda sejarah yang menunjukkan identitasnya.

    Hasil pantauan di lokasi, lahan bekas Rumah Radio Bung Tomo kini berdiri bangunan baru. Bangunan tersebut bercat putih dengan pagar tinggi coklat runcing.

    Rumah tampak tertutup rapat dari luar, hanya atap dan bagian atas rumah yang terlihat. Tidak ada nomor rumah, plakat cagar budaya, maupun penanda sejarah.

    Peran Penting dalam Sejarah Perjuangan

    Padahal, di lokasi inilah Bung Tomo dan para pemuda Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) menyalakan api perlawanan. Melalui stasiun radio mobile, Bung Tomo menyebarkan semangat juang kepada arek-arek Surabaya.

    Stasiun radio mobile yang digunakan Bung Tomo berukuran kurang lebih sebesar kulkas. Pesan heroik itu disiarkan untuk melawan penjajah.

    Bangunan tersebut juga sempat menjadi markas para pejuang. Namun, lokasinya kemudian diketahui musuh.

    Para pejuang akhirnya berpindah markas ke Jalan Biliton. Meskipun hanya ditempati kurang dari sebulan, peran rumah ini tercatat kuat dalam sejarah bangsa.

    Menurut memoar Sulistina Sutomo berjudul 'Bung Tomo Suamiku' (2008), rumah di Jalan Mawar Nomor 10 pernah menjadi sasaran serangan. Pesawat penjajah meluncurkan mortir saat melintas di atas bangunan itu.

    Para pejuang berhamburan menyelamatkan diri. Beruntung, bom dan peluru meleset, sehingga bangunan tersebut selamat kala itu.

    Namun, nasib baik itu tidak berlanjut. Rumah Radio Bung Tomo dibongkar pada 2016. Pada Selasa (3/5), bangunan tersebut dipastikan telah rata dengan tanah.

    Kronologi Keberadaan Rumah Radio Bung Tomo

    Tahun/Tanggal Peristiwa
    1945 Bung Tomo gunakan sebagai Rumah Radio
    2008 Disebut dalam memoar 'Bung Tomo Suamiku'
    2016 Bangunan dibongkar
    Selasa (3/5) Dipastikan rata dengan tanah
    Selasa (3/2/2026) Diliput detikJatim, kondisi tak terawat
    Rabu (11/2/2026) Menbud Fadli Zon cek keberadaan
  • DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyambut baik kebijakan parkir non tunai dan pembentukan Satgas Antipreman. Menurut Fathoni, kedua langkah ini strategis untuk membenahi masalah parkir tepi jalan yang sering dikeluhkan publik.

    Keluhan masyarakat di media sosial mengenai praktik parkir yang tidak transparan menjadi momentum penting. Pemkot Surabaya didorong melakukan reformasi total terhadap industri perparkiran di kota ini.

    Fathoni menyebut parkir sebagai industri karena melibatkan puluhan ribu titik dan perputaran uang yang besar. "Ini langkah yang bagus. Kita harus melihat parkir sebagai industri karena ada puluhan ribu titik parkir dan di situ terjadi perputaran uang yang besar. Selama ini pelaksanaannya dianggap tidak transparan dan memicu polemik," kata Fathoni dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Kebijakan parkir non tunai, lanjut Fathoni, harus dijalankan secara konsisten dan progresif. Ini harus disertai dengan langkah implementatif di lapangan yang nyata.

    Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya diminta memastikan kesiapan teknis dan sumber daya. Pemutakhiran perangkat parkir dapat dilakukan dengan menggandeng bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Setiap titik parkir didorong memiliki rekening khusus untuk penerimaan retribusi. Dishub juga diminta bekerja sama dengan pelaku usaha terdekat untuk menyediakan jaringan WiFi, guna mendukung transaksi non tunai.

    "SDM di lapangan juga harus di-upgrade. Jangan sampai kebijakan sudah bagus, tapi gagal di implementasi karena petugas tidak siap," ujar Fathoni.

    Optimisme Parkir Non Tunai

    Fathoni optimistis penerapan parkir non tunai dapat menjawab keraguan publik. Terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir.

    Metode pembayaran QRIS sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ini sudah diterapkan secara luas di berbagai sektor, menurutnya.

