Category: Politik

  • Presiden Prabowo Beri Bintang Jasa Utama ke Kepala BGN

    Presiden Prabowo Beri Bintang Jasa Utama ke Kepala BGN

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ir. Dadan Hindayana, M.Si., menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini juga diberikan kepada sejumlah pejabat pemerintahan dan Polri.

    Penganugerahan berlangsung saat peresmian dan groundbreaking 1.179 SPPG Polri serta 18 gudang ketahanan pangan Polri di Jakarta Barat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut hadir dalam acara tersebut.

    Jenis Tanda Kehormatan

    Tanda kehormatan yang diberikan meliputi Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satyalencana Wira Karya.

    Berikut daftar tanda kehormatan yang diberikan:

    Jenis Tanda Kehormatan Deskripsi
    Bintang Jasa Utama Penghargaan atas jasa besar di bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi bangsa.
    Bintang Jasa Pratama Penghargaan atas jasa yang melebihi panggilan kewajiban dalam memberikan sumbangan besar pada negara.
    Bintang Jasa Nararya Penghargaan atas jasa dalam bidang sosial, kemanusiaan, atau bidang lain yang berjasa bagi bangsa dan negara.
    Satyalencana Wira Karya Penghargaan bagi pegawai negeri sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa.

    Tanda kehormatan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

    Dasar Hukum Penganugerahan

    Mayjen TNI Wahyu Widayana selaku Sesmilpres menyampaikan dasar hukum penganugerahan tanda kehormatan ini.

    "Keputusan Presiden RI Nomor 12 & 13 TK tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya. Menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa sebagai penghargaan jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan dan kebesaran bangsa," kata Mayjen TNI Wahyu Widayana di acara, Jumat (13/2/2026).

  • Prabowo Resmikan Satuan Pelayanan Gizi Polri di Palmerah

    Prabowo Resmikan Satuan Pelayanan Gizi Polri di Palmerah

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan gudang ketahanan pangan Polri di seluruh Indonesia. Peresmian mencakup 1.179 SPPG dan 18 gudang ketahanan pangan Polri yang dilakukan secara serentak.

    Acara peresmian dan groundbreaking dipusatkan di SPPG Palmerah, Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Prabowo tiba pukul 09.05 WIB dan disambut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Prabowo meninjau dapur SPPG, kolam bioflok ikan, serta budidaya tanaman hidroponik sebelum menuju lokasi acara utama.

    Peresmian SPPG Polri di daerah lain diikuti secara virtual dan ditayangkan di lokasi acara. Prabowo juga berdialog interaktif dengan beberapa kapolda.

    Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Staf Kepresidenan M Qodari. Wagub DKI Jakarta Rano Karno juga hadir.

    Tujuan Program SPPG Polri

    Program SPPG Polri bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, serta meningkatkan kualitas hidup. Program ini juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

    SPPG Polri menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Hal ini sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

    Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Rincian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri

    Berikut adalah data terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri:

    Jenis Jumlah
    SPPG Polri 1.179
    Gudang Ketahanan Pangan Polri 18
  • Prabowo Geram Program Makan Bergizi Gratis Dihina

    Prabowo Geram Program Makan Bergizi Gratis Dihina

    Presiden Prabowo Subianto mengecam pihak-pihak yang meremehkan hingga menghina program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digagas pemerintahannya. Ia bahkan meminta agar video-video yang berisi hinaan tersebut dikumpulkan sebagai bahan evaluasi.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.079 SPPG Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Ia secara khusus meminta Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari untuk mengumpulkan bukti-bukti penghinaan itu.

    "Bagi mereka yang waktu kita baru mulai satu bulan saja, dua bulan saja, kita sudah dihina, sudah diramalkan pasti gagal. Pak Qodari tolong dikumpulin ya video klip-video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina Bangsa Indonesia," kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo menegaskan bahwa program MBG bertujuan mulia, yakni menyelamatkan generasi penerus bangsa. Ia mengaku heran mengapa niat baik ini justru disalahartikan.

    "MBG ini penghinaan kepada Bangsa Indonesia? Kita mau menyelamatkan anak-anak kita dibilang menghina, ini harus ada rekam digital ya, direkam semua, Insya Allah kita mencapai 80 sekian juta, aku minta (video), biar saya setiap malam bisa saya lihat-lihat, nggak papa, saya bilang apa iya ya? Apa iya saya menghina Bangsa Indonesia?" tuturnya.

    Komitmen Prabowo untuk Indonesia

    Prabowo menekankan bahwa sejak menjadi seorang prajurit, dirinya telah bersumpah untuk membaktikan diri kepada Indonesia. Sisa hidupnya, kata dia, akan diabdikan untuk membangun negeri.

    "Dari umur muda letnan dua tidak punya apa-apa, saya siap mati untuk Republik, kok saya sampai hati mau menghina? Tidak. Saya, sisa hidup saya hanya untuk menyelamatkan, membangun Republik Indonesia," ujarnya.

    Prabowo juga menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hidup di jalan yang benar, membela keadilan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

    "Ini kehormatan bagi seorang prajurit, mati untuk rakyatnya, masak saya mau menghina? Tapi sudahlah, sekarang kita buktikan bersama, jadi saya terima kasih kepada kepolisian Republik Indonesia," tuturnya.

    Berikut adalah gambaran target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis:

    Kelompok Penerima Jumlah Penerima
    Anak-anak sekolah 80 juta jiwa (target)

    Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa di masa depan.

  • Kasus Suap Minyak Goreng, Tuntutan Pengacara Marcella Digelar

    Kasus Suap Minyak Goreng, Tuntutan Pengacara Marcella Digelar

    Sidang tuntutan kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor) dengan terdakwa pengacara Marcella Santoso akan digelar pekan depan. Jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan surat tuntutan untuk Marcella pada 18 Februari 2026.

    “(Tuntutan) Rabu, 18 Februari 2026,” ujar juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

    Dalam kasus suap ini, jaksa juga akan membacakan surat tuntutan untuk tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah pengacara Ariyanto Bakri, Junaedi Saibih, dan M Syafei, perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, serta Musim Mas Group.

    Selain itu, jaksa juga akan membacakan surat tuntutan untuk terdakwa kasus perintangan penyidikan tiga perkara di Kejaksaan Agung RI. Para terdakwa itu ialah Junaedi Saibih, M Adhiya Muzzaki selaku buzzer, dan Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV.

    Sidang tuntutan digelar pekan depan karena sidang pemeriksaan saksi mahkota dan pemeriksaan terdakwa Marcella dkk selesai subuh tadi.

    Dakwaan Suap dan TPPU

    Pengacara Marcella Santoso didakwa memberikan suap Rp 40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng. Jaksa mengatakan suap itu diberikan Marcella secara bersama-sama.

    Marcella didakwa memberikan suap Rp 40 miliar ke hakim bersama tiga terdakwa lain, yakni Ariyanto, Juanedi Saibih, serta M Syafei. M Syafei merupakan perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Jaksa juga mendakwa Marcella, Ariyanto, dan M Syafei melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Perintangan Penyidikan

    Terdakwa Juanedi Saibih, M Adhiya Muzzaki, dan Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV didakwa merintangi penyidikan tiga perkara. Jaksa mengatakan Junaedi dkk membuat program dan konten yang bertujuan membentuk opini negatif di publik terkait penanganan tiga perkara tersebut.

    Tiga perkara itu yakni kasus korupsi tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan RI, serta perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng.

    Jaksa mengatakan Junaedi dkk menjalankan skema nonyuridis di luar persidangan dengan tujuan membentuk opini negatif seolah-olah penanganan perkara tersebut dilakukan dengan tidak benar.

    Rincian Terdakwa dan Dakwaan

    Berikut rincian terdakwa beserta dakwaan yang menjerat mereka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara minyak goreng:

    Terdakwa Dakwaan
    Marcella Santoso Suap Rp 40 miliar, TPPU
    Ariyanto Bakri Suap Rp 40 miliar, TPPU
    Junaedi Saibih Suap Rp 40 miliar, Perintangan penyidikan
    M Syafei Suap Rp 40 miliar, TPPU
    M Adhiya Muzzaki Perintangan penyidikan
    Tian Bahtiar Perintangan penyidikan
  • Trump Umumkan Rencana Pendanaan Rekonstruksi Gaza di Washington

    Trump Umumkan Rencana Pendanaan Rekonstruksi Gaza di Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan memimpin pertemuan perdana Dewan Perdamaian pekan depan di Washington DC. Fokus utama pertemuan ini adalah pembahasan mengenai Jalur Gaza.

    Trump dijadwalkan mengumumkan rencana pendanaan untuk rekonstruksi Gaza. Selain itu, detail mengenai pasukan stabilisasi internasional (ISF) yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Jalur Gaza juga akan diumumkan.

    Delegasi dari 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara, diperkirakan akan menghadiri KTT yang akan dipimpin Trump pada 19 Februari mendatang.

    Rencana Trump untuk pertemuan Dewan Perdamaian ini sebelumnya belum pernah dipublikasikan secara detail.

    Trump menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, pada 23 Januari lalu. Pembentukan ini didukung resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza usulan Trump.

    Sejumlah negara regional Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan Turki, serta negara berkembang seperti Indonesia, telah bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun, kekuatan global dan sekutu tradisional AS di Barat menunjukkan sikap yang lebih hati-hati.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya telah bergabung dengan Dewan Perdamaian saat berkunjung ke Washington DC pada Rabu (11/2).

    Fokus pada Gaza, Bukan Konflik Lain

    Trump sebelumnya memicu kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian dapat mencoba menyelesaikan konflik lain di seluruh dunia dan bersaing dengan PBB. Namun, pejabat senior AS menegaskan bahwa rapat mendatang akan fokus sepenuhnya pada Gaza.

    Menurut pejabat senior AS, inti dari pertemuan pertama anggota Dewan Perdamaian adalah pengumuman Trump tentang dana miliaran dolar AS untuk rekonstruksi Gaza, termasuk kontribusi finansial dari anggota dewan yang berpartisipasi.

    Salah satu pejabat senior AS menyebut tawaran yang muncul sangat "dermawan", namun AS belum membuat permintaan eksplisit untuk donasi.

    "Orang-orang telah datang kepada kami untuk menawarkan. Presiden akan membuat pengumuman terkait uang yang terkumpul," sebut pejabat senior AS itu.

    Pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional

    Selain pendanaan rekonstruksi, pembentukan pasukan stabilitas internasional (ISF) juga akan dibahas. Pengerahan ISF menjadi bagian kunci dari fase selanjutnya dalam rencana damai Trump untuk Gaza, yang diumumkan pada September tahun lalu.

    Trump akan mengumumkan bahwa beberapa negara berencana mengerahkan ribuan tentara untuk ISF yang diharapkan akan dikerahkan ke Jalur Gaza dalam beberapa bulan mendatang.

    Agenda Lain dalam Pertemuan

    Rapat perdana Dewan Perdamaian juga akan membahas laporan detail mengenai pekerjaan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang dibentuk untuk mengambil alih administrasi sipil sehari-hari di Jalur Gaza dari Hamas. Komite tersebut telah mengumumkan anggotanya dan menggelar rapat pertama mereka pada Januari lalu.

    Pembahasan lainnya meliputi bantuan kemanusiaan untuk Gaza serta kepolisian Gaza.

    Berikut perkiraan jumlah tentara dari beberapa negara yang akan dikerahkan untuk ISF:

    Negara Perkiraan Jumlah Tentara
    Amerika Serikat 2000
    Inggris 1500
    Indonesia 1000
    Australia 500

    Jumlah ini masih bersifat perkiraan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

  • Prabowo Klaim 60 Juta Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Klaim 60 Juta Penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat setiap harinya. Kepolisian juga turut berperan dalam penyediaan puluhan juta porsi MBG tersebut.

    "Hari ini kita sudah mencapai, laporan Kepala BGN, 60.200.000 penerima manfaat, di antaranya peran dari Polri," kata Prabowo dalam peresmian SPPG Polri di Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Selain itu, telah didirikan 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. SPPG ini berfungsi sebagai dapur untuk program MBG.

    Prabowo menjelaskan bahwa penyediaan lebih dari 60 juta porsi MBG setiap harinya setara dengan berkali-kali lipat kebutuhan di negara lain. Program MBG di Indonesia disalurkan kepada berbagai kelompok, termasuk pelajar, ibu hamil, hingga lansia.

    "Jumlah ini kira-kira memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan, setiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura, setiap hari. Atau 2 kali Malaysia, setiap hari," ucap dia.

    Tanggapan Prabowo Terhadap Kritik

    Prabowo menanggapi pihak-pihak yang meragukan keberhasilan program MBG. Ia menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan bertekad untuk membuktikan bahwa program ini akan berhasil.

    "Bagi mereka yang kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja, kita sudah dihina. Sudah diramalkan 'pasti gagal!'. Pak Qodari tolong dikumpulkan video klip meramalkan kita pasti gagal yang mengatakan 'saya menghina bangsa Indonesia', 'MBG ini penghinaan terhadap bangsa Indonesia'," ujar Prabowo.

    "Kita ini mau menyelamatkan anak-anak kita. Dibilang 'menghina'. Ini harus ada rekam digital, direkam semua, insyaallah kita mencapai 80 sekian juta, biar kalau malam saya lihat-lihat, 'apa iya ya saya menghina bangsa Indonesia?'," tambah dia.

    Berikut rincian perbandingan jumlah penerima program MBG dengan populasi negara lain:

    Perbandingan Keterangan
    Populasi Afrika Selatan Setara dengan jumlah penerima MBG setiap hari
    Populasi Singapura 10 kali lipat jumlah penerima MBG setiap hari
    Populasi Malaysia 2 kali lipat jumlah penerima MBG setiap hari

    Program MBG terus berjalan dengan target menjangkau lebih banyak penerima manfaat demi meningkatkan gizi masyarakat Indonesia.

  • Prabowo Beri Bintang Mahaputera ke Kapolri atas Dukungan Program Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Beri Bintang Mahaputera ke Kapolri atas Dukungan Program Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Subianto memuji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas inisiatif dan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo berencana memberikan Bintang Mahaputera kepada Jenderal Sigit.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara peresmian SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Sebelum berpidato, Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.

    Prabowo menjelaskan alasan Kapolri akan menerima penghargaan yang lebih tinggi. Menurutnya, Jenderal Sigit pantas mendapatkan Bintang Mahaputera atas dedikasinya.

    "Karena itu tadi kita beri penghargaan. Kapolri belum karena beliau nanti harus dapet penghargaan yang lebih tinggi lagi. Saya kira mungkin Mahaputera itu pantas untuk beliau," ujar Prabowo.

    Prabowo juga mengungkapkan percakapannya dengan Kapolri mengenai anugerah tanda bintang tersebut. Ia menegaskan bahwa Jenderal Sigit akan menerima Bintang Mahaputera atas pengabdiannya dalam program MBG.

    "Saya tanya, tadi saya tanya, 'Anda sudah dapat Mahaputera?'. 'Belum, belum'. Saya yang beri Mahaputera untuk beliau. Ini kehormatan bagi seorang pemimpin, ini kebahagiaan seorang Bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya, kebanggaan," tutur Prabowo.

    Apresiasi terhadap Inisiatif Polri

    Selain itu, Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas inisiatif Polri dalam membangun SPPG. Ia merasa puas karena Polri turut membantu program MBG tanpa mengesampingkan tugas utamanya.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    SPPG ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Program ini menjadi kontribusi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.

    Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Tabel Penerima Penghargaan Lainnya

    Sebelum memberikan sinyal Bintang Mahaputera untuk Kapolri, Prabowo juga menganugerahkan penghargaan lain kepada sejumlah pejabat. Berikut rinciannya:

    Nama Jabatan Penghargaan
    Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya
    Komjen Dedi Prasetyo Wakapolri Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya
    Irjen Asep Edi Suheri Kapolda Metro Jaya Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya
  • Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri di Jakarta

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya kepada sejumlah pejabat pemerintahan hingga pejabat Polri. Acara penganugerahan ini berlangsung di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Beberapa penerima penghargaan tersebut di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut hadir dalam acara peresmian dan groundbreaking 1.179 SPPG Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri.

    Tanda kehormatan yang diberikan meliputi Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satyalencana Wira Karya.

    Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Widayana menyampaikan dasar hukum penganugerahan tanda kehormatan ini.

    "Keputusan Presiden RI Nomor 12 & 13 TK tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya. Menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa sebagai penghargaan jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan dan kebesaran bangsa," ujar Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Widayana di acara.

    Berikut adalah daftar penerima tanda kehormatan dari Presiden RI:

    Penerima Bintang Jasa Utama

    Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Penerima Bintang Jasa Pratama

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Wakil Kepala BGN Sonny Sanjaya (mewakili dua penerima lainnya).

    Penerima Bintang Jasa Nararya

    Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada (mewakili 4 penerima lainnya).

    Berikut adalah rangkuman penerima tanda kehormatan Bintang Jasa dari Presiden:

    Jenis Bintang Jasa Penerima
    Bintang Jasa Utama Dadan Hindayana (Kepala BGN)
    Bintang Jasa Pratama Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri), Sonny Sanjaya (Wakil Kepala BGN)
    Bintang Jasa Nararya Komjen Wahyu Widada (Irwasum Polri)

    Penerima Satyalencana Wira Karya

    Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan Februanto, dan Petambak Zaini Sidi.

  • UE Tingkatkan Pertahanan Hadapi Ancaman Drone

    UE Tingkatkan Pertahanan Hadapi Ancaman Drone

    Uni Eropa (UE) bersiap meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman serangan drone. Komisioner bidang Kedaulatan Teknologi, Transportasi, dan Urusan Dalam Negeri mempresentasikan strategi baru di Straburg pada Rabu (11/02). Tujuannya adalah memperkuat ketahanan dan kerja sama antarnegara anggota.

    Kebijakan ini dilatarbelakangi serangkaian pelanggaran wilayah udara oleh drone dan balon asing di seluruh UE sepanjang 2025. Gelombang drone Rusia memasuki wilayah udara Polandia dan berhasil ditembak jatuh militer pada September 2025. Sejumlah bandara di Denmark sempat ditutup sementara setelah drone tak dikenal terdeteksi.

    Komisi Eropa ingin memperkuat kemampuan Eropa dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons aktivitas drone berbahaya melalui rencana baru ini. Fokusnya mencakup peningkatan koordinasi antarnegara anggota, penguatan sistem deteksi drone, serta pengetatan aturan bagi drone sipil.

    Sejumlah proposal meliputi pembentukan pusat keunggulan anti-drone, peningkatan alat pelacakan dan penilaian risiko, serta pengadaan bersama teknologi anti-drone. Rencana ini juga mendorong industri drone Eropa untuk meningkatkan produksi dan inovasi teknologi. Selain itu, strategi tersebut bertujuan memperdalam koordinasi antara aktor sipil dan militer guna melindungi infrastruktur kritis dan perbatasan.

    Ancaman hibrida yang melibatkan drone kerap terjadi di sekitar infrastruktur sipil seperti bandara, pelabuhan, atau fasilitas energi.

    "Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menggabungkan berbagai tindakan dan memastikan sektor swasta, otoritas sipil, serta militer bekerja bersama," ujar Komisioner UE untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, kepada DW.

    "Dengan begitu kita benar-benar dapat mengidentifikasi, mendeteksi, dan jika perlu, menetralkan drone tersebut," ujarnya.

    UE Makin Terlibat dalam Keamanan

    Strategi baru ini melanjutkan upaya yang sudah berjalan. Namun, kebijakan ini juga menandai fokus yang lebih kuat pada kebijakan keamanan, menurut Chris Kremidas-Courtney, peneliti tamu senior di European Policy Center.

    "Ini rencana yang serius. Uni Eropa kini semakin terlibat dalam pertahanan dan keamanan," kata Chris kepada DW.

    Rencana membangun kapasitas komando dan kendali Eropa yang berdaulat untuk melacak dan menangani drone di kawasan menunjukkan tingkat ambisi yang belum pernah terlihat sebelumnya.

    Meski demikian, sebagian besar dokumen strategi masih bersifat regulatif ketimbang operasional.

    "Banyak bahasanya berkaitan dengan penilaian risiko dan skema sertifikasi," ujar Kremidas-Courtney, seraya menilai UE masih beroperasi dalam zona nyaman regulasinya.

    Ancaman Hibrida Mempercepat Langkah

    Insiden pelanggaran wilayah udara pada 2025 mempercepat momentum politik, menurut Kremidas-Courtney.

    "Melihat drone terbang di sekitar bandara (UE) menambah urgensi isu pertahanan drone," katanya.

    Eropa pada akhirnya memang akan bergerak ke arah ini, mengingat perang drone dan taktik hibrida kini menjadi elemen sentral dalam ancaman keamanan modern.

    Berikut adalah kemampuan pertahanan drone di beberapa negara Eropa:

    Negara Kemampuan Pertahanan Drone
    Prancis Sangat baik
    Jerman Sangat baik
    Polandia Sangat baik
    Swedia Sangat baik
    Yunani Kapasitas yang kuat untuk melindungi lokasi tertentu

    Kemampuan pertahanan drone di Eropa masih belum merata.

    Lanskap yang Terfragmentasi

    "Prancis, Jerman, Polandia, Swedia memiliki kemampuan yang sangat baik. Yunani juga punya kapasitas yang kuat untuk melindungi lokasi tertentu dari drone," kata Kremidas-Courtney.

    "Tetapi sebagian besar negara anggota belum memiliki cukup sensor. Kita juga kekurangan sistem penembak untuk menjatuhkan drone musuh," tambahnya.

    Strategi baru ini bertujuan menutup sebagian kesenjangan tersebut, meskipun banyak langkahnya bergantung pada partisipasi sukarela negara anggota.

    "Kita harus mampu berbagi informasi jika terjadi insiden semacam itu," kata Virkkunen.

    Rencana tersebut mencakup latihan keamanan drone tingkat Eropa setiap tahun guna menguji koordinasi lintas batas secara praktis.

    Tekanan untuk Mempercepat Pertahanan

    Strategi ini muncul ketika UE dan NATO meningkatkan upaya pertahanan secara lebih luas. Ketidakstabilan global dan perubahan aliansi menekan Eropa untuk bergerak lebih cepat dalam bidang pertahanan.

    "Jika kita tidak bergerak cukup cepat, dalam dua atau tiga tahun kita mungkin akan berharap bisa bergerak jauh lebih cepat," peringatan Kremidas-Courtney.

    Komisioner UE untuk Urusan Dalam Negeri, Magnus Brunner, mengakui hal itu dalam presentasi pada Rabu (11/02).

    "Kita sering kali terlalu lambat dan terkejut oleh ancaman drone," ujar Brunner.

    "Kita harus bekerja sama untuk memanfaatkan drone sebagai keunggulan strategis, karena kita memiliki teknologi dan sumber daya untuk melakukannya," tambahnya.

    Pada saat yang sama, Komisi berharap rencana baru ini dapat mendorong produsen drone Eropa, seiring negara anggota didorong meningkatkan produksi drone dan teknologi anti-drone.

    Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kembali menguatnya pertanyaan tentang ketergantungan pada Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump, penguatan kemampuan drone Eropa dipandang sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas menuju otonomi strategis.

  • Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri di Bawah Presiden Jaga Stabilitas

    Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri di Bawah Presiden Jaga Stabilitas

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A Tawalla, menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang mempertahankan Polri di bawah kendali Presiden. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi Polri dari kepentingan praktis yang dapat mengganggu kinerja.

    Dzulfikar menekankan bahwa penetapan Polri di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen adalah representasi sah dari suara rakyat dalam negara demokrasi. Keputusan yang lahir dari proses konstitusional harus dijaga demi stabilitas sistem pemerintahan.

    "KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah mendukung penempatan Polri di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pasca reformasi," tegas Dzulfikar, Panglima Tinggi Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Jumat (13/2/2026).

    Polri Sebagai Alat Negara

    Menurut Dzulfikar, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan, yang menegaskan peran Polri sebagai alat negara. Tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam koridor supremasi sipil.

    Wacana penempatan menteri khusus yang membidangi kepolisian dinilai berpotensi mengganggu loyalitas tunggal Kepolisian sebagai alat negara yang tunduk pada kepentingan negara dan Kepala Negara.

    Potensi Konflik Kepentingan

    Kondisi tersebut juga dapat memicu penggunaan Polri untuk kepentingan politik praktis oleh menteri yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Hal ini dapat menempatkan institusi Polri dalam posisi dilematis.

    Penguatan Pengawasan Lebih Efektif

    Dzulfikar menilai, penguatan pengawasan melalui mekanisme checks and balances, baik oleh DPR maupun melalui penguatan Kompolnas, merupakan langkah yang lebih tepat untuk mengontrol kinerja institusi Polri.

    "Dengan demikian, Polri tetap terjaga dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat negara dan tidak terganggu oleh kepentingan politik praktis," jelas Dzulfikar.

    Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah mengingatkan semua pihak untuk tidak membangun narasi yang melemahkan institusi Polri secara umum. Kritik terhadap praktik dan kinerja adalah bagian dari kontrol demokratis yang sehat, namun delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh dapat menggerus kepercayaan publik dan berdampak pada stabilitas sosial.

    "Upaya perbaikan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi, pengawasan dan reformasi internal yang konstruktif," katanya.

    Komitmen Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM

    Sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan hingga tingkat desa, Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM berkomitmen untuk terus mengawal amanat Reformasi dengan mendorong Polri tetap menjadi polisi masyarakat (community policing).

    Polisi masyarakat yang dekat dengan rakyat, humanis, profesional, dan berkeadilan adalah cita-cita yang harus diperkuat. Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa, tetapi justru berpotensi mendorong langkah yang menyimpang dari semangat Reformasi.

    Perubahan Kebijakan Harus Konstitusional

    Menurut Dzulfikar, perubahan kebijakan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menempatkan Presiden pada posisi yang bertentangan dengan amanat sejarah reformasi sektor keamanan.

    "KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah akan terus mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju dan menjadi peta jalan mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Dzulfikar.

    Apresiasi Kinerja Polri

    Di sisi lain, KOKAM mengapresiasi respons cepat Polri dalam merespon program prioritas nasional, seperti penanganan bencana, pembangunan, serta totalitas dalam Program Makan Bergizi Gratis, serta program ketahanan pangan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut adalah beberapa program prioritas nasional yang didukung Polri:

    Program Prioritas Nasional Bentuk Dukungan Polri
    Penanganan Bencana Evakuasi korban, pengamanan lokasi, penyaluran bantuan
    Pembangunan Infrastruktur Pengamanan proyek, pengaturan lalu lintas, penegakan hukum
    Program Makan Bergizi Gratis Pengamanan distribusi makanan, pengawasan kualitas, edukasi masyarakat
    Ketahanan Pangan Pengawasan distribusi pupuk, pemberantasan mafia pangan, pendampingan petani