Category: Politik

  • Kejagung Telusuri Laporan Kejahatan Genosida Israel di Gaza

    Kejagung Telusuri Laporan Kejahatan Genosida Israel di Gaza

    Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menelaah laporan koalisi masyarakat sipil mengenai dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina.

    Laporan tersebut telah diterima oleh Direktur HAM dan kini dalam proses analisis mendalam di internal Kejagung.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penanganan laporan ini memerlukan koordinasi lintas sektor.

    "Sudah diterima Pak Direktur HAM. Tentunya akan dikoordinasikan dengan satker-satker terkait dan pemerintah Indonesia," kata Anang Supriatna kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Kejagung tidak bisa bekerja sendiri. Mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Komisi Nasional HAM, hingga Kementerian HAM.

    "Karena ini lintas yurisdiksi dipelajari dengan norma-norma hukum berlaku. Ini kan KUHP baru seperti apa akan kita pelajari," jelas Anang.

    Kajian internal Kejagung terus berlangsung untuk memahami implikasi hukum dari laporan tersebut.

    "Segera dilakukan kajian, ya kajian dong semua dianalisis seperti apa. Kan kalau kajian hasilnya seperti apa itu kan tergantung political will-nya juga. Di samping norma berlaku yang ada, kan UU yang lama juga belum dicabut," ujarnya.

    Penerapan Yurisdiksi Universal

    Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan kejahatan genosida Israel di Gaza ke Kejagung.

    Mereka mendorong Kejagung untuk memproses pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel.

    "Tadi kita sudah audiensi terkait soal penerapan yurisdiksi universal di Indonesia dan bagaimana idealnya universal yurisdiksi ini untuk diterapkan di Indonesia, khususnya terkait soal isu di Palestina," kata perwakilan koalisi sipil, Fatia Maulidiyanti, kepada wartawan di Kejagung, Kamis (5/2).

    Fatia menyatakan bahwa yurisdiksi universal memungkinkan penegak hukum Indonesia menindak pelaku kejahatan internasional.

    Mekanisme ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, membuka peluang bagi Kejagung untuk mengusut pelanggaran HAM di Gaza.

    "Tidak hanya untuk kasus Palestina begitu ya, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya dan bisa dimulai dengan Indonesia," ucap Fatia.

    Kasus Palestina dapat menjadi preseden penting bagi Indonesia.

    Indonesia bisa mengedepankan perdamaian, prinsip HAM, keadilan, akuntabilitas negara dalam hukum, serta nilai-nilai HAM.

    Berikut adalah tabel ringkasan tahapan penanganan laporan di Kejagung:

    Tahapan Penanganan Laporan di Kejagung

    Tahap Deskripsi Lembaga Terlibat
    Penerimaan Laporan Koalisi masyarakat sipil menyerahkan laporan dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran HAM berat. Kejagung (Direktur HAM)
    Analisis Internal Kajian dan analisis awal terhadap substansi laporan dan relevansi hukum. Internal Kejagung
    Koordinasi Eksternal Pembentukan tim koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Kemlu, Komnas HAM, Kemenkumham
    Kajian Hukum Lintas Yurisdiksi Penelaahan norma hukum internasional dan KUHP baru terkait yurisdiksi universal. Kejagung, Pakar Hukum
  • Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Pertahankan Dukungan Palestina

    Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Pertahankan Dukungan Palestina

    Israel secara resmi telah bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Menariknya, Indonesia bersama beberapa negara muslim lainnya juga menjadi bagian dari dewan ini. Kendati demikian, posisi Indonesia tetap kokoh dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan keikutsertaan negaranya dalam BoP pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungan ke Washington. Ia bertemu dengan Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS saat itu, Marco Rubio, dalam kesempatan tersebut.

    Dalam foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio, terlihat keduanya memegang dokumen. Dokumen itu menunjukkan tanda tangan Netanyahu yang menandakan bergabungnya Israel ke dewan tersebut. Netanyahu secara langsung menyatakan, "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'."

