Category: Politik

  • Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas kasus ijazah palsu. Pemanggilan tersebut dilaksanakan di Mapolresta Solo pada Rabu (11/2/2026).

    Jokowi tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 15.55 WIB dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Presiden RI ke-7 tersebut terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwarna hitam.

    Setelah sekitar tiga jam pemeriksaan, Jokowi keluar dari Mapolresta Solo pada pukul 18.50 WIB. Yakub Hasibuan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari tindak lanjut laporan polisi yang diajukan Jokowi.

    "Sore ini, Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, Jokowi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan guna melengkapi penyelidikan.

    "Kami mendapatkan panggilan juga, karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan infonya minggu ini ke Jogja juga memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan," ucapnya.

    Pihak Terlapor dan Pasal yang Disangkakan

    Melansir detikNews, Presiden Joko Widodo telah melaporkan lima individu ke Polda Metro Jaya. Kelima orang tersebut memiliki inisial RS, ES, RS, T, dan K. Mereka dilaporkan atas tuduhan penyebaran informasi terkait ijazah palsu.

    Laporan tersebut didasarkan pada dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Berikut rincian pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut:

    Pasal Undang-Undang Keterangan
    310 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik
    311 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fitnah
    27A UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Bermuatan Fitnah
    32 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Elektronik Tidak Sah
    35 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Manipulasi Informasi Elektronik

    "Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Pihak pengacara telah menyerahkan berbagai bukti, termasuk video, kepada penyidik. Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan menghormati kinerja penyidik dalam mengungkap kasus ini.

    "Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan, ada RS, RS, kemudian ES, ada juga T, ada inisial K juga. Kami sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," jelasnya.

  • Ketua Kwarnas Pramuka Buwas Minta Kader Jatim Kawal Asta Cita Prabowo dan Swasembada Pangan

    Ketua Kwarnas Pramuka Buwas Minta Kader Jatim Kawal Asta Cita Prabowo dan Swasembada Pangan

    Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso (Buwas), menekankan pentingnya peran kader Pramuka Jawa Timur dalam mengawal program prioritas pemerintah. Penekanan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Kwarda Pramuka Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/2/2026).

    Buwas secara khusus meminta seluruh kader Pramuka Jatim untuk mengawal delapan poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, keterlibatan aktif dalam menyukseskan program swasembada pangan juga menjadi sorotan utama.

    “Saya titip ke seluruh kader Pramuka Jatim, kawal 8 Asta Cita Presiden Prabowo dan ikut serta sukseskan program swasembada pangan,” kata Buwas, Rabu (11/2/2026).

    Buwas menegaskan bahwa Pramuka memiliki komitmen kuat dalam mendukung berbagai program pemerintah. Dukungan ini mencakup beragam sektor, mulai dari pendidikan hingga upaya pencapaian swasembada pangan nasional.

    Salah satu langkah konkret yang diusung adalah mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Ini bertujuan menciptakan lebih banyak petani milenial yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi.

    Buwas berharap kader Pramuka dapat menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat. Edukasi ini menyoroti bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki potensi besar dan menjanjikan di masa depan.

    “Dan kalau kita kelola dengan baik, dengan kita mengikuti teknologi dengan cara bertani yang benar, itu kita akan menghasilkan suatu yang bernilai,” ujarnya.

    Menurut Buwas, isu pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan suatu negara. Kemandirian pangan, melalui produksi dalam negeri yang mencukupi, akan mengurangi ketergantungan impor.

    “Jadi kita tidak tergantung dengan negara lain. Karena Indonesia ini kan jumlah penduduknya banyak ya, dan kita negara agraris punya tanah subur. Nah, pertaniannya harus ditingkatkan, dikembangkan,” imbuhnya.

    Sinergi Pramuka Jatim dalam Pangan dan Energi

    Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Jatim, Arum Sabil, menyatakan komitmen Pramuka Jatim terhadap kegiatan Pramuka produktif. Dua sektor utama yang menjadi fokus adalah pangan dan energi baru terbarukan.

