Tag: ASN

  • Eks Petugas Kelurahan Umbar Data Rio Haryanto, Sanksi Menanti!

    Eks Petugas Kelurahan Umbar Data Rio Haryanto, Sanksi Menanti!

    Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah memfinalisasi sanksi bagi mantan petugas kelurahan Penumpang yang terbukti menyebarkan dokumen pribadi milik Rio Haryanto. Keputusan sanksi ini kini menunggu pengesahan dari Wali Kota Solo.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Beni Supartono Putro menyatakan, surat keputusan sanksi akan segera diajukan kepada Wali Kota. "Ya, maksudnya kan untuk saya tinggal menunggu tanda tangan wali kota. Insyaallah hari ini kita naikkan," ujarnya, Senin (23/2/2025).

    Beni enggan mengungkap detail sanksi yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa proses penentuan sanksi telah melalui tahapan final.

    Sidang disiplin terkait kasus ini, lanjut Beni, telah melibatkan berbagai pihak, termasuk BKPSDM, Inspektorat, bagian hukum, serta asisten Sekda. "Sidang kasus itu terdiri dari kami, saya, BKPSDM, inspektur, terus kemudian Pak Sekda dan ada dari bagian hukum dan juga dari asisten. Ada lima unsur itu yang kemarin bersidang dan sudah memutuskan, tinggal nanti menuangkan dalam surat keputusan," terangnya.

    Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengonfirmasi bahwa sanksi akan dijatuhkan hari ini. Namun, ia juga belum bersedia mengungkapkan jenis sanksi yang akan diberikan. "Hari ini sudah akan dikenakan sanksi, hari ini, kemarin sudah melalui mekanisme. Ada nanti sanksinya, ya, nanti dari tugas SDM yang menyampaikan sanksi," jelasnya.

    Respati Ardi menyayangkan insiden kebocoran data tersebut dan mengimbau seluruh ASN dan Non-ASN untuk menjaga kerahasiaan data masyarakat. "Kami sangat menyayangkan dan saya mengimbau untuk seluruh kepegawaian pemerintah kota di manapun, sektor manapun untuk menjunjung tinggi profesionalitas, tidak membuka informasi-informasi yang dilarang," pungkasnya.

  • Libur Lebaran 2026: Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama dan WFA untuk ASN & Swasta

    Libur Lebaran 2026: Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama dan WFA untuk ASN & Swasta

    Masyarakat Indonesia dapat bersiap menyambut libur panjang Lebaran 2026. Pemerintah telah meresmikan jadwal libur Idul Fitri 1447 H, termasuk cuti bersama dan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta.

    Informasi mengenai libur Lebaran 2026 ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merencanakan waktu bersama keluarga, perjalanan mudik, serta persiapan menyambut hari raya.

    Ketentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang dirilis pada 19 September 2025. SKB tersebut mengatur detail libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026.

    Adanya informasi resmi ini memberikan kepastian bagi warga negara Indonesia untuk menikmati libur panjang, baik sebelum maupun sesudah Lebaran 2026.

    Selain libur nasional dan cuti bersama, pemerintah juga menerapkan kebijakan WFA bagi ASN dan pegawai swasta sebelum serta sesudah periode libur Lebaran. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Tujuan utama dari skema WFA adalah untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Dengan WFA, pekerja tetap dapat menjalankan tugasnya sambil merayakan Idul Fitri bersama keluarga, tanpa perlu mengambil cuti tambahan.

    Penyesuaian pelaksanaan tugas kantor dilakukan dengan memungkinkan bekerja dari mana saja menjelang dan setelah hari libur nasional serta cuti bersama Idul Fitri 1447 H, seperti yang tertera dalam setneg.go.id. Kebijakan ini diharapkan dapat memfasilitasi pergerakan masyarakat selama masa mudik Lebaran 2026.

    Singkatnya, libur Lebaran 2026 meliputi tanggal merah dan cuti bersama, termasuk hari libur nasional Idul Fitri 1447 H dan beberapa hari cuti bersama di bulan Maret. Fleksibilitas kerja melalui WFA memungkinkan pekerja tetap produktif sambil merencanakan perjalanan mudik atau liburan bersama keluarga.

  • Kabar Gembira ASN: Presiden Umumkan THR dalam Waktu Dekat!

    Kabar Gembira ASN: Presiden Umumkan THR dalam Waktu Dekat!

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk TNI/Polri, pensiunan, dan penerima pensiun. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Purbaya menyatakan bahwa pengumuman terkait THR ASN akan dilakukan oleh Presiden dalam waktu dekat. "(THR ASN) itu sedang diproses lah, sebentar lagi keluar. Bukan kami yang mengumumkan, nanti Pak Presiden yang mengumumkan," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk THR ASN, TNI/Polri, dan pensiunan pada tahun 2026. Total penerima THR mencapai 10,5 juta orang.

    Sebelumnya, Purbaya juga sempat menyampaikan bahwa pencairan THR direncanakan mulai minggu pertama bulan puasa. "Minggu pertama puasa, sebentar lagi," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2).

    Dengan alokasi anggaran Rp 55 triliun, pemerintah berharap THR ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. "Mencairkan THR bagi ASN, TNI/Polri dan pensiunan dengan nilai total mencapai Rp 55 triliun," kata Purbaya.

  • PPPK Paruh Waktu 2026: Solusi Honorer, Jam Kerja Fleksibel, Gaji Proporsional

    PPPK Paruh Waktu 2026: Solusi Honorer, Jam Kerja Fleksibel, Gaji Proporsional

    Pemerintah memperkenalkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (Part-Time) pada tahun 2026. Kebijakan ini menjadi momentum penting dalam penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.

    Skema PPPK Paruh Waktu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025. Langkah kompromi ini diambil pemerintah untuk menghindari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi tenaga honorer.

    Bagi guru yang termasuk dalam kategori ini, pemahaman tentang hubungan antara jam kerja dan penghasilan bulanan menjadi sangat penting.

    Salah satu perbedaan mendasar dengan PPPK Penuh Waktu terletak pada durasi kerja. Jika PPPK Penuh Waktu mengikuti standar jam kerja ASN sekitar 37,5 hingga 40 jam per minggu, maka PPPK Paruh Waktu memiliki waktu kerja yang lebih singkat, umumnya berkisar antara 20–25 jam per minggu atau sekitar 4 jam per hari. Penjadwalan akan ditentukan oleh instansi terkait, seperti sekolah atau Dinas Pendidikan, dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan belajar mengajar.

    Fleksibilitas menjadi keunggulan utama skema ini. Guru tetap diperbolehkan melakukan aktivitas atau pekerjaan lain di luar jam kerja, asalkan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

    Pemerintah menetapkan aturan yang memastikan penghasilan PPPK Paruh Waktu tetap memberikan rasa aman. Prinsip 'tanpa pengurangan' (no reduction) memastikan gaji yang diterima tidak lebih kecil dibandingkan saat masih berstatus honorer. Perhitungan gaji dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah jam kerja. Rumus yang digunakan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP): (Jam Kerja ÷ Jam Kerja Standar) x UMP.

    Sumber pembiayaan gaji berasal dari pos Belanja Barang dan Jasa, berbeda dengan PPPK Penuh Waktu yang dianggarkan melalui Belanja Pegawai. Skema ini memberikan ruang bagi penyesuaian yang sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

    Meskipun jam kerja lebih terbatas, guru PPPK Paruh Waktu tetap memperoleh sejumlah hak sebagai bagian dari ASN. Estimasi gaji disesuaikan dengan UMP daerah, berkisar antara Rp2.300.000 hingga Rp5.700.000 untuk wilayah dengan UMP tinggi seperti DKI Jakarta. Selain itu, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tetap diberikan dengan nominal yang dihitung secara proporsional berdasarkan gaji bulanan.

    Perlindungan jaminan sosial juga diberikan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM), dengan iuran yang ditanggung oleh pemerintah.

    Status PPPK Paruh Waktu bukan merupakan posisi permanen tanpa adanya peluang untuk berkembang. Pemerintah membuka mekanisme transisi bagi guru yang memenuhi kriteria. Guru dengan kinerja baik berpeluang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa perlu mengikuti proses seleksi dari awal, selama tersedia formasi dan dukungan anggaran daerah yang mencukupi. Skema PPPK Paruh Waktu di 2026 memberikan kepastian hukum bagi ribuan guru honorer di Indonesia. Seperti yang dilansir dari RakyatCirebon, prinsip tanpa pengurangan (no reduction) memastikan bahwa gaji yang diterima tidak lebih kecil dibandingkan saat masih berstatus honorer.