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi ini memberikan wewenang kepada Dewan Perdamaian dan negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

    Pembentukan pasukan ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober. Gencatan senjata tersebut merupakan bagian dari rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Trump menjelaskan bahwa dewan tersebut awalnya dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Namun, ia kemudian menyatakan bahwa dewan, yang diketuainya, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Sikap Indonesia Terhadap Keanggotaan Israel

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara mengenai masuknya Israel ke dalam Board of Peace. Kemlu menegaskan bahwa prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yvonne menambahkan, keikutsertaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu menegaskan Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Pihaknya memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik juga merupakan bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong keterlibatan Palestina demi menciptakan hak dasar hingga kepentingan warga di sana.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

    Daftar Negara Muslim Anggota Board of Peace

    Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya telah lebih dulu menyatakan bergabung ke dalam Board of Peace bentukan Trump. Pengumuman ini disampaikan oleh akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/1/2026).

    Berikut adalah daftar negara-negara muslim yang tergabung dalam Board of Peace:

    No. Negara
    1 Republik Turki
    2 Republik Arab Mesir
    3 Kerajaan Hashemite Yordania
    4 Republik Indonesia
    5 Republik Islam Pakistan
    6 Negara Qatar
    7 Kerajaan Arab Saudi
    8 Uni Emirat Arab

    "Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).

    Bergabungnya Indonesia ini menegaskan kembali komitmennya mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. "Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza," kata Kemlu RI.

  • Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Magelang Pertanyakan Keberadaan Kades Sambeng yang Hilang Dua Bulan

    Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, mempertanyakan keberadaan Kepala Desa Sambeng, Rowiyanto. Pasalnya, Rowiyanto telah menghilang selama dua bulan tanpa kabar. Sakir menduga, hilangnya Rowiyanto berkaitan dengan isu tambang yang sedang memanas di daerahnya.

    DPRD sebenarnya mengundang Rowiyanto untuk audiensi dengan warga Desa Sambeng. Audiensi tersebut terkait penolakan penambangan tanah uruk, namun Rowiyanto tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi.

    "Menurut dugaan saya, ya perginya karena ada permasalahan ini (masalah tambang) aja. Menurut saya ada permasalahan ini," ujar Sakir.

    Pihaknya meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) memberikan atensi khusus pada Desa Sambeng. Hal ini penting agar roda pemerintahan desa tetap berjalan.

    "Karena itu (menghilangnya kades) juga tentunya akan mempengaruhi roda pemerintahan di tingkat Desa Sambeng terutama di dalam mengelola keuangan," jelas Sakir.

    "Kemudian, pertanggung jawaban, kemudian pelayanan kepada masyarakat kan tentunya tidak sampai terganggu masih bisa dilayani dengan baik. Tentunya, ada aturan-aturan yang mungkin Dispermades akan memberikan arahan kepada Desa Sambeng," imbuhnya.

    Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Budi Purnomo, juga menekankan pentingnya kelancaran pemerintahan. Ia meminta roda pemerintahan di Desa Sambeng tetap berjalan, serta masyarakat terlayani dengan baik.

    "Menurut informasi yang kita dapatkan bahwa saudara kepala desa sudah hampir 2 bulan tidak hadir di kantor. Dan juga tidak tahu keberadaannya di mana," kata Budi.

    "Mohon khususnya terkait dengan roda pemerintahan di Desa Sambeng ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga, pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait administrasi tidak ada yang terganggu. Dalam hal ini, mungkin nanti Dispermades bisa mengambil langkah yang diperlukan," sambungnya.

    Dispermades Kabupaten Magelang terus berkoordinasi untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat. Mereka berupaya mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku.

    Tanggapan Dispermades Kabupaten Magelang

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispermades Kabupaten Magelang, Gunawan Yudi Nugroho, mengatakan keberadaan Kades Sambeng Rowiyanto masih misterius. Pihaknya ikut mendampingi pelayanan di Desa Sambeng.

    "Setiap saat, kami selalu berkoordinasi dengan Pak Camat, unsur pimpinan di wilayah kecamatan bersama-sama Forkopimcam. Dan kami terus mendampingi pemerintah desa dalam mengupayakan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terhambat," kata Gunawan.

    "Sampai dengan saat ini pun, memang kami izin mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dari sisi perencanaan, penganggaran ada hal-hal yang sifatnya diskresi. Tapi, kita dalam bingkai ketentuan perundangan yang berlaku," tambahnya.

    Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pemerintahan desa yang perlu diperhatikan:

    Aspek Penjelasan
    Pengelolaan Keuangan Memastikan anggaran desa digunakan secara transparan dan akuntabel.
    Pertanggungjawaban Pelaporan kegiatan dan penggunaan dana sesuai peraturan.
    Pelayanan Masyarakat Memastikan layanan administrasi dan publik tidak terganggu.
    Koordinasi Internal Antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat.
    Pendampingan Eksternal Oleh Dispermades dan Forkopimcam untuk menjaga stabilitas.

    Kades Sambeng, Rowiyanto, dilaporkan menghilang pada Jumat (5/12) siang. Malam sebelumnya, Kamis (4/12), ia masih menghadiri pertemuan dengan warga yang menolak penambangan tanah uruk. Sejak Jumat (5/12) siang, keberadaan Kades Sambeng tidak diketahui hingga saat ini.

  • Fakhruddin Gantikan Asaat Abdullah di DPRD NTB

    Fakhruddin Gantikan Asaat Abdullah di DPRD NTB

    Fakhruddin, kakak mantan Wakil Bupati Sumbawa Barat (KSB) dua periode, Fud Syaifuddin, resmi dilantik sebagai anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) sisa masa jabatan periode 2024-2029. Ia menggantikan Asaat Abdullah yang meninggal dunia pada Kamis (11/9/2025).

    Pelantikan Fakhruddin ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD NTB, Kamis (12/2/2026). Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.4-95/2026.

    Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra menyampaikan, surat keputusan tersebut berkaitan dengan pengganti antar waktu (PAW). Asaat diberhentikan dari jabatannya setelah wafat karena sakit. Pergantian ini telah disahkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    Sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan Fakhruddin, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengajak seluruh anggota dewan untuk mendoakan almarhum. Isvie juga menyampaikan pesan kepada Fakhruddin untuk bekerja keras, ikhlas, dan cerdas.

    “Kami mengajak semua anggota untuk membacakan surah Al-fatihah kepada almarhum Asaat Abdullah. Dia merupakan anggota yang baik,” ujar Isvie usai mengambil sumpah jabaran kepada Fakhruddin saat paripurna, Kamis (12/2/2026).

    “Mari bekerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas di tengah semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat NTB,” kata Isvie.

    Sambutan dan Harapan

    Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB Lalu Moh. Faozal turut menyampaikan ucapan selamat kepada Fakhruddin. Ia juga menyatakan belasungkawa kepada keluarga almarhum Asaat Abdullah. Faozal menegaskan peran strategis DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

    “Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Asaat Abdullah. Kami mendoakan beliau diberikan tempat terbaik,” ujarnya.

    Faozal berharap anggota yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan etika kelembagaan. Sinergi kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pembangunan NTB ke depan.

    “Kami berharap anggota yang baru dilantik akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menjunjung etika kelembagaan integritas serta semangat pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

    Latar Belakang Anggota DPRD

    Anggota Dewan Perolehan Suara (Pemilu 2024) Partai Politik Dapil
    Fakhruddin 5.949 NasDem V (Sumbawa dan Sumbawa Barat)
    Asaat Abdullah (Alm.) 13.973 NasDem V (Sumbawa dan Sumbawa Barat)

    Asaat Abdullah sebelumnya merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumbawa. Ia telah tercatat sebagai anggota DPRD NTB selama dua periode, yakni periode 2019-2024 dan 2024-2030. Di DPRD NTB, Assat Abdullah duduk di Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup.

    Fakhruddin sendiri merupakan peraih suara terbanyak kedua dari Partai NasDem di daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat pada Pemilu 2024. Perolehan suaranya mencapai 5.949.

    Almarhum Asaat Abdullah meraih 13.973 suara berdasarkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD yang ditetapkan dalam sidang pleno KPU NTB pada 10 Maret 2024 lalu.

  • Polda Metro Jaya Jelaskan Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo Terkait Tudingan Ijazah Palsu

    Polda Metro Jaya Jelaskan Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo Terkait Tudingan Ijazah Palsu

    Polda Metro Jaya memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Mapolres Solo. Pemeriksaan ini terkait kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan.

    Polda Metro Jaya menegaskan, pemeriksaan Jokowi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara. Hal ini disampaikan oleh Kombes Iman Imanuddin.

    “Dalam rangka memenuhi berkas perkara sebagaimana petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P-19 yang kemarin sudah kami terima,” terang Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Iman menjelaskan, proses pemenuhan atas P-19 telah berjalan sesuai prosedur. Pihaknya memastikan segera mengirim kembali berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

    “Kami insyaallah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum,” jelas Iman.

    Berbagai pemeriksaan telah dilakukan. Baik terhadap saksi, para ahli, pelapor, dan tersangka. Pemeriksaan ini mencakup permintaan keterangan dan pengambilan keterangan berita acara tambahan.

    Langkah ini diambil untuk melengkapi berkas perkara. Sehingga, aparat penegak hukum dapat menjaga keseimbangan dan profesionalisme.

    “Sehingga kami sebagai aparat penegak hukum dapat menjaga keseimbangan, menjaga profesionalisme, dan memberikan hak-haknya secara berimbang kepada semua pihak,” kata Iman.

    Detail Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo

    Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diperiksa di Polresta Solo pada Rabu (11/2). Beliau dimintai tambahan keterangan atas pelaporannya terkait dugaan pencemaran nama baik.

    Dilansir detikJateng, Jokowi didampingi kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Mereka tiba di Mapolresta Solo sekitar pukul 15.55 WIB.

    Jokowi kemudian keluar dari Mapolresta Solo sekitar pukul 18.50 WIB. Pemeriksaan ini berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

    “Iya ada pemeriksaan tambahan. Untuk keterangan dan penjelasan biar dari kuasa hukum, biar menjelaskan secara rinci,” kata Jokowi kepada awak media di Mapolresta Solo.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menerangkan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan di Solo dan Jogja.

    Selama pemeriksaan, presiden periode 2014-2024 tersebut menerima 10 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan-pertanyaan ini berkembang cukup lumayan.

    “Tadi sekitar 10 pertanyaan, tentunya pengembangannya cukup lumayan, sekitar 2,5 jam. Kami masuk jam 16.00. Dari 10 pertanyaan itu tentu banyak sub-sub pertanyaan juga,” pungkas Yakub.

    Informasi Penting Kasus Ijazah Palsu Jokowi

    Aspek Detail
    Subjek Presiden Joko Widodo
    Lokasi Pemeriksaan Polresta Solo
    Tujuan Pemeriksaan Memenuhi berkas perkara (P-19)
    Kasus Terkait Tudingan ijazah palsu, pencemaran nama baik
    Tanggal Pemeriksaan Rabu, 11 Februari (tahun tidak spesifik)
    Durasi Pemeriksaan Sekitar 2,5 jam
    Jumlah Pertanyaan 10 pertanyaan utama (dengan sub-pertanyaan)
    Pihak Pelapor Joko Widodo (atas dugaan pencemaran nama baik)
    Pihak yang Memeriksa Penyidik Polda Metro Jaya
  • Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan KSAU Pakistan di Istana, Perkuat Kerja Sama Pertahanan

    Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan KSAU Pakistan di Istana, Perkuat Kerja Sama Pertahanan

    Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, mengungkapkan detail pertemuan penting antara Chief of the Air Staff Pakistan Air Force (CAS PAF) atau Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Pakistan, Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu, dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, membahas penguatan kerja sama bilateral, termasuk di sektor pertahanan. Chaudhri menekankan eratnya hubungan historis kedua negara.

    "Secara historis, kita telah menikmati hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa hubungan antara kedua bangsa kita ini telah ada bahkan sebelum kemerdekaan kedua negara kita," kata Chaudhri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Chaudhri mengenang peristiwa tahun 1942, saat tentara Muslim datang ke Indonesia. Mereka meninggalkan harta dan keluarga untuk berjuang melawan penjajahan kolonial.

    Kerja sama antara Indonesia dan Pakistan terjalin di berbagai bidang. Ini mencakup sektor pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, serta perdagangan dan investasi.

    "Kedua negara kita selalu bekerja sama di berbagai bidang, termasuk kerja sama sektor pertahanan, kerja sama keamanan, kerja sama sektor kesehatan, kerja sama pendidikan, kerja sama perdagangan dan investasi, kerja sama budaya. Dan kita menantikan era baru hubungan Pakistan-Indonesia," ujarnya.

    Chaudhri juga menyebut kunjungan Prabowo ke Pakistan bulan lalu. Kunjungan tersebut mengubah total hubungan bilateral yang telah terjalin baik.

    Menteri Pertahanan Indonesia telah dua kali mengunjungi Pakistan dalam beberapa bulan terakhir. Selanjutnya, Menteri Investasi Indonesia dan CEO Danantara juga berada di Pakistan beberapa hari lalu.

    Menteri Kesehatan Pakistan berkunjung ke Jakarta beberapa minggu lalu. Rencananya, pertemuan tingkat tinggi lainnya antara kedua negara akan segera dilaksanakan.

    Indonesia dan Pakistan memiliki populasi Muslim yang signifikan. Bersama-sama, kedua negara mencakup lebih dari seperempat populasi Muslim dunia.

    "Karena Indonesia dan Pakistan, bersama-sama, kita mencakup lebih dari seperempat dari seluruh populasi Muslim di dunia," ujar Chaudhri.

    Kerja sama bilateral dan multilateral menjadi sangat penting. Kedua negara berupaya memperkuat hubungan melalui platform PBB, OKI, D8, dan ASEAN.

    "Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua negara kita untuk bekerja sama secara bilateral, serta melalui semua platform yang tersedia, termasuk platform PBB, OKI, D8, ASEAN. Jadi kami berharap dapat semakin memperkuat kerja sama kami dengan Indonesia," sambungnya.

    Kerja Sama Pertahanan Komprehensif

    Chaudhri kembali menjelaskan perihal pertemuan Sidhu dengan Prabowo. Ia menegaskan kerja sama ini mencakup segala bidang, termasuk sektor pertahanan.

    Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang. Ini termasuk pelatihan perwira Angkatan Bersenjata Indonesia.

    "Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang, termasuk kerja sama sektor pertahanan. Kami telah melatih perwira Angkatan Bersenjata Indonesia dan kami akan terus meningkatkan kerja sama sektor pertahanan bilateral kami," sebutnya.

    Terkait kemungkinan pembahasan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) seperti jet tempur, Chaudhri menilai kerja sama pertahanan dibahas secara menyeluruh.

    "Kita telah membahas seluruh cakupan kerja sama sektor pertahanan, kerja sama sektor pertahanan yang sangat komprehensif, harus saya katakan," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa area kerja sama bilateral antara Indonesia dan Pakistan:

    Sektor Kerja Sama Cakupan
    Pertahanan Pelatihan militer, pembahasan alutsista
    Keamanan Kerja sama bilateral dan regional
    Kesehatan Kunjungan menteri, program bersama
    Pendidikan Pertukaran pelajar dan dosen
    Perdagangan & Investasi Kunjungan menteri, pengembangan ekonomi
    Budaya Program pertukaran budaya

    Peran Indonesia dalam D8

    Chaudhri juga membahas peran Pakistan dan Indonesia dalam kelompok D8 (Developing-8). Pakistan menaruh harapan besar pada kepemimpinan Indonesia di organisasi tersebut.

    "Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk keberhasilan KTT mendatang di Indonesia, tetapi juga untuk keberhasilan D8 sebagai organisasi kerja sama di antara delapan negara berkembang," imbuhnya.

  • Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini krusial dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

    Haluk menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar. Ini sekaligus mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

    “Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” ujar Ribka, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Acara penting ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali.

    Ribka melihat pemeriksaan ini sebagai peluang besar untuk memperkuat sinergi BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda. Tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

    Ia juga meminta para kepala daerah untuk bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif. Sikap ini diperlukan selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

    Integrasi Data Melalui SIPD

    Wamendagri Ribka Haluk turut menyoroti pentingnya integrasi data. Ini melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud nyata transparansi pengelolaan pemerintahan.

    Menurutnya, dari total 546 pemerintah daerah, sebanyak 524 telah menerapkan SIPD. Sisanya masih menghadapi berbagai kendala terkait jaringan dan infrastruktur.

    “Harus memanfaatkan SIPD ini, karena dengan sistem SIPD ini tentunya BPK juga dapat mengakses, KPK, dan juga semua aktivitas pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan daerah ini ada di SIPD,” pungkasnya.

    Berikut adalah rincian capaian penerapan SIPD di Pemda:

    Aspek Jumlah
    Total Pemda 546
    Pemda Terapkan SIPD 524
    Pemda Kendala Jaringan/Infrastruktur 22

    Acara Entry Meeting ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dan Direktur Jenderal PKN VI BPK RI, Laode Nusriadi. Turut hadir para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di wilayah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.

  • DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dalam acara tersebut, Dasco menyoroti urgensi keadilan dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    Dasco menegaskan komitmen DPR untuk melahirkan regulasi ketenagakerjaan baru yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

    "Kami menyadari bahwa salah satu tugas utama dan sangat penting yang sekarang yang sedang kami akan kerjakan adalah bagaimana kami mewujudkan, membentuk sebuah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang adil bagi semua," kata Dasco dalam sambutannya di Rakornas II KSPSI, Kamis (12/2/2026).

    Dasco menjelaskan bahwa undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial komprehensif bagi tenaga kerja. Selain itu, regulasi ini juga akan berfungsi sebagai panduan tidak langsung untuk pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Dasco berencana menggelar dialog intensif dalam waktu dekat dengan berbagai pihak terkait. DPR menargetkan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimulai pada Oktober 2026.

    "Jadi dari kita tanggal 19 ini sudah mulai reses, tapi nanti sesudah mulai sesudah masuk, kita akan coba simulasikan dengan Badan Legislasi yang kemarin juga sudah memulai dengan Badan Keahlian itu melakukan simulasi draf naskah akademik," terangnya.

    Prinsip Dialog dan Kepercayaan

    Dasco menekankan pentingnya dialog yang tenang dan pikiran jernih dalam perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia berharap semua pihak, termasuk DPR, serikat pekerja, dan pengusaha, dapat saling percaya dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama.

    Pihak Terlibat Peran dalam Revisi UU Ketenagakerjaan
    DPR RI Penggagas dan Pembahas Utama
    Serikat Pekerja Perwakilan Aspirasi Pekerja
    APINDO Perwakilan Aspirasi Pengusaha

    Proses perumusan ini akan didasarkan pada amanat putusan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan lebih baik.

    "Kita sepakat bahwa sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa kita akan membuat sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Dan undang-undang itu akan dibicarakan dengan baik dengan DPR, serikat pekerja, maupun APINDO," imbuhnya.

  • Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia

    Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Meninggal Dunia

    Dominikus Adi Sutarwijono, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Surabaya, meninggal dunia di RS MRCCC, Jakarta. Ia menghembuskan napas terakhir pada Selasa (10/2/2026).

    Kabar duka ini menyisakan duka mendalam bagi banyak pihak. Salah satunya Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Jogja.

    Eko Suwanto mengenang sosok yang akrab disapa Awi itu sebagai tokoh yang dermawan. Awi juga dikenal dekat dengan rakyat Surabaya.

    Dedikasinya terhadap pembangunan daerah bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pun sangat kuat. Ia meninggalkan jejak positif dalam pelayanan masyarakat.

    Eko Suwanto menggambarkan Awi sebagai kader berwatak pejuang. Ia dikenal sederhana, rendah hati, dan sabar dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

    “Kita kehilangan teman, sedulur, kader yang berwatak pejuang sederhana, rendah hati dan sabar dalam melaksanakan ketugasannya melayani masyarakat,” kata Eko Suwanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Kamis (12/2/2026).

    Sebelum berkiprah di dunia politik, Awi pernah menjadi wartawan. Ia pernah bergabung dengan media Surya dan Tempo di Surabaya.

    Sebagai kader PDIP, Awi juga meneladani pemikiran serta laku politik Presiden Pertama RI Soekarno. Prinsip ini selalu ia pegang teguh.

    Suka Menolong Sesama

    Eko Suwanto juga mengungkapkan bahwa Awi merupakan pribadi yang komunikatif. Ia selalu siap menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan.

    “Sebagai pribadi, Mas Awi komunikatif, suka menolong orang, kala ada yang butuh pertolongan. Saya pernah minta bantuan saat ada yang positif Covid di Surabaya,” kenang Eko Suwanto.

    Pertolongan Awi terasa sangat cepat dan responsif. Ia langsung sigap saat ada warga yang membutuhkan.

    “Tidak lama setelah saya kabarkan, langsung dijemput tim kesehatan dan diantar ke rumah sakit rujukan dan alhamdulillah sembuh. Integritas dan dedikasi melayani masyarakat dirasakan baik bagi masyarakat,” lanjutnya.

    Berikut adalah beberapa jejak dedikasi Dominikus Adi Sutarwijono:

    Aspek Keterangan
    Jabatan Politik Ketua DPRD Kota Surabaya
    Afiliasi Politik PDIP
    Kiprah Awal Wartawan Surya dan Tempo Surabaya
    Teladan Politik Pemikiran Bung Karno
    Sifat Pribadi Komunikatif, suka menolong, rendah hati
    Kontribusi Pembangunan daerah, pelayanan masyarakat

    Kontribusi pada Sinau Pancasila

    Pada tahun 2020, saat jajaran Komisi A DPRD DIY berkunjung ke Surabaya, Awi menunjukkan keramahan dan dukungan. Ia menyambut serta mengantar langsung rombongan tersebut dalam rangka Sinau Pancasila.

    Eko Suwanto mengenang Awi menemani rombongan ke rumah kelahiran Bung Karno. Mereka juga mengunjungi Museum HOS Tjokroaminoto.

    Tempat tersebut adalah lokasi Bung Karno belajar dan kos bersama pemuda pejuang bangsa di Surabaya. Pengalaman ini memberikan inspirasi besar.

    “Alhamdulillah Perda Pendidikan Pancasila & Wawasan Kebangsaan lahir di DIY pada tahun 2022. Mas Awi memiliki kontribusi dalam dialog dan diskusi utamanya saat berkunjung ke rumah kelahiran Bung Karno dan Museum HOS Cokroaminoto,” kisah Eko Suwanto.

    Buku Sinau Pancasila juga telah selesai. Buku ini mencatat sejarah penting perjuangan para tokoh.

    “Buku Sinau Pancasila juga sudah selesai, mencatat sejarah ini. Selamat berpulang Mas Awi, perjuanganmu tidak akan sia sia. Kita akan terus nyalakan api perjuangan, laksana Bung Karno berjuang memerdekakan Indonesia bersama para pendiri bangsa,” pungkas Eko Suwanto.

  • Pemerintah Siapkan Skema Keberangkatan Umrah dari Asrama Haji di Jakarta

    Pemerintah Siapkan Skema Keberangkatan Umrah dari Asrama Haji di Jakarta

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan skema keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat ekosistem ekonomi haji dan mendukung maskapai nasional.

    Hal tersebut disampaikan Dahnil dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Skema baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi maskapai penerbangan nasional. Proses keberangkatan jemaah umrah akan lebih terorganisir.

    "Nah, Presiden meminta kita sebagaimana supaya bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat nasional flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji," kata Dahnil.

    Seluruh proses keberangkatan jemaah umrah, mulai dari check-in hingga tahap akhir sebelum naik pesawat, akan diselesaikan di asrama haji. Garuda Indonesia akan menjadi penyedia sarana keberangkatan.

    Dengan demikian, penumpukan dan antrean panjang di bandara dapat dihindari. Jemaah diharapkan dapat langsung boarding setelah tiba di bandara.

    "Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat, langsung boarding," ucap Dahnil.

    Optimalisasi Pemanfaatan Asrama Haji

    Dahnil menilai kebijakan ini sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji yang selama ini belum maksimal. Banyak asrama haji memiliki lahan luas, namun belum sepenuhnya diberdayakan sebagai pusat pengembangan ekonomi haji.

    Ukuran asrama haji di berbagai daerah cukup besar. Misalnya, Asrama Haji Medan memiliki luas 14 hektar, sementara Pondok Gede mencapai 15 hektar.

    "Asrama haji yang rata-rata luasnya itu misalnya di Medan itu 14 hektar, di Pondok Gede itu 15 hektar. Rata-rata asrama haji itu besarannya itu paling kecil itu asrama haji di provinsi itu misalnya di daerah timur itu 4 hektar," kata Dahnil.

    Pemberdayaan asrama haji yang belum maksimal juga berdampak pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Presiden Prabowo telah berulang kali menginstruksikan untuk menjadikan asrama haji sebagai pusat ekonomi.

    "Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal, PNBP-nya itu juga tidak maksimal. Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji," lanjutnya.

    Potensi Ekonomi Jemaah Umrah

    Jumlah antrean calon jemaah haji saat ini mencapai 5,7 juta orang, dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun. Sementara itu, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar.

    Data terbaru menunjukkan jumlah jemaah umrah mencapai 2,6 juta orang per tahun, menurut Duta Besar Saudi. Angka ini berbeda dengan data Kementerian Agama sebelumnya yang mencatat 1,6 juta jemaah.

    Perbedaan angka ini kemungkinan disebabkan oleh metode pendataan yang berbeda. Namun, Dahnil menegaskan bahwa jutaan jemaah umrah ini merupakan ekosistem besar yang harus dikelola serius.

    "Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi," ucap Dahnil.

    Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk memperbaiki dan mengembangkan asrama haji. Konsep Kerja Sama Organisasi (KSO) untuk asrama haji juga sedang dikaji.

    "Nah kita juga mendorong supaya kemudian Danantara itu juga terlibat misalnya selain Kampung Haji juga memperbaiki asrama haji-asrama haji kita. Kalau versi perintah Presiden itu coba kalian pikirkan kaji KSO (Kerja Sama Organisasi) asrama haji itu," imbuhnya.

    Data Jemaah Haji dan Umrah

    Kategori Jemaah Jumlah (Estimasi) Keterangan
    Calon Jemaah Haji (Antrean) 5,7 Juta Orang Dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun
    Jemaah Umrah (Tahun Ini) 2,6 Juta Orang Berdasarkan data Duta Besar Saudi
    Jemaah Umrah (Data Sebelumnya) 1,6 Juta Orang Berdasarkan data Kementerian Agama