Category: Politik

  • Kejari Kupang Ancam Jemput Paksa Mantan Caleg Gerindra Tersangka Korupsi Bank NTT

    Kejari Kupang Ancam Jemput Paksa Mantan Caleg Gerindra Tersangka Korupsi Bank NTT

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang mengancam akan melakukan penjemputan paksa terhadap Christofel Liyanto. Ia adalah Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya, yang kini menjadi tersangka kasus korupsi kredit bermasalah di Bank NTT.

    Christofel Liyanto merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp 5 miliar.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kupang, Shirley Manutede, menyampaikan ancaman penjemputan paksa ini. Langkah ini diambil setelah Christofel Liyanto tidak memenuhi panggilan dari penyidik Kejari Kota Kupang.

    Namun, Shirley menegaskan bahwa penjemputan paksa baru akan dilakukan jika Christofel tidak mengindahkan panggilan hingga kali ketiga.

    "Kami baru panggilan pertama, tidak apa-apa mungkin beliau punya kesibukan sendiri kita hargai, nanti kami agendakan lagi," kata Shirley, Rabu (11/2/2026).

    "Kali ketiga tidak datang dan putusan praperadilan kami yang benar dan kami yang menang pasti akan ada upaya paksa. Tetapi, saya yakin Pak Cris pasti datanglah, kan pak Cris bilang tidak salah," terang Shirley.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kejari Kupang masih memberikan kesempatan. Namun, mereka juga serius dalam menindaklanjuti proses hukum yang berjalan.

    Kronologi Kasus Korupsi

    Kasus ini bermula dari penetapan Christofel Liyanto sebagai tersangka oleh Kejari Kota Kupang. Penetapan tersebut terkait kasus korupsi kredit bermasalah di Bank NTT pada tahun 2016. Kredit bermasalah yang melibatkan Christofel Liyanto diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan peran Christofel Liyanto dalam kasus ini:

    Tahun Peristiwa Keterangan
    2016 Korupsi Kredit Bank NTT Terjadi Kredit bermasalah di Bank NTT senilai Rp 5 miliar.
    2024 Christofel Liyanto Caleg DPR RI Mantan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra.
    (Tanggal tidak spesifik) Ditetapkan sebagai Tersangka Kejari Kota Kupang menetapkan Christofel Liyanto sebagai tersangka.
    11 Februari 2026 Panggilan Pertama Tidak Digubris Christofel tidak hadir pada panggilan pertama Kejari Kupang.

    Penetapan status tersangka terhadap Christofel Liyanto merupakan bagian dari upaya Kejari Kota Kupang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Khususnya yang merugikan keuangan negara di sektor perbankan.

  • Wali Kota Eri Cahyadi Melayat Almarhum Adi Sutarwijono di Grand Heaven Surabaya

    Wali Kota Eri Cahyadi Melayat Almarhum Adi Sutarwijono di Grand Heaven Surabaya

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama istrinya, Rini Cahyadi, melayat almarhum Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono di rumah duka Grand Heaven, Surabaya. Eri menyampaikan duka mendalam atas kepergian sosok yang dianggapnya sebagai sahabat dan pimpinan luar biasa.

    Setibanya di rumah duka, Wali Kota Eri dan istri langsung memberikan penghormatan terakhir. Terlihat Eri beberapa kali menyeka air mata saat melihat jenazah di dalam peti. Setelah itu, keduanya menyampaikan belasungkawa langsung kepada keluarga almarhum.

    Eri Cahyadi mengungkapkan rasa kehilangannya. Baginya, Adi Sutarwijono adalah sosok pimpinan yang luar biasa dan sahabat yang telah berjuang bersama membangun Kota Surabaya.

    "Saya atas nama pribadi dan mewakili jajaran Pemerintah Kota Surabaya serta warga Surabaya, hari ini kehilangan sahabat sekaligus seorang pimpinan yang luar biasa," kata Eri Cahyadi kepada wartawan di rumah duka Grand Heaven, Rabu (11/2/2026).

    Dedikasi Penuh untuk Surabaya

    Menurut Eri, almarhum Adi Sutarwijono tak pernah mengeluh meski dalam kondisi sakit. Ia terus berjuang untuk kemajuan Surabaya. Eri bahkan sempat menitikkan air mata saat mengenang dedikasi almarhum.

    "Terus berjuang. Bahkan November ketemu saya juga tidak cerita apa-apa dan tidak merasakan sakitnya. Tiba-tiba tiga minggu lalu saya dapat kabar beliau sakit dan tidak ingin disampaikan ke mana pun karena ingin tetap berjuang," ungkap Eri Cahyadi.

    Eri juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Surabaya atas segala kekhilafan almarhum selama menjabat Ketua DPRD. Ia mendoakan agar Adi Sutarwijono mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

    Pemimpin Bijak dan Sejati

    Wali Kota Eri menilai almarhum Adi Sutarwijono memiliki dedikasi besar bagi Kota Surabaya. Sosoknya dikenal bijak dalam memimpin dan menyatukan berbagai pihak demi kebaikan kota.

    "Dedikasi yang luar biasa untuk Kota Surabaya. Beliau berjuang untuk Surabaya. Ketika menjadi Ketua DPRD, beliau orang yang bijak. Satu apa, saya dari mana, tapi menggabungkan semua orang di DPRD, semua partai, untuk menjadikan yang terbaik bagi Kota Surabaya. Beliau orang luar biasa buat saya. Beliau pemimpin sejati di Kota Surabaya," tandas Eri Cahyadi.

    Peran Penting Adi Sutarwijono di DPRD Surabaya

    Jabatan Periode Keterangan
    Ketua DPRD Surabaya 2019-2024 Pimpinan yang menyatukan seluruh fraksi
    Anggota DPRD Surabaya Beberapa periode Aktif dalam pembangunan kota
    Tokoh Politik Sejak muda Memiliki dedikasi tinggi
  • Menteri Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Polemik Anggaran Kapal

    Menteri Trenggono dan Purbaya Berdamai Usai Polemik Anggaran Kapal

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengunggah foto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini terjadi setelah keduanya sempat terlibat polemik anggaran kapal yang mencuat di publik.

    Trenggono meminta agar persoalan tersebut tidak diperpanjang dan semua pihak melanjutkan fokus bekerja. Unggahan ini diharapkan meredakan ketegangan yang sempat terjadi.

    "That's all Folks, back to work ya," tulis Trenggono dalam keterangan di akun Instagramnya, dilihat pada Rabu (11/2/2026).

    Trenggono menampilkan dua foto dalam unggahan tersebut. Foto pertama adalah tangkapan layar berita yang menyebut Purbaya mengakui adanya kesalahan data. Foto kedua memperlihatkan Trenggono dan Purbaya duduk semeja dalam sebuah acara, menunjukkan suasana damai.

    Persoalan antara kedua menteri ini bermula ketika Purbaya mengungkapkan keheranannya. Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memesan kapal ke industri galangan Tanah Air.

    Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengucurkan anggaran untuk pengadaan kapal bagi KKP. Hal ini disampaikan Purbaya dalam acara 'Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia'.

    Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pernyataan Purbaya ini kemudian memicu respons dari Trenggono.

    Trenggono, melalui akun Instagramnya, meminta Purbaya untuk memeriksa langsung anak buahnya di Kemenkeu terkait anggaran tersebut. Ia menegaskan pentingnya data yang akurat.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilihat detikcom, Selasa (10/2).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Tanggapan Menteri Keuangan Purbaya

    Saat dimintai respons terkait sindiran Trenggono, Purbaya menyebut dirinya hanya mengecek ke galangan. Ia menemukan belum adanya pemesanan kapal di sana, sehingga menimbulkan kebingungan awal.

    "Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah," kata Purbaya usai Rapat bersama pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

    Purbaya mengakui kemungkinan data yang diterima salah. Namun, ia menekankan bahwa sebagian uang pinjaman juga harus melewati Kementerian Keuangan terlebih dahulu, sesuai prosedur yang berlaku.

    "Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," kata dia.

    Purbaya belum mengetahui secara pasti nilai pinjaman untuk pembuatan kapal tersebut. Ia menekankan pentingnya program pembuatan kapal segera dilanjutkan oleh Kementerian KKP demi kemajuan sektor kelautan.

    "Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja," tambahnya.

    Di kesempatan terpisah, Purbaya sudah mengecek terkait anggaran kapal tersebut dan memastikan belum ada pencairan dana. Ia menegaskan hal ini berdasarkan data terkini yang dimilikinya.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

    Namun, Purbaya berpendapat bahwa pemesanan kapal seharusnya tidak perlu menunggu anggaran cair. Ia percaya bahwa jika rencana sudah matang, pemesanan bisa dilakukan lebih awal.

    Berikut adalah perbandingan awal pandangan kedua menteri:

    Menteri Pernyataan Awal Tanggapan Terkini
    Sakti Wahyu Trenggono Anggaran dari pinjaman luar negeri (UK) Meminta fokus bekerja, persoalan tak diperpanjang
    Purbaya Yudhi Sadewa Heran KKP belum pesan kapal, padahal anggaran sudah dikucurkan Data bisa salah, anggaran pinjaman lewat Kemenkeu, belum ada pencairan

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu… Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.

  • Solo: KIP Putuskan Ijazah Jokowi Informasi Terbuka, KPU Serahkan Salinan Tanpa Sensor

    Solo: KIP Putuskan Ijazah Jokowi Informasi Terbuka, KPU Serahkan Salinan Tanpa Sensor

    Komisi Informasi Pusat (KIP) telah menetapkan bahwa salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 adalah informasi yang bersifat terbuka.

    Keputusan ini menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan informasi tersebut kepada publik.

    Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, menerima salinan ijazah Jokowi tanpa sensor dari KPU RI di Solo, Senin (9/2/2026). Salinan tersebut sempat diperlihatkan kepada sejumlah awak media.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan pihaknya tidak melihat adanya isu krusial terkait putusan KIP tersebut.

    Putusan ini meminta KPU membuka informasi salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua.

    "Kalau kami melihatnya tidak ada isu sama sekali. Pertama Pak Jokowi bukanlah badan publik, dimana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    "Jadi yang dikatakan di situ salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU, itu diberikan salinannya kepada pemohon yaitu Pak Bonatua," tambahnya.

    Pihak Jokowi justru menyambut baik putusan tersebut. Yakub menilai hal ini dapat menjadi bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Jokowi.

    Persyaratan itu berlaku saat mendaftar sebagai Calon Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden.

    "Kalau kami melihatnya senang, karena itu membuktikan Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai Kepala Daerah dulu, terus sebagai presiden pada saat ke KPU Pusat," terangnya.

    Tidak Pengaruhi Proses Hukum

    Yakub menegaskan, putusan ini tidak akan mengubah proses hukum atas pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah palsu.

    Berikut adalah rincian informasi terkait penyerahan salinan ijazah:

    Pihak yang Terlibat Keterangan
    Komisi Informasi Pusat (KIP) Memutuskan ijazah Jokowi adalah informasi terbuka
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diperintahkan memberikan salinan ijazah
    Bonatua Silalahi Penerima salinan ijazah tanpa sensor
    Yakub Hasibuan Kuasa hukum Jokowi

    "Kami melihat tidak ada isu sama sekali, dan tidak akan mengubah apapun dari proses yang sedang berjalan," pungkasnya.

  • Andre Rosiade Minta Kapolda Sumbar Usut Pemalakan di Pasar Raya Padang

    Andre Rosiade Minta Kapolda Sumbar Usut Pemalakan di Pasar Raya Padang

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, bertemu Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Gatot Tri Suryanta di Jakarta. Pertemuan itu membahas dugaan praktik pemalakan oleh 'tuan takur' terhadap pedagang di Pasar Raya Padang.

    Perbincangan serius tersebut berlangsung di sela-sela kegiatan Rapim Polri, Rabu (11/2/2026).

    Andre Rosiade menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Irjen Gatot adalah tindak lanjut dari keluhan pedagang kecil di Kota Padang. Andre sebelumnya telah memberikan waktu 3×24 jam kepada pihak yang diduga melakukan pemerasan tersebut.

    “Saya sengaja mencari Pak Kapolda yang sedang menghadiri Rapim Polri di Jakarta. Ini bentuk keseriusan kami membela pedagang kecil,” ujar Andre yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

    Andre menambahkan bahwa pemerintah pusat telah membangun Pasar Fase VII dengan kualitas baik. “Jangan sampai pedagang yang sudah masuk malah dipalak,” tegas Andre.

    Identitas Terduga Pelaku

    Terduga pelaku, yang dijuluki 'tuan takur', diduga berinisial M. Andre Rosiade meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas dugaan pemerasan ini. Hal ini penting agar tidak ada lagi praktik merugikan pedagang kecil.

    Menurut Andre, negara tidak boleh kalah oleh oknum yang mencari keuntungan melanggar hukum. Ia menekankan bahwa Pasar Raya Padang Fase VII dibangun untuk mendukung kebangkitan ekonomi rakyat.

    “Bukan untuk menjadi ladang intimidasi,” kata Andre.

    “Kita harus bela pedagang yang ditindas tuan takur,” kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

    Tanggapan Kapolda Sumbar

    Irjen Gatot Tri Suryanta menanggapi positif laporan tersebut. Ia menyatakan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan Andre Rosiade.

    “Terima kasih Uda Andre sudah jauh-jauh menyampaikan persoalan warga Sumatera Barat,” ujar Irjen Gatot.

    Ia berjanji akan memerintahkan jajarannya untuk mengungkap kasus ini. “Tidak boleh ada oknum atau siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat. Kita tegakkan aturan itu,” tegas Gatot.

    Berikut kronologi pertemuan Andre Rosiade dengan Kapolda Sumbar:

    Waktu Agenda Keterangan
    Rabu, 11 Februari 2026 Pertemuan Andre Rosiade dengan Irjen Gatot Tri Suryanta Dilaksanakan di Jakarta, sela-sela Rapim Polri.
    Sebelumnya Keluhan pedagang kecil di Pasar Raya Padang Andre Rosiade menerima aduan praktik pemalakan.
    Segera Pengusutan dugaan pemalakan Irjen Gatot Tri Suryanta berjanji menindaklanjuti.
  • PKS Usulkan Riset Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu ke Kemenkopolkam dan BRIN

    PKS Usulkan Riset Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu ke Kemenkopolkam dan BRIN

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset indeks integritas penyelenggara pemilu. Ide ini disampaikan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

    Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyambut baik inisiatif serupa yang telah ada. Ia menegaskan, akan lebih baik bila penelitian serupa juga diterapkan pada lembaga penyelenggara pemilu.

    Kholid menyampaikan pandangannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Capaian Indeks Integritas Penyelenggara Pemilu (IIPP) di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).

    “Saya pikir ini inisiatif yang bagus kalau mau dikembangin lagi integritas penyelenggara pemilu itu bagus juga kalau dibuatkan risetnya,” kata Kholid, Rabu (11/2/2026).

    Respons Kemenkopolkam dan BRIN

    Wakil Menteri Kemenkopolkam, Lodewijk Freidrich Paulus, menanggapi positif usulan tersebut. Menurut Lodewijk, kewenangan riset ini nantinya akan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menaungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Karena memang nanti kan kalau ada itu KPU akan membuat tentang itu, termasuk masalah-masalah yang ada,” kata Lodewijk.

    Senada, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Moch Nurhasim, menambahkan bahwa riset tersebut akan dikerjakan bersama. DKPP dan Kemenkopolkam akan berkolaborasi dalam studi ini.

    “Perhitungannya baru selesai, sehingga indeks kepatuhan politik itu akan segera dirilis oleh DKPP bersama Kemenkopolkam,” ujar Nurhasim.

    Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu di masa mendatang. Pengukuran integritas menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

    Berikut adalah beberapa lembaga yang terlibat dalam inisiatif riset integritas penyelenggara pemilu:

    Lembaga Peran
    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pengusul inisiatif riset integritas
    Kemenkopolkam Penerima usulan dan kolaborator riset
    BRIN Penerima usulan dan kolaborator riset
    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pelaksana utama riset, menaungi KPU dan Bawaslu
    KPU Badan penyelenggara pemilu, terkait objek riset
    Bawaslu Badan pengawas pemilu, terkait objek riset
  • Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan, Polda Metro Jaya Dalami Laporan Pencemaran Nama Baik di Solo

    Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan, Polda Metro Jaya Dalami Laporan Pencemaran Nama Baik di Solo

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Jokowi dicecar sebanyak 10 pertanyaan tambahan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukannya.

    Pemeriksaan berlangsung selama 2,5 jam, fokus mendalami proses perkuliahan Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Kuasa Hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menjelaskan bahwa pertanyaan tambahan ini masih berkaitan erat dengan riwayat akademik kliennya. Salah satu fokus pertanyaan adalah mengenai proses pembuatan skripsi.

    "Contohnya mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa. Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Keterangan ini akan menjadi bagian penting bagi penyidik untuk nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan.

    Yakub menambahkan, pertanyaan yang diajukan merupakan pendalaman dari pemeriksaan sebelumnya. Mayoritas pertanyaan berkisar pada detail proses perkuliahan Jokowi di UGM.

    "Prosesnya kebanyakan mengenai proses perkuliahan pak Jokowi ketika di UGM dulu. Sifatnya sementara ini hanya pendalaman-pendalaman dari pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya," ucapnya.

    Perkembangan Proses Hukum Laporan Jokowi

    Mengenai sejauh mana proses hukum laporan di Polda Metro Jaya, Yakub menyatakan penyidik masih melengkapi keterangan. Berbagai alat bukti juga sedang dikumpulkan.

    "Untuk prosesnya tadi kami tanyakan juga ke penyidik. Tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan, dan juga alat bukti lainnya sehingga nanti dilimpahkan ke Kejaksaan, dan setelah itu disidangkan," jelasnya.

    Dalam pemenuhan panggilan ini, Jokowi tidak membawa bukti tambahan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang dirasa perlu.

    "Dari kami tidak ada (alat bukti tambahan). Tentunya itu wewenang penuh dari penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu," terang Yakub.

    Berikut adalah rincian pemeriksaan Jokowi di Mapolresta Solo:

    Aspek Pemeriksaan Keterangan
    Jumlah Pertanyaan 10 pertanyaan
    Durasi Pemeriksaan 2,5 jam
    Fokus Utama Proses perkuliahan dan skripsi di UGM
    Bukti Tambahan dari Jokowi Tidak ada
    Lokasi Penyidikan Tambahan Solo dan Yogyakarta

    Penyelidikan Saksi dan Bukti Tambahan

    Penyidik masih berada di Solo dan Yogyakarta untuk mengumpulkan barang bukti lain dan memeriksa sejumlah saksi. Kemungkinan adanya bukti tambahan masih terbuka lebar.

    "Bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini para penyidik masih berada di Solo dan Jogja. Jadi masih mungkin saja ada barang bukti tambahan. Tentu itu wewenang penyidik, bukan kami," tambahnya.

    Yakub juga menyebutkan bahwa penyidik memeriksa beberapa saksi di Solo dan Yogyakarta. Namun, dia mengaku tidak mengetahui identitas para saksi tersebut.

    "Ada beberapa (Saksi yang diperiksa), namun kami tidak diberitahukan siapa saja. Namun infonya minggu ini fokus para penyidik di Solo dan Jogja," ucapnya.

    Estimasi lokasi pemeriksaan saksi adalah UGM di Yogyakarta dan saksi terkait perkuliahan Jokowi di Solo.

    Saat ditanya mengenai pemeriksaan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, Yakub menjelaskan bahwa panggilan tersebut ditujukan langsung kepada Syarif.

    "Tadi pak Jokowi saja (yang diperiksa). Panggilan ke pak Syarif langsung ditujukan ke pak Syarif, bisa saja ditanyakan langsung pak Syarif kami hanya dampingi pak Jokowi sendiri," pungkasnya.

  • Jokowi Diperiksa Polresta Solo Terkait Tudingan Ijazah Palsu

    Jokowi Diperiksa Polresta Solo Terkait Tudingan Ijazah Palsu

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menjalani pemeriksaan di Polresta Solo pada Rabu (11/2/2026) sore. Pemeriksaan ini terkait pelaporannya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu.

    Jokowi tiba di Mapolresta Solo pukul 15.55 WIB, didampingi kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Presiden kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.50 WIB.

    Presiden Jokowi mengonfirmasi adanya pemeriksaan tambahan. Ia menyerahkan rincian keterangan kepada tim kuasa hukumnya untuk dijelaskan kepada awak media.

    "Iya ada pemeriksaan tambahan. Untuk keterangan dan penjelasan biar dari kuasa hukum, biar menjelaskan secara rinci," kata Jokowi kepada awak media di Mapolresta Solo.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menjelaskan bahwa kliennya memenuhi panggilan penyidik. Penyidik diketahui sedang melakukan pemeriksaan di Solo dan Yogyakarta.

    Selama kurang lebih 2,5 jam diperiksa, presiden periode 2014-2024 tersebut menerima 10 pertanyaan dari penyidik. Yakub menyebut banyak sub-pertanyaan yang muncul selama proses tersebut.

    Detail Pemeriksaan Jokowi

    Aspek Pemeriksaan Keterangan
    Lokasi Pemeriksaan Mapolresta Solo
    Waktu Kedatangan Pukul 15.55 WIB
    Waktu Keluar Pukul 18.50 WIB
    Durasi Pemeriksaan Sekitar 2,5 jam
    Jumlah Pertanyaan 10 pertanyaan utama (dengan sub-pertanyaan)
    Kuasa Hukum Yakub Hasibuan

    "Tadi sekitar 10 pertanyaan, tentunya pengembangannya cukup lumayan, sekitar 2,5 jam. Kami masuk jam 16.00. Dari 10 pertanyaan itu tentu banyak sub-sub pertanyaan juga," pungkas Yakub Hasibuan.

  • Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas kasus ijazah palsu. Pemanggilan tersebut dilaksanakan di Mapolresta Solo pada Rabu (11/2/2026).

    Jokowi tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 15.55 WIB dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Presiden RI ke-7 tersebut terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwarna hitam.

    Setelah sekitar tiga jam pemeriksaan, Jokowi keluar dari Mapolresta Solo pada pukul 18.50 WIB. Yakub Hasibuan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari tindak lanjut laporan polisi yang diajukan Jokowi.

    "Sore ini, Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, Jokowi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan guna melengkapi penyelidikan.

    "Kami mendapatkan panggilan juga, karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan infonya minggu ini ke Jogja juga memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan," ucapnya.

    Pihak Terlapor dan Pasal yang Disangkakan

    Melansir detikNews, Presiden Joko Widodo telah melaporkan lima individu ke Polda Metro Jaya. Kelima orang tersebut memiliki inisial RS, ES, RS, T, dan K. Mereka dilaporkan atas tuduhan penyebaran informasi terkait ijazah palsu.

    Laporan tersebut didasarkan pada dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Berikut rincian pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut:

    Pasal Undang-Undang Keterangan
    310 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik
    311 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fitnah
    27A UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Bermuatan Fitnah
    32 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Elektronik Tidak Sah
    35 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Manipulasi Informasi Elektronik

    "Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Pihak pengacara telah menyerahkan berbagai bukti, termasuk video, kepada penyidik. Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan menghormati kinerja penyidik dalam mengungkap kasus ini.

    "Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan, ada RS, RS, kemudian ES, ada juga T, ada inisial K juga. Kami sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," jelasnya.

  • Ketua Kwarnas Pramuka Buwas Minta Kader Jatim Kawal Asta Cita Prabowo dan Swasembada Pangan

    Ketua Kwarnas Pramuka Buwas Minta Kader Jatim Kawal Asta Cita Prabowo dan Swasembada Pangan

    Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso (Buwas), menekankan pentingnya peran kader Pramuka Jawa Timur dalam mengawal program prioritas pemerintah. Penekanan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Kwarda Pramuka Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/2/2026).

    Buwas secara khusus meminta seluruh kader Pramuka Jatim untuk mengawal delapan poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, keterlibatan aktif dalam menyukseskan program swasembada pangan juga menjadi sorotan utama.

    “Saya titip ke seluruh kader Pramuka Jatim, kawal 8 Asta Cita Presiden Prabowo dan ikut serta sukseskan program swasembada pangan,” kata Buwas, Rabu (11/2/2026).

    Buwas menegaskan bahwa Pramuka memiliki komitmen kuat dalam mendukung berbagai program pemerintah. Dukungan ini mencakup beragam sektor, mulai dari pendidikan hingga upaya pencapaian swasembada pangan nasional.

    Salah satu langkah konkret yang diusung adalah mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Ini bertujuan menciptakan lebih banyak petani milenial yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi.

    Buwas berharap kader Pramuka dapat menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat. Edukasi ini menyoroti bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki potensi besar dan menjanjikan di masa depan.

    “Dan kalau kita kelola dengan baik, dengan kita mengikuti teknologi dengan cara bertani yang benar, itu kita akan menghasilkan suatu yang bernilai,” ujarnya.

    Menurut Buwas, isu pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan suatu negara. Kemandirian pangan, melalui produksi dalam negeri yang mencukupi, akan mengurangi ketergantungan impor.

    “Jadi kita tidak tergantung dengan negara lain. Karena Indonesia ini kan jumlah penduduknya banyak ya, dan kita negara agraris punya tanah subur. Nah, pertaniannya harus ditingkatkan, dikembangkan,” imbuhnya.

    Sinergi Pramuka Jatim dalam Pangan dan Energi

    Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Jatim, Arum Sabil, menyatakan komitmen Pramuka Jatim terhadap kegiatan Pramuka produktif. Dua sektor utama yang menjadi fokus adalah pangan dan energi baru terbarukan.

    Pramuka Jatim terus bersinergi untuk mengoptimalkan program-program tersebut. Fokus utama tetap pada bidang pangan, yang mencakup pertanian, peternakan, dan perkebunan.

    “Jadi kita terus bersinergi melanjutkan program itu untuk lebih bisa menghasilkan yang optimal, terutama di bidang pangan, apakah itu pertanian, peternakan, dan perkebunan,” katanya.

    Terkait pertanian, Arum Sabil menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak. Sinergi ini diperlukan agar para petani dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih baik dan efektif.

    Pentingnya Kolaborasi di Sektor Pertanian

    Pertanian tidak hanya melibatkan petani yang menggarap lahan. Sektor ini juga mencakup banyak pihak yang bergerak di berbagai aspek, seperti akademisi dan praktisi.

    Aspek Kolaborasi Peran dan Keterlibatan
    Pendidikan Tinggi Ilmuwan tanah, ahli hama, spesialis industri pertanian
    Pendampingan Memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada petani
    Integrasi Lahan Pemanfaatan kebun atau lahan pribadi secara terpadu
    Pengembangan SDM Peningkatan skill dan pengetahuan di dunia pertanian

    Arum menjelaskan bahwa kehadiran para ahli dengan keahlian dan ilmu akademis sangat dibutuhkan. Mereka dapat bersinergi untuk mengembangkan sektor pertanian secara menyeluruh.

    “Ada sekolah tinggi tentang urusan masalah tanah, hama dan penyakit, industri pertanian. Jadi mereka bagian dari dunia pertanian. Nah, mereka dihadirkan dengan skill-skill yang dimiliki dengan ilmu akademisinya untuk bersinergi,” jelasnya.

    Bagi mereka yang memiliki kebun atau lahan sendiri, integrasi menjadi kunci. Bagi yang tidak, mereka dapat menjadi bagian dari dunia pertanian sebagai pendamping, edukator, atau pihak yang hadir di tengah masyarakat pertanian.

    “Sehingga, bagi mereka punya kebun, atau punya lahan sendiri maka mereka terintegrasi. Jika tidak, maka mereka bagian dari dunia pertanian. Mulai menjadi pendamping, memberikan edukasi, hadir di tengah-tengah dunia pertanian,” tandasnya.