Category: Politik

  • Prabowo Subianto Bantah Program Makan Bergizi Gratis Buang Uang Negara di Jakarta

    Prabowo Subianto Bantah Program Makan Bergizi Gratis Buang Uang Negara di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kerap dituding sebagai proyek buang-buang uang negara. Ia dengan tegas membantah tudingan tersebut.

    Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menghadapi kampanye yang berusaha mendiskreditkan kebijakan MBG. Menurutnya, tuduhan itu tidak valid karena sumber dana program berasal dari pengalihan anggaran dari pos-pos yang dianggap kurang produktif.

    "Karena itu kita laksanakan program ini. Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang," kata Prabowo saat meresmikan SPPG Polri, di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo menegaskan, program MBG didanai dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran, bukan melalui penambahan beban APBN. Efisiensi dilakukan untuk menutup celah kebocoran anggaran yang berpotensi menjadi lahan korupsi. Menurut Prabowo, jika tidak dilakukan penghematan, anggaran negara bisa habis untuk memperkaya oknum tertentu.

    "Padahal uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi. Dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi," tegas Prabowo.

    Kritik Terhadap Birokrasi

    Prabowo juga menyoroti budaya birokrasi yang dinilai seringkali menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Ia menyinggung praktik rapat di hotel luar kota, seminar, konferensi, serta kunjungan-kunjungan yang dianggap tidak esensial.

    "Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tidak ada manfaat bagi bangsa negara dan rakyat, itu terus dilaksanakan," papar Prabowo.

    Ia menjelaskan bahwa anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tersebut kini dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk program MBG.

    Kondisi Fiskal Negara

    Di sisi lain, Prabowo meyakinkan bahwa kondisi fiskal negara tetap aman meskipun program MBG membutuhkan biaya yang besar. Ia menyebutkan bahwa defisit APBN masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah, yaitu 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    "Saudara-saudara APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, yaitu 3%," tegas Prabowo.

    Bahkan, pemerintah menargetkan untuk menekan defisit lebih rendah dari angka tersebut. Pengurangan defisit menjadi salah satu target yang ingin dicapai.

    "Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ," lanjut Prabowo.

    Komitmen Prabowo Tertibkan Anggaran

    Prabowo mengaku bahwa setelah menjabat sebagai presiden, ia melihat masih banyak kebocoran dan penghamburan anggaran. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menertibkan birokrasi dan menyelamatkan kekayaan serta aset negara.

    "Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara, saya ingin menyelamatkan aset-aset negara," pungkasnya.

    Berikut adalah rincian target defisit APBN yang ditetapkan pemerintah:

    Tahun Target Defisit (% dari PDB)
    2024 Di bawah 3%
    2025 (Target) Berusaha untuk terus dikurangi
  • Bupati Siak Lobi Pusat Tingkatkan PAD dan Benahi BUMD

    Bupati Siak Lobi Pusat Tingkatkan PAD dan Benahi BUMD

    Bupati Siak Afni Zulkifli terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menemui sejumlah pejabat di pusat. Salah satu fokus utama adalah membangkitkan kembali PT Bumi Siak Pusako (BSP).

    “Alhamdulillah dalam sehari kemarin diberi kemudahan oleh Allah Taala bisa bertemu dengan banyak petinggi kementerian dan lembaga. Ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Bapak Saan Mustofa,” kata Bupati Afni, Jumat (13/2/2026).

    Dalam pertemuan tersebut, Afni mengaku mendapatkan banyak arahan dan dukungan terkait penyelarasan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam membangun Siak.

    “Saya tentu jadi sangat bersemangat atas banyaknya nasehat dan solusi yang ditawarkan untuk kemaslahatan rakyat,” kata Afni.

    Selain itu, Afni juga bertemu dengan Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily untuk berdiskusi tentang terobosan di dunia pendidikan dan pendidikan kebangsaan. Momentum penting lainnya adalah diskusi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Dirjen Migas Laode Sulaiman yang berfokus pada pembenahan PT BSP.

    Fokus Pembenahan PT BSP

    Menurut Afni, terdapat tiga agenda besar yang perlu dikawal bersama. Pertama, realisasi kewajiban Komitmen Kerja Pasti (KKP) BSP kepada negara, termasuk eksplorasi 7 sumur yang belum dikerjakan sejak izin diberikan. Program kerja lainnya adalah survey seismik, program EOR, dan studi GGR.

    “Ini sifatnya wajib dijalankan dan membutuhkan nilai investasi mencapai 130 juta USD. Kami optimis, InsyaAllah terlaksana dengan mengikuti arahan langsung Kementerian ESDM dan SKK Migas,” kata Afni.

    Agenda kedua adalah penggantian pipa salur minyak secara permanen oleh PT BSP, bukan hanya perbaikan sementara.

    “Ini akan sangat jauh lebih murah dan efektif. Sehingga menekan cost produksi dan berdampak kelak pada naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Afni optimis.

    “Inilah warisan yang kelak ditinggalkan bagi anak cucu Siak ke depan, setelah selama ini pipa BSP hanya mengandalkan warisan lama. Akibatnya beberapa tahun lalu terjadi congeal dan minyak terpaksa menggunakan trucking yang sangat mahal dan berdampak pada deviden pemilik saham dan PAD Siak hingga saat ini. Karena itu kita harus berani mengambil keputusan besar mengganti dan Alhamdulillah mendapat dukungan penuh dari pusat,” kata Afni.

    Agenda ketiga adalah pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk memilih Direksi tetap PT BSP. Afni menginginkan proses yang profesional, transparan, dan dapat dipercaya dengan melibatkan unsur independen seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, pakar, akademisi, dan profesional.

    Pembenahan Pelabuhan KITB

    Pertemuan juga dilakukan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandy dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud. Salah satu poin penting adalah pembahasan mengenai pengelolaan pelabuhan oleh BUMD PT Samudera Siak (SS) yang dinilai kurang amanah hingga menyebabkan ambruknya fisik pelabuhan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

    “Saya menegaskan bahwa Direksi lama telah dipecat secara tidak hormat, dan kami memiliki komitmen kuat membenahi pelabuhan di KITB saat nanti diberi kesempatan kedua. Alhamdulillah Bapak Menteri Perhubungan mendukung penuh bila BUMD Siak kembali menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di KITB, namun disarankan tidak lagi menggunakan badan hukum PT Samudera Siak, mengingat banyak hal yang masih harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami sepakat dan InsyaAllah kami siap membuka lembaran baru sesuai dengan arahan-arahan pihak Kementerian,” ucap Afni.

    Afni melaporkan bahwa ambruknya pelabuhan KITB dan berhentinya operasional kapal menyebabkan ratusan warga kehilangan pekerjaan. Ia bersyukur permohonan izin Ship-to-Ship (STS) transfer sementara diterima agar aktivitas pelabuhan tetap berjalan.

    Berikut rincian agenda pertemuan Bupati Siak dengan Kementrian:

    Pejabat Agenda
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa Penyelarasan pemerintah pusat dan daerah
    Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily Terobosan dunia pendidikan dan pendidikan kebangsaan
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan Dirjen Migas Laode Sulaiman Pembenahan PT Bumi Siak Pusako (BSP)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandy dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud Pembenahan Pelabuhan KITB

    “Terkahir kami juga memohon adanya jembatan timbang mencegah ODOL (Over Dimension Over Loading), demi menjaga kualitas Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah dan mobil angkutan untuk anak-anak disabilitas berangkat sekolah. Alhamdulillah semua mendapat tanggapan positif, akan ditindaklanjuti secara administratif dan teknis,” kata Afni.

  • Prabowo Minta Polri Tabah Hadapi Serangan Oknum

    Prabowo Minta Polri Tabah Hadapi Serangan Oknum

    Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan oknum bermasalah di dalam institusi. Ia menegaskan bahwa penindakan harus dilakukan terhadap oknum tersebut, bukan dengan membubarkan institusi atau mencopot pimpinan.

    Prabowo memahami bahwa Polri saat ini sering menjadi sasaran masalah. Ia mencontohkan situasi serupa yang pernah dialami TNI.

    "TNI juga dulu jadi sasaran, jenderal-jenderal yang paling hebat, paling jago dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM," kata Prabowo saat sambutan di acara peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo meminta Polri untuk bersikap tabah jika menjadi sasaran kritik. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari risiko.

    Analogi Oknum dalam Institusi

    Prabowo mengibaratkan keberadaan oknum dalam institusi seperti siswa di sebuah sekolah yang melakukan kesalahan.

    "Kalau ada dalam institusi ratusan ribu orang kalau ada nggak bener ya tindak, saya ibaratkan kalau ada sekolah muridnya ada yang brengsek, ada yang tawuran, ada yang kurang ajar, muridnya. Bukan kepala sekolahnya yang dicopot, keliru itu, terbalik, bukan sekolahnya ditutup, tapi nggak apa-apa, ini adalah risiko seorang pemimpin," kata Prabowo.

    Pesan untuk Pimpinan Polri

    Prabowo menekankan pentingnya ketahanan mental bagi pimpinan Polri dalam menghadapi berbagai serangan, termasuk di media sosial.

    "Kau dikasih bintang di sini (pundak kanan dan kiri), untuk tahan, tahan banting, tahan maki maki, tahan serangan, apalagi serangannya di sosmed ya kan, sosmed itu banyak buzzer, jadi kita harus tegar," ucapnya.

    Prabowo juga menyampaikan kebanggaannya atas prestasi Polri.

    "Yang jelas kita buktikan kepada rakyat, hari ini saya harus mengatakan bahwa saya bangga, dan puas dengan prestasi ini," ucap Prabowo.

    Berikut adalah rincian perbandingan jumlah personel Polri:

    Pangkat Jumlah Personel (Estimasi)
    Jenderal Polisi 20
    Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) 80
    Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) 250
    Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) 500
    Kombes Pol 5.000
    AKBP 7.500
    Kompol 12.000
    AKP 17.000
    IPTU 25.000
    IPDA 35.000
    Aipda 60.000
    Bripka 90.000
    Brigadir 120.000
    Briptu 150.000
    Bharada 200.000

    Jumlah tersebut adalah estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu.

  • Polri Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto

    Polri Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inisiatif Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komisi III DPR menilai langkah Polri, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sejalan dengan visi Prabowo.

    Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, menyatakan bahwa pembangunan SPPG oleh Polri selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    "Langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama seluruh jajaran dan kawan-kawan Polri dalam membangun SPPG ini menurut saya sangat selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita. Ini menunjukkan bahwa visi besar pemerintah benar-benar ditangkap dan diterjemahkan secara konkret oleh institusi negara," ujar Rano Alfath saat dikonfirmasi, Jumat (13/2/2026).

    Rano menambahkan bahwa program MBG yang didukung Polri langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, Polri tetap menjalankan tugas pokoknya sambil berkontribusi pada program MBG.

    "Inisiatif langkah nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak kita. Polri tetap solid menjalankan tugas menjaga keamanan, dan pada saat yang sama ikut mengambil peran dalam memastikan pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan bangsa," ujar Rano.

    Investasi Jangka Panjang

    Rano, yang juga Bendahara Fraksi PKB, menekankan bahwa kualitas generasi muda saat ini akan menentukan kekuatan Indonesia di masa depan. Ia menilai bahwa memprioritaskan isu gizi adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

    "Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan Polri di seluruh Indonesia yang sudah bekerja keras menghadirkan program ini. Kehadiran SPPG ini memperlihatkan komitmen nyata dan kepedulian yang tulus terhadap masa depan anak-anak Indonesia," ujar Rano.

    Apresiasi Prabowo Subianto

    Dalam pidatonya di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2), Prabowo Subianto mengungkapkan kegembiraannya atas inisiatif Polri dalam membangun SPPG. Ia merasa puas karena Polri mendukung program MBG tanpa mengabaikan tugas utamanya.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    Tabel: Perbandingan Program SPPG dengan Program Gizi Lain

    Berikut adalah tabel yang membandingkan program SPPG dengan program gizi lainnya:

    Program Fokus Utama Target Penerima Pelaksana
    SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Penyediaan makanan bergizi Anak-anak Polri
    PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Suplementasi gizi Balita kurang gizi Puskesmas
    Posyandu Pemantauan tumbuh kembang anak Bayi dan balita Kader kesehatan
  • CIA Rekrut Informan Militer China Lewat Video Online

    CIA Rekrut Informan Militer China Lewat Video Online

    Badan intelijen pusat Amerika Serikat (AS), CIA, berupaya memanfaatkan perselisihan di internal militer Beijing. Mereka merilis video baru ke publik untuk merekrut informan dari kalangan militer China.

    Video CIA itu menggambarkan seorang perwira militer China dari level menengah yang merasa kecewa. Video yang dirilis pada Kamis (12/2) itu menjadi langkah terbaru AS dalam kampanye untuk meningkatkan pengumpulan intelijen manusia terhadap rival strategis Washington.

    Ini mengikuti upaya serupa pada Mei tahun lalu, yang berfokus pada tokoh-tokoh fiktif dalam Partai Komunis yang berkuasa di China yang memberikan instruksi detail dalam bahasa Mandarin tentang cara menghubungi intelijen AS secara aman.

    Direktur CIA, John Ratcliffe, mengatakan bahwa video-video dari lembaganya itu telah menjangkau banyak warga negara China. CIA akan terus menawarkan kepada para pejabat pemerintah China "kesempatan untuk bekerja menuju masa depan yang lebih cerah bersama".

    Video singkat CIA yang diunggah ke saluran YouTube-nya itu bertujuan untuk mengeksploitasi dampak politik domestik dari penindakan korupsi militer yang telah berlangsung selama bertahun-tahun oleh otoritas China. Penindakan ini menghantam eselon atas Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) selain Zhang Youxia.

    "Siapa pun yang memiliki kualitas kepemimpinan pasti akan dicurigai dan dieliminasi tanpa ampun. Kekuasaan mereka dibangun di atas kebohongan yang tak terhitung jumlahnya," kata seorang perwira militer fiktif berbahasa Mandarin dalam video CIA tersebut.

    Bulan lalu, Kementerian Pertahanan China mengumumkan pemecatan dan penyelidikan terhadap Zhang Youxia, orang nomor dua di bawah Presiden Xi Jinping dalam Komisi Militer Pusat (CMC). Zhang menjadi pemimpin militer senior China paling terkemuka yang dipecat dalam beberapa dekade terakhir.

    CIA Klaim Jangkau Jutaan Orang

    CIA meyakini bahwa kampanye online tersebut menembus "Great Firewall"-nya China dan mencapai audiens yang dituju.

    "Video-video kami sebelumnya telah menjangkau jutaan orang dan menginspirasi sumber-sumber baru," ujar seorang pejabat CIA, yang enggan disebut namanya, saat berbicara kepada Reuters.

    Berikut adalah perbandingan upaya perekrutan intelijen yang dilakukan oleh CIA dan badan intelijen China:

    Aspek CIA (Amerika Serikat) Badan Intelijen China
    Target Pejabat militer dan pemerintah China yang merasa tidak puas Pegawai pemerintah AS (saat ini dan mantan)
    Metode Video online, kampanye publikasi detail cara menghubungi intelijen AS secara aman Upaya perekrutan langsung
    Tujuan Membangun kembali jaringan mata-mata di China setelah sebelumnya dilumpuhkan Merekrut informan untuk mendapatkan informasi dari dalam pemerintah AS
    Tantangan Menembus sensor internet China ("Great Firewall") Mengidentifikasi dan merekrut individu yang memiliki akses ke informasi sensitif

    CIA telah berinvestasi besar-besaran untuk menangkal China dan berupaya membangun kembali jaringan mata-mata di negara tersebut, setelah Beijing melumpuhkan jangkauannya dengan membunuh atau memenjarakan sejumlah sumber AS antara tahun 2010-2012 lalu.

    Sejumlah para pejabat AS menyebut badan-badan intelijen China bekerja tanpa henti untuk merekrut para pegawai pemerintah AS saat ini dan mantan pegawai pemerintah AS. Bahkan beberapa tahun terakhir, Beijing menerbitkan laporan tentang apa yang mereka sebut sebagai jaringan mata-mata AS yang mereka temukan di China.

  • Saksi Akui Terima Rp 65 Juta di Sidang Sertifikasi K3 Kemnaker

    Saksi Akui Terima Rp 65 Juta di Sidang Sertifikasi K3 Kemnaker

    Chandrales Riawati Dewi, Kepala Seksi Bidang Akreditasi Kelembagaan dan Sistem Manajemen K3 di Kemnaker periode 2015-2020, mengakui menerima Rp 65 juta. Uang tersebut merupakan dana nonteknis terkait pengurusan sertifikasi K3 dan diterima sejak 2019 sebagai 'uang terima kasih'.

    Pengakuan itu disampaikan Dewi saat menjadi saksi dalam sidang kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Hakim Ketua Nur Sari Baktiana mencecar Dewi mengenai alasan pemberian uang terima kasih dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

    "Terima kasih atas apa?" tanya hakim.

    "Mungkin karena kami membantu," jawab Dewi.

    Hakim kemudian menegaskan bahwa pemberian tersebut tidak mungkin hanya karena membantu, melainkan karena Dewi adalah bagian dari proses tersebut. Hakim kembali bertanya, "Jadi tidak ada kata mungkin. Ibu ada dalam proses bisnis di situ sehingga pertanyaannya, terima kasih atas apa?"

    "Membantu memproses sertifikat," jawab Dewi.

    Hakim yang tidak puas dengan jawaban tersebut, meminta Dewi untuk jujur dan tidak takut menyampaikan keterangan sebenarnya.

    "Kemnaker ini bukan membantu memang tugasnya untuk memproses dan mengeluarkan sertifikat yang dibutuhkan oleh PJK3, sehingga ketika ada uang terima kasih yang kemudian beralih definisi menjadi uang teknis, di pemahaman ibu dan rekan-rekan sejawat, ini terima kasih karena apa?" tanya hakim.

    "Membantu proses penerbitan sertifikat," jawab Dewi.

    Hakim kembali menekankan bahwa menerbitkan sertifikat K3 adalah tugas Kemnaker. Dewi akhirnya mengakui bahwa uang terima kasih dari PJK3 bertujuan agar proses penerbitan sertifikat dipercepat.

    "Kalau tupoksinya memang menerbitkan sertifikat, membantu yang seperti apa yang kemudian mereka berterima kasih kepada ibu dan rekan-rekan sejawat? Saya sudah tahu jawabannya tetapi ingin keluar dari ibu sendiri, sehingga akan dicatat dalam persidangan menjadi fakta persidangan. Kenapa teman-teman PJK3 ini berterima kasih kepada Kemnaker yang memang tugasnya menerbitkan sertifikat? Karena apa mereka berterima kasih?" tanya hakim.

    "Agar cepat," jawab Dewi.

    Penerimaan Uang Sejak 2019

    Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Dewi terkait penerimaan uang nonteknis dari PJK3 senilai Rp 65 juta. Menurut BAP, penerimaan tersebut berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025.

    "Ini saksi nomor 11 izin membacakan majelis, 'uang sertifikat PJK3 yang saya terima selama bekerja di Kemnaker' ini saksi mengatakan selama bekerja di Kemnaker, sementara saksi mengatakan sudah bekerja di tahun 2005. 'Antara Rp 1 (juta) sampai Rp 2 juta setiap bulan atau totalnya Rp 65 juta'. Nah, kalau saksi bicara selama saksi bekerja 2006-2025 apakah, dari mana saksi bisa menghitung Rp 65 juta ini?" tanya jaksa.

    "Izin Pak, itu kemarin penyidik dari 2019 menyatakan seperti itu," jawab Dewi.

    Daftar Terdakwa Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

    Total ada 11 terdakwa dalam kasus ini. Berikut daftar nama-namanya:

    Berikut daftar lengkap terdakwa dalam kasus ini:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia
  • Keraton Solo Berencana Gugat Disdukcapil Soal Pergantian Nama Raja

    Keraton Solo Berencana Gugat Disdukcapil Soal Pergantian Nama Raja

    Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terkait perubahan nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Solo pun memberikan tanggapannya.

    Kepala Disdukcapil Solo, Agung Hendratno, menyatakan bahwa pihaknya telah menjawab surat keberatan dari LDA. Pihaknya menghargai jika LDA masih belum puas dan akan menempuh jalur hukum lain.

    "Surat keberatan dari LDA, Dukcapil sudah menjawabnya. Upaya yang dilakukan LDA tentunya Dukcapil menghargainya dan memperhatikan keberatan dimaksud," kata Agung saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).

    Agung menegaskan bahwa Disdukcapil hanya menjalankan tugas sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Solo.

    "Namun demikian tugas Disdukcapil hanya melaksanakan pencatatan peristiwa kependudukan berdasarkan penetapan Pengadilan terhadap proses ganti nama dimaksud," ujarnya.

    Ketika ditanya mengenai langkah Disdukcapil jika LDA benar-benar melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Agung menjawab pihaknya akan menunggu perkembangan lebih lanjut.

    "Kan belum (ada gugatan). Nanti saja kita lihat perkembangan selanjutnya," ucapnya.

    Latar Belakang Perubahan Nama

    KGPH Purbaya atau Paku Buwono (PB) XIV Purbaya telah resmi mengganti namanya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas di KTP. Perubahan nama ini dilakukan di kantor Dispendukcapil Kota Solo.

    PB XIV Purbaya menjelaskan bahwa perubahan namanya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Solo Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt dari KGPH Purbaya menjadi Pakubuwono Empat Belas.

    "Ya, sesuai dengan aturan," kata Purbaya saat ditanya mengenai perubahan nama tersebut, Kamis (12/2/2026).

    Alasan LDA Pertimbangkan Gugatan

    Ketua Eksekutif LDA Keraton Solo, KPH Eddy Wirabhumi, mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terkait perubahan nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.

    "Nanti akan kita evaluasi perlu tidaknya gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Bahkan kami meyakini akan muncul laporan atau gugatan-gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP tersebut," kata Eddy Wirabhumi saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).

    Eddy juga mengatakan bahwa LDA telah mengirimkan surat keberatan ke Dispendukcapil sebagai respons atas pergantian nama tersebut.

    "Kemarin sebenarnya kami mengirim surat lagi ke Dukcapil sebagai jawaban atas surat dari Dukcapil yang kami terima kemarin sore. Karena hampir pasti akan terjadi penyalahgunaan identitas tersebut," ujar Eddy.

    Surat keberatan itu, lanjut Eddy, merupakan respons terhadap langkah Dispendukcapil yang tetap memproses pergantian nama PB XIV Purbaya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solo Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt.

    "Dalam surat tersebut, Dukcapil intinya bersikeras akan memberikan pelayanan karena ada penetapan PN. Mereka tidak mau mengerti bahwa penetapan PN tersebut sedang kami gugat dan prosesnya sedang berjalan," ucapnya.

    Eddy berpendapat bahwa putusan penetapan oleh Pengadilan Negeri hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan jabatan maupun gelar Keraton.

    "Putusan penetapan itu hanya administratif dan tidak ada hubungan dengan jabatan atau gelar Keraton, tetapi dipastikan akan disalahgunakan," tegasnya.

    Poin Keberatan LDA Keraton Solo

    Berikut adalah poin-poin keberatan LDA Keraton Solo terkait perubahan nama KGPH Purbaya:

    Poin Keberatan Alasan
    Potensi Penyalahgunaan Identitas Perubahan nama dikhawatirkan akan disalahgunakan karena penetapan PN hanya administratif dan tidak terkait jabatan/gelar Keraton.
    Proses Hukum yang Sedang Berjalan LDA sedang menggugat penetapan PN yang menjadi dasar perubahan nama.
    Tidak Terkait Jabatan/Gelar Keraton Penetapan PN hanya bersifat administratif dan tidak memiliki hubungan dengan jabatan atau gelar di Keraton.
  • Komisi I DPR: Indonesia Harus Awasi Pergerakan Israel di Dewan Perdamaian

    Komisi I DPR: Indonesia Harus Awasi Pergerakan Israel di Dewan Perdamaian

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menanggapi bergabungnya Israel ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, jika Indonesia keluar dari dewan tersebut, pemerintah akan kehilangan kemampuan untuk memantau pergerakan Israel.

    "Justru lebih jelas gitu. Kalau kita keluar, malah kita nggak punya hak suara, kita nggak mengetahui pergerakan," kata Dave kepada wartawan di Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Dave berpendapat, dengan tetap berada di Dewan Perdamaian setelah bergabungnya Israel, Indonesia dapat lebih memahami situasi dan mengambil sikap yang tepat. Keberadaan Indonesia di dewan tersebut juga memberikan suara bagi negara.

    "Justru dengan di sana kita bisa lebih memahami dan bisa lebih bersikap untuk mencapai target-target tersebut," ucap dia.

    Lebih lanjut, Dave optimistis peluang Palestina untuk turut bergabung ke Dewan Perdamaian tetap terbuka. Ia menyinggung posisi tawar Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut.

    "Bukan berarti tertutup kan. Kalau kita keluar, ya berarti kita sudah pasti menutup kemungkinan itu. Jadi diplomasi harus terus berjalan," ujar dia.

    Dave juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana dan konsep yang jelas terkait keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.

    "Jadi kita support kebijakan pemerintah untuk memastikan fungsi BoP ini benar-benar tercapai. Yang jelas saat ini kita tetap membela, mendukung kemerdekaan rakyat Palestina," tutur dia.

    Respons Kementerian Luar Negeri

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI turut memberikan tanggapan terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2).

    Yvonne menambahkan, keikutsertaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Rincian Sikap Indonesia di Dewan Perdamaian

    Berikut adalah poin-poin utama sikap Indonesia di Dewan Perdamaian:

    Aspek Sikap Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun.
    Legitimasi Kebijakan Tidak sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun.
    Dasar Keikutsertaan Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Prinsip Utama Menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, realisasi solusi dua negara.

    Dengan tetap aktif di Dewan Perdamaian, Indonesia berupaya untuk terus menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mengupayakan perdamaian di kawasan tersebut.

  • Keraton Solo: LDA Kritik Penggantian Nama Purbaya Jadi PB XIV

    Keraton Solo: LDA Kritik Penggantian Nama Purbaya Jadi PB XIV

    Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo mengkritik pergantian nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Mereka menilai perubahan nama tersebut rentan disalahgunakan. LDA juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solo.

    Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, menjelaskan bahwa surat keberatan tersebut merupakan respons atas surat dari Disdukcapil. LDA khawatir perubahan identitas akan disalahgunakan.

    "Kemarin sebenarnya kami mengirim surat lagi ke Dukcapil sebagai jawaban atas surat dari Dukcapil yang kami terima kemarin sore. Karena hampir pasti akan terjadi penyalahgunaan identitas tersebut," kata KPH Eddy Wirabhumi, Jumat (13/2/2026).

    Eddy menambahkan, surat keberatan itu menanggapi langkah Disdukcapil yang tetap memproses pergantian nama PB XIV Purbaya. Disdukcapil menerbitkan KTP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solo Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt.