  • Karyawan BUMN dan ASN Tuban Jadi Tersangka Perzinaan Usai Digerebek di Hotel

    Karyawan BUMN dan ASN Tuban Jadi Tersangka Perzinaan Usai Digerebek di Hotel

    Satreskrim Polres Tuban menetapkan LF (35), seorang karyawan BUMN, dan A (33), seorang ASN, sebagai tersangka kasus perzinaan. Penetapan ini merupakan tindak lanjut laporan dari istri sah LF yang memergoki keduanya di sebuah hotel di wilayah Tuban.

    Kasi Humas Polres Tuban, Iptu Siswanto, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan bukti yang cukup. "Berdasarkan hasil gelar perkara, kedua terlapor telah kami tetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

    Kedua tersangka dijerat Pasal 411 ayat (1) KUHP tentang perzinaan. Kasus ini bermula dari kecurigaan DR (37), istri LF, terhadap kebiasaan lembur suaminya yang sering pulang larut malam.

    Pada Sabtu, 21 Februari 2026, LF berpamitan untuk lembur. Namun, DR membuntuti suaminya dan mendapati mobil LF memasuki sebuah hotel. Setelah mengecek ke petugas hotel, DR mendapati bahwa suaminya tidak terdaftar, tetapi seorang perempuan berinisial A telah check-in sejak 18 Februari 2026.

    Merasa curiga, DR menghubungi layanan polisi 110 dan melapor ke Unit PPA Satreskrim Polres Tuban untuk meminta pendampingan. Penggerebekan pun dilakukan di sebuah hotel di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Latsari, Tuban.

    Saat pintu kamar dibuka, petugas mendapati LF dan A berada di dalam kamar yang sama. Keduanya kemudian diamankan ke Mapolres Tuban.

    Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, LF dan A telah menjalani pemeriksaan intensif. Iptu Siswanto mengungkapkan, "Berdasarkan interogasi dan hasil visum, keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan setiap hari selama menginap di hotel." Pengakuan ini menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk meningkatkan status perkara dan menetapkan keduanya sebagai tersangka.

  • CPNS 2026: Peluang Lulusan SMA/SMK, Gaji Rp4 Jutaan dan Tunjangan

    CPNS 2026: Peluang Lulusan SMA/SMK, Gaji Rp4 Jutaan dan Tunjangan

    Pemerintah mengindikasikan akan kembali membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026, memberikan kesempatan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat.

    Meskipun jadwal pendaftaran dan jumlah formasi resmi belum diumumkan, sinyalemen pembukaan rekrutmen ini semakin kuat dengan adanya koordinasi antara pemerintah, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

    Seleksi CPNS ini menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026, yang masih memerlukan penambahan pegawai di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Sejumlah instansi pusat dan daerah diperkirakan akan membuka kesempatan bagi lulusan SMA/SMK, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

    Merujuk pada tren formasi sebelumnya seperti dilansir dari Pojoksatu, beberapa posisi yang umumnya tersedia meliputi petugas lapangan pada instansi teknis (contohnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), jabatan teknis tertentu yang tidak mensyaratkan pendidikan sarjana, serta posisi administratif maupun operasional di kementerian dan pemerintah daerah.

    Informasi detail mengenai formasi dan kuota akan diumumkan secara resmi melalui portal SSCASN BKN.

    Terkait dengan kompensasi, terdapat estimasi bahwa gaji pokok CPNS 2026 untuk lulusan SMA/SMK berada di kisaran Rp4,1 juta per bulan. Angka ini umumnya merupakan estimasi gaji dasar sesuai golongan awal ASN. Selain gaji pokok, pegawai juga berpeluang memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja, tunjangan jabatan (jika tersedia), dan uang makan. Pada instansi tertentu, total pendapatan bisa lebih besar, dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing instansi serta lokasi penempatan kerja.

    Sampai Februari 2026, jadwal resmi pendaftaran CPNS 2026 belum diumumkan. Penetapan jumlah formasi dan kuota masih dalam proses koordinasi antara BKN, KemenPANRB, dan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, calon pelamar disarankan untuk rutin memantau kanal resmi seperti portal SSCASN BKN dan pengumuman dari instansi pemerintah.

    Sambil menunggu pengumuman resmi, ada beberapa persiapan yang dapat dilakukan. Pertama, siapkan dokumen penting seperti ijazah, KTP, KK, dan pas foto. Kedua, mulai berlatih soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) lebih awal. Ketiga, pahami batas usia dan persyaratan administrasi yang umumnya berlaku. Mengingat seleksi CPNS bersifat ketat dan kompetitif, persiapan yang matang sangat memengaruhi hasil akhir.

