Setiap kali siklus politik memasuki fase krusial, wacana tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu mengemuka. Alasannya sederhana, pilkada langsung dianggap terlalu mahal, melelahkan penyelenggara, dan rawan konflik.
Sejumlah elit politik mendukung usulan ini, bahkan beberapa partai telah menyatakan sikap. Namun, sebagian lainnya, terutama penggiat demokrasi, tetap ingin kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Bagi mereka, pilkada langsung bukan sekadar prosedur teknis. Melainkan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Perdebatan ini berkelindan dengan persoalan mendasar kualitas demokrasi dan relasi kekuasaan.
Demokrasi sendiri sejak awal tidak pernah dipuja sebagai sistem sempurna. Para filsuf klasik hingga pemikir modern telah lama mengakui demokrasi memiliki cacat bawaan.
Plato, dalam karyanya berjudul The Republic (375 SM), memandang demokrasi rawan dikendalikan hasrat massa dan kepentingan sesaat. Gurunya, Socrates (469-399 SM), bahkan memberikan gambaran dengan argumen lebih sederhana.
Ia mengatakan bahwa "memerintah" adalah sebuah keahlian. Dan seperti keahlian lainnya, ia berpendapat, tidak semua orang memiliki bakat atau pelatihan untuk menjadi mahir dalam hal itu.
Bayangkan ketika sekelompok orang ingin berlayar. Sebelum itu, mereka memilih salah satunya terlebih dahulu untuk menahkodai kapal. Sementara dari mereka yang memiliki hak pilih, tidak satu orang pun peduli apakah yang dipilihnya memenuhi syarat untuk menjadi juru kemudi.
Dalam hal ini, nahkoda yang memenuhi syarat pun berpotensi kalah suara. Sehingga kapal harus dikemudikan oleh orang yang tidak paham cara berlayar.
Dalam konteks ini, demokrasi tidak menjamin melahirkan pemimpin terampil memerintah. Terlebih dengan cara rekrutmen calon oleh partai politik yang masih jauh dari ideal.
Popularitas dan elektabilitas menjadi pertimbangan utama. Sementara kualitas dan kemampuan memimpin menjadi persoalan belakangan. Demokrasi menjanjikan partisipasi, keterbukaan, dan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.
Pilihan antara pilkada langsung dan tidak langsung bukan soal mencari sistem murah. Melainkan tentang sejauh mana negara bersedia menjaga prinsip kedaulatan rakyat.
Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan
Pilihan mekanisme pemilihan kepala daerah seringkali disederhanakan seolah persoalan selera politik. Padahal, di baliknya terdapat perbedaan filosofis mendasar.
Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai aktor utama menentukan pemimpin lokal. Setiap warga negara memiliki hak sama untuk berpartisipasi dan merasakan suaranya memiliki arti.
Proses ini memang riuh, melelahkan, dan penuh ketegangan. Namun, justru di situlah denyut demokrasi bekerja.
Sebaliknya, pilkada tidak langsung membawa logika berbeda. Mekanisme ini bersifat elitis. Hal itu karena memindahkan hak memilih dari tangan rakyat ke tangan segelintir elite politik di lembaga perwakilan.
Kekuasaan berbicara lebih lantang dibandingkan suara publik. Rakyat bukan hanya kehilangan peran menentukan, tetapi juga teralienasi dari proses politik itu sendiri.
Bahkan, sekadar menyaksikan proses pemilihan pun seringkali jauh dari jangkauan publik.
Efisiensi vs. Biaya Tersembunyi
Beban biaya dan beban kerja penyelenggara kerap dijadikan justifikasi mendorong pilkada tidak langsung. Tidak dapat disangkal bahwa pilkada langsung memang membutuhkan anggaran besar.
Biaya penyelenggaraan mencakup logistik, distribusi ke ribuan tempat pemungutan suara, honor petugas, hingga pengamanan. Hal ini membebani APBN dan APBD. Beban ini tampak kasatmata dan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme anggaran negara.
Namun demikian, biaya pilkada langsung adalah biaya yang terlihat, tercatat, dan dapat diaudit. Ini menjadi bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Publik mengetahui kemana uang negara dibelanjakan dan untuk tujuan apa.
Transparansi inilah yang justru memperkuat legitimasi proses demokrasi.
| Mekanisme Pilkada |
Aspek Biaya |
Transparansi |
Risiko |
| Pilkada Langsung |
Anggaran besar (terlihat, tercatat, diaudit) |
Tinggi (publik tahu pengeluaran) |
Beban anggaran dan tenaga |
| Pilkada Tidak Langsung |
Anggaran lebih kecil (biaya tidak terlihat) |
Rendah (transaksi politik tertutup) |
Korupsi, kebijakan tidak pro-rakyat |
Di sisi lain, pilkada tidak langsung memang memangkas biaya penyelenggaraan. Tetapi pada saat sama melahirkan biaya lain yang tidak terlihat. Biaya ini tidak tercatat dalam APBN, tidak diaudit negara, dan tidak dipertanggungjawabkan kepada publik.
