Tag: ASN

  • Istri Gerebek Suami, Karyawan BUMN di Tuban Kedapatan Selingkuh dengan Guru ASN

    Istri Gerebek Suami, Karyawan BUMN di Tuban Kedapatan Selingkuh dengan Guru ASN

    Penggerebekan seorang karyawan BUMN, PT Semen Indonesia di Tuban, berinisial LF (35), oleh istrinya, DR (37), terjadi di sebuah hotel di Kota Tuban pada Sabtu (21/2/2026). LF diduga tengah bersama wanita lain berinisial A (35), yang berprofesi sebagai guru ASN asal Tulungagung.

    DR mengaku telah melaporkan kecurigaannya ke layanan polisi 110 sebelum melakukan penggerebekan di kamar nomor 703 Hotel Lynn. Kecurigaan tersebut bermula dari penemuan bukti transfer uang ke rekening A.

    “Awalnya saya mengetahui kalau mereka ada hubungan dari bukti transfer ke rekening mbaknya (A). Kemudian saya lacak dan saya juga mengetahui kalau A adalah seorang guru di Tulungagung,” ujar DR.

    Menurut pengakuan DR, suaminya kerap pergi dari rumah tanpa kabar sejak Juli. Setelah memeriksa ponsel suaminya, ia menemukan percakapan mencurigakan dengan wanita lain. DR juga melakukan pengecekan ke pabrik tempat suaminya bekerja dan mendapati keterangan bahwa LF sedang cuti.

    Untuk memastikan kecurigaannya, DR membuntuti LF hingga ke hotel. Ia bahkan sempat memesan kamar di hotel yang sama agar tidak kehilangan jejak suaminya. DR mengungkapkan, suaminya dan A sudah menginap selama empat hari di hotel tersebut.

    Setelah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, DR didampingi petugas saat melakukan penggerebekan. Awalnya, pihak hotel menolak memberikan akses dengan alasan menjaga privasi tamu, meskipun DR telah menunjukkan buku nikah sebagai bukti hubungan suami istri. Petugas Polsek Tuban Kota dan Unit PPA Satreskrim Polres Tuban akhirnya tiba di lokasi.

    DR menuturkan, upaya penggerebekan sempat tertunda sejak pukul 09.00 WIB hingga akhirnya dapat dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB setelah mediasi dengan pihak hotel.

    Kasus ini masih dalam penanganan lebih lanjut oleh Unit PPA Satreskrim Polres Tuban. Kanit PPA Satreskrim Polres Tuban IPDA Febri Bachtiar Irawan menyatakan, informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian. DR berharap kasus ini dapat diproses hukum sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang.

  • Istri Gerebek Suami dengan Guru ASN di Hotel Tuban

    Istri Gerebek Suami dengan Guru ASN di Hotel Tuban

    Seorang pria berinisial LF (35), yang diduga merupakan karyawan PT Semen Indonesia di Tuban, kedapatan berada di kamar hotel dengan wanita lain. Istrinya, DR (37), melakukan penggerebekan pada Sabtu (21/2/2026) di sebuah hotel di Kota Tuban.

    DR mengaku menemukan suaminya bersama seorang wanita berinisial A (35), yang diketahui berprofesi sebagai guru ASN di Tulungagung. Penggerebekan ini dilakukan setelah DR melaporkan kecurigaannya ke layanan polisi 110.

    Menurut penuturan DR, kecurigaannya bermula saat ia menemukan bukti transfer uang ke rekening A. "Awalnya saya mengetahui kalau mereka ada hubungan dari bukti transfer ke rekening mbaknya (A). Kemudian saya lacak dan saya juga mengetahui kalau A adalah seorang guru di Tulungangung," ungkap DR kepada media.

    DR menambahkan bahwa LF sering meninggalkan rumah tanpa kabar sejak bulan Juli. Ia juga sempat memeriksa ponsel suaminya dan menemukan percakapan mencurigakan dengan wanita lain. Kecurigaannya semakin kuat setelah mengonfirmasi ke tempat kerja suaminya dan mendapati bahwa LF sedang cuti.

    Untuk membuktikan kecurigaannya, DR mengikuti suaminya hingga ke hotel. Ia bahkan sempat melakukan check-in agar tidak kehilangan jejak. Akhirnya, DR berhasil menemukan suaminya bersama A, yang ternyata sudah check-in selama empat hari.

    Setelah mengetahui hal tersebut, DR melaporkan kejadian ini ke layanan polisi 110. Petugas dari Polsek Tuban Kota dan Unit PPA Satreskrim Polres Tuban mendatangi lokasi. DR mengaku sempat mengalami kendala karena pihak hotel awalnya menolak memberikan akses ke kamar, meskipun ia telah menunjukkan buku nikah sebagai bukti hubungan suami istri. Pihak hotel beralasan menjaga privasi tamu.

    "Dari jam 09.00 WIB pagi, sempat tidak diizinkan, sampai akhirnya sekitar jam 14.00 WIB siang, baru bisa dilakukan penggerebekan," jelas DR.

    Kasus ini kini ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kanit PPA Satreskrim Polres Tuban, IPDA Febri Bachtiar Irawan, menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

    DR berharap kasus ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku agar menjadi pembelajaran dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

  • Guru ASN SLB di Jogja Dibebastugaskan Usai Diduga Lecehkan Siswi

    Guru ASN SLB di Jogja Dibebastugaskan Usai Diduga Lecehkan Siswi

    Seorang guru berstatus ASN di sebuah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jogja telah dibebastugaskan menyusul dugaan kasus pelecehan terhadap siswinya. Penyelidikan tengah berlangsung dan oknum guru tersebut ditarik sementara ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY.

    Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, menjelaskan bahwa penarikan guru tersebut bertujuan menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar di SLB. "Untuk menjaga stabilitas sekolah itu nanti akan kami tugaskan di tempat yang lain," ujarnya, Jumat (20/2/2026).

    Suhirman menambahkan, penempatan sementara guru tersebut kemungkinan besar akan dilakukan di lingkungan Disdikpora DIY. "Surat tugas dulu belum sampai ke SK, dari surat tugas itu pindah untuk pelaksanaan biar lancar. Mungkin (dipindahkan) ke tempat kami nanti (Disdikpora)," sambungnya.

    Mengenai sanksi yang mungkin diberikan, Suhirman menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan. Penentuan sanksi akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

    Proses penentuan sanksi, menurut Suhirman, melibatkan pembentukan tim yang melibatkan gubernur dan Satgas. "Nanti tergantung tadi ada tahap-tahapnya. Jadi kita membentuk tim, kemudian tim ada gubernur, kemudian setelah itu ada Satgas, itu baru kita tentukan. Kalau menggunakan Permen Satgas kan harus tahap-tahapnya itu, Jadi kami memutuskan itu harus dengan regulasi," jelasnya.

    Lebih lanjut, Suhirman mengungkapkan bahwa guru yang bersangkutan baru menjadi guru sejak tahun 2023 dan sebelumnya mengajar di sekolah swasta. Disdikpora DIY tidak menutup kemungkinan untuk menelusuri rekam jejak guru tersebut hingga ke sekolah sebelumnya.

    Kasus dugaan pelecehan ini mencuat setelah Disdikpora DIY melakukan penelusuran terkait laporan yang masuk. Saat ini, pemeriksaan masih dalam tahap klarifikasi awal terhadap guru yang bersangkutan dan orang tua siswi.

    "(Dari hasil klarifikasi) Ya mengakunya sudah, tapi kita nanti tahap dulu, belum sampai pada LHP (laporan hasil pemeriksaan). Info dari orang tuanya begitu, tapi kami juga akan mendalami secara detail supaya tidak salah," kata Suhirman, Kamis (19/2), mengenai hasil sementara klarifikasi.

    Suhirman menambahkan bahwa proses pendalaman data-data akan dilakukan oleh atasan langsung, yaitu kepala sekolah, sebelum diteruskan ke Disdikpora. Setelah itu, tim akan dibentuk untuk menyusun LHP.

    Berdasarkan penelusuran sementara, diketahui bahwa korban dalam kasus ini adalah seorang siswi perempuan. Suhirman belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kejadian tersebut karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Ia memperkirakan detail lengkap akan tersedia dalam waktu sekitar satu minggu.

  • ASN Pemkot Solo Umbar Data Rio Haryanto di Medsos, Sanksi Menanti

    ASN Pemkot Solo Umbar Data Rio Haryanto di Medsos, Sanksi Menanti

    Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan inisial A, terancam sanksi setelah kedapatan mengunggah dokumen milik mantan pembalap Formula 1 (F1), Rio Haryanto, ke media sosial. Sidang terkait pelanggaran ini telah digelar dan keputusan mengenai sanksi tengah diproses.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo, Beni Supartono, mengungkapkan bahwa sidang tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono. Pemkot Solo, lanjut Beni, telah menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada A.

    "Hari ini baru selesai, ya, kami sidangkan dan sudah diputuskan beserta tim yang terdiri dari kami BKPSDM, Inspektorat, dan ada Pak Asisten dan Bagian Hukum sebagai tim tindak lanjut kasus. Dan hari ini sudah diputuskan," ujar Beni usai ditemui di Balai Kota Solo, Jumat (20/2/2026).

    Meskipun demikian, Beni enggan menjelaskan secara rinci mengenai sanksi yang akan diberikan. Ia menyatakan bahwa keputusan akhir akan diserahkan kepada Wali Kota Respati Ardi.

    Beni menegaskan bahwa sanksi yang diberikan akan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh A. "Yang pada prinsipnya tindak lanjutnya sudah kami lakukan, yang bersangkutan nantinya akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa hal-hal yang dilanggar dan secara prinsip tinggal nanti keputusan Wali Kotanya ditetapkan," terangnya.

    Menurut Beni, tindakan A telah mencoreng citra Pemkot Solo terkait pelayanan publik. "Jadi pasalnya adalah kerugian dari Pemerintah Kota berkaitan dengan pelayanan yang jelek sehingga nama dari Pemerintah Kota berkaitan dengan pelayanan itu ya jadi jelek," imbuhnya.

    Senada dengan Beni, Sekda Solo, Budi Murtono, menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan hasil sidang dan rekomendasi sanksi kepada Wali Kota Respati. Ia juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Solo untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. "Saya wanti-wanti ke semua ASN untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam bermedia sosial ya," tegasnya.

    Sementara itu, Rio Haryanto mengaku terkejut mengetahui dokumen pribadinya tersebar di media sosial. "Iya baru tahu kemarin itu. Ya kaget sih karena ini juga data pribadi ya, data konvensional," ungkapnya saat ditemui di kediamannya.

    Rio khawatir data pribadinya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Takutnya ada pihak yang menyalahgunakan, gitu. Jadi sangat disayangkan sih, ini hal ini terjadi," kata mantan pembalap Manor Racing tersebut.

    Meski demikian, Rio mengaku telah memaafkan oknum pegawai Pemkot Solo tersebut. "Yang bersangkutan juga sudah datang ke kantor, meminta maaf. Jadi, ya kami sudah terima maafnya, apalagi ini di bulan Puasa Ramadan kita harus saling memaafkan," ujarnya.

    Rio berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh petugas di Pemkot Solo agar lebih berhati-hati dalam menangani dokumen pribadi. Ia juga berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

    Sebagai informasi tambahan, dokumen pengantar milik Rio Haryanto sebelumnya viral setelah diunggah oleh seorang petugas kelurahan berinisial A di media sosial tanpa sensor. Saat kejadian, A berstatus sebagai Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) di Kelurahan Penumping. Saat ini, A telah menjadi P3K penuh waktu di Satpol PP.

  • Petugas Kelurahan Umbar Data Rio Haryanto, Pemkot Solo Jatuhkan Sanksi

    Petugas Kelurahan Umbar Data Rio Haryanto, Pemkot Solo Jatuhkan Sanksi

    Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menyelesaikan sidang lanjutan terkait kasus kebocoran dokumen milik mantan pembalap F1, Rio Haryanto. Seorang petugas kelurahan berinisial A, terbukti mengumbar data tersebut.

    Sidang yang digelar bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono, pada Jumat (20/2/2026) ini merupakan tindak lanjut dari sidang sebelumnya. Kepala BKPSDM, Beni Supartono, mengungkapkan bahwa keputusan sanksi telah diambil dan akan segera diserahkan kepada Wali Kota Solo, Respati Ardi.

    "Hari ini baru selesai, ya, kami sidangkan dan sudah diputuskan beserta tim yang terdiri dari kami BKPSDM, Inspektorat, dan ada Pak Asisten dan Bagian Hukum sebagai tim tindak lanjut kasus. Dan hari ini sudah diputuskan," ujar Beni di Balai Kota Solo.

    Meskipun enggan membeberkan detail sanksi, Beni memastikan bahwa hukuman yang diberikan akan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut mencoreng citra Pemkot Solo dalam hal pelayanan publik.

    "Yang pada prinsipnya tindak lanjutnya sudah kami lakukan, yang bersangkutan nantinya akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa hal-hal yang dilanggar dan secara prinsip tinggal nanti keputusan Wali Kotanya ditetapkan," jelas Beni.

    Sekda Budi Murtono menambahkan, pihaknya akan segera melaporkan hasil putusan sidang kepada Wali Kota Respati Ardi. Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian bagi seluruh ASN Pemkot Solo dalam menggunakan media sosial.

    "Saya wanti-wanti ke semua ASN untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam bermedia sosial ya. Khususnya dalam hal tugas-tugas, karena kan tugas-tugas kita ini kan banyak data, banyak dokumen yang itu apa, milik publik, milik masyarakat, ya kita harus hati-hati mana yang harus dijaga kerahasiaannya, mana yang boleh menjadi konsumsi publik," pungkas Budi.

    Kasus ini menjadi perhatian serius bagi Pemkot Solo, mengingat pentingnya menjaga kerahasiaan data dan informasi publik. Sanksi yang akan diberikan diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh ASN agar lebih bijak dalam menjalankan tugas dan menggunakan media sosial.

  • Anggaran THR ASN 2026 Naik Jadi Rp55 Triliun, Nasib PPPK Paruh Waktu Masih Menggantung

    Anggaran THR ASN 2026 Naik Jadi Rp55 Triliun, Nasib PPPK Paruh Waktu Masih Menggantung

    Alokasi dana Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun, meningkat lebih dari 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp49 triliun. Proses penyaluran dana ini dijadwalkan mulai berlangsung pada minggu pertama Ramadhan 2026.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta anggota TNI dan Polri. Meskipun anggaran dan jadwal pencairan telah ditetapkan, rincian nominal per golongan hingga kini masih menunggu pengumuman resmi dari otoritas terkait.

    Di tengah kabar kenaikan anggaran tersebut, status PPPK paruh waktu dalam skema penerima THR 2026 masih menjadi tanda tanya. Hingga saat ini, belum ada pernyataan tegas dari pemerintah pusat yang menjamin kelompok pegawai ini akan mendapatkan hak yang sama dengan ASN penuh waktu. Kejelasan nasib mereka masih bergantung pada aturan turunan seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau regulasi teknis lainnya.

    Sejumlah variabel teknis diprediksi akan menjadi penentu dalam pemberian tunjangan bagi PPPK paruh waktu, di antaranya adalah durasi kerja, pola jam operasional, masa kontrak, hingga komponen gaji pokok yang diterima. Faktor-faktor ini berpotensi menyebabkan adanya perbedaan nilai nominal THR dibandingkan dengan ASN berstatus penuh.

    Pemerintah daerah sendiri saat ini masih dalam posisi menunggu instruksi resmi dari pusat sebelum mengambil kebijakan di tingkat lokal. Biasanya, payung hukum mengenai teknis pembayaran THR akan diterbitkan beberapa minggu sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Oleh karena itu, para pegawai PPPK paruh waktu diharapkan tetap menunggu rilis regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan untuk memastikan hak mereka pada tahun mendatang.

  • Strategi Urai Kemacetan, Kemenhub Terapkan Skema Kerja Fleksibel ASN Saat Mudik Lebaran 2026

    Strategi Urai Kemacetan, Kemenhub Terapkan Skema Kerja Fleksibel ASN Saat Mudik Lebaran 2026

    Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjalani skema kerja fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) selama periode Idulfitri 2026. Langkah ini diambil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai strategi utama dalam memitigasi penumpukan kendaraan pada puncak arus mudik yang biasanya terkonsentrasi di waktu tertentu.

    Penerapan kebijakan kerja dari mana saja ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, yakni pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi langkah serupa demi menjaga kelancaran mobilitas nasional selama masa libur panjang tersebut.

    Data survei Angkutan Lebaran 2026 menunjukkan bahwa intervensi melalui kebijakan FWA mampu mengubah pola keberangkatan masyarakat secara signifikan. Tanpa pengaturan ini, kepadatan diprediksi memuncak pada H-5 dan H-3 lebaran. Namun, dengan FWA, pergerakan pemudik terdistribusi lebih awal pada rentang H-8 hingga H-6 sebelum hari raya.

    Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa fleksibilitas waktu perjalanan ini memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk mudik dengan lebih aman. "Berkurangnya beban kepadatan di jalan raya pada satu waktu tertentu juga membantu petugas lapangan dalam mengoptimalkan pengaturan lalu lintas secara lebih terkendali," ungkapnya.

    Kemenhub memproyeksikan sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Angka tersebut sedikit menurun sekitar 1,7 persen dibandingkan proyeksi tahun 2025. Kendati demikian, otoritas tetap bersiaga penuh karena realisasi pergerakan di lapangan sering kali melampaui estimasi awal.

    Selain pengaturan kerja, serangkaian langkah antisipatif lain seperti koordinasi lintas sektor dan kebijakan diskon tiket transportasi tengah disiapkan. Pemerintah berharap masa pergerakan yang diperkirakan berlangsung selama dua minggu ini dapat berjalan tertib, selamat, dan minim risiko kemacetan ekstrem bagi ratusan juta pemudik.

  • Kalender Libur Lebaran 2026: Jadwal Libur Sekolah, Cuti Bersama ASN, dan Aturan WFA Swasta

    Kalender Libur Lebaran 2026: Jadwal Libur Sekolah, Cuti Bersama ASN, dan Aturan WFA Swasta

    Pemerintah telah menetapkan rangkaian jadwal libur Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 Hijriah yang mencakup sektor pendidikan hingga ketenagakerjaan. Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026, dan Nomor 400.1/857/SJ, para siswa sekolah dijadwalkan mendapatkan durasi libur sekitar dua minggu.

    Awal masa libur bagi pelajar dan pekerja memiliki sedikit perbedaan tergantung pada sistem hari kerja yang diterapkan. Bagi sekolah atau instansi dengan sistem 5 hari kerja, libur dimulai pada Sabtu, 14 Maret 2026. Sementara itu, bagi yang menerapkan sistem 6 hari kerja, libur baru dimulai pada Minggu, 15 Maret 2026. Namun, secara resmi berdasarkan SEB 3 Menteri, hari libur nasional untuk siswa ditetapkan mulai 16 Maret 2026.

    Sektor formal, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai swasta, juga mendapatkan relaksasi waktu melalui kebijakan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA). Kebijakan ini memungkinkan pekerja memulai aktivitas dari kampung halaman lebih awal sebelum memasuki masa Cuti Bersama Hari Suci Nyepi pada Rabu, 18 Maret 2026.

    Pemerintah memfasilitasi kelancaran arus mudik dengan menerbitkan aturan khusus mengenai penyesuaian tugas kedinasan. Bagi ASN, aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Melalui regulasi ini, PNS dan PPPK dapat memanfaatkan skema WFA pada Senin dan Selasa, 16-17 Maret 2026.

    Kebijakan serupa juga berlaku bagi sektor swasta. Menteri Ketenagakerjaan telah merilis Surat Edaran Nomor M/2/HK.04/II/2026 yang mengatur pelaksanaan kerja dari lokasi lain bagi buruh dan pegawai swasta selama periode libur Nyepi dan Idulfitri 2026. Implementasi WFA ini diharapkan memberikan fleksibilitas bagi pekerja dalam mengatur waktu perjalanan mudik mereka tanpa mengabaikan kewajiban pekerjaan.

  • Menteri Keuangan Targetkan THR ASN 2026 Cair di Awal Ramadan

    Menteri Keuangan Targetkan THR ASN 2026 Cair di Awal Ramadan

    Pemerintah menargetkan percepatan distribusi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyaluran hak pekerja ini direncanakan sudah mulai berjalan sejak memasuki awal bulan suci Ramadan 1447 H.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal positif terkait linimasa pencairan tersebut. Meski tanggal spesifik belum tertuang dalam regulasi resmi, pemerintah berkomitmen agar dana tunjangan dapat diterima lebih cepat oleh para pegawai.

    "I am not sure about the exact date, but clearly we hope to distribute it at the beginning of the fasting month," ujar Purbaya sebagaimana dikutip dari detikFinance pada Jumat (20/2/2026).

    Meskipun jadwal telah diwacanakan, kepastian hukum tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2026 yang biasanya diterbitkan menjelang bulan puasa. PP tersebut akan menjadi landasan teknis bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengeksekusi pembayaran.

    Struktur nominal THR 2026 diprediksi masih mengacu pada pola penghasilan ASN di bulan-bulan sebelumnya. Komponen utamanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen.

    Kriteria Penerima dan Ketentuan PPPK

    Berdasarkan rujukan regulasi tahun sebelumnya, yakni PP Nomor 11 Tahun 2025, cakupan penerima tunjangan ini sangat luas. Kelompok yang berhak menerima meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara. Selain aparatur aktif, hak serupa juga diberikan kepada pensiunan serta penerima pensiun janda, duda, maupun anak.

    Khusus untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdapat ketentuan proporsional bagi mereka yang masa baktinya belum genap setahun. Berdasarkan PMK Nomor 23 Tahun 2025, penghitungan dilakukan dengan rumus jumlah bulan masa kerja dibagi 12, lalu dikalikan nilai penghasilan satu bulan.

    Sebagai simulasi, seorang PPPK dengan masa kerja enam bulan dan gaji Rp4.000.000 akan menerima THR senilai Rp2.000.000. Namun, pegawai yang memiliki masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Idul Fitri dipastikan tidak mendapatkan tunjangan ini. Syarat administratif utama lainnya adalah pegawai harus tercatat telah menerima penghasilan pada bulan Februari 2026.

  • Jadwal Libur Nasional Maret 2026: Ada Long Weekend Tujuh Hari dan Aturan WFA ASN

    Jadwal Libur Nasional Maret 2026: Ada Long Weekend Tujuh Hari dan Aturan WFA ASN

    Masyarakat dapat mulai mempersiapkan agenda jarak jauh untuk periode Maret 2026 seiring terbitnya jadwal resmi hari libur nasional dan cuti bersama. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, terdapat kombinasi hari libur yang memungkinkan terjadinya istirahat panjang atau long weekend hingga tujuh hari berturut-turut, khususnya pada momen perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah dan Hari Suci Nyepi.

    Rangkaian libur panjang ini dimulai pada pertengahan bulan, tepatnya Rabu, 18 Maret 2026 sebagai cuti bersama Nyepi, yang dilanjutkan dengan Libur Nasional Hari Suci Nyepi pada Kamis, 19 Maret 2026. Periode ini langsung tersambung dengan rangkaian libur Lebaran 2026 yang jatuh pada akhir pekan dan diperluas melalui kebijakan cuti bersama.

    Berikut adalah rincian hari libur berdasarkan ketetapan pemerintah:

    • Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    • Kamis, 19 Maret 2026: Libur Nasional Hari Suci Nyepi
    • Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H
    • Sabtu, 21 Maret 2026: Libur Nasional Idul Fitri 1447 H
    • Minggu, 22 Maret 2026: Libur Nasional Idul Fitri 1447 H
    • Senin, 23 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri
    • Selasa, 24 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri

    Pemerintah menetapkan Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 21 dan 22 Maret 2026. Dengan penempatan cuti bersama di sekitar tanggal tersebut, durasi libur di bulan Maret menjadi salah satu yang terlama sepanjang tahun 2026.

    Kebijakan WFA untuk ASN dan Swasta

    Guna mengantisipasi kepadatan arus mudik dan menjaga efisiensi pelayanan publik, Menteri PANRB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 mengenai skema Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini mengizinkan ASN bekerja secara fleksibel selama lima hari kerja, yakni pada 16–17 Maret 2026 sebelum libur Nyepi, serta 25–27 Maret 2026 setelah masa libur Lebaran usai.

    Meski bersifat wajib bagi instansi tertentu sesuai aturan, pemerintah tetap mengimbau sektor swasta untuk mempertimbangkan penerapan skema kerja fleksibel serupa. Keputusan bagi karyawan swasta sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan operasional masing-masing perusahaan. Perencanaan yang matang terhadap jadwal ini diharapkan membantu masyarakat dalam memesan transportasi lebih awal serta mengatur manajemen cuti secara lebih efektif.