    Pramuka Jatim terus bersinergi untuk mengoptimalkan program-program tersebut. Fokus utama tetap pada bidang pangan, yang mencakup pertanian, peternakan, dan perkebunan.

    “Jadi kita terus bersinergi melanjutkan program itu untuk lebih bisa menghasilkan yang optimal, terutama di bidang pangan, apakah itu pertanian, peternakan, dan perkebunan,” katanya.

    Terkait pertanian, Arum Sabil menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak. Sinergi ini diperlukan agar para petani dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih baik dan efektif.

    Pentingnya Kolaborasi di Sektor Pertanian

    Pertanian tidak hanya melibatkan petani yang menggarap lahan. Sektor ini juga mencakup banyak pihak yang bergerak di berbagai aspek, seperti akademisi dan praktisi.

    Aspek Kolaborasi Peran dan Keterlibatan
    Pendidikan Tinggi Ilmuwan tanah, ahli hama, spesialis industri pertanian
    Pendampingan Memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada petani
    Integrasi Lahan Pemanfaatan kebun atau lahan pribadi secara terpadu
    Pengembangan SDM Peningkatan skill dan pengetahuan di dunia pertanian

    Arum menjelaskan bahwa kehadiran para ahli dengan keahlian dan ilmu akademis sangat dibutuhkan. Mereka dapat bersinergi untuk mengembangkan sektor pertanian secara menyeluruh.

    “Ada sekolah tinggi tentang urusan masalah tanah, hama dan penyakit, industri pertanian. Jadi mereka bagian dari dunia pertanian. Nah, mereka dihadirkan dengan skill-skill yang dimiliki dengan ilmu akademisinya untuk bersinergi,” jelasnya.

    Bagi mereka yang memiliki kebun atau lahan sendiri, integrasi menjadi kunci. Bagi yang tidak, mereka dapat menjadi bagian dari dunia pertanian sebagai pendamping, edukator, atau pihak yang hadir di tengah masyarakat pertanian.

    “Sehingga, bagi mereka punya kebun, atau punya lahan sendiri maka mereka terintegrasi. Jika tidak, maka mereka bagian dari dunia pertanian. Mulai menjadi pendamping, memberikan edukasi, hadir di tengah-tengah dunia pertanian,” tandasnya.

  • DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menanggapi rencana pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lokasi pembangunan adalah lahan bekas Kedutaan Besar Inggris, yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi.

    Marwan Dasopang meyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan penting tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan terkait lahan bersejarah itu sebelum pembangunan dimulai.

    Marwan percaya, pemerintah telah melakukan kajian mendalam. Terutama mengenai status lahan dan potensi keterkaitannya dengan situs bersejarah yang ada.

    "Ya kalau sudah bisa dibangun di situ berarti kan dengan nilai sejarahnya sudah selesai. Artinya kan tidak ceroboh, tidak tiba-tiba dibangun kalau tidak diselesaikan dengan berbagai persoalan yang terkait dengan tempat berdirinya, lahan itu seperti apa," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Marwan, pemerintah tidak mungkin bertindak ceroboh dalam masalah ini. Semua situs dan aspek lain yang berkaitan harus diselesaikan terlebih dahulu.

    "Kami kira itu tidak mungkin pemerintah seceroboh itu, ya harus diselesaikan, kalau berbagai situs apa atau apakah seperti apa," ujarnya.

    Niat Baik Pemerintah untuk Umat

    Lebih lanjut, Marwan menilai niat pemerintah menyediakan fasilitas untuk kepentingan umat adalah hal terpenting. Pembangunan gedung ini dianggap bagian dari gagasan besar.

    "Yang terpenting ada niat Presiden memberikan harapan kepada kita untuk satu tempat yang bisa untuk mengurus umat dengan baik. Kalau dikelola dengan baik harta dan kemampuan keuangan umat sebetulnya dahsyat sekali," ujarnya.

    Pengelolaan potensi keuangan umat melalui zakat, haji, dan wakaf yang terhimpun dengan baik, disebutnya sebagai ide besar. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

    "Ada lewat zakat, ada lewat keuangan haji, ada lewat wakaf dan lain-lain terhimpun dengan baik, saya kira ini sudah bagian dari ide besar dan berdampak untuk menyelesaikan berbagai persoalan," imbuh dia.

    Koordinasi Pemprov DKI dan Pusat

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana duduk bersama pemerintah pusat dan instansi terkait. Pertemuan ini akan membahas calon Gedung MUI di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.

    Pembahasan dilakukan agar rencana penggunaan gedung tetap sesuai aturan pelestarian. Status cagar budaya lahan tersebut menjadi perhatian utama.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta men-support, mendukung apa pun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 2016. Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu, nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait status cagar budaya dan rencana pembangunan:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Pembangunan Bekas Kedutaan Besar Inggris
    Status Lahan Bangunan cagar budaya tingkat provinsi (Heritage) sejak 2016
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi terkait
    Tujuan Pembangunan Fasilitas untuk kepentingan umat
    Dukungan Pemprov DKI Mendukung dengan syarat pemenuhan tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya
  • DPRD Surabaya Gelar Penghormatan Terakhir untuk Adi Sutarwijono di Grand Heaven

    DPRD Surabaya Gelar Penghormatan Terakhir untuk Adi Sutarwijono di Grand Heaven

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya akan menggelar upacara penghormatan terakhir bagi mendiang Ketua DPRD Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono. Acara ini akan dilaksanakan besok sebelum jenazah dimakamkan.

    Upacara penghormatan terakhir akan dilangsungkan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi almarhum. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Grand Heaven Surabaya sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman.

    Ari Fathoni menjelaskan bahwa penghormatan terakhir akan digelar sebelum jenazah dibawa ke Pemakaman Keputih. "Sebelum jenazah dibawa ke pemakaman Keputih sebagai bentuk penghormatan. Dedikasi mas Adi selama ini di DPRD Kota Surabaya, kami akan menggelar acara penghormatan terakhir," kata Ari Fathoni kepada wartawan di Grand Heaven Surabaya, Rabu (11/2/2026).

    Acara tersebut akan diisi dengan pembacaan profil singkat almarhum Adi Sutarwijono. Selain itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Baktiono, mewakili jajaran DPRD Kota Surabaya, juga akan memberikan sambutan.

    Antisipasi Kemacetan dan Ucapan Duka

    Pihak DPRD Kota Surabaya memohon maaf kepada warga atas kemungkinan kemacetan. Kemacetan ini bisa terjadi di Jalan Yos Sudarso pada hari upacara. Hal itu karena antusiasme masyarakat yang ingin mengantar almarhum.

    "Kami memohon maaf kepada warga Kota Surabaya, besok kalau ada yang melintas di Jalan Yos Sudarso kalau terjadi kemacetan. Mas Adi ini politisi yang tidak berjarak dengan rakyat. Kami tidak bisa melarang rakyat atau masyakat mengantar jenazah beliau ke makam Keputih," ujar Fathoni.

    Arif Fathoni turut menyampaikan duka mendalam. "Duka yang mendalam atas berpulangnya mas Dominikus Adi Sutarwijono ke haribaan Tuhan Yang Maha Esa," kata Arif Fathoni.

    Mengenang Sosok Adi Sutarwijono

    Fathoni juga mengenang Adi Sutarwijono sebagai sosok politisi yang mengawali karier dari dunia jurnalis. Keduanya kemudian sama-sama mengabdi sebagai anggota dewan di DPRD Kota Surabaya.

