Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya dalam misi perdamaian dunia dengan mengirimkan 8.000 personel TNI ke wilayah Gaza, Palestina. Penugasan besar-besaran ini dilakukan sebagai bagian dari keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ribuan prajurit tersebut akan bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional. Selain mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, Indonesia juga diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi strategis sebagai Wakil Komandan (Deputy Commander) ISF.
"Mereka minta kita jadi deputy commander. Ya dipilih, ya kita cari yang bagus," ujar Prabowo dalam pernyataannya mengenai penunjukan prajurit terbaik untuk mengisi kursi pimpinan pasukan internasional tersebut.
Misi ini dijadwalkan mulai bergerak dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan. Presiden Prabowo juga membuka kemungkinan untuk mengirimkan tim pendahulu (advance team) guna memetakan kondisi di lapangan. Jika situasi membutuhkan kekuatan tambahan, jumlah prajurit yang dikerahkan berpeluang untuk ditingkatkan melampaui rencana awal.
Pembentukan ISF sendiri secara hukum berpijak pada Resolusi PBB yang disahkan pada 17 November 2025. Mandat utama pasukan ini adalah mendukung 'Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza' melalui stabilisasi keamanan, perlindungan warga sipil, serta memastikan proses demiliterisasi berjalan sesuai rencana.
Di lapangan, ISF akan beroperasi di bawah koordinasi BoP dan bekerja sama secara teknis dengan otoritas Mesir serta Israel tanpa mengganggu perjanjian internasional yang sudah ada. Pasukan ini juga memiliki tugas khusus untuk melatih dan mendukung personel kepolisian Palestina yang baru agar mampu menjaga keamanan wilayah perbatasan secara mandiri.
Komandan ISF asal Amerika Serikat, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, menekankan bahwa kehadiran pasukan internasional ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Fokus utama operasional adalah memastikan kondisi keamanan di Gaza cukup kondusif bagi berjalannya fungsi pemerintahan sipil di masa mendatang.









