Tag: ASN

  • PPPK Paruh Waktu: Apakah Berhak Mendapatkan THR 2026?

    PPPK Paruh Waktu: Apakah Berhak Mendapatkan THR 2026?

    Menjelang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara, muncul pertanyaan mengenai apakah PPPK paruh waktu berhak menerima THR 2026. Isu ini ramai diperbincangkan karena adanya perbedaan status kepegawaian dan skema penggajian antara PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan PNS.

    Lantas, bagaimana aturan resminya? Berikut penjelasan lengkap mengenai hak THR bagi PPPK paruh waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi skema pencairan THR bagi aparatur negara menjelang Idulfitri 2026. Anggaran besar telah disiapkan untuk memastikan kesejahteraan ASN. Namun, kepastian THR bagi PPPK paruh waktu masih menjadi pertanyaan.

    Status PPPK paruh waktu telah diakui secara hukum sebagai bagian dari ASN. Namun, mekanisme pemberian THR bergantung pada regulasi teknis yang diterbitkan pemerintah setiap tahun. Hal ini memunculkan diskusi mengenai masa kerja, beban tugas, dan dasar perhitungan tunjangan.

    Hingga Februari 2026, belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur pemberian THR bagi PPPK paruh waktu. Regulasi yang tersedia saat ini masih berfokus pada ASN dengan mekanisme kerja penuh waktu.

    PPPK merupakan bagian dari ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, teknis pemberian THR setiap tahunnya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan menjelang hari raya.

    Kepastian hak THR 2026 untuk PPPK paruh waktu masih menunggu keputusan resmi pemerintah sampai ada regulasi terbaru yang secara spesifik mencantumkan kategori tersebut.

    Mekanisme THR untuk PPPK Penuh Waktu sebagai Referensi

    Berikut aturan THR yang berlaku bagi PPPK penuh waktu sebagai gambaran:

    Syarat Administratif Penerimaan Gaji dan Tunjangan

    PPPK penuh waktu berhak menerima gaji dan tunjangan apabila memiliki:

    • Perjanjian Kerja
    • Surat Keputusan Pengangkatan
    • Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

    Gaji dibayarkan apabila pegawai mulai bertugas pada hari kerja pertama di bulan berjalan.

    Syarat Berhak Menerima THR

    Terdapat dua syarat utama agar berhak menerima THR:

    • Menerima penghasilan pada bulan yang dijadikan dasar perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah.
    • Telah bekerja minimal satu bulan kalender sebelum hari raya.

    Besaran THR

    Bagi PPPK penuh waktu dengan masa kerja satu tahun atau lebih, THR dibayarkan sebesar 100 persen dari satu bulan penghasilan.

    Perhitungan Proporsional

    Untuk masa kerja kurang dari satu tahun, THR dihitung secara proporsional dengan rumus:

    (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × 1 bulan penghasilan.

    Skema ini bertujuan memberikan keadilan berdasarkan lama pengabdian.

    Anggaran THR ASN 2026 Capai Rp 55 Triliun

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR ASN 2026. Anggaran ini meningkat 10,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dana tersebut diperuntukkan bagi PNS, PPPK penuh waktu, serta anggota TNI dan Polri. Peningkatan anggaran ini menjadi bagian dari strategi belanja negara untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026.

    Jadwal Pencairan THR 2026

    Pemerintah menargetkan pencairan THR dilakukan lebih awal, yakni pada awal Ramadan. Langkah ini diambil agar para aparatur negara dapat mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya dengan lebih tenang.

    Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dana diharapkan sudah mulai disalurkan pada awal masa puasa, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi.

    Kesimpulan

    Hingga saat ini, belum ada ketentuan spesifik yang memastikan apakah PPPK paruh waktu akan menerima THR 2026. Regulasi yang berlaku masih mengacu pada skema kerja penuh waktu.

    Oleh karena itu, PPPK paruh waktu perlu menunggu Peraturan Pemerintah terbaru yang biasanya diterbitkan menjelang Idulfitri. Kepastian hukum tersebut akan menjadi dasar resmi apakah kategori ini termasuk dalam daftar penerima THR tahun 2026.

  • Danau Batur Darurat Eceng Gondok, ASN Bangli Dikerahkan Bersih-Bersih

    Danau Batur Darurat Eceng Gondok, ASN Bangli Dikerahkan Bersih-Bersih

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Danau Batur. Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama warga setempat akan dikerahkan untuk membersihkan tanaman enceng gondok yang tumbuh subur di bantaran danau.

    Inisiatif ini merupakan respons terhadap kondisi Danau Batur yang kualitas airnya terus menurun. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menyoroti masalah ini saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli.

    Selain membersihkan enceng gondok, Sedana Arta juga mengimbau warga dan ASN untuk menuangkan cairan eco-enzym ke danau. Eco-enzym, yang merupakan hasil fermentasi limbah organik dapur, diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas air. Aksi pungut sampah di sekitar danau juga menjadi bagian dari upaya pembersihan ini.

    "Perhatian khusus kami diberikan pada Danau Batur. Saya menyoroti masalah eceng gondok," kata Sedana Arta, Senin (23/2/2026).

    Bupati juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong secara rutin, minimal sebulan sekali di tingkat Banjar bersama PKK, serta melaksanakan program 'Jumat Bersih' bagi seluruh ASN.

    Sedana Arta menjelaskan bahwa penurunan kualitas air Danau Batur disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk populasi enceng gondok yang berlebihan, perambahan hutan, dan aktivitas wisata. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkab Bangli telah menyiapkan sejumlah aturan, seperti UU nomor 18 Tahun 2008 dan Instruksi Bupati nomor 2 Tahun 2025 tentang Gerakan Bersama Mengelola Sampah Mewujudkan Bangli yang Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (Gema Bangli Bisa).

    Selain fokus pada kebersihan Danau Batur, Sedana Arta juga menyoroti masalah lain yang mengganggu estetika wilayah perkotaan Bangli, yaitu keberadaan baliho, reklame, serta kabel-kabel jaringan telekomunikasi dan PLN yang semrawut, ilegal, rusak, maupun kadaluarsa.

    Untuk menertibkan hal ini, Pemkab Bangli akan memperketat aturan dan menyediakan zona khusus. Pemasang iklan diwajibkan berkoordinasi dengan Satpol PP. "Penyediaan zona reklame berbayar untuk PAD dan zona khusus himbauan pemerintah," ujarnya.

    Satpol PP bersama Seksi Trantib Kecamatan dan Linmas Desa akan melakukan pemantauan berkelanjutan dan menindak tegas baliho yang melanggar aturan. Bupati mengingatkan agar kabel semrawut dan baliho usang tidak membahayakan keselamatan publik dan merusak citra daerah.

  • Guru SD di Tulungagung Digerebek dengan Karyawan BUMN di Hotel Tuban

    Guru SD di Tulungagung Digerebek dengan Karyawan BUMN di Hotel Tuban

    Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Tulungagung dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tuban berakhir dengan penetapan tersangka. ASN tersebut diketahui berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar (SD).

    Penggerebekan terjadi di sebuah hotel di Tuban. Keduanya, LF (35), karyawan BUMN PT Semen Indonesia Tuban, dan ADP (33), guru PPPK Paruh Waktu asal Tulungagung, kini ditahan pihak kepolisian.

    Dinas Pendidikan (Dindik) Tulungagung telah mengkonfirmasi status ADP sebagai ASN. Plt Kadindik Tulungagung, Suko Winarno, menyatakan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti kabar tersebut setelah menerima informasi pada Minggu (22/2/2026) malam.

    Suko Winarno menjelaskan, “Setelah kami cek di data kepegawaian, kemudian hasil dari cross check kepada Unit Pelaksana Administrasi Satuan Pendidikan (UPASP) atau korwil, itu mengiyakan bahwa oknum yang diduga itu adalah merupakan salah satu PPPK Paruh Waktu yang ada di Kecamatan Karangrejo.”

    Akibat perbuatannya, ADP terancam sanksi kepegawaian setelah proses yang dilakukan oleh BKPSDM dan Inspektorat Tulungagung. LF dan ADP dijerat Pasal 411 ayat (1) KUHP tentang perzinaan. Penetapan tersangka ini didasarkan pada hasil penyelidikan yang membuktikan adanya hubungan badan antara keduanya.

  • THR ASN dan Pensiunan Segera Cair, Pemerintah Siapkan Stimulus Lebaran Rp55 Triliun

    THR ASN dan Pensiunan Segera Cair, Pemerintah Siapkan Stimulus Lebaran Rp55 Triliun

    Pemerintah akan memberikan stimulus senilai Rp55 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri 2026. Salah satu komponen utama dari stimulus ini adalah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pensiunan.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa proses pencairan THR sedang berlangsung. "Itu sedang diproseslah, sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan," ujarnya saat menyampaikan realisasi kinerja APBN KiTa Februari 2026 di kantor Kementerian Ekonomi, Jakarta, Senin (23/2/2026), seperti dipantau dari video YouTube KompasTV.

    Selain THR, pemerintah juga menyiapkan stimulus lain untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng akan disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp14,09 triliun.

    Di sektor transportasi, pemerintah memberikan berbagai macam diskon. Kereta api dan kapal laut akan mendapatkan diskon sebesar 30 persen. Angkutan penyeberangan bahkan mendapatkan pembebasan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan.

    Lebih lanjut, tiket pesawat domestik kelas ekonomi akan mengalami penurunan harga sekitar 17-18 persen. Penurunan ini dapat terwujud melalui PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 11 persen, pemotongan PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara) dan PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara) 50 persen, penurunan harga avtur 10 persen, serta penurunan fuel surcharge.