    "Kami ini lahir dari rahim yang sama, sebagai pekerja jurnalis yang kemudian mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Kemudian menghantarkan kami menjadi pelayan rakyat di DPRD Kota Surabaya. Kami mendokan semoga pengabdian mas Adi Sutarwijono ini terhadap bangsa dan negara selama ini, ditempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa dalam posisi paling mulia," ungkap Arif Fathoni.

    Kegiatan Deskripsi
    Waktu Besok, sebelum pemakaman
    Lokasi Grand Heaven Surabaya
    Agenda Pembacaan profil singkat, sambutan Wali Kota, sambutan perwakilan DPRD
    Pemakaman Keputih
  • Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polresta Solo pada Rabu (11/2/2026) sore. Kehadiran beliau untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik.

    Jokowi tiba di Mapolresta Solo pukul 15.55 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Beliau kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.50 WIB.

    "Iya ada pemeriksaan tambahan. Untuk keterangan dan penjelasan biar dari kuasa hukum, biar menjelaskan secara rinci," kata Jokowi kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, menjelaskan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan berlangsung di Solo dan Yogyakarta.

    Selama kurang lebih 2,5 jam, presiden periode 2014-2024 tersebut menerima 10 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan tersebut meliputi banyak sub-sub pertanyaan lainnya.

    "Tadi sekitar 10 pertanyaan, tentunya pengembangannya cukup lumayan, sekitar 2,5 jam. Kami masuk jam 16.00. Dari 10 pertanyaan itu tentu banyak sub-sub pertanyaan juga," pungkas Yakub.

    Detail Waktu Pemeriksaan

    Pemeriksaan tambahan terhadap Presiden Jokowi berlangsung cukup intensif, mencakup sejumlah pertanyaan yang mendalam. Berikut rincian singkat waktu kehadiran dan durasi pemeriksaan:

    Kegiatan Waktu
    Tiba di Mapolresta Solo 15.55 WIB
    Masuk Ruang Pemeriksaan 16.00 WIB
    Keluar dari Mapolresta Solo 18.50 WIB
    Durasi Pemeriksaan Sekitar 2,5 jam

    Keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan akan dijelaskan secara rinci oleh tim kuasa hukum Presiden Jokowi.

  • Megawati Berziarah ke Makam Rasulullah di Madinah

    Megawati Berziarah ke Makam Rasulullah di Madinah

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, tiba di Madinah setelah menyelesaikan kunjungan kerja di Riyadh, Arab Saudi. Kedatangan Megawati tersebut bertujuan untuk berziarah ke makam Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.

    Megawati tiba di Madinah pada Rabu (11/2/2026) siang waktu setempat. Beliau didampingi oleh putranya, Ketua DPP PDIP M Prananda Prabowo, beserta istri Nancy Prananda, dan putrinya Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Sebelumnya, Megawati bertolak dari King Khaled International Airport di Riyadh. Di Riyadh, Megawati menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) ke-11 dari Princess Nourah University (PNU).

    Putra-putri Megawati menunjukkan kebahagiaan atas penganugerahan gelar doktor kehormatan tersebut.

    “Mas Nanan dan Mbak Puan bahkan memberi kecupan hangat kepada Ibu Megawati usai prosesi penganugerahan. Ibadah umrah di Madinah dan Mekkah ini juga momen pertama keduanya bersama-sama mendampingi Ibu Megawati. Momen ini tentu menjadi peristiwa yang membahagiakan bagi keluarga besar PDI Perjuangan,” ucap Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah.

    Basarah bersama Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B Ambary, dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, menyambut rombongan Megawati di bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz International.

    Agenda Ziarah dan Doa di Madinah

    Megawati terlihat mengenakan baju abaya berwarna hitam. Malam ini, Ketua Umum PDIP itu bersama Prananda dan Puan dijadwalkan berziarah ke makam Rasulullah SAW dan salat sunah di Raudhah Masjid Nabawi Madinah.

    “Ibu Megawati mengawali ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah dengan melakukan ziarah ke Raudhah dan Masjid Nabawi di Madinah dalam rangka napak tilas perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban kemanusiaan. Di kota Madinah ini, Rasulullah SAW melahirkan Piagam Madinah, yang menjadi tonggak sejarah bagi konstitusi modern. Bahkan, Piagam Madinah menjadi pijakan penting para pendiri bangsa dalam membumikan Pancasila,” urai Zuhairi Misrawi, Ketua DPP PDIP bidang Agama (nonaktif).

    Berikut rincian kehadiran rombongan Megawati di Madinah:

    Nama Tokoh Jabatan/Hubungan
    Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 RI, Ketua Umum PDIP
    M Prananda Prabowo Putra Megawati, Ketua DPP PDIP
    Nancy Prananda Istri M Prananda Prabowo
    Puan Maharani Putri Megawati, Ketua DPR RI
    Ahmad Basarah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri
    Yusron B Ambary Konsul Jenderal RI Jeddah
    Zuhairi Misrawi Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Ketua DPP PDIP bidang Agama (nonaktif)

    Zuhairi juga menyampaikan bahwa Megawati dan keluarga akan berdoa sebagai rasa syukur. Doa ini atas pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari Princess Noura University serta kelancaran kegiatan Zayed Awards 2026 di Abu Dhabi, UEA.

    “Puncaknya, Ibu Megawati dan keluarga akan berdoa untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya. Ibu Megawati akan berdoa untuk Bung Karno, Ibu Fatmawati, Bapak Taufiq Kiemas, Bapak Surindro Supjarso, keluarga besar PDI Perjuangan, dan bangsa Indonesia,” pungkas Zuhairi Misrawi.

  • Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Tiba di Rumah Duka Grand Heaven Sidoarjo

    Jenazah Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono Tiba di Rumah Duka Grand Heaven Sidoarjo

    Jenazah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwijono, tiba di Rumah Duka Grand Heaven Surabaya, Jalan Waru, Sidoarjo, pada Rabu (11/2).

    Kedatangan jenazah almarhum dikawal ketat oleh mobil patwal kepolisian sekitar pukul 16.42 WIB. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka.

    Halaman Grand Heaven dipenuhi karangan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir. Sejumlah kader PDI Perjuangan terlihat terus berdatangan untuk melayat.

    Beberapa kolega dari DPRD Kota Surabaya, termasuk Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dan Laila Mufidah, turut hadir. Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan, Armuji, juga terlihat di lokasi.

    Jenazah Adi Sutarwijono disemayamkan di Ruang 105 lantai 1. Sebuah foto almarhum terpasang di depan altar persemayaman sebagai bentuk penghormatan.

    Armuji menyampaikan kesan mendalamnya terhadap sosok almarhum Adi Sutarwijono. Ia mengenang almarhum sebagai teman dan sahabat yang selalu bersama di kantor DPRD dan partai.

    “Mas Adi Sutarwijono, teman dan sahabat yang selalu bersama kita di kantor DPRD maupun di partai. Orang yang sangat baik, orang yang inspiratif, karena memiliki visi-misi yang cukup bagus. Dan itu yang tidak pernah kita lupakan dan selalu menjaga,” kata Armuji di Rumah Duka Grand Heaven, Rabu (11/2/2026).

    Armuji juga menilai sosok almarhum sebagai pribadi yang egaliter dan sederhana. Hal ini menjadikannya memiliki banyak teman.

    “Kehidupannya cukup sederhana. Orangnya baik, egaliter yang membikin banyak teman,” ungkap Armuji.

    Berikut adalah profil singkat Dominikus Adi Sutarwijono:

    Jabatan Keterangan
    Ketua DPRD Kota Surabaya Periode
    Partai Politik PDI Perjuangan
    Nama Panggilan Awi
    Wafat Selasa, 10 Februari 2026, pukul 20.36 WIB
    Lokasi Wafat RS MRCCC Jakarta

    Dominikus Adi Sutarwijono, yang akrab disapa Awi, meninggal dunia pada Selasa (10/2/2026) malam. Beliau menghembuskan napas terakhirnya di RS MRCCC Jakarta.

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan Apindo di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan Apindo di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan ini fokus membahas peran dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Prabowo menyoroti pentingnya peran pengusaha sektor riil.

    Pemerintah berkomitmen mendorong pengusaha untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Hal ini disampaikan Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    "Ya yang paling penting adalah seluruh pengusaha, baik yang tergabung dalam Apindo, mereka berada dalam sektor riil dan tentunya akan terus mendorong untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Komitmennya seperti itu," kata Airlangga, Rabu (11/2/2026).

    Kekhawatiran Produk Impor

    Para pengusaha turut menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai membanjirnya produk impor. Kondisi ini dinilai mengganggu penjualan produk lokal di pasar domestik.

    Menurut Airlangga, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini.

    "Ya tentu mereka, seperti biasa, sudah melaporkan sebelumnya bahwa mereka sangat khawatir terhadap barang impor yang bisa mengganggu kelancaran produksi dari industri nasional. Sebetulnya itu kan sudah ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah," terang Airlangga.

    Detail Pertemuan dan Dukungan Apindo

    Pertemuan Prabowo dengan Apindo ini juga dibagikan melalui akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia. Pertemuan berlangsung pada Senin malam (9/2/2026) dari pukul 18.50 hingga 22.00 WIB.

    Selama tiga jam, Prabowo dan pengusaha bertukar pandangan mengenai kondisi ekonomi nasional dan tantangan bisnis mendatang.

    Para pengusaha menyatakan dukungan penuh terhadap visi Presiden dalam upaya pengentasan kemiskinan. Mereka juga mendukung penyediaan gizi dan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

    Penguatan industrialisasi yang memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara juga menjadi fokus dukungan.

    Daftar Petinggi Apindo yang Hadir

    Jabatan Nama
    Ketua Dewan Pertimbangan Sofjan Wanandi
    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Sudhamek
    Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Shinta Widjaja Kamdani

    Beberapa petinggi Apindo turut hadir dalam pertemuan penting tersebut. Ketua Dewan Pertimbangan Sofjan Wanandi dan Wakil Ketua Dewan Sudhamek nampak di forum tersebut.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Shinta Widjaja Kamdani juga hadir, bersama anggota Dewan Pimpinan Harian lainnya.

  • Bantuan Politik Rp 1.000 Per Suara Diduga Sebabkan Penurunan Indeks Keuangan Partai di Indonesia

    Bantuan Politik Rp 1.000 Per Suara Diduga Sebabkan Penurunan Indeks Keuangan Partai di Indonesia

    Partai politik menyoroti bahwa dana bantuan politik (banpol) dari pemerintah sebesar Rp 1.000 per suara menjadi salah satu faktor penyebab turunnya indeks keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

    Penurunan ini terungkap dalam hasil riset Indeks Integritas Partai Politik (IIP) 2025. Jumlah tersebut dinilai tidak memadai untuk operasional partai.

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Muhammad Kholid menganggap angka Rp 1.000 per suara terbilang rendah. Ia menyoroti bahwa jumlah tersebut belum mengalami perubahan signifikan sejak 7-8 tahun terakhir.

    Kholid menyarankan agar dana banpol ditingkatkan. Peningkatan ini disebutnya dapat memperbaiki keuangan partai politik sekaligus menunjukkan kepedulian negara terhadap keberlangsungan partai.

    Harapannya, tuntutan transparansi dan tata kelola keuangan partai dapat diselaraskan dengan dukungan finansial yang diberikan oleh negara.

    “Karena mengelola partai tidak murah dan tidak mudah. Sehingga ketika kita ingin mendorong untuk partai politik berbenah yes, tapi kita juga harus melihat secara proporsional apakah sudah cukup perhatian negara terhadap partai politik,” jelas Kholid.

    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengakui bahwa dana bantuan politik memang masih tergolong rendah.

    Pembatasan Penggunaan Dana Banpol

    Menurut ketentuan, dana banpol wajib dialokasikan 60 persen untuk pendidikan kader, dan sisanya untuk kegiatan lain-lain. Namun, komponen terbesar dalam pendidikan politik, yaitu transportasi, tidak tertampung.

    “Dalam pendidikan politik itu apa yang ditampung dari bantuan, terutama operasional pendidikan politik, akomodasi, konsumsi, padahal yang paling besar adalah transportasi, itu tidak didukung,” jelas Freidrich.

    Akibatnya, partai politik berinisiatif melaksanakan bimbingan teknis sebagai pengganti pendidikan kader. Kegiatan ini pun seringkali hanya diikuti oleh anggota legislatif.

    “Ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk KPK,” sambung Lodewijk.

    Usulan Peningkatan Dana Banpol oleh KPK

    Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa, menambahkan bahwa pada tahun 2019 KPK sempat mengajukan usulan ke Presiden terkait dana banpol sebesar Rp 16.900 per suara.

    Skema yang diusulkan adalah pembagian 50 persen dari pemerintah dan 50 persen dari partai politik.

    “Pada saat itu masih belum memungkinkan sekitar Rp 8 ribu dibagi dua, sempat ada usulan Rp 10 ribu tapi pada saat itu yang disetujui adalah seribu,” kata Cahya.

    Meskipun demikian, Cahya menilai angka Rp 1.000 per suara masih ideal di Indonesia. Ia mengingatkan partai politik agar tidak membatasi integritas hanya pada besaran uang.

    KPK berharap partai politik dapat menjadi teladan bagi publik dalam menularkan integritas yang baik.

    “Karena partai politik produsen para pemimpin-pemimpin di negara ini. Diharapkan karena penurunan (aspek) keuangan dari 60 persen (tahun lalu) menjadi sekitar 40, mudah-mudahan ke depan perbaikan-perbaikan dilakukan,” tandas Cahya.

    Perbandingan Dana Bantuan Politik

    Tahun Usulan KPK (per suara) Disetujui (per suara) Keterangan
    2019 Rp 16.900 Rp 1.000 KPK usulkan skema 50% pemerintah, 50% partai
    Saat Ini – Rp 1.000 Angka belum berubah sejak 7-8 tahun lalu
  • Presiden Prabowo Perintahkan Kaji Ulang Izin Tambang Martabe di Sumatera Utara

    Presiden Prabowo Perintahkan Kaji Ulang Izin Tambang Martabe di Sumatera Utara

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib tambang Martabe di Sumatera Utara. Presiden Prabowo meminta peninjauan ulang secara teliti.

    Presiden juga berpesan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources bisa dipulihkan bila tidak terbukti ada pelanggaran. Namun, sanksi proporsional akan diberikan jika terbukti ada pelanggaran.

    "Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Bahlil menekankan bahwa peninjauan kembali IUP tambang Martabe bertujuan menjaga iklim investasi dan kepastian hukum. Ini sekaligus untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.

    "Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengenai peninjauan ulang izin tambang Martabe. Diskusi ini diharapkan segera menghasilkan kajian yang selesai.

    "Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih, insyaallah semuanya akan baik-baik saja," pungkas Bahlil.

    Kronologi Kasus Tambang Martabe

    Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara telah diumumkan akan dicabut pemerintah. Tambang Martabe sempat dinilai memiliki dampak buruk pada lingkungan Sumatera Utara.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Sumatera Utara
    Perusahaan PT Agincourt Resources
    Isu Utama Pencabutan IUP, Dampak Lingkungan
    Arahan Presiden Peninjauan ulang, pemulihan hak jika tidak ada pelanggaran
    Pihak Terkait Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup