Program Makan Bergizi Gratis dan Potensi Kapitalisme Semu

Written by

in

Keadilan suatu negara, menurut John Rawls, tercermin dari bagaimana sistemnya memperlakukan kelompok rentan. Di Indonesia, anak-anak di wilayah 3T dan ibu hamil dari keluarga prasejahtera adalah kelompok yang masa depannya bergantung pada nutrisi hari ini.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai upaya negara untuk hadir di meja makan rakyat. Secara moral, tujuan ini sulit untuk ditolak.

Negara kesejahteraan harus memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan dan gizi. Namun, implementasi kebijakan publik memerlukan pengujian di berbagai aspek, termasuk rantai distribusi dan penilaian publik.

Program MBG menghadapi sejumlah masalah. Laporan Ombudsman RI menemukan kesenjangan target dan realisasi, kasus keracunan, penunjukan mitra yang tidak transparan, dan standar mutu bahan baku yang belum jelas.

Publik juga diresahkan oleh temuan Indonesia Corruption Watch tentang afiliasi politik dan kekuasaan di balik yayasan pengelola dapur MBG. Beberapa di antaranya terkait dengan partai politik, pebisnis, birokrasi, militer, polisi, bahkan individu yang terlibat kasus korupsi.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk MBG mencapai Rp 335 triliun pada tahun 2026. Setiap SPPG (dapur MBG) menerima sekitar Rp 1 miliar per bulan untuk bahan baku dan tenaga kerja.

Kapitalisme Ersatz

Refleksi Yoshihara Kunio tentang Kapitalisme Ersatz relevan dalam konteks ini. Kapitalisme semu tumbuh dari kedekatan dengan kekuasaan, bukan inovasi dan daya saing. Pemburu rente memanfaatkan akses politik untuk keuntungan. Ekonomi bergerak, tetapi fondasinya rapuh karena yang berkembang adalah koneksi, bukan kreativitas.

Kapitalisme Ersatz pernah mewarnai pemerintahan Presiden Soeharto, yang melibatkan kroni dan petinggi militer dalam bisnis. Mereka yang dekat dengan kekuasaan mendapat hak istimewa.

Kapitalisme Ersatz berpotensi muncul kembali jika program MBG hanya melibatkan kroni dan loyalis penguasa. Kompetensi pengelola dapur MBG, rekam jejak di bisnis food and beverage, dan keterlibatan ahli gizi dalam penentuan menu perlu dipertanyakan.

Hukum yang Tak Berdaya

Persoalan MBG juga menyentuh fondasi hukum. Payung hukum MBG adalah Perpres Nomor 83 Tahun 2024, Perpres Nomor 115 Tahun 2025, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Namun, program MBG hadir sebelum peraturan tersebut. Pertanyaan muncul, mengapa program dibuat lebih dulu daripada payung hukumnya?

Penggunaan Perpres juga perlu ditinjau. Meskipun memiliki dasar hukum dalam UUD 1945 dan UU 12 Tahun 2011, Perpres terkesan memanfaatkan keluwesan karakternya untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Frasa "kekuasaan pemerintahan" memberikan ruang manuver luas bagi eksekutif untuk menjalankan program prioritas yang impulsif, tanpa persetujuan DPR.

Program MBG memiliki justifikasi hukum, tetapi kebijakan sering terjebak dalam formalisme administratif. Prosedur tanpa substansi melahirkan legitimasi semu, yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme semu.

Solusi MBG

Penguatan tata kelola MBG menjadi kunci. Transparansi pengadaan, audit gizi independen, pelibatan pemerintah daerah dan komunitas sekolah, serta pengawasan publik yang terbuka adalah syarat moral kebijakan negara kesejahteraan. Program sebesar MBG membutuhkan anggaran besar dan kepercayaan besar, yang hanya tumbuh dari keterbukaan.

Keberhasilan MBG seharusnya diukur dari dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup, seperti penurunan stunting dan peningkatan kemampuan belajar, bukan hanya jumlah porsi makanan yang dibagikan. Ukuran keberhasilan harus bergeser dari output menuju outcome, dari distribusi menuju transformasi.

Gizi terbaik bangsa bukan hanya protein dan kalori, melainkan keadilan. Keadilan hanya tumbuh di tanah yang dijaga oleh hukum yang bersih, transparan, dan berpihak pada mereka yang rentan.

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *