Category: Politik

  • Rusia Patuhi Pembatasan Nuklir AS Asal Washington Lakukan Hal Sama

    Rusia Patuhi Pembatasan Nuklir AS Asal Washington Lakukan Hal Sama

    Pemerintah Rusia menegaskan komitmennya untuk mematuhi pembatasan senjata nuklir yang ditetapkan dalam perjanjian pengendalian senjata yang telah berakhir dengan Amerika Serikat. Kepatuhan ini berlaku asalkan Washington juga melakukan hal yang sama.

    Traktat New START, perjanjian terakhir antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia, telah berakhir awal bulan ini. Washington tidak menanggapi tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin untuk perpanjangan satu tahun atas batasan jumlah persenjataan nuklir masing-masing pihak.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan Moskow tidak terburu-buru mengembangkan dan menempatkan lebih banyak senjata. Pernyataan ini menarik kembali komentar kementeriannya yang sempat menyebut Rusia tidak lagi terikat perjanjian.

    “Kami berangkat dari fakta bahwa moratorium ini, yang diumumkan oleh presiden kami, tetap berlaku, tetapi hanya selama Amerika Serikat tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan,” kata Lavrov dalam pidatonya di parlemen Rusia, Rabu (11/2/2026).

    Baik Rusia maupun Amerika Serikat telah mengindikasikan keinginan untuk mencapai kesepakatan pengendalian senjata baru. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga stabilitas strategis di tengah ketegangan global.

    Washington sebelumnya mendorong agar China dilibatkan dalam pembicaraan tersebut, merujuk pada persenjataan nuklir Beijing yang terus berkembang. Namun, Moskow berpendapat jika China dilibatkan, sekutu nuklir Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis juga harus diikutsertakan.

    Berakhirnya Traktat New START, yang membatasi AS dan Rusia masing-masing 1.550 hulu ledak nuklir, menandai pertama kalinya dalam beberapa dekade tidak ada perjanjian pembatasan senjata paling destruktif. Situasi ini memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata baru.

    Tuntutan Amerika Serikat dan Konsekuensinya

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan New START “dinegosiasikan dengan buruk” dan “sedang dilanggar secara terang-terangan”. Pernyataan ini mencerminkan pandangan AS terhadap perjanjian tersebut.

    Pada tahun 2023, Rusia menolak inspeksi situs-situs nuklirnya berdasarkan perjanjian tersebut. Penolakan ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait konflik di Ukraina.

    Namun, Rusia menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada batasan kuantitatif yang telah ditetapkan, meskipun inspeksi dihentikan. Hal ini menunjukkan upaya Moskow untuk menjaga transparansi dalam kapasitas nuklirnya.

    Status Perjanjian Pengendalian Senjata Nuklir Rusia dan AS
    Elemen Deskripsi Status Terbaru
    Traktat New START Perjanjian pembatasan hulu ledak nuklir strategis Berakhir awal Februari 2026
    Tawaran Perpanjangan Rusia Perpanjangan satu tahun New START Tidak ditanggapi Washington
    Komitmen Rusia Mematuhi batasan nuklir jika AS juga patuh Ditegaskan oleh Lavrov
    Usulan Pembicaraan Baru Kedua pihak ingin kesepakatan baru Sedang diupayakan
    Keterlibatan China Didorong AS karena persenjataan yang berkembang Rusia minta Inggris dan Prancis ikut
    Inspeksi Situs Nuklir Ditolak Rusia pada 2023 Komitmen kuantitatif tetap berlaku
  • Jerman Bantu Ribuan Warga Suriah Pulang Kampung, Dorong Repatriasi Sukarela

    Jerman Bantu Ribuan Warga Suriah Pulang Kampung, Dorong Repatriasi Sukarela

    Pemerintah Jerman tahun lalu membiayai repatriasi sukarela 5.976 warga Suriah. Program ini dijalankan melalui Kantor Federal Jerman untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF). Dari jumlah tersebut, 3.678 orang telah berhasil kembali ke negara asal mereka.

    Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt, melihat angka ini sebagai bukti keberhasilan kebijakan migrasinya. Ia menyatakan, "Mereka yang tidak memiliki prospek untuk tinggal akan menerima dukungan yang ditargetkan untuk repatriasi sukarela mereka."

  • DPRD Medan Minta Eks Camat Medan Maimun Pemecatan ASN Terlibat Judi Online Rp 1,2 Miliar

    DPRD Medan Minta Eks Camat Medan Maimun Pemecatan ASN Terlibat Judi Online Rp 1,2 Miliar

    DPRD Kota Medan merekomendasikan pemecatan Almuqarrom Natapradja, eks Camat Medan Maimun, dari status Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekomendasi ini terkait keterlibatannya dalam kasus judi online (judol) yang merugikan Rp 1,2 miliar.

    Uang tersebut diketahui berasal dari penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kasus ini memicu desakan sanksi lebih tegas dari kalangan legislatif.

    Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, menegaskan bahwa pencopotan jabatan tidak cukup. Pihaknya merekomendasikan Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk memberikan sanksi pemecatan.

    “Kami merekomendasi wali kota untuk memberikan sanksi yang lebih tegas berupa pemecatan yang bersangkutan dari ASN. Bukan hanya pencopotan dari jabatannya sebagai camat,” ujar Reza Pahlevi, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Reza, sanksi yang lebih berat diperlukan agar memberikan efek jera. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi internal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

    Evaluasi Internal dan Peran Bank

    Reza Pahlevi menambahkan bahwa kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus untuk pelanggaran etika serius seperti judi online.

    Komisi I DPRD Medan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat dan Bagian Hukum Pemkot Medan pada Senin (9/2/2026). Pihak bank penyedia KKPD juga diundang, namun tidak hadir.

    “Kami juga menyayangkan pihak bank tidak bisa hadir pada RDP kemarin. Padahal seharusnya mereka memiliki keterangan lebih terkait kasus ini,” ungkap Reza.

    Terkait absennya pihak bank, Komisi I DPRD Medan berencana menggelar RDP kedua. Pemanggilan ulang akan dilakukan untuk membahas penyalahgunaan jabatan ini secara mendalam.

    Tindakan Pemkot Medan

    Wali Kota Medan, Rico Waas, sebelumnya menyatakan akan mempelajari teknis pemeriksaan seluruh ASN. Hal ini menyusul kasus eks Camat Medan Maimun yang menggunakan KKPD untuk judi online.

    “Kalau untuk pemeriksaan secara langsung teknisnya mungkin kita harus mempelajari dulu bagaimana teknisnya,” ujar Rico di Medan, Senin (9/2/2026).

    Rico menambahkan bahwa Pemkot Medan juga mengakomodir laporan masyarakat. Laporan terkait tingkah laku ASN yang melanggar etika akan ditindaklanjuti.

    “Masyarakat yang memberikan informasi langsung kami periksa, akan kami cek. Misalnya ada yang kasih laporan sama saya, pak, ASN bapak ada yang begini-begini, oh boleh, nanti kami cek. Kita terbuka saja, apabila memang ada, terbukti yasudah kita tertibkan,” tambahnya.

    Kasus ini menjadi bahan evaluasi internal Pemkot Medan. Rico Waas menegaskan bahwa tindakan merugikan, apalagi judi online, harus ditertibkan.

    Detail Kasus dan Penanganan

    Berikut rangkuman singkat mengenai kasus eks Camat Medan Maimun:

    Aspek Keterangan
    Pelaku Almuqarrom Natapradja (Eks Camat Medan Maimun)
    Pelanggaran Judi Online (Judol)
    Kerugian Rp 1,2 miliar
    Sumber Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
    Rekomendasi DPRD Pemecatan dari ASN
    Tindak Lanjut Pemkot Evaluasi internal, mempelajari teknis pemeriksaan ASN, menindaklanjuti laporan masyarakat

    Rico Waas menjelaskan bahwa kasus eks Camat Medan Maimun masih dalam pemantauan. Untuk urusan pengembalian uang, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perbankan.

    “Sedang dalam pantauan, tapi itu nanti kita kembalikan kepada pihak perbankan,” pungkas Rico.

  • Indonesia Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Lintasi Wilayah ICC

    Indonesia Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Lintasi Wilayah ICC

    Media internasional dan lokal Israel menyoroti persiapan Indonesia mengirim pasukan ke Jalur Gaza. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas.

    Laporan media asing menyebut Indonesia sebagai negara pertama yang berkontribusi pada pasukan keamanan internasional yang akan dikerahkan di Jalur Gaza.

    Setidaknya tiga media Israel berbahasa Inggris mengulas kesiapan pengerahan pasukan Indonesia. Selain kabar tersebut, beberapa berita internasional lain menarik perhatian publik.

    Pesawat yang membawa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menuju Amerika Serikat (AS) terdeteksi melintasi wilayah udara tiga negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Peristiwa ini terjadi meski ada surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu. Situs pelacakan penerbangan FlightRadar, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (11/2/2026), menunjukkan pesawat 'Wing of Zion' tersebut.

    Pesawat Netanyahu melintas di atas Yunani, Italia, dan Prancis pada Selasa (10/2) waktu setempat. Ketiga negara tersebut penandatangan Statuta Roma, yang mewajibkan mereka mematuhi surat perintah penangkapan ICC.

    Insiden Pesawat Tergelincir di Somalia

    Sebuah pesawat penumpang Starsky Aviation tergelincir dari landasan saat mendarat darurat di Somalia, Selasa (10/2) waktu setempat. Pesawat tersebut berakhir di laut dangkal dekat bandara.

    Beruntung, seluruh 55 penumpang dan awak pesawat berhasil selamat. Insiden ini menggemparkan Somalia, seperti dilansir Sky News, Rabu (11/2/2026).

    Pesawat jenis Fokker 50 itu mengalami masalah teknis sekitar 15 menit setelah lepas landas. Pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Aden Abdulle di Mogadishu menuju kota Gaalkacyo.

    Trump Kaji Pengiriman Kapal Induk ke Timur Tengah

    Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan pengerahan kapal induk kedua beserta aset militer tambahan ke Timur Tengah. Hal ini dilakukan di tengah ketegangan dengan Iran.

    Trump menyatakan Washington dan Teheran sedang bernegosiasi nuklir. Kedua pihak menyatakan kesediaan mencapai kesepakatan untuk mencegah aksi militer.

    Dia menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Rencana pengerahan kapal induk kedua ini, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Rabu (11/2/2026), meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Teheran.

    AS Kirim Tentara Latih Militer Nigeria

    Amerika Serikat akan mengerahkan 200 tentara ke Nigeria untuk melatih angkatan bersenjata negara tersebut. Pelatihan ini bertujuan memerangi kelompok militan.

    Langkah ini seiring peningkatan kerja sama militer Washington dengan negara Afrika Barat. "Kami memiliki pasukan AS untuk membantu pelatihan dan dukungan teknis," kata Mayor Jenderal Samaila Uba, juru bicara Markas Besar Pertahanan Nigeria, dilansir AFP, Rabu (11/2/2026).

    Wall Street Journal adalah media pertama yang melaporkan pengerahan tersebut. Pasukan ini akan melengkapi tim kecil AS yang sudah berada di Nigeria untuk membantu penargetan serangan udara.

    Sorotan Media Asing Terhadap Kontribusi Indonesia ke Gaza

    Media-media internasional ramai mengulas persiapan Indonesia mengirim pasukan ke Jalur Gaza. Ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri konflik Israel dan Hamas.

    Persiapan Indonesia juga dibahas media lokal Israel. Laporan asing menyebut Indonesia yang pertama berkontribusi untuk pasukan keamanan internasional di Jalur Gaza.

    Setidaknya tiga media Israel berbahasa Inggris mengulas persiapan ini. Salah satunya The Jerusalem Post, melaporkan soal pengerahan TNI dalam artikel berjudul "Indonesia to be first peacekeeping contributor to Gaza's International Stabilization Force".

    Topik Utama Ringkasan Kejadian Tanggal Dilaporkan
    Indonesia Kirim Pasukan Gaza Persiapan pengerahan pasukan perdamaian sebagai bagian gencatan senjata. Rabu, 11 Februari 2026
    Pesawat Netanyahu PM Israel terbang melintasi 3 negara anggota ICC ke AS. Rabu, 11 Februari 2026
    Pesawat Tergelincir Somalia Pesawat penumpang mendarat darurat dan tergelincir ke laut dangkal. Rabu, 11 Februari 2026
    Trump dan Iran AS pertimbangkan kirim kapal induk kedua ke Timur Tengah. Rabu, 11 Februari 2026
    AS Latih Militer Nigeria Pengiriman 200 tentara AS untuk melatih angkatan bersenjata Nigeria. Rabu, 11 Februari 2026
  • Prancis Selidiki Diplomat Fabrice Aidan Terkait Dokumen Jeffrey Epstein

    Prancis Selidiki Diplomat Fabrice Aidan Terkait Dokumen Jeffrey Epstein

    Otoritas Prancis resmi memulai penyelidikan terhadap seorang diplomat yang namanya berkali-kali disebut dalam dokumen kasus kejahatan seks anak Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seks asal Amerika Serikat (AS) yang menggemparkan dunia.

    Nama diplomat Prancis tersebut, Fabrice Aidan, muncul dalam sejumlah surat elektronik (email) yang dikirim kepada Epstein.

    Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, pada Rabu (11/2/2026), menyatakan telah meminta penyelidikan terhadap Fabrice Aidan.

    Barrot meneruskan tuduhan yang menjerat Aidan kepada jaksa penuntut umum Prancis. Ia juga meluncurkan penyelidikan internal di Kementerian Luar Negeri.

    "Saya sangat terkejut," kata Barrot, Rabu (11/2), dalam pernyataannya.

    Barrot menjelaskan bahwa Aidan merupakan "sekretaris utama urusan luar negeri yang sedang cuti karena alasan pribadi dan memegang beberapa posisi di sektor swasta".

    Munculnya nama-nama dalam dokumen Epstein tidak secara langsung mengindikasikan adanya kesalahan atau pelanggaran hukum. Namun, media-media Prancis, setelah menemukan nama Aidan, melaporkan korespondensi emailnya dengan Epstein dari tahun 2010 hingga 2017.

    Situs web investigatif Mediapart pada Selasa (10/2) melaporkan bahwa Biro Investigasi Federal AS (FBI) sempat menandai Aidan.

    Ia diduga berkonsultasi dengan situs web pelecehan seksual anak saat masih bertugas di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS.

    Insiden ini terjadi dari tahun 2006 hingga 2013, yang memicu penyelidikan internal dan pengunduran dirinya dari PBB.

    Aidan kala itu menjadi penasihat untuk Terj Rod-Larsen, mantan diplomat senior Norwegia. Rod-Larsen sendiri, menurut Kepolisian Norwegia pada Senin (9/2), juga sedang diselidiki karena hubungannya dengan Epstein.

    Laporan Mediapart juga menyebut bahwa Aidan pernah mengirimkan beberapa dokumen dan laporan PBB kepada Epstein.

    Fabrice Aidan belum dapat dihubungi oleh AFP untuk dimintai komentar.

    Pada Rabu (11/2) pagi, Aidan diketahui menghapus profil jejaring profesionalnya pada situs LinkedIn.

    Riwayat Pekerjaan dan Dampak Penyelidikan

    Setelah bertugas di markas besar PBB di New York, Fabrice Aidan kemudian melanjutkan kariernya di badan kebudayaan PBB, UNESCO. Terakhir, ia bekerja untuk grup perusahaan energi bernama Engie.

    Engie mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah memecat Aidan menyusul informasi yang beredar.

    "Mengingat informasi yang disampaikan kepada kami dan dilaporkan di media tertentu, yang berkaitan dengan periode sebelum dia bergabung dengan grup tersebut, Engie telah memutuskan untuk memberhentikan Fabrice Aidan dari tugasnya," kata perusahaan tersebut.

    Entitas yang Terlibat Peran atau Status Keterangan Tambahan
    Fabrice Aidan Diplomat Prancis Sedang diselidiki, namanya muncul di dokumen Epstein
    Jean-Noel Barrot Menteri Luar Negeri Prancis Meminta penyelidikan dan meneruskan tuduhan ke jaksa
    Jeffrey Epstein Pelaku Kejahatan Seks Dokumennya memicu banyak penyelidikan
    FBI AS Biro Investigasi Federal Menandai Aidan terkait situs pelecehan anak
    Terj Rod-Larsen Mantan Diplomat Norwegia Sedang diselidiki karena hubungan dengan Epstein
    Engie Perusahaan Energi Memecat Fabrice Aidan setelah informasi publik

    Dampak dirilisnya dokumen Epstein oleh Departemen Kehakiman AS juga dialami oleh mantan menteri Prancis, Jack Lang.

    Lang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Institut Dunia Arab, sebuah badan budaya terkemuka.

    Meski membantah melakukan pelanggaran hukum, Lang mengaku "terkejut" namanya muncul dalam anggaran dasar perusahaan lepas pantai yang didirikan Epstein pada tahun 2016.

  • Once Mekel Kunjungi Mataram Ungkap Kecintaan Ayam Taliwang

    Once Mekel Kunjungi Mataram Ungkap Kecintaan Ayam Taliwang

    Anggota Komisi X DPR RI, Once Mekel, menarik perhatian masyarakat Kota Mataram dalam kunjungan kerjanya, Rabu (11/2/2026) sore.

    Kunjungan di Taman Mayura, Mataram ini sekaligus menjadi momen Once Mekel mengungkapkan kecintaannya pada kuliner khas Lombok.

    Mantan vokalis Dewa 19 tersebut mengaku sangat menggemari ayam taliwang. Ia seringkali membeli masakan tersebut setiap kali berkunjung ke Kota Mataram.

    “Saya suka ayamnya, ayam taliwang,” kata Once, Rabu (11/2/2026).

    Once Mekel bahkan sering membawa ayam taliwang dengan cita rasa pedas manis khas Pulau Lombok pulang ke rumahnya untuk disantap bersama keluarga.

    “Saya (suka) bawa ke rumah untuk keluarga (saking sukanya),” ujarnya.

    Selain soal kuliner, Once Mekel juga mendorong pengembangan destinasi wisata di Pulau Lombok. Ia menyoroti potensi besar yang dimiliki, terutama pantai-pantai indah di sana.

    “(Pantai di Lombok) ini punya potensi yang luar biasa, disini pantainya bagus sekali. Dan banyak spot-spot yang bisa dimanfaatkan,” terang politikus PDI Perjuangan itu.

    Tabel berikut mengulas beberapa destinasi wisata populer di Lombok yang disebutkan memiliki potensi besar:

    Destinasi Wisata Potensi Utama Catatan
    Pantai Kuta Lombok Keindahan alam, spot selancar Telah dikenal luas
    Gili Trawangan Snorkeling, diving, suasana pulau Populer di kalangan turis asing
    Gunung Rinjani Pendakian, keindahan puncak Destinasi petualangan
    Taman Mayura Cagar budaya, sejarah Lokasi kunjungan Once Mekel

    Once Mekel juga menekankan pentingnya pemanfaatan cagar budaya dan sejarah yang ada di Lombok.

    “Tak hanya itu, cagar budaya juga harus dimanfaatkan, khususnya sejarah-sejarah yang ada di Lombok. Kami akan cermati alokasi anggaran itu bisa jadi lebih baik,” tandas pria berusia 55 tahun itu.

  • Polemik Anggaran Kapal KKP, Trenggono dan Purbaya Saling Tanggapi

    Polemik Anggaran Kapal KKP, Trenggono dan Purbaya Saling Tanggapi

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran produksi kapal. Anggaran ini disebut-sebut sudah cair namun belum diterima industri galangan.

    Purbaya sebelumnya mengakui kemungkinan dirinya salah terkait informasi anggaran kapal. Menanggapi hal tersebut, Trenggono memberikan respons singkat yang mengisyaratkan permasalahan telah selesai.

    “'That's all Folks. Back to Work ya (Itu saja, teman-teman. Kembali bekerja ya),'” tulis Trenggono dalam unggahan Instagram resminya (@swtrenggono), Rabu (11/2/2026).

    Silang pendapat antara Trenggono dan Purbaya bermula ketika Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair. Namun, industri galangan belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya itu dikritik terbuka oleh Trenggono. Ia meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu terkait anggaran tersebut.

    Setelahnya Purbaya kembali angkat bicara usai disentil Trenggono lewat Instagram. Ia mengaku hanya mendapat kabar dari pengusaha galangan bahwa mereka belum mendapat pesanan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Padahal anggaran diklaim sudah cair. “'Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu,'” kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Klarifikasi Sumber Dana

    Purbaya tidak menampik kemungkinan data yang dimilikinya salah. Sementara itu, Trenggono menjelaskan bahwa dana untuk pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris.

    Ia juga meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah anggaran kapal benar-benar sudah cair. Purbaya mengakui kemungkinan kesalahan data.

    “'Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja,'” tutur Purbaya.

    Purbaya tidak bisa memastikan besaran anggaran pembangunan kapal yang sudah dicairkan. Dia meminta agar anggaran tersebut segera dibelanjakan.

    “'Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah,'” ucap Purbaya.

    Berikut adalah perbandingan beberapa poin penting terkait polemik anggaran ini:

    Poin Perbandingan Klaim Menteri Keuangan (Purbaya) Klarifikasi Menteri KP (Trenggono)
    Status Anggaran Kapal Sudah cair, tapi galangan belum dapat pesanan Dana bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris
    Pengecekan Data Mengaku hanya dapat kabar dari pengusaha galangan Meminta Menkeu cek anak buahnya
    Kemungkinan Kesalahan Tidak menampik data miliknya salah Menganggap masalah sudah jelas
    Jumlah Anggaran Tidak bisa memastikan, angkanya berubah-ubah Tidak disebutkan secara spesifik
  • Iran Tegaskan Tidak Akan Tunduk pada Tuntutan Berlebihan Program Nuklir

    Iran Tegaskan Tidak Akan Tunduk pada Tuntutan Berlebihan Program Nuklir

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tuntutan berlebihan terkait program nuklirnya. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (11/2), di tengah pembicaraan dengan Amerika Serikat.

    Pezeshkian mengemukakan hal tersebut dalam pidato peringatan ke-47 Revolusi Islam Iran. Acara tersebut diperingati di tengah ancaman militer dari Amerika Serikat.

    “Negara kita, Iran, tidak akan menyerah pada tuntutan berlebihan mereka,” kata Pezeshkian, Rabu (11/2).

    Pezeshkian menambahkan bahwa Iran akan terus berdialog dengan negara-negara tetangga. Tujuannya adalah membangun perdamaian dan ketenangan di kawasan.

    “Iran kita tidak akan menyerah dalam menghadapi agresi, tetapi kita terus berdialog dengan sekuat tenaga dengan negara-negara tetangga untuk membangun perdamaian dan ketenangan di kawasan ini,” imbuh pemimpin Iran itu, dilansir kantor berita AFP, Rabu (11/2/2026).

    Iran juga menyatakan siap untuk verifikasi program nuklirnya. Teheran tidak berupaya memperoleh senjata atom.

    “Kita tidak berupaya memperoleh senjata nuklir. Kita telah menyatakan ini berulang kali dan siap untuk verifikasi apa pun,” katanya.

    Tanggapan Amerika Serikat

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan nuklir. Trump menilai Iran akan bodoh jika tidak melakukannya.

    “Seperti yang Anda ketahui, kita memiliki armada besar saat ini yang menuju ke Iran. Kita akan lihat apa yang terjadi. Saya pikir mereka ingin membuat kesepakatan. Saya pikir mereka akan bodoh jika tidak melakukannya,” kata Trump kepada Larry Kudlow dari Fox Business, Rabu (11/2/2026).

    Trump mengklaim telah melumpuhkan nuklir Iran sebelumnya. Dia juga mengancam Iran jika tidak menyetujui kesepakatan nuklir dengan AS.

    “Kita telah melumpuhkan kekuatan nuklir mereka terakhir kali, dan kita harus melihat apakah kita akan melumpuhkan lebih banyak lagi kali ini,” imbuh Trump.

    Trump menegaskan Iran ingin membuat kesepakatan yang baik. Kesepakatan itu harus mencakup tidak adanya senjata nuklir dan rudal.

    “Tidak ada senjata nuklir, tidak ada rudal, tidak ada ini, tidak ada itu, semua hal berbeda yang Anda inginkan,” tandas Trump.

    Berikut adalah perbandingan pandangan Iran dan Amerika Serikat terkait program nuklir:

    Aspek Pandangan Iran (Pezeshkian) Pandangan AS (Trump)
    Tuntutan Berlebihan Tidak akan menyerah Mendesak Iran untuk membuat kesepakatan
    Senjata Nuklir Tidak berupaya memperoleh Mengklaim melumpuhkan kekuatan nuklir Iran
    Verifikasi Program Siap untuk verifikasi apa pun Menginginkan kesepakatan nuklir yang baik
    Dialog & Perdamaian Terus berdialog dengan negara tetangga Mengancam dengan kekuatan militer
  • Pemprov DKI Jakarta dan BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Balai Kota Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta dan BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Balai Kota Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Kesepakatan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI membuka akses audit seluas-luasnya bagi BPKP.

    Akses audit ini mencakup seluruh lini Pemprov Jakarta, tanpa batasan apa pun.

    Pramono menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

    "Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya," kata Pramono.

    Pramono Anung menekankan tidak ada pembatasan bagi BPKP. BPKP dapat melakukan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI.

    Ia mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah itu masuk ke seluruh sektor yang diperlukan.

    "Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan," ujarnya.

    Menurut Pramono, keterbukaan adalah bagian penting. Ini untuk membangun pemerintahan yang bersih, kredibel, dan akuntabel.

    Pengawasan independen akan membantu perbaikan sistem sejak dini.

    Komitmen Perbaikan Tata Kelola

    Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyambut positif komitmen Pemprov DKI.

    Pemprov DKI memberikan ruang luas untuk pengawasan. BPKP akan memfokuskan hasil pengawasan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan penyimpangan.

    "Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu," kata Yusuf.

    BPKP menilai kolaborasi ini diharapkan membuat jalannya pemerintahan daerah lebih efektif.

    Kerja sama ini juga diharapkan minim hambatan dan terhindar dari praktik kecurangan.

    Pengawasan ini diarahkan untuk mendukung target Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.

    "Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau," imbuhnya.

    Manfaat Kerja Sama Pengawasan

    Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan BPKP membawa sejumlah manfaat strategis. Ini terutama untuk peningkatan kualitas pemerintahan daerah.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait manfaat kerja sama ini:

    Aspek Manfaat Kerja Sama
    Pencegahan Korupsi Mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, mengurangi risiko korupsi.
    Efisiensi Anggaran Memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, mencegah pemborosan.
    Transparansi Meningkatkan keterbukaan data dan proses pemerintahan kepada publik.
    Akuntabilitas Memperkuat tanggung jawab pemerintah terhadap setiap keputusan dan tindakan.
    Peningkatan Kualitas Layanan Menjamin program dan layanan publik berjalan efektif dan optimal.
    Dukungan Visi Kota Global Membantu tercapainya visi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya melalui tata kelola yang baik.
  • GPA DKI Jakarta Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

    GPA DKI Jakarta Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

    Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta menyuarakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung presiden.

    Langkah ini diambil menyikapi wacana penempatan Polri di bawah kementerian. PW GPA menilai, perubahan struktur tersebut berpotensi mengaburkan garis komando serta menurunkan independensi institusi penegak hukum.

    "Kami, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan pernyataan dukungan terhadap peran dan keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Ketua PW GPA Dedi Haryono Siregar kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Dedi Haryono Siregar menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

    Hal ini juga dinilai dapat mengganggu kemandirian Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

    "Penempatan Polri di bawah kementerian justru akan menciptakan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan garis komando, serta berpotensi menurunkan independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat," lanjutnya.

    Dia juga mengingatkan peran vital Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Institusi ini memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan.

    "Kami memandang bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan," ungkapnya.

    Penolakan Kapolri

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menolak gagasan penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, ide tersebut dapat melemahkan peran Polri sekaligus presiden.

    Jenderal Sigit menyampaikan penolakan ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

    Ia mengapresiasi dukungan dari berbagai fraksi DPR RI yang menginginkan Polri tetap di bawah presiden.

    Menurutnya, pengawasan oleh DPR tetap harus berjalan efektif. Listyo Sigit Prabowo menilai posisi Polri saat ini sudah ideal.

    "Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Sigit.

    Kapolri juga menyoroti potensi "matahari kembar" jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Hal ini dapat menghambat koordinasi dan respons cepat terhadap kebutuhan presiden.

    "Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi 'matahari kembar' menurut saya," kata Jenderal Sigit.

    Perbandingan Struktur Lembaga Penegak Hukum

    Lembaga Posisi Otonomi Kewenangan Utama
    Polri Langsung di bawah Presiden Keamanan, ketertiban, penegakan hukum
    Kejaksaan Agung Langsung di bawah Presiden Penuntutan, pelaksanaan putusan
    KPK Independen Pemberantasan korupsi