Category: Politik

  • Bamsoet: Perkuat Keamanan Maritim di Selat Malaka

    Bamsoet: Perkuat Keamanan Maritim di Selat Malaka

    Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menegaskan penguatan ketahanan keamanan maritim di Selat Malaka sebagai agenda strategis. Hal ini dilakukan untuk menjamin kedaulatan negara di bidang pertahanan, keamanan, dan ekonomi.

    Selat Malaka merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lebih dari 60 ribu kapal melintas setiap tahunnya, mengangkut sekitar seperempat perdagangan maritim global. Bagi Indonesia, kawasan ini adalah jalur utama distribusi energi, ekspor komoditas, serta lalu lintas logistik yang menopang stabilitas ekonomi nasional.

    Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika keamanan di Selat Malaka kembali menjadi sorotan. Sepanjang 2025, tercatat peningkatan kasus perompakan dan perampokan laut di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura.

    Meski sebagian besar berupa pencurian tanpa kekerasan berat, tren kenaikan insiden dinilai menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, patroli terpadu, serta pemanfaatan teknologi maritim yang lebih canggih.

    Situasi tersebut berdampak langsung terhadap biaya logistik, premi asuransi pelayaran, hingga kepercayaan pelaku usaha terhadap jalur distribusi laut.

    "Keamanan laut berkorelasi langsung dengan daya saing ekonomi. Ketika jalur pelayaran aman, arus barang lancar, harga stabil, dan investor percaya. Sinergi antara negara dan dunia usaha menjadi kunci agar Selat Malaka tetap menjadi jalur perdagangan yang aman, efisien, dan menguntungkan bagi Indonesia," ujar Bamsoet, Jumat (13/2/2026).

    Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan bahwa dunia usaha memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas keamanan di Selat Malaka. Sekitar 90 persen perdagangan internasional Indonesia berlangsung melalui jalur laut. Sejumlah komoditas strategis sangat bergantung pada kelancaran pelayaran.

    Gangguan keamanan berpotensi memicu keterlambatan pengiriman, kenaikan ongkos angkut, hingga penurunan daya saing produk nasional di pasar global.

    "KADIN Indonesia melihat keamanan maritim sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha membutuhkan kepastian dan rasa aman. Tanpa itu, biaya logistik membengkak dan daya saing melemah. Karena itu, KADIN siap bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan pelayaran dan meningkatkan standar keselamatan di pelabuhan serta jalur distribusi," kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, peran KADIN dapat diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan aparat keamanan. Upaya tersebut antara lain melalui dukungan pengembangan teknologi pemantauan kapal, digitalisasi sistem logistik, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional.

    KADIN juga dinilai dapat menjadi jembatan dialog antara pelaku usaha pelayaran, industri asuransi, operator pelabuhan, dan regulator untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.

    "Kedaulatan maritim harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem bisnis maritim. Investasi di sektor galangan kapal, industri perawatan kapal, sistem navigasi, dan keamanan siber maritim perlu didorong. KADIN siap ambil bagian, selama ada arah kebijakan yang jelas dan konsisten," pungkas Bamsoet.

    Dampak Keamanan Maritim terhadap Ekonomi

    Keamanan maritim memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi. Berikut adalah ilustrasi dampak tersebut:

    Aspek Dampak Jika Keamanan Terganggu Dampak Jika Keamanan Terjamin
    Biaya Logistik Meningkat akibat premi asuransi dan biaya pengamanan tambahan. Stabil dan kompetitif, mendorong efisiensi perdagangan.
    Kepercayaan Investor Menurun, investasi tertunda atau dialihkan ke jalur yang lebih aman. Meningkat, menarik investasi di sektor maritim dan terkait.
    Daya Saing Produk Menurun akibat keterlambatan pengiriman dan biaya yang lebih tinggi. Meningkat, produk lebih kompetitif di pasar global.
    Arus Perdagangan Terhambat, menyebabkan gangguan rantai pasok dan kerugian ekonomi. Lancar, mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

    Pengurus Bidang Ketahanan Nasional & Mitigasi Resiko KADIN Indonesia yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Raldy Engelen Pattipeilohy, Ketua Komite Tetap Mitigasi Resiko dan Ketahanan Bisnis, Singgih Baskoro, Ketua Komite Tetap Stabilitas Sosial dan Harmony dunia usaha, Hiskia Pasaribu, Ketua Komite Tetap Kedaulatan Sumber Daya Strategis, Iwan Piliang, Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis, Laksamana Madya TNI AL ( Purn ) Desi Mamahit, serta Wakil Komite Tetap Harry Cumentas, Hemat, Mahendra, Siprianus Kandolia.

  • Bahlil Lahadalia Targetkan Kursi Golkar Dapil Papua di 2029

    Bahlil Lahadalia Targetkan Kursi Golkar Dapil Papua di 2029

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan niatnya untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan (dapil) Papua pada Pemilu 2029. Ia mengungkapkan alasan di balik keputusannya tersebut.

    Bahlil menyampaikan target Golkar untuk Pemilu 2029 adalah meningkatkan jumlah kursi di parlemen. Ia menilai target tersebut realistis.

    "Target kita enggak usah muluk-muluk lah. Target kita nambah kursi. Sekarang 102 kursi. Pasca Bang Akbar (Akbar Tandjung), Bang Akbar itu kan dua kali Pemilu. Pemilu 1999 ketika Partai Golkar mau dibubarkan, dia masih nomor dua. 2004 kita langsung nomor satu. Iya kan, Bang kan? Itu dengan Paradigma Baru Partai Golkar. Setelah itu, turun terus. Turun terus. Ini baru naik lagi," kata Bahlil saat memberikan sambutan di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Bahlil mengaku ingin maju sebagai caleg di dapil Papua. Ia juga menyinggung ketua umum partai lain yang disebutnya banyak meminta dari pemerintah.

    "Jadi, saya jujur aja karena untuk itu, saya Caleg. Eh wartawan kamu jangan tanya-tanya saya mau apa lagi ya. Caleg, ya. Jangan kamu bikin seperti Ketum Partai lain mau jadi ini jadi ini. Enggak. Saya Caleg. Saya Caleg Dapil Papua," ucap Bahlil.

    Ia kemudian menjelaskan alasannya ingin mencalonkan diri. Menurutnya, Golkar saat ini tidak memiliki kursi di dapil Papua.

    "Kenapa saya Caleg Dapil Papua? Karena Dapil itu tidak ada kursi. Enggak ada kursi kita," ujar dia.

    Instruksi Bahlil untuk Kader Golkar

    Bahlil mengajak seluruh jajaran partainya untuk bekerja keras. Ia bahkan akan mewajibkan seluruh kader Golkar untuk maju sebagai caleg.

    "Kalau petarung ya turun bermain di lapangan. Jangan petarung cuma tulis, omon-omon. Ah itu di Golkar enggak butuh terlalu banyak omon-omon karena semua ahli omon-omon. Semua ahli. Dan besok saya akan wajibkan, semua kader Partai Golkar yang ada di Kabinet, kalau aturan memungkinkan dan Insyaallah memungkinkan, itu kita semua turun ikut Caleg. Membesarkan partai ini. Loh harus kerja dong," tutur Bahlil.

    Berikut adalah perolehan kursi Partai Golkar di DPR RI dalam beberapa Pemilu terakhir:

    Tahun Pemilu Jumlah Kursi
    1999 120
    2004 128
    2009 106
    2014 91
    2019 85

    Bahlil berharap dengan strategi yang diterapkan, Golkar dapat meningkatkan perolehan kursi secara signifikan pada Pemilu 2029, termasuk meraih kursi di Dapil Papua.

  • Kemenbud Gandeng BPK Audit Laporan Keuangan 2025 di Jakarta

    Kemenbud Gandeng BPK Audit Laporan Keuangan 2025 di Jakarta

    Jakarta – Kementerian Kebudayaan RI (Kemenbud) bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dalam 'Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Kebudayaan Tahun 2025' di kantor Kemenbud, Jakarta. Pertemuan ini menandai dimulainya audit untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

    Menteri Kebudayaan RI (Menbud), Fadli Zon, menegaskan pemeriksaan ini penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

    "Setiap rupiah anggaran negara yang dikelola harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan nasional," jelas Fadli Zon, Jumat (13/2/2026).