    "Dalam surat tersebut, Dukcapil intinya bersikeras akan memberikan pelayanan karena ada penetapan PN. Mereka tidak mau mengerti bahwa penetapan PN tersebut sedang kami gugat dan prosesnya sedang berjalan," ujar Eddy.

    Proses Hukum dan Jabatan Keraton

    Menurut Eddy, putusan penetapan oleh Pengadilan Negeri hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan jabatan atau gelar di Keraton.

    "Putusan penetapan itu hanya administratif dan tidak ada hubungan dengan jabatan atau gelar Keraton, tetapi dipastikan akan disalahgunakan," ucapnya.

    Berikut adalah detail informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan:

    Aspek Detail
    Jenis Putusan Penetapan Administratif
    Nomor Putusan 178/Pdt.P/2025/PN Skt
    Pengadilan Pengadilan Negeri Solo
    Status Digugat oleh LDA

    LDA terus berupaya untuk mengklarifikasi status hukum dan implikasi dari perubahan nama tersebut.

  • Korut Ancam Respons Mengerikan atas Drone Korsel

    Korut Ancam Respons Mengerikan atas Drone Korsel

    Pemerintah Korea Utara (Korut) melontarkan ancaman serius. Mereka akan memberikan "respons yang mengerikan" jika mendeteksi drone lain yang terbang melintasi perbatasan dari Korea Selatan (Korsel).

    Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, diketahui telah berupaya memperbaiki hubungan dengan Korea Utara sejak menjabat tahun lalu. Bahkan, Lee mengkritik pendahulunya karena diduga mengirimkan drone untuk menyebarkan propaganda di Korea Utara.

    Namun, Korea Utara mengklaim telah menembak jatuh sebuah drone pengintai bulan lalu. Insiden ini mengancam upaya Lee untuk mencairkan ketegangan.

    Peringatan Kim Yo Jong

    Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengingatkan akan konsekuensi berat jika pengiriman drone terus berlanjut.

    "Saya memberikan peringatan sebelumnya bahwa terulangnya provokasi seperti itu yang melanggar kedaulatan yang tidak dapat dicabut dari DPRK (singkatan nama resmi Korea Utara), pasti akan memicu respons yang mengerikan," kata Kim dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, dilansir kantor berita AFP, Jumat (13/2/2026).

    "Kami tidak peduli siapa dalang di balik penyusupan drone ke wilayah udara Korea Utara dan apakah itu individu atau organisasi sipil," tambahnya.

    Penyelidikan Korsel Atas Insiden Drone

    Awalnya pemerintah Korea Selatan membantah keterlibatan resmi apa pun dalam penyusupan drone Januari lalu, dengan para pejabat menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan warga sipil.

    Namun, satuan tugas gabungan militer-polisi Korea Selatan mengumumkan awal pekan ini, bahwa mereka sedang menyelidiki tiga tentara aktif dan satu staf badan intelijen dalam upaya untuk "mencari kebenaran secara menyeluruh".

    Penyesalan Pemerintah Seoul

    Menteri Unifikasi Seoul, Chung Dong-young, telah menyatakan "penyesalan mendalam" awal pekan ini.

    Keterlibatan pemerintah Seoul dalam penyusupan drone Januari lalu akan bertentangan dengan upaya Lee untuk menurunkan ketegangan dengan Pyongyang.

    Chung sebelumnya menyatakan bahwa drone tersebut mungkin merupakan pekerjaan staf pemerintah yang masih setia kepada mantan presiden Yoon Suk Yeol.

    Berikut rincian dugaan keterlibatan oknum dalam insiden drone tersebut:

    Pihak Terlibat Status Keterangan
    Tiga Tentara Aktif Militer Korsel Dalam penyelidikan satuan tugas gabungan
    Satu Staf Badan Intelijen Korsel Dalam penyelidikan satuan tugas gabungan

    Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik insiden penyusupan drone yang memicu ketegangan baru antara kedua negara.