    "Awalnya pasti ada pro dan kontra, seperti dulu saat e-toll diberlakukan. Tapi sekarang semua orang sudah terbiasa. Hampir tidak mungkin orang ke mana-mana tanpa membawa handphone," ungkapnya.

    Jika kebijakan berjalan optimal, pendapatan parkir tepi jalan bisa meningkat signifikan. Dari rata-rata Rp 20 miliar per tahun menjadi Rp 50-60 miliar per tahun. Ini sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.

    Aspek Kondisi Saat Ini Target Kebijakan
    Pendapatan Tahunan Rp 20 Miliar Rp 50-60 Miliar
    Metode Pembayaran Tunai Non Tunai (QRIS)
    Transparansi Kurang Meningkat
    Akuntabilitas Kurang Meningkat

    Peran Penting Satgas Antipreman

    Pembentukan Satgas Antipreman dinilai penting untuk menjamin rasa aman. Terutama dalam implementasi parkir non tunai. Satgas ini kolaborasi Pemkot Surabaya dengan TNI dan Polri.

    Tugasnya mencegah dan menindak praktik premanisme. "Kalau sudah ditetapkan non tunai, lalu ada juru parkir yang menolak dan melakukan tindakan melawan hukum, di situlah peran Satgas Antipreman untuk melakukan penindakan. Ini penting sebagai efek kejut," kata Fathoni.

    Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pemkot selama ini menghadapi keterbatasan dalam penegakan hukum. Satgas lintas institusi diharapkan dapat menangani tindakan premanisme secara tegas.

    Ini termasuk penolakan sistem parkir non tunai atau pemaksaan tarif. Kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga penting agar kebijakan berjalan optimal.

    Sosialisasi dari Hulu ke Hilir

    Camat dan lurah perlu dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh lingkungan. "Ini harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Dishub di hulunya, lalu bagian pemerintahan dan Kesra menugaskan camat dan lurah untuk sosialisasi. Jangan sampai di lapangan masih terjadi debat karena masyarakat belum siap," tutur Fathoni.

    Fathomi menilai pembentukan Satgas Antipreman diinisiasi Wali Kota Surabaya. Ini merupakan upaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga, pelaku usaha, pekerja, hingga wisatawan.

    "Salah satu tugas pemerintah bukan hanya membangun SDM, tapi juga memastikan wilayahnya aman dan nyaman untuk berkehidupan sosial," tutup Fathoni.

  • DPR RI Gelar Audiensi Bersama PGM, Bahas Pengangkatan PPPK Guru Madrasah Swasta

    DPR RI Gelar Audiensi Bersama PGM, Bahas Pengangkatan PPPK Guru Madrasah Swasta

    Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima audiensi dari Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini membahas tuntutan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Selain itu, PGM juga menuntut agar gaji dan tunjangan para guru dibayarkan secara tepat waktu. Audiensi berlangsung di Ruang Abdul Muis, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.

    Hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR. Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi penting bagi para pengajar madrasah swasta di Indonesia.

    Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PGM Indonesia, Yaya Ropandi, mengungkapkan keluhannya terkait kesulitan guru madrasah swasta mengikuti seleksi PPPK. Ia berharap ada regulasi baru.

    Yaya Ropandi menekankan perlunya perhatian khusus terhadap masalah ini. Para guru madrasah swasta tidak dapat mendaftar karena terbentur aturan yang berlaku.

    Menurutnya, regulasi saat ini hanya memberikan kesempatan bagi guru honorer di sekolah negeri. Mereka harus memiliki surat keterangan tertentu untuk dapat mengikuti seleksi PPPK.

    "Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi, yang pertama, Ibu Pimpinan, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut PPPK saja tidak bisa, Bapak, Ibu. Karena aturannya tidak ada," kata Yaya, Rabu (11/2/2026).

    Regulasi PPPK untuk Guru Madrasah

    Regulasi mengenai seleksi PPPK saat ini menjadi kendala utama bagi guru madrasah swasta. Kondisi ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan status pegawai pemerintah.

    Hal ini menciptakan kesenjangan antara guru honorer sekolah negeri dan guru madrasah swasta. PGM berharap adanya perubahan kebijakan yang lebih inklusif.

    Perubahan regulasi diharapkan dapat memberikan akses yang sama bagi seluruh guru. Kesempatan untuk menjadi PPPK akan meningkatkan kesejahteraan guru madrasah swasta.