    "Kesempatan untuk mendaftar masih terbuka luas," tulis Pojoksatu mengutip sumber internal BKN, sehingga calon pelamar disarankan untuk terus memantau portal resmi seperti SSCASN BKN dan mulai mempersiapkan diri agar tidak tertinggal ketika pendaftaran dibuka. Formasi CPNS 2026 diperkirakan tetap membuka peluang bagi lulusan SMA atau SMK dengan kisaran gaji pokok sekitar Rp4,1 juta per bulan, di luar berbagai tunjangan yang mungkin diterima.

  • Karyawan BUMN dan Guru ASN Digerebek di Hotel Tuban, Diduga Lakukan Hubungan Layaknya Suami Istri

    Karyawan BUMN dan Guru ASN Digerebek di Hotel Tuban, Diduga Lakukan Hubungan Layaknya Suami Istri

    Kasus dugaan perzinaan yang melibatkan oknum karyawan BUMN berinisial LF dan seorang guru ASN berinisial A, diungkap Satreskrim Polres Tuban. Penggerebekan dilakukan di sebuah hotel di Tuban setelah istri sah LF, DR, melakukan pembuntutan.

    DR curiga dengan suaminya yang berpamitan lembur kerja pada Sabtu (21/2/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. LF beralasan akan bekerja di kantor BUMN PT Semen Indonesia di Tuban. Namun, DR mengikuti LF dari rumah mereka di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, dan mendapati LF masuk ke Hotel Lynn di Jalan Teuku Umar Nomor 7A, Kelurahan Latsari.

    Setelah mengonfirmasi daftar tamu hotel, DR tidak menemukan nama LF. Namun, tercatat seorang perempuan berinisial A telah menginap sejak 18 Februari 2026. Merasa yakin suaminya berada di dalam kamar hotel, DR menghubungi layanan polisi 110 dan melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tuban.

    Petugas kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan. "Saat pintu kamar dibuka, petugas mendapati pelaku pria LF dan wanita A berada di dalam satu kamar yang sama," ungkap Kasi Humas Polres Tuban, Iptu Siswanto, Minggu (22/2/2026).

    Berdasarkan hasil interogasi dan visum, LF dan A mengakui telah menjalin hubungan layaknya suami istri selama beberapa hari terakhir. "Berdasarkan interogasi dan hasil visum, keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan setiap hari selama menginap di hotel," kata Iptu Siswanto.

    Saat ini, LF dan A telah diamankan di Mapolres Tuban guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya terancam dijerat Pasal 411 ayat (1) KUHP Baru tentang tindak pidana perzinaan.

  • THR ASN 2026 Cair Lebih Awal: Pemerintah Siapkan Rp 55 Triliun

    THR ASN 2026 Cair Lebih Awal: Pemerintah Siapkan Rp 55 Triliun

    Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Kabar baiknya, pencairan THR tahun ini dijadwalkan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa THR akan mulai dicairkan sejak minggu pertama bulan Ramadan.

    “THR akan mulai cair sejak awal Ramadan,” ujar Menkeu, seperti dikutip saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

    Kebijakan ini diharapkan dapat membantu para penerima manfaat dalam mempersiapkan perayaan Lebaran dengan lebih baik dan aman secara finansial.

    Anggaran THR tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2025 alokasi THR adalah Rp 49,9 triliun, maka tahun ini naik menjadi Rp 55 triliun.

    Berdasarkan data tahun sebelumnya, THR diberikan kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara, termasuk:

    • ASN pusat dan daerah
    • Pegawai PPPK
    • Hakim
    • Prajurit TNI dan Polri
    • Pensiunan yang memenuhi syarat

    Meskipun aturan resmi untuk tahun 2026 belum diterbitkan, mekanisme pemberian THR kemungkinan besar akan mengikuti ketentuan pada tahun 2025, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025.

    Komponen THR

    THR yang diberikan biasanya mencakup beberapa komponen, yaitu:

    • Gaji pokok
    • Tunjangan melekat
    • Tunjangan kinerja 100% untuk ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan hakim

    Untuk ASN daerah, skema THR sama dengan ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

    Dengan pencairan yang lebih awal, THR 2026 diharapkan menjadi dukungan finansial penting bagi aparatur negara dalam menyambut Hari Raya Idulfitri, memungkinkan mereka merencanakan kebutuhan Lebaran dengan lebih nyaman dan tepat waktu.

  • Oknum Guru dan Karyawan BUMN Tuban Jadi Tersangka Perzinaan

    Oknum Guru dan Karyawan BUMN Tuban Jadi Tersangka Perzinaan

    Satreskrim Polres Tuban telah menetapkan LF (35), seorang karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban, dan A (33), seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai guru asal Tulungagung, Jawa Timur, sebagai tersangka dalam kasus perzinaan.

    Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah keduanya tertangkap basah di salah satu kamar Hotel Lynn Tuban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan selama menginap di hotel tersebut. Visum juga menguatkan indikasi terjadinya perzinaan.

    Kasi Humas Polres Tuban Iptu Siswanto menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berkat laporan dari DR (37), istri sah LF, warga Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. DR melaporkan dugaan perzinaan tersebut setelah mengetahui A berada di kamar hotel bersama suaminya.

    "Awalnya Unit PPA Polres Tuban mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana perzinaan di Hotel Lynn Tuban. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan mengamankan kedua pelaku berada di dalam satu kamar. Kemudian pelaku di bawa ke Polres Tuban untuk dimintai keterangan," jelas Iptu Siswanto.

    Surat penetapan tersangka untuk A bernomor S.Tap.Tsk/49/II/RES.1.24./2026/Satreskrim tertanggal 21 Februari 2026, sementara surat penetapan tersangka untuk LF bernomor S.Tap.Tsk/50/II/RES.1.24./2026/Satreskrim dengan tanggal yang sama.

    DR sendiri mengaku telah menaruh curiga terhadap suaminya sejak pertengahan tahun lalu. Kecurigaan tersebut semakin kuat setelah ia mengecek ke tempat kerja LF dan mengetahui bahwa suaminya sedang cuti. LF juga sering pergi tanpa kabar sejak September. DR bahkan sempat menemukan percakapan mencurigakan di ponsel suaminya.

    Untuk memastikan kecurigaannya, DR kemudian membuntuti suaminya hingga ke hotel. "Untuk memastikan kecurigaan, saya kemudian memutuskan untuk membuntuti suami sampai ke hotel. Bahkan saya sempat melakukan check-in di hotel tersebut agar tidak kehilangan jejak suaminya. Selanjutnya saya melapor ke 110 dan terjadilah penggerebekan," ujar DR.

    Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 411 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang perzinaan. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda maksimal Rp 10 juta.

  • Karyawan BUMN Digerebek Istri Sah di Hotel Tuban, Diduga Selingkuh dengan Guru ASN

    Karyawan BUMN Digerebek Istri Sah di Hotel Tuban, Diduga Selingkuh dengan Guru ASN

    Satreskrim Polres Tuban mengungkap kasus penggerebekan seorang oknum karyawan BUMN berinisial LF yang kedapatan berduaan dengan wanita idaman lain (WIL) di sebuah hotel di Tuban. Wanita tersebut diketahui berprofesi sebagai ASN guru.

    Penggerebekan ini bermula dari kecurigaan istri sah pelaku, DR, yang kemudian memutuskan untuk membuntuti suaminya. Pada Sabtu (21/2/2026), LF berpamitan kepada istrinya dengan alasan akan lembur di kantor PT Semen Indonesia di Tuban.

    Namun, DR justru melihat LF memasuki Hotel Lynn di Jalan Teuku Umar Nomor 7A, Kelurahan Latsari, Tuban. Setelah mengonfirmasi ke petugas keamanan hotel dan mendapati nama LF tidak terdaftar, DR melaporkan kejadian tersebut ke polisi melalui layanan 110 dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tuban.

    Petugas Unit PPA Polres Tuban segera menindaklanjuti laporan tersebut. Saat kamar hotel dibuka, petugas bersama DR mendapati LF bersama A (35), seorang wanita asal Kabupaten Tulungagung.

    Kasi Humas Polres Tuban, Iptu Siswanto menjelaskan, "Saat pintu kamar dibuka, petugas mendapati pelaku pria LF dan wanita A berada di dalam satu kamar yang sama." Kedua terduga pelaku kemudian diamankan ke Mapolres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Dari hasil interogasi dan visum, terungkap bahwa LF dan A telah menjalin hubungan layaknya suami istri selama beberapa hari terakhir saat menginap di hotel tersebut. Iptu Siswanto menambahkan, "Berdasarkan interogasi dan hasil visum, keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan setiap hari selama menginap di hotel."

    Saat ini, LF dan A masih menjalani proses penyidikan intensif. Keduanya terancam dijerat Pasal 411 ayat (1) KUHP Baru terkait tindak pidana perzinaan.