Tag: politik

  • DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terkait calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS).

    Hasil rapat memutuskan persetujuan atas nama Taufikurrahman. Ia resmi disetujui sebagai anggota BS LPS untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023-2028.

    Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Saan didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran keduanya menandai pentingnya agenda tersebut.

    Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menyampaikan laporannya. Laporan tersebut berisi pertimbangan atas calon anggota BS LPS yang diajukan.

    Hanif menjelaskan bahwa penetapan ini diperlukan karena adanya kekosongan jabatan. Anggota Badan Supervisi LPS sebelumnya, Farid Azhar Nasution, telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, perlu segera diisi.

    Komisi XI DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses tersebut berlangsung pada 5 Februari 2026. Hasilnya merekomendasikan Taufikurrahman.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan. Para anggota secara kompak menyatakan persetujuan mereka.

    “Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, sisa masa jabatan periode 2023-2028 dapat disetujui?” tanya Saan.

    “Setuju,” jawab peserta rapat, menandakan kesepakatan bulat para anggota dewan. Persetujuan ini menjadi langkah akhir dalam pengesahan Taufikurrahman.

    Tugas dan Fungsi BS LPS

    Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) memiliki peran krusial. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab LPS. Tujuannya adalah memastikan LPS berjalan sesuai ketentuan.

    Berikut adalah beberapa fungsi utama BS LPS:

    Aspek Deskripsi
    Pengawasan Mengawasi kebijakan dan operasional LPS.
    Evaluasi Kinerja Menilai efektivitas kinerja LPS dalam menjamin simpanan.
    Rekomendasi Memberikan masukan perbaikan kepada LPS.
    Pelaporan Melaporkan hasil pengawasan kepada DPR.

    Dengan disetujuinya Taufikurrahman, diharapkan BS LPS dapat menjalankan fungsinya. Pengawasan yang kuat akan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik.

  • Perdebatan Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Mengemuka: Antara Kedaulatan Rakyat dan Efisiensi

    Perdebatan Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Mengemuka: Antara Kedaulatan Rakyat dan Efisiensi

    Setiap kali siklus politik memasuki fase krusial, wacana tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu mengemuka. Alasannya sederhana, pilkada langsung dianggap terlalu mahal, melelahkan penyelenggara, dan rawan konflik.

    Sejumlah elit politik mendukung usulan ini, bahkan beberapa partai telah menyatakan sikap. Namun, sebagian lainnya, terutama penggiat demokrasi, tetap ingin kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

    Bagi mereka, pilkada langsung bukan sekadar prosedur teknis. Melainkan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Perdebatan ini berkelindan dengan persoalan mendasar kualitas demokrasi dan relasi kekuasaan.

    Demokrasi sendiri sejak awal tidak pernah dipuja sebagai sistem sempurna. Para filsuf klasik hingga pemikir modern telah lama mengakui demokrasi memiliki cacat bawaan.

    Plato, dalam karyanya berjudul The Republic (375 SM), memandang demokrasi rawan dikendalikan hasrat massa dan kepentingan sesaat. Gurunya, Socrates (469-399 SM), bahkan memberikan gambaran dengan argumen lebih sederhana.

    Ia mengatakan bahwa "memerintah" adalah sebuah keahlian. Dan seperti keahlian lainnya, ia berpendapat, tidak semua orang memiliki bakat atau pelatihan untuk menjadi mahir dalam hal itu.

    Bayangkan ketika sekelompok orang ingin berlayar. Sebelum itu, mereka memilih salah satunya terlebih dahulu untuk menahkodai kapal. Sementara dari mereka yang memiliki hak pilih, tidak satu orang pun peduli apakah yang dipilihnya memenuhi syarat untuk menjadi juru kemudi.

    Dalam hal ini, nahkoda yang memenuhi syarat pun berpotensi kalah suara. Sehingga kapal harus dikemudikan oleh orang yang tidak paham cara berlayar.

    Dalam konteks ini, demokrasi tidak menjamin melahirkan pemimpin terampil memerintah. Terlebih dengan cara rekrutmen calon oleh partai politik yang masih jauh dari ideal.

    Popularitas dan elektabilitas menjadi pertimbangan utama. Sementara kualitas dan kemampuan memimpin menjadi persoalan belakangan. Demokrasi menjanjikan partisipasi, keterbukaan, dan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.

    Pilihan antara pilkada langsung dan tidak langsung bukan soal mencari sistem murah. Melainkan tentang sejauh mana negara bersedia menjaga prinsip kedaulatan rakyat.

    Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan

    Pilihan mekanisme pemilihan kepala daerah seringkali disederhanakan seolah persoalan selera politik. Padahal, di baliknya terdapat perbedaan filosofis mendasar.

    Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai aktor utama menentukan pemimpin lokal. Setiap warga negara memiliki hak sama untuk berpartisipasi dan merasakan suaranya memiliki arti.

    Proses ini memang riuh, melelahkan, dan penuh ketegangan. Namun, justru di situlah denyut demokrasi bekerja.

    Sebaliknya, pilkada tidak langsung membawa logika berbeda. Mekanisme ini bersifat elitis. Hal itu karena memindahkan hak memilih dari tangan rakyat ke tangan segelintir elite politik di lembaga perwakilan.

    Kekuasaan berbicara lebih lantang dibandingkan suara publik. Rakyat bukan hanya kehilangan peran menentukan, tetapi juga teralienasi dari proses politik itu sendiri.

    Bahkan, sekadar menyaksikan proses pemilihan pun seringkali jauh dari jangkauan publik.

    Efisiensi vs. Biaya Tersembunyi

    Beban biaya dan beban kerja penyelenggara kerap dijadikan justifikasi mendorong pilkada tidak langsung. Tidak dapat disangkal bahwa pilkada langsung memang membutuhkan anggaran besar.

    Biaya penyelenggaraan mencakup logistik, distribusi ke ribuan tempat pemungutan suara, honor petugas, hingga pengamanan. Hal ini membebani APBN dan APBD. Beban ini tampak kasatmata dan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme anggaran negara.

    Namun demikian, biaya pilkada langsung adalah biaya yang terlihat, tercatat, dan dapat diaudit. Ini menjadi bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Publik mengetahui kemana uang negara dibelanjakan dan untuk tujuan apa.

    Transparansi inilah yang justru memperkuat legitimasi proses demokrasi.

    Mekanisme Pilkada Aspek Biaya Transparansi Risiko
    Pilkada Langsung Anggaran besar (terlihat, tercatat, diaudit) Tinggi (publik tahu pengeluaran) Beban anggaran dan tenaga
    Pilkada Tidak Langsung Anggaran lebih kecil (biaya tidak terlihat) Rendah (transaksi politik tertutup) Korupsi, kebijakan tidak pro-rakyat

    Di sisi lain, pilkada tidak langsung memang memangkas biaya penyelenggaraan. Tetapi pada saat sama melahirkan biaya lain yang tidak terlihat. Biaya ini tidak tercatat dalam APBN, tidak diaudit negara, dan tidak dipertanggungjawabkan kepada publik.

    Biaya-biaya ini muncul dalam bentuk transaksi politik, lobi kekuasaan, dan negosiasi di ruang tertutup. Ini menjadi konsekuensi sulit dihindari. Beban pembiayaan beralih ke kandidat dan aktor politik.

    Risiko tinggi melahirkan kepemimpinan koruptif sebagai upaya pengembalian modal politik oleh kandidat terpilih. Dalam teori ekonomi politik, kondisi ini dikenal sebagai biaya tersembunyi demokrasi.

    Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy (1942) mengingatkan bahwa demokrasi prosedural tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan kompetisi elite. Hal ini menjauh dari kepentingan rakyat.

    Pilkada tidak langsung membuka ruang lebih besar bagi kompetisi elite berbiaya tinggi tetapi tidak transparan. Beban finansial tidak terlihat ini pada akhirnya tetap ditanggung publik.

    Baik melalui kebijakan tidak pro-rakyat maupun praktik korupsi pasca-terpilihnya kepala daerah. Pilkada langsung memberikan jaminan lebih kuat terhadap hak konstitusional masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

    Hak memilih dan dipilih bukan sekadar formalitas. Melainkan wujud konkret dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

    Kegagalan Rekrutmen Politik Partai

    Persoalan mendasar yang sering luput dari perdebatan adalah rekrutmen politik oleh partai politik. Kualitas pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, sangat ditentukan bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi dan seleksi calon pemimpin.

    Dalam praktiknya, problem terbesar demokrasi elektoral di Indonesia bukan terletak pada mekanisme pemilihan. Melainkan pada kualitas kandidat yang dihasilkan.

    Ketika wacana pilkada langsung diutak-atik, sentimen publik muncul tidak semata karena penolakan perubahan. Tetapi juga karena ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen politik partai politik.

    Finansial, popularitas instan, dan kedekatan dengan elite masih menjadi tolok ukur utama menentukan calon kepala daerah. Sementara kapasitas, integritas, dan rekam jejak seringkali menjadi pertimbangan sekunder.

    Akibatnya, setiap usulan perubahan sistem pemilihan selalu berkutat pada aspek prosedural. Bukan pada pembenahan substansi demokrasi.

    Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Steven Levitsky & Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die. Mereka menekankan bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi perwakilan.

    Tanpa partai yang sehat, demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan. Ketika partai gagal menjalankan fungsi kaderisasi secara meritokrasi, mekanisme pemilihan apapun akan menghasilkan persoalan sama.

    Dalam hal ini, pilkada tidak langsung tidak otomatis memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah. Yang ada justru berpotensi memperparah oligarkisme politik.

    Jika partai politik berjalan baik, transparan, dan akuntabel, pilkada langsung tidak akan dipersepsikan sebagai beban. Melainkan sebagai investasi demokrasi. Partai yang sehat akan menyiapkan kader terbaiknya.

    Kader terbaik ini untuk diuji dan dipilih langsung oleh rakyat. Sebaliknya, partai yang lemah cenderung mencari jalan pintas melalui mekanisme lebih tertutup dan elitis.

    Demokrasi memang cacat, tetapi cacat itu tidak seharusnya dijadikan alasan menarik kembali hak rakyat. Dalam sejarah demokrasi modern, kemunduran demokrasi seringkali diawali pembatasan partisipasi publik atas nama efisiensi dan stabilitas.

    Pilkada langsung bukan tanpa masalah. Tetapi solusi atas masalah tersebut tidak terletak pada penghapusan partisipasi rakyat. Melainkan pada perbaikan institusi politik, penegakan hukum, dan reformasi partai politik.

    Mengubah pilkada menjadi tidak langsung tanpa pembenahan serius rekrutmen politik hanya akan memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang tertutup. Demokrasi kehilangan wajahnya, sementara oligarki menemukan jalannya.

    Dalam konteks ini, mempertahankan pilkada langsung bukan soal romantisme demokrasi. Melainkan soal menjaga prinsip dasar kedaulatan rakyat agar tidak tereduksi menjadi sekadar slogan konstitusional.

    Pilkada langsung mungkin mahal, riuh, dan melelahkan. Namun, di sanalah rakyat belajar menjadi warga negara, bukan sekadar penonton kekuasaan. Dalam demokrasi yang cacat, partisipasi publik justru menjadi obat, bukan penyakit.

  • Perdana Menteri Australia ‘Terpukul’ Bentrokan Demonstrasi di Sydney

    Perdana Menteri Australia ‘Terpukul’ Bentrokan Demonstrasi di Sydney

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan rasa 'terpukul' atas bentrokan yang terjadi dalam unjuk rasa di Sydney. Demonstrasi tersebut menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia. Meskipun demikian, Albanese menegaskan bahwa tindakan aparat kepolisian terhadap para pengunjuk rasa telah tepat dan proporsional.

    Kekacauan meletus di jantung kota terbesar Australia pada Senin malam. Polisi berusaha mencegah demonstran memasuki area yang ditetapkan sebagai zona terlarang. Insiden ini berujung pada penggunaan semprotan merica oleh penegak hukum terhadap para pengunjuk rasa, termasuk anggota media.

    Albanese menggarisbawahi pentingnya kebebasan berekspresi secara damai. Namun ia juga menekankan rute unjuk rasa yang jelas. “Ini benar-benar adegan yang menurut saya seharusnya tidak terjadi,” kata Albanese, Selasa (10/2/2026).

    “Orang-orang seharusnya dapat mengekspresikan pandangan mereka secara damai, tetapi polisi sangat jelas tentang rute yang diperlukan jika orang-orang ingin berunjuk rasa,” tambahnya.

    Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, turut menyatakan dukungan. Ia mengatakan polisi telah ditempatkan dalam “situasi yang sangat sulit” saat menghadapi para demonstran. Minns menilai akan menjadi bencana jika pengunjuk rasa mendekati acara tersebut.

    Kunjungan Presiden Herzog

    Kunjungan Presiden Herzog ke Australia dijaga ketat selama empat hari. Kunjungan ini bertujuan untuk menghibur komunitas Yahudi pasca-penembakan di Pantai Bondi, Sydney, pada Desember. Insiden tersebut menewaskan 15 orang di festival Hanukkah.

    Tidak jauh dari lokasi unjuk rasa, Herzog menghadiri acara bagi para korban pembunuhan 14 Desember. Ribuan pelayat turut hadir dalam acara tersebut. Banyak warga Yahudi Australia menyambut baik kehadiran Herzog.

    “Kunjungannya akan mengangkat semangat komunitas yang berduka,” kata Alex Ryvchin, salah satu kepala eksekutif Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia.

    Namun, beberapa pihak dalam komunitas Yahudi tidak sepakat. Dewan Yahudi Australia yang progresif menyatakan Herzog tidak diterima. Hal ini karena dugaan perannya dalam “penghancuran Gaza yang sedang berlangsung”.

    Dampak Bentrokan dan Penangkapan

    Polisi New South Wales mengkonfirmasi telah menangkap 27 orang selama demonstrasi. Sepuluh di antaranya menyerang aparat penegak hukum. Mereka juga mengakui penggunaan semprotan merica terhadap kerumunan.

    Kunjungan Herzog diperkirakan berlangsung hingga Kamis. Pada hari Selasa, ia dijadwalkan bertemu dengan keluarga korban serangan Bondi. Serangan ini merupakan yang paling mematikan terhadap orang Yahudi sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Keterangan Detail
    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese
    Presiden Israel Isaac Herzog
    Lokasi Bentrokan Sydney, Australia
    Jumlah Penangkapan 27 orang
    Senjata Polisi Semprotan merica
    Tujuan Kunjungan Herzog Menghibur komunitas Yahudi Australia
    Peristiwa Terkait Penembakan di Pantai Bondi (Desember)
    Korban Penembakan 15 orang
  • AHY Tunjuk Merry Riana Jadi Jubir-Jukampartai Demokrat di Kantor Menteng

    AHY Tunjuk Merry Riana Jadi Jubir-Jukampartai Demokrat di Kantor Menteng

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menunjuk motivator dan penulis Merry Riana sebagai juru bicara (jubir) sekaligus juru kampanye (jurkam) partai.

    Penunjukan ini dilakukan usai Merry Riana menerima kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Merry Riana menyatakan kesiapannya untuk menerima arahan dan belajar dalam peran barunya ini.

    "Ya nanti tunggu arahan Ketum ya. Tapi ya saya selalu siap untuk belajar, apalagi seperti saya bilang kan ini juga ruang yang baru buat saya, dunia yang baru," kata Merry, Senin (9/2/2026).

    Ia mengaku akan beradaptasi secara bertahap di dunia politik yang baru dijajakinya. Merry berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Partai Demokrat.

    "Jadi izinkan saya untuk memproses dan belajar setahap demi setahap. Tapi at least hari ini senang menemukan rumah yang baru untuk saya bisa ya semoga memberikan dan berbuat lebih banyak lagi secara konkret," jelasnya.

    Saat ini, Merry Riana telah dipercaya menjadi Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat.

    Ia bersyukur atas kepercayaan yang diberikan langsung oleh AHY.

    "Jadi ini bentuk nyatanya bagaimana Demokrat itu inklusif, dan senang aja bisa membuka ruang sehingga para sahabat-sahabat yang merayakan Imlek, termasuk saya juga salah satunya dan termasuk teman-teman yang ada di sini juga bisa merayakan bersama," ucap Merry.

    Perayaan Imlek Partai Demokrat dijadwalkan akan berlangsung pada 18 Februari mendatang, tepatnya pada siang hingga sore hari.

    Pujian AHY untuk Merry Riana

    Sebelumnya, AHY menyerahkan 48 KTA baru, termasuk kepada Merry Riana. AHY menilai Merry Riana sangat cocok sebagai juru kampanye nasional Partai Demokrat.

    "Tadi kalau dengar Miss Merry (Riana) sudah siap jadi jurkam ya? Luar biasa tadi. Sudah fasih sekali bicara nasionalis-religius, bicara nilai-nilai Partai Demokrat. Yel-yelnya pun sudah, sudah hafal tadi. Ini siap menjadi jurkam, juru kampanye nasional," kata AHY dalam sambutannya di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    AHY menambahkan, pengalaman Merry Riana sebagai motivator akan memudahkannya dalam berorasi di hadapan publik.

    "Karena sudah biasa, sudah biasa menjadi motivator, nah tinggal dicoba nanti di depan massa besar di lapangan terbuka, orasi, wah begitu," tambahnya.

    Jabatan Keterangan
    Juru Bicara Partai Menyampaikan pesan dan kebijakan partai
    Juru Kampanye Nasional Mempromosikan visi misi partai dalam kampanye
    Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Mengorganisir acara perayaan Imlek partai
  • Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan Kesebelas di Riyadh, Tekankan Tanggung Jawab Kemanusiaan

    Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan Kesebelas di Riyadh, Tekankan Tanggung Jawab Kemanusiaan

    Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) kesebelas dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi.

    Penganugerahan yang berlangsung Senin (9/2/2026) ini dimaknai Megawati sebagai sebuah tanggung jawab kemanusiaan yang semakin besar.

    “Tentu saja bangga dan merasa bertambah tanggung jawab. Semakin banyak mendapat 'hadiah' bukan untuk pameran, tetapi untuk tanggung jawab kemanusiaan,” kata Megawati usai acara penganugerahan di PNU.

    Megawati juga mengungkapkan rasa terkejutnya karena terus dipercaya untuk menerima gelar kehormatan.

    Ia percaya, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk urusan kemanusiaan, terutama melalui pergerakan berkelanjutan.

    “Saya ingin terus bergerak karena insyaallah diminta untuk selalu ikut Foundation Zayed Award,” imbuhnya.

    Megawati menyatakan kesediaannya untuk mengikuti forum tersebut, meskipun menyadari usianya yang sudah tidak muda lagi.

    Selama menghadiri forum Zayed Award, Megawati berkesempatan bertemu dengan sejumlah tokoh dari berbagai negara.

    Mereka berdiskusi mengenai berbagai permasalahan global yang saat ini dihadapi umat manusia.

    “Banyak tokoh dari seluruh dunia berkumpul, tetapi masih banyak hal yang harus didiskusikan bersama untuk menjadi sebuah gerakan,” tutur Megawati.

    Ia berharap dapat berkontribusi dalam gerakan bersama tersebut.

    Gelar doktor kehormatan yang diterima Megawati dari PNU ini merupakan yang kesebelas baginya. Berikut daftar gelar doktor honoris causa yang pernah diraih Megawati:

    No. Institusi Pemberi Gelar Tanggal Penganugerahan Bidang Kehormatan
    1 Waseda University of Tokyo, Jepang 29 September 2001 Politik
    2 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Rusia 22 April 2003 Politik
    3 Korea Maritime and Ocean University, Korea Selatan 19 Oktober 2015 Politik
    4 Universitas Padjajaran (UNPAD), Indonesia 25 Oktober 2016 Politik dan Pemerintahan
    5 Universitas Negeri Padang (UNP), Indonesia 27 September 2017 Pendidikan Politik
    6 Mokpo National University, Korea Selatan 16 November 2017 Demokrasi Ekonomi
    7 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Indonesia 8 Maret 2018 Politik dan Pemerintahan
    8 Fujian Normal University (FNU), Tiongkok 5 November 2018 Diplomasi Ekonomi
    9 Soka University Japan, Jepang 8 Januari 2020 Kemanusiaan
    10 Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia 2 Oktober 2023 Sosial
    11 Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Arab Saudi 9 Februari 2025 –

    Gelar Profesor Kehormatan Megawati

    Selain gelar doktor kehormatan, Megawati juga telah menerima tiga gelar profesor kehormatan.

    No. Institusi Pemberi Gelar Tanggal Penganugerahan Bidang Kehormatan
    1 Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Indonesia 11 Juni 2021 Ilmu Kepemimpinan Strategik
    2 Seoul Institute of the Arts (SIA), Korea Selatan 11 Mei 2022 Ilmu Kebijakan Seni dan Ekonomi Kreatif
    3 Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage, Uzbekistan 21 September 2024 Pariwisata Berkelanjutan
  • AHY Minta Kader Demokrat Kawal Pembangunan Era Presiden Prabowo

    AHY Minta Kader Demokrat Kawal Pembangunan Era Presiden Prabowo

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan seluruh kader Partai Demokrat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan AHY saat menyerahkan 48 Kartu Tanda Anggota (KTA) Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Dukungan tersebut secara spesifik diarahkan untuk mengawal pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, di seluruh wilayah Indonesia. AHY berharap pembangunan ini dapat berjalan sukses dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.

    AHY menekankan pentingnya peran kader Demokrat dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo. Dia meyakini bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari kerja keras dan pengabdian politik.

    "Dan kini Indonesia dinakhodai oleh Presiden Prabowo Subianto. Mari kita dukung penuh, kita kawal penuh pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur di seluruh wilayah, agar benar-benar sukses dan membawa dampak yang positif untuk rakyat kita di seluruh Indonesia," ujar AHY, Senin (9/2/2026).

    Menurutnya, tanpa pengawalan yang cermat, semangat dan harapan untuk mencapai kesejahteraan rakyat mungkin tidak akan terealisasi sepenuhnya.

    Visi Indonesia Emas 2045

    AHY juga menyatakan optimismenya terhadap visi Indonesia Emas dalam 20 tahun mendatang. Ia berpendapat bahwa tindakan dan sikap yang diambil saat ini akan sangat menentukan masa depan bangsa.

    "Cukupkah 20 tahun itu agar Indonesia benar-benar emas? Menjadi negara maju, negara makmur, negara yang sejahtera? 20 tahun dari sekarang. Tentu jawaban kita harus optimistis. Karena kalau bukan kita yang optimistis siapa lagi? Nggak mungkin Malaysia, nggak mungkin Vietnam. Ya kita sendiri, bangsa Indonesia sendiri," ucapnya.

    Partai Demokrat berkomitmen untuk memberikan karya terbaik bagi bangsa, termasuk pengalaman saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin selama 10 tahun.

    Prioritas Pembangunan Nasional

    Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama yang diminta AHY untuk dikawal. Berikut adalah beberapa sektor infrastruktur kunci yang sering menjadi perhatian dalam program pembangunan nasional:

    Sektor Infrastruktur Dampak yang Diharapkan
    Jalan Tol dan Jalan Nasional Memperlancar konektivitas, distribusi barang, dan mobilitas penduduk.
    Pelabuhan dan Bandara Meningkatkan kapasitas logistik, mendorong ekspor, dan pariwisata.
    Bendungan dan Irigasi Mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian.
    Pembangkit Listrik Menyediakan pasokan energi yang stabil untuk industri dan rumah tangga.
    Jaringan Telekomunikasi Mendukung transformasi digital dan pemerataan akses informasi.

    AHY berharap kerja keras para kader dalam mendukung pembangunan dapat berbuah manis, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera.

    "Kalau rakyat sejahtera, kita semua akan berbahagia karena artinya kerja keras, pengabdian kita di politik termasuk melalui Partai Demokrat ini berbuah baik. Sebaliknya, kalau tidak kita kawal, maka bisa jadi semangat dan harapan tadi tidak semuanya bisa tercapai," ucap dia.

  • AHY Serahkan KTA Partai Demokrat kepada Kader Baru Komunitas Tionghoa di Menteng

    AHY Serahkan KTA Partai Demokrat kepada Kader Baru Komunitas Tionghoa di Menteng

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada puluhan kader baru. Penyerahan KTA ini diberikan kepada anggota dari komunitas Tionghoa.

    Acara tersebut berlangsung di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Imlek.

    Sebanyak 48 KTA baru diserahkan langsung oleh AHY. Penyerahan ini simbol keterbukaan dan kebangsaan Partai Demokrat.

    Salah satu anggota baru yang menerima KTA adalah Merry Riana. Ia dikenal sebagai motivator dan penulis buku inspiratif.

    Kehadiran Merry Riana diharapkan dapat membawa semangat baru bagi partai. Ia mewakili tokoh inspiratif dari komunitas Tionghoa.

    Keterbukaan Partai Demokrat ini menegaskan komitmen mereka terhadap keberagaman. Partai ingin merangkul seluruh elemen masyarakat Indonesia.

    Daftar Kader Baru Komunitas Tionghoa

    Puluhan kader baru dari komunitas Tionghoa turut hadir dalam acara ini. Mereka naik ke panggung secara bergantian.

    Para kader tersebut menerima KTA Partai Demokrat secara langsung dari AHY. Momen ini menandai bergabungnya mereka secara resmi.

    Penyerahan KTA ini disaksikan oleh jajaran pengurus DPP Partai Demokrat. Beberapa menteri dan wakil menteri juga hadir dalam kegiatan tersebut.

    Berikut daftar singkat kader baru yang bergabung:

    Nama Anggota Profesi/Latar Belakang Keterangan
    Merry Riana Motivator, Penulis Figur publik
    (47 Anggota Lain) Beragam Perwakilan Komunitas Tionghoa

    Acara ini menjadi bukti nyata komitmen Partai Demokrat dalam membangun persatuan. Mereka ingin memperkuat basis dukungan dari berbagai latar belakang.

  • AHY Serahkan 48 KTA Demokrat, Merry Riana Ditunjuk Jadi Ketua Panitia Imlek

    AHY Serahkan 48 KTA Demokrat, Merry Riana Ditunjuk Jadi Ketua Panitia Imlek

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 48 kartu tanda anggota (KTA) baru. Penyerahan dilakukan di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Salah satu penerima KTA adalah motivator sekaligus penulis buku, Merry Riana. AHY menilai Merry Riana berpotensi besar menjadi juru kampanye (jurkam) nasional Partai Demokrat.

    AHY menyebut Merry Riana sudah menunjukkan kemampuan berbicara di depan publik. Hal ini terlihat saat Merry Riana menyampaikan pemikirannya.

    "Tadi kalau dengar Miss Merry (Riana) sudah siap jadi jurkam ya? Luar biasa tadi. Sudah fasih sekali bicara nasionalis-religius, bicara nilai-nilai Partai Demokrat. Yel-yelnya pun sudah, sudah hafal tadi. Ini siap menjadi jurkam, juru kampanye nasional," kata AHY, Senin (9/2/2026).

    Menurut AHY, latar belakang Merry Riana sebagai motivator akan memudahkan dirinya dalam berorasi. Ia berencana untuk menguji kemampuan Merry Riana dalam skala besar.

    "Karena sudah biasa, sudah biasa menjadi motivator, nah tinggal dicoba nanti di depan massa besar di lapangan terbuka, orasi, wah begitu," ujarnya.

    Sebelum menjadi jurkam, AHY berencana menugaskan Merry Riana sebagai juru bicara (jubir) Demokrat. Ia akan dipadukan dengan jubir senior partai.

    "Juga bisa dicoba dulu menjadi juru bicara. Selain Jurkam bisa jadi Jubir. Karena sudah banyak di senior-senior sini jubir-jubir sini yang malang melintang di layar televisi, nanti boleh ada penampilan baru yang berbeda, kira-kira begitu. Kalau delivery-nya paten, tinggal isi substansi politiknya," jelasnya.

    Tugas Perdana Merry Riana di Demokrat

    AHY juga memberikan tugas pertama kepada Merry Riana sebagai kader baru. Ia ditunjuk sebagai Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat.

    "Tapi sebagai tugas pertama kepada Miss Merry, saya tunjuk sebagai Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat. Siap ya jadi Ketua Panitia ya? Yang lain siap jadi panitia?," ucapnya.

    AHY berharap tugas ini menjadi awal karier politik Merry Riana di Partai Demokrat. Langkah ini dianggap sebagai jalan masuk bagi Merry Riana di dunia politik.

    Posisi yang Dipertimbangkan Keterangan
    Juru Kampanye (Jurkam) Nasional Diproyeksikan karena kemampuan orasi dan pemahaman nilai partai.
    Juru Bicara (Jubir) Partai Akan ditandemkan dengan jubir senior untuk belajar substansi politik.
    Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Tugas pertama sebagai kader, diharapkan menjadi pintu masuk karier politik.
  • Megawati Perkenalkan Puan Maharani di PNU Riyadh, Tegaskan Peran Perempuan dalam Konstitusi

    Megawati Perkenalkan Puan Maharani di PNU Riyadh, Tegaskan Peran Perempuan dalam Konstitusi

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, memperkenalkan putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat berpidato di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU). Megawati menekankan pentingnya perempuan dapat melakukan segalanya.

    Perkenalan itu berlangsung ketika Megawati menerima penghargaan gelar kehormatan dari PNU di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2/2026). Megawati mengawali pidatonya dengan menyinggung Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

    Pasal tersebut, kata Megawati, membahas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Konstitusi Indonesia tidak membedakan laki-laki, perempuan, miskin, atau kaya.

    Menurut Megawati, semua warga negara memiliki hak yang sama dan setara dalam hukum dan pemerintahan. Ini merupakan prinsip dasar negara Pancasila, khususnya sila kelima.

    "Ia adalah pernyataan konstitusional bahwa kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan adalah prinsip dari dasar negara Pancasila, terutama sila kelima: 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan bukanlah kebijakan tambahan, melainkan perintah konstitusi," ujar Megawati.

    Setelah penjelasan tersebut, Megawati memperkenalkan Puan Maharani kepada para peserta yang hadir. Acara itu adalah pemberian gelar doktor kehormatan (honoris causa) di PNU.

    "Sebagai sebuah contoh, bukan karena dia putri saya. Tolong berdiri. Beliau putri saya, anak terakhir. Satu-satunya perempuan dan saya ajarkan bahwa yang namanya perempuan itu harus bisa segalanya," ujar Megawati.

    Megawati juga mengingatkan bahwa perempuan tidak boleh melupakan kodratnya. Perempuan tetap memiliki peran penting dalam keluarga.

    "Tetapi tentu kita tidak boleh melawan kodrat maka kita tetap akan menjadi seorang ibu, istri dari keluarga kita. Beliau bernama Puan Maharani dan sekarang tanggung jawabnya menjadi Ketua DPR atau parlemen di Republik Indonesia," imbuh Megawati.

    Megawati turut menceritakan buku Sarinah yang ditulis oleh Soekarno pada tahun 1947. Ketua Umum PDIP itu menyampaikan bahwa Sarinah adalah pengasuh Bung Karno saat kecil.

    "Dalam Sarinah, Bung Karno menyampaikan satu pernyataan yang sangat tegas dan visioner. Beliau menulis bahwa perempuan adalah tiang negara. Maknanya jelas: apabila perempuan kuat, bermartabat, dan berdaya, maka negara akan berdiri tegak. Sebaliknya, apabila perempuan dilemahkan dan dipinggirkan, maka negara sesungguhnya sedang merapuhkan fondasinya sendiri," ujar Megawati.

    Megawati menegaskan bahwa dalam pemikiran Bung Karno, perempuan bukanlah warga kelas dua. Pembebasan perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan kemanusiaan dan kebangsaan.

    "Karena itu, Sarinah bukan sekadar buku tentang perempuan. Ia adalah teks ideologis negara, yang menegaskan bahwa kemerdekaan politik tidak akan pernah utuh, tanpa kemerdekaan perempuan," tutur Megawati.

    Megawati juga menyebutkan banyak tokoh lain yang berjuang dalam masa kemerdekaan. Salah satunya adalah ibundanya, Fatmawati Soekarno.

    "Ibu saya sendiri, Fatmawati Soekarno adalah seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, beliaulah tokoh yang dengan berani menjahit sendiri…. bendera bangsa kami pada saat dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan bangsa kami pada tanggal 17 Agustus 1945," kata Megawati terharu sambil menitikkan air mata.

    Prinsip Kesetaraan dalam Konstitusi Indonesia

    Pentingnya kesetaraan gender telah menjadi perhatian serius dalam konstitusi Indonesia sejak awal. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.

    Aspek Penjelasan
    Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 Menyatakan kesamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.
    Sila Kelima Pancasila 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', menegaskan hak yang sama untuk semua.
    Keterlibatan Perempuan Bukan hanya kebijakan tambahan, tetapi perintah konstitusi yang fundamental.
  • Tempo Diduga Adu Domba Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad

    Tempo Diduga Adu Domba Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad

    Panggung politik nasional di Jakarta dikejutkan oleh manuver Majalah Tempo. Mereka membenturkan dua sosok kunci di lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto: Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Tempo menggambarkan keduanya seolah bersitegang terbuka di 'palagan' pasar uang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi pengamat, ini bukan sekadar berita, melainkan manuver 'pecah belah' yang sengaja ditiupkan untuk mengguncang stabilitas pemerintahan.

    Pertanyaan muncul: Mengapa Tempo begitu bernafsu mengadu domba dua penopang poros kekuasaan pemerintah? Dan siapa sutradara di balik layar redaksi mereka?

    Sejarah mencatat, media sering menjadi instrumen efektif dalam peperangan asimetris. Intervensi asing tidak lagi datang melalui moncong senjata. Mereka hadir melalui aliran dana yang dikemas dengan istilah mentereng.

    Istilah tersebut mencakup demokratisasi, penguatan masyarakat sipil, hingga kesetaraan gender. Anak usaha digital Tempo, PT Info Media Digital (IMD), diduga menerima suntikan dana dari Media Development Investment Fund (MDIF).

    Meskipun mereka berdalih ini hanya 'modal kerja' atau 'utang konversi', dalam dunia politik kekuasaan, tidak ada makan siang gratis.

    MDIF memiliki akar sejarah panjang dengan George Soros sebagai investor awal. Entitas ini bergerak di negara-negara pasca-otoritarian. Mereka masuk ketika sebuah negara dianggap memiliki 'celah' untuk digoyang.

    Narasi mereka terasa sangat harum bagi dunia aktivis. Siapa bisa menolak isu pengentasan kemiskinan atau lingkungan hidup? Siapa tidak terkesan dengan program literasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)?

    Namun, di balik bungkus etik itu, terdapat agenda mengarahkan opini publik. Tujuannya agar selalu skeptis terhadap negara. Cara itu dapat merusak pola pikir jurnalis yang terlanjur terpapar agenda tersebut.

    Negara tidak boleh benar, prestasi pemerintah harus dikerdilkan. Friksi kecil di dalam kabinet harus dibesar-besarkan menjadi krisis nasional.

    Doktrin Colin Powell

    Untuk memahami mengapa dana asing berbahaya bagi kedaulatan, perlu menoleh catatan mendiang Colin Powell. Mantan Sekretaris Negara dan Wakil Presiden AS di era George W. Bush.

    Powell, seorang jenderal, paham betul arti strategis bantuan luar negeri. Ia pernah menegaskan prinsip dingin dan jujur ini dalam sebuah pertemuan aktivis demokrasi dan HAM.

    Powell secara implisit maupun eksplisit memandang bahwa bantuan luar negeri, termasuk pendanaan media dan organisasi masyarakat sipil, adalah bagian dari 'Total Force Concept'.

    Bagi Powell, dana itu dikucurkan ke negara-negara berkembang bukan bentuk kedermawanan. Melainkan instrumen untuk memastikan bahwa negara penerima tetap berada dalam orbit kebijakan negara pemodal.

    Powell menyadari bahwa untuk mengontrol sebuah negara tanpa harus menginvasi secara militer, "Anda harus mengontrol narasinya," kata Powell.

    Dana asing digunakan untuk "melemahkan dari dalam" terhadap negara-negara yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi atau politik global (pemodal).

    Jika ada pemerintahan suatu negara mulai menunjukkan kemandirian, seperti yang dilakukan Presiden Prabowo dengan visi swasembada dan hilirisasi, maka instrumen 'demokratisasi' segera diaktifkan.

    Tujuannya adalah menciptakan kegaduhan internal. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Tempo terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad patut ditengarai implementasi dari doktrin tersebut.

    Dengan melemahkan dua tokoh ini, diharapkan akan terjadi kerusakan poros pemerintahan nasional. Ini akan berujung rusaknya kepercayaan pasar uang kita.

    Jika pasar uang goyah dan OJK kehilangan kredibilitas akibat pemberitaan tendensius, maka ekonomi Indonesia kembali bergantung pada 'resep' lama di bawah 'ketiak' lembaga asing.

    Itu yang mereka mau. Di sinilah titik mula di mana kedaulatan negara mulai digadaikan.

    Operasi Balik Meja Redaksi

    Penting untuk jeli melihat bagaimana MDIF memberikan 'materi awal' berupa issue brief atau data global yang 'siap pakai' kepada media mitranya. Ini adalah bentuk infiltrasi isu sensitif.

    Redaksi tidak perlu lagi mencari isu secara organik. Mereka cukup mengeksekusi pesanan yang selaras dengan visi program donor.

    Ketika Tempo memilih fokus pada 'perseteruan' di sektor OJK, mereka bisa jadi sedang memainkan peran sebagai proxy. Menciptakan kabut asap agar publik tidak melihat keberhasilan besar pemerintah.

    Mereka ingin publik percaya bahwa di dalam pemerintahan terjadi keretakan hebat. Padahal, yang terjadi adalah dinamika kerja normal dan lazim.

    Penyusupan agenda melalui tim liputan tematik adalah metode sangat halus. Secara operasional mungkin legal, namun secara moral-nasionalis, ini bisa dikategorikan bentuk pelacuran profesi.

    Media seharusnya menjadi 'anjing penjaga' (watchdog) bagi kepentingan rakyat. Namun, justru berubah menjadi 'anjing pemburu' bagi kepentingan donor asing. Mereka ingin melihat Indonesia tetap kerdil dan mudah diatur.

    Berikut adalah beberapa indikasi potensi intervensi asing dalam pendanaan media:

    Indikator Penjelasan
    Dana Asing Terselubung Pendanaan yang dikemas sebagai 'modal kerja' atau 'utang konversi' dari entitas seperti MDIF.
    Agenda Tersembunyi Meskipun berdalih program 'mulia' (demokrasi, HAM), tujuan sebenarnya adalah mengarahkan opini publik.
    Pelemahan dari Dalam Strategi untuk menciptakan kegaduhan internal dan merusak stabilitas pemerintahan.
    Kontrol Narasi Dana digunakan untuk memengaruhi sudut pandang media dan menciptakan persepsi negatif terhadap negara.

    Lalu pertanyaannya, "Siapa sesungguhnya anjing itu?"

    Mengapa Sjafrie dan Dasco?

    Targetnya sangat taktis. Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah dua figur dengan loyalitas tinggi dan kemampuan eksekusi kuat. Mereka berperan dalam menjaga stabilitas politik serta ekonomi.

    Membenturkan keduanya adalah cara paling efektif memutus komunikasi antar-faksi di pemerintahan. Jika dua pilar ini retak, benteng pertahanan Presiden Prabowo dibayangkan goyah. Apalagi saat menghadapi tekanan ekonomi global yang melemah.

    Tempo, dengan jubah 'independensi'-nya, seolah-olah sedang melaporkan fakta. Padahal, pemilihan sudut pandang (framing) dan waktu penayangan berita tersebut menunjukkan adanya niat jahat (malice).

    Ini adalah sinyal kuat adanya upaya memecah belah bangsa. Mereka menggunakan kebebasan pers yang kita perjuangkan dengan darah untuk melayani kepentingan asing. Pihak-pihak yang antipati terhadap kebangkitan Indonesia.

    Kedaulatan di Atas Segalanya

    Jangan naif. Di era informasi ini, berita adalah peluru dan media adalah senapannya. Jika senapannya dimiliki oleh entitas domestik. Namun, pelurunya dipasok kepentingan asing lewat skema utang konversi atau pembiayaan program, arah tembakannya bisa jadi bukan untuk membela kedaulatan.

    Sebagai bangsa besar, harusnya mampu membedakan mana kritik membangun dan mana operasi intelijen media. Yang bertujuan memecah belah. Narasi adu domba yang sedang dimainkan terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah sinyal merah. Ada kekuatan asing sedang tidak nyaman dengan stabilitas nasional Indonesia.

    Sudah saatnya bertanya balik: Masihkah ada merah putih di hati para redaksi? Atau kah warna hijau dollar dari MDIF sudah terlalu menyilaukan mata hingga tega membakar rumah sendiri demi menyenangkan tuan-tuan di luar sana?

    Indonesia tidak akan runtuh hanya karena narasi satu media. Namun, kewaspadaan terhadap gurita dana asing yang membiayai perpecahan adalah harga mati bagi setiap patriot pencinta negeri ini.