    Fadli Zon menambahkan, pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi antara Kemenbud dan BPK RI terkait tujuan dan mekanisme pemeriksaan. Diharapkan, proses audit berjalan lancar dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan Kemenbud.

    Sekretaris Jenderal, Bambang Wibawarta, juga menekankan komitmen bersama dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

    "Entry Meeting merupakan momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance," jelasnya.

    Apresiasi BPK dan Sinergi Kelembagaan

    Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, mengapresiasi Kemenbud atas kinerja dan respon publik yang baik. Ia menekankan pentingnya komunikasi efektif dan sinergi dalam tata kelola pemerintahan.

    "Kemanfaatan anggaran pasti harus bersama, tidak mungkin pemerintah sendiri, tidak mungkin teman-teman BPK sendiri, tapi satu sinergi yang kolaboratif antara dua kelembagaan ini," jelasnya.

    Kemenbud berkomitmen mendukung pemeriksaan independen dan objektif dengan menyediakan data lengkap dan tepat waktu, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

    Pejabat yang Hadir dalam Entry Meeting

    Berikut adalah daftar pejabat Kemenbud dan BPK RI yang hadir dalam Entry Meeting:

    Jabatan Nama Lembaga
    Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon Kemenbud
    Sekretaris Jenderal Bambang Wibawarta Kemenbud
    Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo Kemenbud
    Inspektur Jenderal Fryda Lucyana Kemenbud
    Anggota VI BPK RI Fathan Subchi BPK RI
    Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI Laode Nusriadi BPK RI

    Selain nama-nama di atas, hadir pula sejumlah Direktur Jenderal, Staf Ahli, dan pejabat lainnya di lingkungan Kemenbud serta perwakilan tim pemeriksa BPK RI.

  • Bamsoet: HUT Fraksi Golkar Momentum Jaga Demokrasi

    Bamsoet: HUT Fraksi Golkar Momentum Jaga Demokrasi

    Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memaknai peringatan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar DPR RI sebagai momentum krusial. Tujuannya, memperteguh komitmen dalam menjaga demokrasi, mendorong kesejahteraan, dan memastikan keadilan sosial terimplementasi dalam setiap kebijakan negara.

    Menurutnya, usia 58 tahun menjadi bukti nyata perjuangan panjang Fraksi Partai Golkar DPR RI. Sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan besar masih menghadang dalam mengawal bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dengan catatan, demokrasi yang sehat, kesejahteraan merata, dan keadilan sosial dirasakan oleh seluruh rakyat.

    “Di usia ke-58 ini, Fraksi Partai Golkar harus semakin matang dalam membaca tantangan zaman. Indonesia menuju 2045 menghadapi bonus demografi, transformasi digital, tekanan ekonomi global, hingga dinamika geopolitik. Kekuatan politik di parlemen harus diterjemahkan menjadi keputusan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

    Peringatan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar DPR RI dihadiri sejumlah tokoh penting. Di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Dewan Etik Partai Golkar Moh. Hatta, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Ketua Fraksi Partai Golkar Sarmuji, Bendahara Partai Golkar Putri Komarudin, mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan Ketua Fraksi Andi Matalata, Robert Kardinal, serta anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Peran Strategis Golkar di Parlemen

    Ketua DPR RI ke-20 dan ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini mengingatkan, hasil Pemilu 2024 menempatkan Partai Golkar pada posisi kedua dengan perolehan 102 kursi di DPR. Konfigurasi ini memberikan ruang strategis bagi Fraksi Partai Golkar dalam pembentukan undang-undang, pembahasan APBN, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

    Kekuatan politik ini, tegasnya, harus diwujudkan dalam kerja legislasi yang responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

    “Di tengah perubahan global dan dinamika politik nasional, DPR harus menjadi jangkar demokrasi. Fraksi Partai Golkar memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap proses legislasi berjalan transparan, partisipatif, serta berpijak pada kepentingan rakyat luas,” ucapnya.

    Momentum Konsolidasi Internal

    Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI, serta Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bamsoet menambahkan bahwa perayaan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar adalah bagian dari konsolidasi internal dalam menghadapi agenda legislatif mendatang.

    Momentum ini, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa perjalanan politik yang panjang harus diiringi integritas, etika kekuasaan, dan komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa.

    “Perayaan HUT ke-58 ini harus menjadi energi baru untuk memastikan demokrasi menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Fraksi Partai Golkar juga harus menjadi contoh bagaimana politik dijalankan secara beradab, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional,” pungkas Bamsoet.

    Berikut perolehan kursi partai politik di DPR RI hasil Pemilu 2024:

    Partai Politik Jumlah Kursi
    PDIP 128
    Golkar 102
    Gerindra 86
    PKB 58
    NasDem 59
    PKS 50
    Demokrat 44
    PAN 44
    PPP 39

    Data tersebut menunjukkan posisi strategis Partai Golkar dalam konstelasi politik di DPR RI.

  • Prabowo Apresiasi Kinerja Menterinya di Jakarta

    Prabowo Apresiasi Kinerja Menterinya di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kinerja para menteri yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Ia meyakini bahwa kabinetnya terdiri dari putra dan putri terbaik bangsa.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh para duta besar negara sahabat, ekonom, pengusaha, dan akademisi.

    "Di hadapan seluruh rakyat Indonesia saya katakan, memang tim saya adalah, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, karena saya pengguna, saya melihat langsung dari dekat, mereka sungguh-sungguh adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia," kata Prabowo.

    Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh para menterinya. Ia juga mendorong agar pemerintahannya dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi.

    "Kita bersyukur dengan apa yang telah kita capai dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim saya, para menteri saya, para kepala badan, semua tim saya, saya merasa bangga dengan prestasi saudara dengan kerja keras saudara-saudara," tegasnya.

    Fokus pada Evaluasi Berkala

    Prabowo menegaskan bahwa dirinya secara berkala memantau kinerja para menterinya. Ia juga menyatakan bahwa seluruh pencapaian yang diraih oleh pemerintahannya merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran.

    "Saya yang tahu saudara, saya yang lihat saudara dari hari ke hari, semua pencapaian kita, yang kita harus bangga adalah kita bisa kerja keras seluruh tim yang saya pimpin," ujar dia.

    Berikut adalah rincian perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut beberapa lembaga:

    Lembaga Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2026
    Bank Indonesia 5.3% – 6.1%
    Kementerian Keuangan 5.8% – 6.3%
    World Bank 5.5%

    Data di atas menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026, yang didukung oleh kinerja kabinet yang solid.

  • Bahlil Lahadalia Lantik Pengurus Akademi Partai Golkar di Jakarta Barat

    Bahlil Lahadalia Lantik Pengurus Akademi Partai Golkar di Jakarta Barat

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Akademi Partai Golkar. Pelantikan berlangsung di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Akademi ini akan dipimpin oleh Direktur Hajriyanto Y Thohari.

    Sekjen Partai Golkar M Sarmuji membacakan nama-nama pengurus sebelum prosesi pelantikan dimulai. Para pengurus kemudian maju untuk mengikuti pembacaan sumpah pengukuhan oleh Bahlil Lahadalia. Acara dilanjutkan dengan pemberian selamat dari Bahlil dan Sarmuji kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

    Sambutan Direktur Akademi Partai Golkar

    Hajriyanto Y Thohari menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin lembaga baru tersebut. Ia menekankan pentingnya Akademi Partai Golkar dalam membentuk karakter kader.

    "Saya sampaikan terima kasih dan perasaan merasa sangat terhormat dan tersanjung dipercaya DPP Partai Golkar untuk bersama-sama teman-teman yang lain memimpin dan melaksanakan sebuah badan atau lembaga baru di DPP golkar yang merupakan amanat munas yang kemudian diperkuat dalam rapimnas," kata Hajriyanto, Jumat (13/2/2026).

    "Ini kepercayaan yang sangat besar bagi saya dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya Ketum DPP Partai Golkar," lanjutnya.

    Hajriyanto berharap akademi ini dapat membangun habit dan karakter kader Golkar, serta berkontribusi pada kemenangan Pemilu 2029.

    "Akademi partai Golkar juga akan melakukan pengkajian-pengkajian untuk jadi masukan bagi DPP Partai Golkar untuk menyongsong Partai Golkar dalam pemenangan Pemilu 2029," ujar Hajriyanto.

    Harapan untuk Pemenangan Pemilu 2029

    Akademi Partai Golkar diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memenangkan Pemilu 2029 mendatang. Salah satu caranya adalah melalui pengkajian-pengkajian strategis yang akan menjadi masukan bagi DPP Partai Golkar.

    Sambutan Ketua Umum Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia mengaku merasa gugup setelah mendengar sambutan dari Hajriyanto Y Thohari.

    "Mendengar sambutan Bang Hajri barusan saya jujur saya gugup memberi sambutan malam ini," tutur Bahlil.

    Berikut adalah struktur organisasi Akademi Partai Golkar yang baru dilantik:

    Jabatan Nama
    Direktur Hajriyanto Y Thohari
    Sekretaris [Nama Sekretaris]
    Bendahara [Nama Bendahara]
    Anggota [Daftar Anggota]

    Susunan lengkap pengurus Akademi Partai Golkar akan segera diumumkan secara resmi.

  • Mendes Minta Jawa Timur Jadi Percontohan Desa Bersinar

    Mendes Minta Jawa Timur Jadi Percontohan Desa Bersinar

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong Jawa Timur untuk menjadi percontohan nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar).

    Yandri menyampaikan harapannya saat menghadiri Deklarasi Jawa Timur Bersih dari Narkoba (Bersinar) di Balai Budaya Jatim.

    "Saya meminta Provinsi Jawa Timur untuk menjadi percontohan atau role model nasional dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba," kata Yandri kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam memerangi narkoba, karena dampaknya merusak berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari ideologi hingga pertahanan.

    "Nah, maka kita lebih baik mencegah daripada mengobati, maka gerakan hari ini adalah gerakan yang kongkrit, gerakan yang nyata, kita hadir bersama BNN RI kemudian Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, semuanya kita punya tanggung jawab yang sama, punya kepentingan yang sama, bahwa narkoba ini salah satu musuh terberat dunia hari ini, termasuk Indonesia," jelasnya.

    Yandri menambahkan bahwa peredaran narkoba dilakukan secara tersembunyi dan menyasar keluarga.

    "Karena musuh kita enggak kelihatan, tiba-tiba sudah masuk pekarangan rumah kita, masuk ke rumah kita, menyasar atau masuk ke darah daging keluarga kita, karena ini operasi para bandar sangat senyap, sangat licik dan cerdik yang kita juga tidak boleh kalah," tambahnya.

    Peran Serta Masyarakat Dibutuhkan

    Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bupati/Wali Kota, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dalam mewujudkan Desa Bersinar. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap peredaran narkoba.

    Program ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kerjasama tim dalam memberantas narkoba.

    Dia juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas upaya berkelanjutan dalam menggerakkan program desa bersih narkoba. Tujuan utamanya adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bebas dari narkoba.

    "Jadi selamat buat Jawa Timur, Ibu Gubernur kami dari desa tentu sangat bersyukur adanya gerakan desa bersih narkoba. Insyaallah dengan gerakan ini bukan hanya kata-kata saja, bukan hanya deklarasi saja, tapi ayo kita awasi keluarga kita, awasi Kampung kita awasi RT/RW kita, awasi desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, Indonesia kita, dengan itu Insyaallah Indonesia emas tahun 2045 menjadi kenyataan, Indonesia bebas dari narkoba," pungkasnya.

    Apresiasi dan Penghargaan

    Dalam acara tersebut, Mendes Yandri menerima penghargaan dari Kepala BNN RI atas komitmen dan jasanya dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

    Selain Yandri, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Anggota DPD RI Lia Istifhama, dan jajaran forkopimda Jawa Timur.

    Mendes Yandri juga didampingi Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT Tabrani, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Staf Khusus Menteri Muhammad Afif Zamroni.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program Desa Bersinar:

    Target Program Desa Bersinar

    Aspek Target
    Cakupan Desa Seluruh desa di Indonesia
    Fokus Utama Pencegahan dan pemberantasan narkoba
    Tujuan Akhir Indonesia Emas 2045 bebas narkoba

    Dengan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan program Desa Bersinar dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

  • Khofifah Bahas Kerjasama Transportasi dengan Swedia di Surabaya

    Khofifah Bahas Kerjasama Transportasi dengan Swedia di Surabaya

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Swedia untuk Indonesia, H.E. Daniel Blockert, beserta delegasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pertemuan ini membahas potensi penguatan kerjasama strategis antara Jawa Timur dan Swedia di berbagai sektor prioritas.

    Khofifah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang fokus mengembangkan infrastruktur transportasi publik di Surabaya dan sekitarnya melalui proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL).

    Pengalaman dan teknologi transportasi yang dimiliki Swedia dinilai berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pengembangan sistem transportasi modern. Hal ini mencakup manajemen operasional, ticketing, hingga solusi mobilitas perkotaan.

    Selain SRRL, potensi kerjasama lain antara Jawa Timur dan Swedia terbuka lebar. Swedia memiliki pengalaman dalam bidang transportasi umum, mulai dari manajemen hingga solusi parkir dan ticketing.

    “Bahkan Swedia juga telah berinvestasi Ship Building atau bidang perkapalan yang berlokasi di Banyuwangi. Sudah berjalan selama 30 tahun,” kata Khofifah, Jumat (13/2/2026).

    Kerjasama Pendidikan: Beasiswa dan Pertukaran Akademik

    Pembahasan di bidang pendidikan difokuskan pada peluang kerjasama beasiswa dan pertukaran akademik. Delegasi Swedia dijadwalkan mengunjungi Universitas Airlangga (UNAIR) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk menjajaki program pendidikan lanjutan, khususnya jenjang doktoral bidang kesehatan (Medical PhD).

    “Beliau juga akan ke UNAIR dan ITS untuk membangun kerjasama beasiswa pendidikan di Swedia. Utamanya pada jenjang Medical PhD bagi mahasiswa UNAIR,” jelas Khofifah.

    Kolaborasi ini juga merambah level pendidikan menengah, terutama bagi enam SMA Taruna yang ada di Jawa Timur.

    Khofifah berharap Swedia dapat memberikan dukungan dalam hal pembiasaan dan peningkatan penguasaan bahasa Inggris bagi para siswa. Tujuannya agar lulusan sekolah unggulan tersebut memiliki daya saing internasional yang lebih tangguh.

    “Di Indonesia ini, hanya Jawa Timur yang memiliki SMA Negeri berbasis Boarding School yaitu SMA Taruna di enam titik. Di dalamnya adalah anak-anak Best Of The Best dari berbagai daerah tidak hanya Jawa Timur,” jelasnya.

    Harapan dan Tindak Lanjut Kerjasama

    Khofifah meyakini bahwa kehadiran tim ahli yang kompeten dari Swedia dapat mempercepat berbagai proyek strategis yang tengah berjalan maupun yang akan direncanakan di Jawa Timur.

    Oleh karena itu, ia berharap seluruh pembahasan dalam pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti secara teknis oleh tim dari masing-masing negara.

    “Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan diplomasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Jawa Timur,” pungkasnya.

    Prioritas Swedia: Pendidikan dan Transportasi Umum

    Duta Besar Swedia untuk Indonesia, H.E. Mr. Daniel Blockert, menyatakan bahwa fokus kunjungannya kali ini adalah untuk memperluas jaringan kerjasama antara Pemerintah Swedia dengan wilayah di Indonesia, terutama Jawa Timur.

    Sebagai salah satu wilayah terbesar dengan perekonomian tertinggi, Blockert melihat banyak prioritas yang beririsan dan berpotensi untuk memperdalam kerjasama antara Swedia dan Jawa Timur.

    “Banyak hal yang dibahas bersama Ibu Gubernur hari ini, diantaranya transportasi, energi, layanan kesehatan dan industri manufaktur. Namun kali ini sektor pendidikan dan transportasi umum akan jadi prioritas kita bersama dalam waktu dekat,” ungkapnya kepada awak media.

    Di bidang pendidikan, Swedia tengah membahas program kerjasama beasiswa dengan dua universitas terkemuka di Jawa Timur, yaitu UNAIR dan ITS.

    Dalam sektor transportasi umum, Swedia siap berpartisipasi dengan teknologi yang mereka miliki. Swedia dikenal dengan industri otomotifnya, seperti Scania dan Volvo, yang telah banyak masuk di pasar Indonesia.

    Potensi Investasi Swedia di Jawa Timur

    “Kaitannya sektor industri yang sangat tumbuh pesat di Jawa Timur, kami akan sangat senang membawa kabar ini kembali ke Swedia. Harapannya nanti akan lebih banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan investasi di Jawa Timur,” tutur Blockert.

    “Telah ada berbagai perusahaan besar seperti IKEA, elektrolux dan H & M. Mereka juga mencari tempat untuk menjual produk, dan bisa juga untuk tempat produksinya,” imbuh Dubes Swedia.

    Ucapan Terima Kasih dan Harapan Kerjasama Lanjutan

    Di akhir pertemuan, Blockert mengucapkan terima kasih atas sambutan ramah dan kesempatan kerjasama yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia meyakini akan semakin banyak kerjasama strategis lain yang terjalin antara Swedia dan Jawa Timur di masa depan.

    “Pertemuan ini hanyalah awal dari kerjasama strategis yang akan terjalin mendatang,” tutupnya.

    Sektor Kerjasama Fokus Utama
    Transportasi Publik Pengembangan SRRL, manajemen operasional, ticketing, solusi mobilitas perkotaan
    Pendidikan Beasiswa, pertukaran akademik, peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa SMA Taruna
    Industri Potensi investasi perusahaan Swedia di Jawa Timur

    Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara Jawa Timur dan Swedia di masa depan.

  • Gratifikasi DPRD NTB: Tiga Tersangka Segera Diadili di Mataram

    Gratifikasi DPRD NTB: Tiga Tersangka Segera Diadili di Mataram

    Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Tiga anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan segera menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

    Ketiga tersangka tersebut adalah Indra Jaya Usman alias IJU dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim dari Partai Golkar, dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip, seorang politisi dari Partai Perindo.

    “Iya, berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, Jumat (13/2/2026).

    Humas Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kelik Trimargo, membenarkan pelimpahan berkas ketiga tersangka. Namun, jadwal persidangan belum ditetapkan.

    “Belum ditentukan hari sidangnya,” ucap Kelik.

    Meskipun jadwal sidang belum ditentukan, majelis hakim yang akan mengadili perkara ini telah ditunjuk. Dewi Santini akan bertindak sebagai ketua majelis, dengan anggota I Made Gede Trisnajaya Susila dan Irawan Ismail.

    “Tiga-tiganya sama semua majelisnya,” jelas Kelik.

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Mataram, kasus ini terdaftar dengan nomor perkara yang berbeda untuk setiap tersangka. Muhammad Nashib Ikroman alias Acip terdaftar dengan nomor perkara 18/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr, Indra Jaya Usman alias IJU dengan nomor perkara 17/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr, dan Hamdan Kasim dengan nomor perkara 16/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr.

    Daftar Penerima Gratifikasi dan Nominal

    Dalam kolom barang bukti di SIPP PN Mataram, terungkap sejumlah nama anggota DPRD NTB yang diduga menerima gratifikasi, lengkap dengan nominalnya. Berikut daftar nama dan nominal yang tercantum:

    Sebelum melihat daftar nama penerima gratifikasi, perlu digarisbawahi bahwa status mereka masih sebagai pihak yang diduga terlibat dan akan dibuktikan lebih lanjut di pengadilan.

    Nama Penerima Nominal (Rp)
    Marga Harun 200.000.000
    Lalu Irwansyah (melalui sopir Mustafa Bakri) 100.000.000
    Burhanuddin 200.000.000
    Muhannan Mu'min Mushonaf 200.000.000
    Salman 150.000.000
    Hulaemi 150.000.000
    Wahyu Apriawan Riska 150.000.000
    Ruhaiman 150.000.000
    Rangga Danu Meinaga Adhitama 200.000.000
    Lalu Arif Rahman Hakim 200.000.000
    TGH Muliadi 150.000.000
    Nurdin Marjuni 180.000.000
    Harwoto 170.000.000

    Barang Bukti Lainnya

    Selain daftar penerima gratifikasi, kolom barang bukti juga merinci beberapa hal lain, termasuk kegiatan Desa Berdaya yang merupakan program unggulan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Terdapat juga nominal sebesar Rp 76 miliar yang berasal dari Nursalim.

    Tercantum pula salinan lengkap dengan tanda tangan asli penginputan usulan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2025 dari saksi H Salman, data SIPD pada Mei 2025 untuk Program 2026 atas nama Hj Rohani dan dokumen usulan SIPD atas nama Hj Nanik Suryatiningsih, serta print out hasil reses 2025 pada SIPD RI (Anggota DPRD NTB yang baru) yang didapatkan dari Iswandi.

    Barang bukti lainnya meliputi satu bundel program kegiatan dari ASN Bappeda NTB bernama Firman, salinan pesan WhatsApp tentang pengisian daftar "By Name By Address" (BNBA) beserta tanda tangan saksi Abdul Rahim, dan kuitansi Nomor 005 yang melampirkan keterangan pembayaran utang modal usaha gas dari Ibrahim senilai Rp 200 juta kepada penerima bernama Habib.

    Surat Edaran Gubernur dan Dokumen Pergeseran Anggaran

    Terdapat tiga surat edaran Gubernur NTB dari Dr. Nursalim tentang pedoman dan pelaksanaan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 6 Januari 2025, 7 Maret 2025, dan 9 Mei 2025.

    Terakhir, tercantum dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satker Perangkat Daerah NTB Tahun 2025 untuk kegiatan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB yang didapatkan dari Nursalim. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/Kota, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer maupun sekunder pada Daerah Irigasi dengan luas mencapai ribuan hektare (Dinas PUPR NTB), penataan prasarana pertanian (Distanbun NTB), pengelolaan destinasi pariwisata (Dinas Pariwisata NTB), penyediaan perlengkapan jalan (Dinas Perhubungan NTB), dan urusan penyelenggaraan PSU permukiman (Disperkim NTB).

  • Jokowi Bantah Isu Jadi Wantimpres Prabowo di Solo

    Jokowi Bantah Isu Jadi Wantimpres Prabowo di Solo

    Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membantah isu yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan dirinya memilih untuk tetap berada di Solo.

    Isu ini bermula dari unggahan sebuah akun media sosial Facebook yang menyebut Prabowo akan menunjuk Jokowi sebagai Wantimpres. Kabar ini kemudian ramai diperbincangkan.

    Menanggapi isu tersebut, Jokowi dengan tegas membantahnya. Ia menyatakan tetap memilih untuk tinggal di Solo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    "Nggak lah, saya di Solo saja," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2).

    Jokowi juga menekankan bahwa dirinya kini telah purna tugas dan bukan lagi merupakan pejabat pemerintah. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya permintaan resmi dari Prabowo, Jokowi enggan memberikan komentar lebih lanjut.

    "Saya ini sekarang bukan pejabat pemerintah lagi, ya sudah ada di Solo. Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja. Saya di Solo saja," imbuhnya.

    Jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

    Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Anggota Wantimpres terdiri dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman di berbagai bidang. Berikut ini adalah daftar tugas Wantimpres:

    Tugas Deskripsi
    Memberikan nasihat Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden mengenai berbagai masalah negara dan pemerintahan.
    Mengevaluasi kebijakan Mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan memberikan rekomendasi perbaikan.
    Menjembatani komunikasi Menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
    Memantau perkembangan Memantau perkembangan situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam dan luar negeri.

    Dengan penegasan ini, Jokowi mengakhiri spekulasi mengenai posisinya dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Ia memilih untuk menikmati masa purna tugasnya di Kota Solo.