Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas kasus ijazah palsu. Pemanggilan tersebut dilaksanakan di Mapolresta Solo pada Rabu (11/2/2026).
Jokowi tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 15.55 WIB dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Presiden RI ke-7 tersebut terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwarna hitam.
Setelah sekitar tiga jam pemeriksaan, Jokowi keluar dari Mapolresta Solo pada pukul 18.50 WIB. Yakub Hasibuan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari tindak lanjut laporan polisi yang diajukan Jokowi.
"Sore ini, Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).
Yakub menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, Jokowi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan guna melengkapi penyelidikan.
"Kami mendapatkan panggilan juga, karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan infonya minggu ini ke Jogja juga memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan," ucapnya.
Pihak Terlapor dan Pasal yang Disangkakan
Melansir detikNews, Presiden Joko Widodo telah melaporkan lima individu ke Polda Metro Jaya. Kelima orang tersebut memiliki inisial RS, ES, RS, T, dan K. Mereka dilaporkan atas tuduhan penyebaran informasi terkait ijazah palsu.
Laporan tersebut didasarkan pada dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Berikut rincian pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut:
| Pasal | Undang-Undang | Keterangan |
|---|---|---|
| 310 KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | Pencemaran Nama Baik |
| 311 KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | Fitnah |
| 27A UU ITE | Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | Penyebaran Informasi Bermuatan Fitnah |
| 32 UU ITE | Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | Penyebaran Informasi Elektronik Tidak Sah |
| 35 UU ITE | Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik | Manipulasi Informasi Elektronik |
"Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).
Pihak pengacara telah menyerahkan berbagai bukti, termasuk video, kepada penyidik. Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan menghormati kinerja penyidik dalam mengungkap kasus ini.
"Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan, ada RS, RS, kemudian ES, ada juga T, ada inisial K juga. Kami sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," jelasnya.