Biaya-biaya ini muncul dalam bentuk transaksi politik, lobi kekuasaan, dan negosiasi di ruang tertutup. Ini menjadi konsekuensi sulit dihindari. Beban pembiayaan beralih ke kandidat dan aktor politik.
Risiko tinggi melahirkan kepemimpinan koruptif sebagai upaya pengembalian modal politik oleh kandidat terpilih. Dalam teori ekonomi politik, kondisi ini dikenal sebagai biaya tersembunyi demokrasi.
Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy (1942) mengingatkan bahwa demokrasi prosedural tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan kompetisi elite. Hal ini menjauh dari kepentingan rakyat.
Pilkada tidak langsung membuka ruang lebih besar bagi kompetisi elite berbiaya tinggi tetapi tidak transparan. Beban finansial tidak terlihat ini pada akhirnya tetap ditanggung publik.
Baik melalui kebijakan tidak pro-rakyat maupun praktik korupsi pasca-terpilihnya kepala daerah. Pilkada langsung memberikan jaminan lebih kuat terhadap hak konstitusional masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
Hak memilih dan dipilih bukan sekadar formalitas. Melainkan wujud konkret dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.
Kegagalan Rekrutmen Politik Partai
Persoalan mendasar yang sering luput dari perdebatan adalah rekrutmen politik oleh partai politik. Kualitas pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, sangat ditentukan bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi dan seleksi calon pemimpin.
Dalam praktiknya, problem terbesar demokrasi elektoral di Indonesia bukan terletak pada mekanisme pemilihan. Melainkan pada kualitas kandidat yang dihasilkan.
Ketika wacana pilkada langsung diutak-atik, sentimen publik muncul tidak semata karena penolakan perubahan. Tetapi juga karena ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen politik partai politik.
Finansial, popularitas instan, dan kedekatan dengan elite masih menjadi tolok ukur utama menentukan calon kepala daerah. Sementara kapasitas, integritas, dan rekam jejak seringkali menjadi pertimbangan sekunder.
Akibatnya, setiap usulan perubahan sistem pemilihan selalu berkutat pada aspek prosedural. Bukan pada pembenahan substansi demokrasi.
Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Steven Levitsky & Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die. Mereka menekankan bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi perwakilan.
Tanpa partai yang sehat, demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan. Ketika partai gagal menjalankan fungsi kaderisasi secara meritokrasi, mekanisme pemilihan apapun akan menghasilkan persoalan sama.
Dalam hal ini, pilkada tidak langsung tidak otomatis memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah. Yang ada justru berpotensi memperparah oligarkisme politik.
Jika partai politik berjalan baik, transparan, dan akuntabel, pilkada langsung tidak akan dipersepsikan sebagai beban. Melainkan sebagai investasi demokrasi. Partai yang sehat akan menyiapkan kader terbaiknya.
Kader terbaik ini untuk diuji dan dipilih langsung oleh rakyat. Sebaliknya, partai yang lemah cenderung mencari jalan pintas melalui mekanisme lebih tertutup dan elitis.
Demokrasi memang cacat, tetapi cacat itu tidak seharusnya dijadikan alasan menarik kembali hak rakyat. Dalam sejarah demokrasi modern, kemunduran demokrasi seringkali diawali pembatasan partisipasi publik atas nama efisiensi dan stabilitas.
Pilkada langsung bukan tanpa masalah. Tetapi solusi atas masalah tersebut tidak terletak pada penghapusan partisipasi rakyat. Melainkan pada perbaikan institusi politik, penegakan hukum, dan reformasi partai politik.
Mengubah pilkada menjadi tidak langsung tanpa pembenahan serius rekrutmen politik hanya akan memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang tertutup. Demokrasi kehilangan wajahnya, sementara oligarki menemukan jalannya.
Dalam konteks ini, mempertahankan pilkada langsung bukan soal romantisme demokrasi. Melainkan soal menjaga prinsip dasar kedaulatan rakyat agar tidak tereduksi menjadi sekadar slogan konstitusional.
Pilkada langsung mungkin mahal, riuh, dan melelahkan. Namun, di sanalah rakyat belajar menjadi warga negara, bukan sekadar penonton kekuasaan. Dalam demokrasi yang cacat, partisipasi publik justru menjadi obat, bukan penyakit.