    Poin Tuntutan PGM Keterangan
    Pengangkatan PPPK Guru madrasah swasta dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah
    Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu
    Akses Seleksi PPPK Regulasi yang memungkinkan guru madrasah swasta ikut seleksi ASN
  • Partai Pendukung Prabowo Subianto Dukung 2 Periode, Gibran Tak Otomatis Jadi Cawapres di Pilpres 2029

    Partai Pendukung Prabowo Subianto Dukung 2 Periode, Gibran Tak Otomatis Jadi Cawapres di Pilpres 2029

    Dukungan untuk Presiden Prabowo Subianto agar melanjutkan kekuasaan dengan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 tengah hangat dibicarakan. Namun, pihak-pihak yang mendukung Prabowo dua periode ini belum tentu mengusung Gibran Rakabuming Raka kembali mendampingi Prabowo.

    Partai Amanat Nasional (PAN) secara terang-terangan mendorong Prabowo dua periode. Namun, suara mereka pada 2029 nanti belum tentu untuk Gibran. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno.

    Mengutip detikcom, Eddy memastikan PAN akan kembali mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.

    "Saya kira Pak Zulkifli Hasan, ketua umum saya, pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan siapa yang akan kita dukung nanti di pilpres yang akan datang. Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Bapak Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres," kata Eddy kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2).

    Eddy kemudian menyebut potensi setiap partai untuk mendorong kader-kader mereka maju dalam pilpres. Ini akibat perubahan aturan ambang batas pencalonan presiden.

    Ia justru mendorong Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Prabowo. Menurutnya, partai politik memiliki kesempatan mengajukan kadernya.

    "Gini, bagi saya, bagi saya, saya adalah partai politik dan apalagi partai politik itu sekarang memiliki kesempatan untuk bisa mengajukan kader-kadernya dengan tidak ada presidential threshold, tentu saya mendukung Pak Zulhas. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029, tentu," ujar dia.

    Tidak jauh berbeda dengan PAN, PKB yang juga bagian dari KIM Plus menyampaikan sikap dukungan mereka terhadap Prabowo. Dukungan ini untuk maju di Pilpres 2029, namun tidak bersama Gibran.

    Hal ini diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Bali, Ahmad Iman Sukri. Ia juga menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di periode kedua.

    "Soal wakil presiden terserah Pak Prabowo, tapi kalau ditanya kepada PKB siapa, ya kami berharap bisa cawapresnya ketum kami Gus Muhaimin," ujar Iman dikutip dari detikBali, Sabtu (7/2/2026).

    Di lain pihak, Pengamat Politik sekaligus Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, tidak menampik kemenangan Prabowo pada 2024 didukung faktor besar Gibran. Sebagai representasi Jokowi, Mantan Wali Kota Solo itu dapat meraup simpati masyarakat.

    Namun, situasi saat ini dilihat berbeda oleh Hendri Satrio. Menurutnya, posisi Prabowo sekarang sedang di atas angin. Ia menilai masyarakat puas dengan kinerja dan arah program Presiden RI ke-8 tersebut.

    "Kalau tanpa Jokowi, mungkin Prabowo tidak akan menang di 2024. Tapi sekarang situasinya berbeda. Prabowo kuat sekali sekarang. Bahkan dia berhasil merangkul semua lawan politiknya kan," ujar Hendri dalam program detikSore, Senin (9/2/2026).

    "Saat ini Pak Prabowo kuat sekali. Dicintai rakyat, disukai rakyat program-programnya," lanjut dia.

    Potensi Gibran dan Konflik Koalisi

    Dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan Gibran? Apakah ia harus bersiap menciptakan kendaraan politik bagi dirinya sendiri? Di lain pihak, sikap parpol pendukung Prabowo yang ingin mengusung ketum mereka masing-masing akan menjadi percikan bencana bagi koalisi? Simak diskusinya bersama Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam Editorial Review.

    Dukungan Partai Terhadap Prabowo dan Cawapres 2029
    Partai Politik Dukungan Prabowo Usulan Cawapres 2029 Keterangan
    Partai Amanat Nasional (PAN) Dua Periode Zulkifli Hasan Konsisten mendukung Prabowo tiga kali dalam tiga pilpres.
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dua Periode Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Berharap Ketum PKB menjadi cawapres.
    Pengamat Politik Prabowo kuat dan dicintai rakyat. Situasi Gibran berbeda dari 2024. Kemenangan 2024 didukung faktor Gibran sebagai representasi Jokowi.

    Peristiwa Kemarahan Wali Murid di Jember

    Beralih ke berita daerah, detikSore juga mengulas peristiwa kemarahan wali murid SD Jelbuk 02 Jember, Jawa Timur. Kemarahan ini dipicu oleh aksi seorang guru yang menelanjangi puluhan siswa karena kehilangan uang senilai 75 ribu rupiah.

    Mengutip detikJatim pada Rabu (11/2/2026), kasus ini berawal ketika pelaku kehilangan uang Rp 75 ribu. Pada hari sebelumnya dia juga mengaku kehilangan uang Rp 200 ribu.

    Kemudian, guru itu menggeledah tas 22 siswanya. Karena tidak kunjung ditemukan di tas, dia menelanjangi siswanya. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku? Simak laporan langsung Jurnalis detikJatim selengkapnya.

    Tips Investasi Global dan Ekonomi Terkini

    Sunsetalk kali ini detiksore menghadirkan Nicholas Hilman, seorang praktisi keuangan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Dirinya hadir untuk membagikan ilmu seputar perbedaan pasar global dan Indonesia, kondisi ekonomi terkini, serta alasan volatilitas pasar domestik tidak selalu berarti krisis.

    Mengapa strategi investasi global tidak selalu cocok di Indonesia? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca arah ekonomi global? Tangkap ilmunya pada penghujung sore nanti!

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    "Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

  • Mendagri Portugal Mengundurkan Diri Pasca Kritikan Penanganan Banjir Badai

    Mendagri Portugal Mengundurkan Diri Pasca Kritikan Penanganan Banjir Badai

    Menteri Dalam Negeri Portugal, Maria Lucia Amaral, telah mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan ini diambil setelah Amaral menghadapi kritikan tajam terkait penanganan banjir yang melanda negara tersebut.

    Banjir yang disebabkan oleh badai parah telah melanda Portugal dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini memicu ketidakpuasan publik dan politisi.

    Kantor Kepresidenan Portugal mengumumkan langsung pengunduran diri Amaral. Pengumuman ini disampaikan pada Rabu (11/2/2026), seperti dilansir AFP via detikNews.

    Dalam keterangan resmi pemerintah, Amaral "merasa bahwa ia tidak memiliki kondisi pribadi dan politik yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya". Ia mundur dari jabatannya di tengah tekanan yang semakin meningkat.

    Jabatan Menteri Dalam Negeri yang ditinggalkan Amaral akan diisi sementara oleh Perdana Menteri Luis Montenegro. Montenegro berasal dari kubu tengah-kanan.

    Pemerintahan Montenegro sendiri tidak luput dari kritik. Penanganan terhadap banjir dan angin kencang selama dua pekan terakhir dianggap kurang memadai.

    Bencana ini telah menyebabkan tujuh orang tewas. Kerugian ekonomi diperkirakan menembus empat miliar euro, atau sekitar 4,7 miliar dolar AS.

    “Pengunduran diri menteri dalam negeri adalah bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam menanggapi keadaan darurat ini,” kata Jose Luis Carneiro, Sekretaris Jenderal Partai Sosialis, kepada pers Portugal setelah pengumuman.

    Dampak Cuaca Ekstrem dan Badai Beruntun

    Portugal sedang mengalami periode cuaca ekstrem yang semakin panjang dan intens. Fenomena ini, termasuk hujan deras dan gelombang panas, telah lama dikaitkan oleh para ilmuwan dengan pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia.

    Al Jazeera melaporkan, Portugal masih berjuang menghadapi dampak Badai Kristin. Badai ini menyebabkan puluhan ribu warga kehilangan listrik.

    Tak lama kemudian, Badai Leonardo menerjang pada awal pekan ini. Satu orang meninggal dunia selama Badai Leonardo di Portugal, dan sebanyak 1.100 orang dievakuasi di seluruh negeri.

    Institut Meteorologi Nasional Portugal (IPMA) menetapkan seluruh garis pantai dalam status siaga oranye. Ini akibat gelombang tinggi yang mencapai 13 meter.

    Delapan dari 18 distrik daratan utama, terutama di tengah dan selatan, juga kini berstatus siaga. Kondisi ini menunjukkan tingkat keseriusan ancaman.

    “Semua daerah aliran sungai berada di bawah tekanan berat, terutama Sungai Tagus di Lisbon dan Sungai Sado di selatan,” kata juru bicara Otoritas Perlindungan Sipil Nasional kepada AFP.

    Rincian Dampak Badai di Portugal

    Aspek Detail
    Korban Tewas 7 orang
    Kerugian Ekonomi 4 miliar euro (sekitar 4,7 miliar dolar AS)
    Warga Dievakuasi 1.100 orang (Badai Leonardo)
    Status Siaga Pantai Oranye (gelombang hingga 13 meter)
    Distrik Siaga Daratan 8 dari 18 distrik (terutama tengah dan selatan)
    Sungai Kritis Tagus (Lisbon), Sado (selatan)
  • TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini Jaksel, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini Jaksel, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI Angkatan Darat (TNI AD) menggelar rapat pimpinan (Rapim) hari ini. Rapat di Balai Kartini, Jakarta Selatan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan, rapim ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, Presiden dan Panglima TNI telah memberikan arahan.

    "Hari ini kita melaksanakan Rapim, setelah ya memang beberapa kali saya sampaikan biasanya di tingkatan TNI-Polri yang diberikan juga diisi oleh Presiden, biasanya selalu diisi oleh Presiden. Dilanjutkan dengan di Mabes TNI, dan sekarang kami di tingkat Mabes AD. Jadi bagaimana kita menurunkan kebijakan-kebijakan dari mulai Presiden, Menhan, Panglima TNI dan juga kami di Mabes AD," ujar Maruli Simanjuntak kepada wartawan di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli menegaskan, TNI AD akan mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya juga akan mengevaluasi sejumlah agenda yang telah berjalan.

    Program tersebut meliputi pembuatan jembatan hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    "Kami meyakini masih banyak juga hal-hal yang akan menjadi program yang harus kita kerjakan bersama dengan didukung oleh Angkatan Darat khususnya. Jadi program-program yang berjalan seperti misalnya KDKMP Koperasi, bagaimana nanti pembuatan jembatan, bagaimana nanti KKRI, bagaimana nanti MBG, itu semua akan terus kita tingkatkan dan kita evaluasi supaya lebih baik," katanya.

    Pemanfaatan Anggaran dan Kesejahteraan Prajurit

    Maruli juga mengungkapkan petunjuk Presiden terkait anggaran TNI AD. Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan fasilitas dan peningkatan kesejahteraan prajurit.

    Dana digunakan untuk perbaikan kantor Koramil dan rumah prajurit. Selain itu, pemberian penghargaan bagi anggota berprestasi juga menjadi fokus utama.

    "Setiap prajurit, kalau yang sudah dilakukan oleh Presiden sudah ada petunjuk pada saya bagaimana supaya anggaran-anggaran kita tepat sehingga kita alokasikan banyak untuk perbaikan rumah, perbaikan kantor Koramil, bagaimana juga pemberian penghargaan pada anggota. Itu yang beliau garis bawahi," ujarnya.

    TNI AD akan terus mengapresiasi kinerja prajurit di lapangan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit akan terus dilakukan.

    "Kalau memang berprestasi baik di medan operasi maupun kegiatan-kegiatan teritorial, bencana alam, itu diberikan penghargaan gitu. Jadi banyak, banyak juga yang kita penyampaian beliau untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, gitu," ungkapnya.

    Prioritas Program TNI AD

    Berikut adalah beberapa program dan prioritas yang dibahas dalam Rapim TNI AD:

    Aspek Prioritas dan Program Tujuan
    Kebijakan Menurunkan arahan Presiden, Menhan, Panglima TNI Harmonisasi kebijakan di tingkat Mabes AD
    Program Fisik Pembuatan jembatan, infrastruktur Mendukung konektivitas dan pembangunan daerah
    Ekonomi Kerakyatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Meningkatkan perekonomian masyarakat
    Anggaran Perbaikan rumah, kantor Koramil Peningkatan fasilitas dan lingkungan kerja prajurit
    Kesejahteraan Penghargaan bagi prajurit berprestasi Meningkatkan motivasi dan moral prajurit