Category: Politik

  • Indonesia Kirim 8.000 Personel TNI ke Gaza, Jabat Wakil Komandan Pasukan Internasional

    Indonesia Kirim 8.000 Personel TNI ke Gaza, Jabat Wakil Komandan Pasukan Internasional

    Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya dalam misi perdamaian dunia dengan mengirimkan 8.000 personel TNI ke wilayah Gaza, Palestina. Penugasan besar-besaran ini dilakukan sebagai bagian dari keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ribuan prajurit tersebut akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional. Selain mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, Indonesia juga diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi strategis sebagai Wakil Komandan (Deputy Commander) ISF.

    "Mereka minta kita jadi deputy commander. Ya dipilih, ya kita cari yang bagus," ujar Prabowo dalam pernyataannya mengenai penunjukan prajurit terbaik untuk mengisi kursi pimpinan pasukan internasional tersebut.

    Misi ini dijadwalkan mulai bergerak dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan. Presiden Prabowo juga membuka kemungkinan untuk mengirimkan tim pendahulu (advance team) guna memetakan kondisi di lapangan. Jika situasi membutuhkan kekuatan tambahan, jumlah prajurit yang dikerahkan berpeluang untuk ditingkatkan melampaui rencana awal.

    Pembentukan ISF sendiri secara hukum berpijak pada Resolusi PBB yang disahkan pada 17 November 2025. Mandat utama pasukan ini adalah mendukung 'Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza' melalui stabilisasi keamanan, perlindungan warga sipil, serta memastikan proses demiliterisasi berjalan sesuai rencana.

    Di lapangan, ISF akan beroperasi di bawah koordinasi BoP dan bekerja sama secara teknis dengan otoritas Mesir serta Israel tanpa mengganggu perjanjian internasional yang sudah ada. Pasukan ini juga memiliki tugas khusus untuk melatih dan mendukung personel kepolisian Palestina yang baru agar mampu menjaga keamanan wilayah perbatasan secara mandiri.

    Komandan ISF asal Amerika Serikat, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, menekankan bahwa kehadiran pasukan internasional ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Fokus utama operasional adalah memastikan kondisi keamanan di Gaza cukup kondusif bagi berjalannya fungsi pemerintahan sipil di masa mendatang.

  • Prabowo-Trump Teken Perjanjian Tarif Dagang di Board of Peace, Jadi Satu-satunya Pertemuan Bilateral

    Prabowo-Trump Teken Perjanjian Tarif Dagang di Board of Peace, Jadi Satu-satunya Pertemuan Bilateral

    Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil menyepakati perjanjian tarif perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat di sela-sela agenda Board of Peace (BoP). Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Jumat, 20 Februari 2026.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa di tengah kehadiran lebih dari 15 kepala negara dan pemerintahan dalam agenda tersebut, hanya Presiden Prabowo yang melakukan pertemuan bilateral khusus dengan Trump untuk membahas isu tarif. Langkah ini menandai posisi strategis Indonesia dalam peta perdagangan internasional di bawah kepemimpinan Trump.

    "Jadi kemudian satu-satunya Kepala Negara yang melakukan bilateral dengan Presiden Trump itu salah satunya, dan satu-satunya adalah Presiden Prabowo," ujar Teddy dalam keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretaris Kabinet.

    Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit tersebut dilaksanakan secara tertutup setelah seremoni penandatanganan. Fokus utama pembicaraan mencakup berbagai isu strategis, dengan penekanan khusus pada penyesuaian tarif dagang yang diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia.

    Teddy menambahkan, pemerintah optimistis hasil pertemuan ini akan membawa perubahan positif bagi beban tarif yang saat ini berada di angka 19 persen. "Tentunya banyak pembicaraan di sana, dan kita tunggu, mungkin dalam waktu dekat, yang sekarang 19 persen, ya mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia," pungkasnya.

  • Akrab di Washington, Donald Trump Sebut Prabowo Subianto Sosok Tangguh dan Cerdas

    Akrab di Washington, Donald Trump Sebut Prabowo Subianto Sosok Tangguh dan Cerdas

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang berlangsung di Washington DC, Kamis (19/2/2026). Di hadapan sejumlah pemimpin dunia, Trump secara spesifik menyoroti karakter kepemimpinan Prabowo yang dinilainya tangguh sekaligus disegani.

    Trump menyatakan kekagumannya terhadap figur Presiden Indonesia tersebut dengan menyebutnya sebagai mitra yang memiliki kekuatan karakter. Dalam sambutannya, ia bahkan berseloroh tidak ingin menjadi lawan dari Prabowo karena ketangguhan yang terpancar dari pemimpin Indonesia tersebut.

    "Seorang pria yang sangat saya sukai, dia benar-benar tangguh, saya tidak ingin berkelahi dengannya. Presiden Prabowo dari Indonesia, dia orang besar," ungkap Trump di forum tersebut.

    Selain faktor personal, Trump mengagumi skala demografi Indonesia yang mencapai lebih dari 240 juta penduduk. Baginya, memimpin negara sebesar Indonesia dengan baik merupakan pencapaian luar biasa yang membuat Prabowo dihormati oleh banyak pihak di kancah global. Trump menekankan bahwa kecerdasan Prabowo jauh lebih krusial dibandingkan sekadar kekuatan fisik yang terlihat.

    Fokus utama dalam KTT Board of Peace tersebut juga menyentuh kontribusi nyata negara anggota dalam menjaga gencatan senjata. Indonesia menjadi sorotan utama setelah menyatakan komitmennya untuk mengirimkan bantuan personel, bukan sekadar dukungan finansial. Langkah ini mendapat apresiasi khusus dari Trump yang menyebut Indonesia sebagai negara hebat atas dedikasinya terhadap perdamaian.

    Menanggapi pujian tersebut, Presiden Prabowo Subianto tetap bersikap rendah hati. Dalam keterangan pers usai pertemuan, ia menganggap sanjungan Trump sebagai bagian dari keakraban semata. Namun, ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap rencana perdamaian yang diinisiasi Trump sangatlah serius.

    Prabowo memastikan Indonesia siap mengirimkan 8.000 prajurit TNI untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, Palestina. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan guna mengamankan gencatan senjata yang telah tercapai.

    "Kami menegaskan kembali komitmen untuk berkontribusi mengirimkan prajurit kami dalam jumlah yang signifikan sebanyak 8.000, bahkan bisa lebih jika dibutuhkan," tegas Prabowo. Pengiriman pasukan perdamaian ini diproyeksikan akan terlaksana dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan.

  • Persiapan Mudik Lebaran 2026: Komisi V DPR Soroti Kelangkaan Penerangan Jalan dan Evaluasi Delay Pesawat

    Persiapan Mudik Lebaran 2026: Komisi V DPR Soroti Kelangkaan Penerangan Jalan dan Evaluasi Delay Pesawat

    Kesiapan infrastruktur dan pelayanan transportasi menjelang musim mudik Lebaran 2026 menjadi perhatian serius DPR RI. Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyoroti masih minimnya lampu penerangan jalan di sejumlah jalur utama transportasi darat.

    Berdasarkan temuan di lapangan, Novita mengungkapkan bahwa wilayah seperti Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Palembang masih memiliki titik-titik jalan yang gelap. Hal ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pemudik. Selain penerangan, ia meminta pengelola Terminal Tipe A di Cilacap dan Banyumas untuk mengoptimalkan fasilitas serta kebersihan demi kenyamanan penumpang.

    Sektor transportasi udara juga tidak luput dari evaluasi. Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengatasi persoalan keterlambatan jadwal penerbangan (delay) yang sering dikeluhkan masyarakat. Novita menegaskan agar insiden delay hingga berjam-jam tidak terulang pada puncak arus mudik mendatang, sembari mengingatkan pemerintah agar tetap mengontrol harga tiket pesawat agar tetap terjangkau.

    Menanggapi potensi cuaca ekstrem, Novita mengingatkan pentingnya pengecekan kelaikan kapal penumpang secara berkala. Ia menekankan bahwa penyediaan alat keselamatan harus akurat dan sesuai dengan manifes jumlah penumpang. "Ini menyangkut keselamatan nyawa manusia. Jangan sampai ada kecelakaan kembali," tegasnya dalam rapat di Senayan tersebut.

    Di sisi lain, meski mengapresiasi tingginya minat masyarakat terhadap moda kereta api, Novita mencatat masih adanya kerawanan kecelakaan di perlintasan sebidang. Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalkan risiko di titik-titik perlintasan tersebut.

    Menutup laporannya, Novita berharap program mudik gratis tetap dipertahankan dengan jumlah armada bus yang memadai. Ia juga mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan serta meminta perhatian khusus terhadap reaktivasi atau pemanfaatan Bandara Cilacap yang saat ini tidak beroperasi secara reguler.

  • Iran Targetkan Draf Kesepakatan Nuklir Rampung dalam Dua Hari untuk AS

    Iran Targetkan Draf Kesepakatan Nuklir Rampung dalam Dua Hari untuk AS

    Pemerintah Iran tengah memacu finalisasi draf kesepakatan nuklir yang dijadwalkan rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan. Rancangan tersebut rencananya akan segera diserahkan kepada perwakilan Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff, setelah mendapatkan persetujuan akhir dari otoritas tertinggi di Teheran.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi langkah diplomasi ini dalam sebuah wawancara daring pada Jumat (20/2/2026). Ia menyatakan komitmennya untuk mempresentasikan kemungkinan poin-poin kesepakatan tersebut kepada pihak AS guna mengakhiri kebuntuan terkait program nuklir negaranya.

    Langkah cepat Teheran ini muncul bersaman dengan tekanan keras dari Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, Trump melontarkan peringatan tegas saat berada di pesawat Air Force One pada Kamis (19/2). Ia memberikan batas waktu maksimal 15 hari bagi Iran untuk mencapai solusi konkret sebelum dirinya memutuskan langkah militer.

    "Kita akan mendapatkan kesepakatan, atau itu akan menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi mereka," tegas Trump. Ia menambahkan bahwa Iran tidak boleh terus mengancam stabilitas kawasan dan harus dicegah secara total dari kepemilikan senjata nuklir.

    Menanggapi gertakan tersebut, Araghchi menepis anggapan bahwa komunikasi saat ini didasarkan pada ultimatum. Menurutnya, kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Ia menegaskan bahwa dialog yang terjalin saat ini adalah upaya mencari jalan keluar cepat yang saling menguntungkan.

    Di sisi lain, Iran terus mempertahankan posisinya bahwa pengembangan teknologi nuklir mereka murni untuk tujuan sipil. Namun, Trump memperingatkan konsekuensi serius jika tidak terjadi kesepakatan substansial dalam jendela waktu yang telah ia tetapkan tersebut.

  • Misi Digital Indonesia untuk Palestina: Meutya Hafid Ungkap Peran Strategis di Board of Peace

    Misi Digital Indonesia untuk Palestina: Meutya Hafid Ungkap Peran Strategis di Board of Peace

    Keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) menandai babak baru diplomasi nasional dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Fokus kontribusi kali ini menyasar pada aspek krusial, yakni pembangunan infrastruktur digital dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik bagi negara tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa hasil rapat perdana BoP telah merumuskan rencana rekonstruksi Palestina secara mendalam. Menurutnya, langkah ini merupakan peluang konkret bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam pemulihan pascakonflik.

    "Mereka sudah sampai juga melihat bagaimana membangun infrastruktur digital. Bagaimana nanti pemerintahnya berbasis digital dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan dari rapat pertama," ujar Meutya dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

    Berbeda dengan pola diplomasi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kecaman di forum internasional seperti PBB, peran Indonesia saat ini dinilai lebih strategis. Meutya menegaskan bahwa masuknya RI ke dalam BoP adalah amanah konstitusi untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia melalui aksi nyata di lapangan.

    Program pembangunan untuk Palestina telah dipetakan secara mendetail, termasuk pembagian peran antarnegara anggota forum. Respons BoP sendiri sangat positif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam inisiatif ini.

    Guna memastikan keberhasilan misi tersebut, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk memberikan literasi yang jelas kepada masyarakat Indonesia. Dukungan domestik dianggap krusial agar tidak muncul misinformasi atau persepsi keliru yang dapat menghambat langkah pemerintah di kancah internasional.

    "Tidak ada kebijakan yang baik bisa dilaksanakan dengan maksimal jika tidak didukung masyarakat, atau jika penyampaiannya salah, atau jika masyarakat mispersepsi," tegas Meutya menutup penjelasannya.

  • Satu Tahun Pimpin Jakarta, Rano Karno Klaim Capaian Program Sentuh 97 Persen

    Satu Tahun Pimpin Jakarta, Rano Karno Klaim Capaian Program Sentuh 97 Persen

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan capaian signifikan dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Dari total 40 program yang dicanangkan, sebanyak 97 persen diklaim telah tuntas terlaksana.

    Wakil Gubernur Rano Karno menjelaskan bahwa sisa 3 persen program yang belum selesai disebabkan oleh kebutuhan durasi pengerjaan yang panjang. Meski demikian, ia menekankan bahwa fokus utama Pemprov DKI saat ini tetap tertuju pada tiga persoalan klasik Jakarta: banjir, kemacetan, dan kemiskinan.

    "Dari 40 program, alhamdulillah mungkin 97% selesai. Hanya ada 3 poin yang belum sempat selesai karena memang memerlukan waktu yang cukup panjang," ujar Rano saat menghadiri agenda 'Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah' di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

    Memasuki tahun 2026, Rano menyebut pihaknya baru mulai menyusun program secara mandiri melalui APBD murni hasil rancangan kepemimpinannya. Dalam sektor penanganan banjir, pemerintah daerah masih memprioritaskan normalisasi Sungai Ciliwung. Rano secara terbuka meminta dukungan warga di sepanjang bantaran sungai agar proses normalisasi dapat berjalan efektif.

    Terkait isu transportasi, perluasan jangkauan transportasi publik menjadi strategi utama untuk mengurai kemacetan. Mengingat keterbatasan lahan untuk pembangunan jalan baru, Pemprov DKI meluncurkan program TransJabodetabek yang fokus pada penambahan armada dan kolaborasi rute dengan daerah penyangga Jakarta.

    Sementara di bidang sosial, Rano memastikan penyaluran subsidi bagi warga kurang mampu tetap menjadi prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Ia mengeklaim subsidi besar yang dialokasikan merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan warga.

    Di hadapan warga Jakarta, Rano menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi atas kesabaran masyarakat selama proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa transformasi Jakarta merupakan proses bertahap yang tidak bisa terjadi secara instan.

    "Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga kepada warga Jakarta. Karena kami tidak bisa cepat seperti membalikkan telapak tangan untuk memperbaiki Jakarta yang begini luas," pungkasnya.

  • Konflik Kepentingan Jadi Penentu Batas Tipikor dan Risiko Bisnis BUMN

    Konflik Kepentingan Jadi Penentu Batas Tipikor dan Risiko Bisnis BUMN

    Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menekankan bahwa keberadaan konflik kepentingan merupakan indikator utama untuk membedakan antara kerugian negara akibat risiko bisnis dengan tindak pidana korupsi. Hal ini merespons tren penetapan tersangka terhadap sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas keputusan bisnis yang dinilai merugikan keuangan negara.

    Dalam diskusi bersama Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta Selatan pada Jumat (20/2/2026), Alex menyoroti fenomena direksi BUMN yang terjerat hukum meski tidak terbukti menikmati uang hasil kejahatan. Menurutnya, penegak hukum harus jeli melihat apakah sebuah keputusan diambil demi keuntungan pribadi atau murni menjalankan kebijakan perusahaan.

    "Kalau konflik kepentingan enggak ada, suap dan gratifikasi apalagi, terus kita mau ke mana larinya (pembuktian) ini kan?" ujar Alex saat membahas batasan hukum antara keputusan bisnis dan korupsi.

    Selama ini, banyak pimpinan BUMN dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal, dalam banyak fakta persidangan, para direksi tersebut berargumen telah mengikuti standard operating procedure (SOP) dan menjalankan perintah undang-undang untuk menggerakkan roda bisnis perusahaan.

    Alex berpendapat, jika sebuah keputusan bisnis terbebas dari unsur suap, gratifikasi, atau upaya menguntungkan pihak tertentu, maka direksi seharusnya mendapatkan perlindungan hukum melalui prinsip business judgment rule. Dalam konteks ini, kerugian yang muncul harus dipandang sebagai konsekuensi dari dinamika pasar atau risiko bisnis.

    Ia meminta penyidik untuk selalu memprioritaskan pencarian bukti terkait konflik kepentingan dalam setiap perkara yang melibatkan kerugian negara. Tanpa adanya bukti suap atau fee, sulit untuk mengategorikan sebuah kegagalan bisnis sebagai tindak pidana korupsi.

    "Akar persoalan korupsi sebetulnya kan selain bribery, suap, gratifikasi, kan konflik kepentingan," pungkas Alex menegaskan posisi hukumnya terhadap perlindungan keputusan bisnis yang akuntabel.

  • Pramono Anung Ancam Pecat Oknum Satpol PP Jakarta yang Terbukti Lakukan Pungli

    Pramono Anung Ancam Pecat Oknum Satpol PP Jakarta yang Terbukti Lakukan Pungli

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli). Sanksi pembebasan tugas disiapkan bagi oknum yang terbukti melanggar aturan, termasuk personel Satpol PP maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

    Pernyataan ini muncul merespons sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan keresahan seorang pedagang. Dalam rekaman tersebut, pedagang menuding oknum Satpol PP kerap meminta setoran bulanan dan jatah makan harian di lokasi berjualan yang identitas wilayahnya belum diketahui secara pasti.

    "Kalau memang ada pungutan liar yang dilakukan oleh siapapun, apakah itu Satpol PP atau siapa pun. Selama itu aparat pemerintah DKI Jakarta termasuk PJLP, maka saya tidak segan-segan untuk membebas-tugaskan. Kita enggak melakukan kompromi untuk itu," tegas Pramono saat ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

    Dalam cuplikan video yang beredar, sempat terjadi adu mulut antara perekam video dengan petugas. Meski oknum Satpol PP tersebut sempat mengingatkan bahwa berdagang di bahu jalan adalah pelanggaran, pedagang berdalih telah memberikan sejumlah uang setiap bulannya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan mentoleransi tindakan pungli dalam bentuk apa pun. Penyelidikan internal akan dilakukan guna memastikan kebenaran dugaan tersebut sebelum menjatuhkan sanksi disiplin kepada oknum yang bersangkutan.

  • Satu Tahun Pimpin Jakarta, Pramono-Rano Pastikan Keberlanjutan Bansos Pendidikan hingga Sekolah Swasta Gratis

    Satu Tahun Pimpin Jakarta, Pramono-Rano Pastikan Keberlanjutan Bansos Pendidikan hingga Sekolah Swasta Gratis

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menggulirkan program bantuan sosial di sektor pendidikan dan kesejahteraan warga. Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan ada pengurangan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Pramono memaparkan bahwa saat ini terdapat 707.513 siswa yang terdaftar sebagai penerima KJP dengan alokasi anggaran mencapai Rp1,6 triliun. Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi, sebanyak 16.920 mahasiswa tercatat sebagai penerima KJMU. Jika ditotal, anggaran yang dikucurkan untuk kedua program unggulan ini menyentuh angka kurang lebih Rp2 triliun.

    "Kami tidak mau dikurangi dan kami berterima kasih ada Pak Wibi, ada Bu Ifa, ada Pak Inggat bahwa kami disupport oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga ini bisa diwujudkan," ujar Pramono Anung saat memberikan sambutan dalam acara 'Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah' di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

    Selain keberlanjutan beasiswa, Pemprov DKI Jakarta juga tengah memprioritaskan program pemutihan 6.000 ijazah yang sempat tertahan. Pramono memastikan proses pemutihan ini akan terus berjalan guna membantu warga mendapatkan hak atas dokumen pendidikannya. Di sisi lain, kebijakan sekolah swasta gratis juga mulai diimplementasikan di 40 sekolah swasta di Jakarta sebagai langkah mendahului putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu serupa.

    Aspek kesejahteraan sosial lainnya tetap menjadi fokus utama dengan penyaluran bantuan dasar kepada 213 ribu penerima manfaat. Bantuan ini mencakup Kartu Lansia, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, hingga Kartu Anak Jakarta.

    Menariknya, Pemprov DKI juga memberikan fasilitas khusus bagi para pemegang KJP dan KJMU berupa akses gratis masuk ke berbagai destinasi wisata milik daerah, seperti Ancol, Ragunan, dan Monas. Kebijakan ini diambil setelah Pramono menemukan fakta lapangan bahwa banyak anak di Jakarta yang belum pernah menginjakkan kaki di destinasi wisata populer tersebut meskipun tinggal di wilayah sekitarnya.

    "Tinggalnya di sebelahnya Ancol tapi belum pernah lihat Ancol. Inilah yang menggugah saya dan Bang Dul kemudian mereka kita berikan kesempatan untuk bisa melihat Ancol," pungkasnya.