    Total belanja untuk diskon transportasi ini mencapai Rp0,92 triliun. Purbaya menambahkan bahwa pemerintah juga mempercepat belanja subsidi pupuk senilai Rp30 triliun, pembayaran kompensasi energi Rp27 triliun, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan Sumatera Utara.

    Menurut Purbaya, langkah-langkah ini diambil untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aktivitas ekonomi meningkat, dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode hari raya hingga triwulan pertama tahun 2026. "Ini semua dijalankan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan kebijakan fiskal," pungkasnya.

  • Karyawan BUMN dan ASN Digerebek di Hotel Tuban, Tepergok Berhubungan Badan Setiap Hari

    Karyawan BUMN dan ASN Digerebek di Hotel Tuban, Tepergok Berhubungan Badan Setiap Hari

    Tuban – Seorang karyawan BUMN berinisial LF dan seorang ASN berinisial A, kedapatan berada dalam satu kamar hotel di Tuban. Penggerebekan ini mengungkap dugaan perselingkuhan yang melibatkan keduanya.

    Kasus ini bermula dari kecurigaan DR, istri sah LF, yang membuntuti suaminya setelah berpamitan untuk lembur kerja pada Sabtu (21/2/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. DR mengikuti LF dari rumah mereka di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, hingga ke Hotel Lynn di Jalan Teuku Umar Nomor 7A, Kelurahan Latsari, Tuban.

    Setelah memastikan LF tidak terdaftar sebagai tamu hotel, namun seorang wanita berinisial A telah menginap sejak 18 Februari 2026, DR menghubungi polisi melalui layanan 110 dan melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tuban.

    Petugas kepolisian yang datang ke lokasi mendapati LF dan A berada di dalam kamar yang sama. Keduanya kemudian diamankan ke Mapolres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Iptu Siswanto, Kasi Humas Polres Tuban, mengungkapkan hasil pemeriksaan dan visum menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah melakukan hubungan badan selama menginap di hotel. "Berdasarkan interogasi dan hasil visum, keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan setiap hari selama menginap di hotel," jelas Siswanto, Senin (22/2/2026).

    Saat ini, LF dan A sedang menjalani proses penyidikan intensif. Mereka terancam dijerat Pasal 411 ayat (1) KUHP Baru tentang tindak pidana perzinaan.

  • Libur Lebaran 2026: Jadwal Lengkap untuk Anak Sekolah, ASN, dan Karyawan Swasta

    Libur Lebaran 2026: Jadwal Lengkap untuk Anak Sekolah, ASN, dan Karyawan Swasta

    Pemerintah telah memprediksi bahwa Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 akan jatuh pada pekan ketiga bulan Maret. Bersamaan dengan prediksi tersebut, jadwal libur Lebaran 2026 juga telah diumumkan.

    Informasi ini penting bagi masyarakat, khususnya anak sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan karyawan swasta, agar dapat merencanakan perjalanan atau aktivitas lainnya.

    Berikut adalah rincian jadwal libur Lebaran 2026, yang disusun berdasarkan Surat Edaran Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, serta Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026, dan Nomor 400.1/857/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi:

    • Sabtu, 14 Februari 2026: Libur akhir pekan
    • Minggu, 15 Februari 2026: Libur akhir pekan
    • Senin, 16 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Selasa, 17 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Rabu, 18 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Kamis, 19 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Jumat, 20 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Sabtu, 21 Maret 2026: Lebaran Idul Fitri 1447 H
    • Minggu, 22 Maret 2026: Lebaran Idul Fitri 1447 H
    • Senin, 23 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Selasa, 24 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Rabu, 25 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Kamis, 26 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Jumat, 27 Maret 2026: Libur Lebaran 2026
    • Sabtu, 28 Maret 2026: Libur akhir pekan
    • Minggu, 29 Maret 2026: Libur akhir pekan

    Aktivitas belajar mengajar di sekolah akan kembali efektif pada hari Senin, 30 Maret 2026.

    Sementara itu, berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, rincian libur Lebaran 2026 adalah sebagai berikut:

    • Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Sabtu, 21 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Minggu, 22 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah

    Libur Panjang Lebaran dan Nyepi

    Perlu diperhatikan bahwa periode libur Idul Fitri 2026 berdekatan dengan libur Hari Raya Nyepi, sehingga memungkinkan adanya libur panjang. Berikut detailnya:

    • Rabu, 18 Maret 2026: Cuti bersama Nyepi
    • Kamis, 19 Maret 2026: Libur nasional Nyepi
    • Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Sabtu, 21 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Minggu, 22 Maret 2026: Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
    • Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah

    Pemerintah mengingatkan bahwa pelaksanaan cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, atau pekerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing unit kerja, satuan organisasi, lembaga, atau perusahaan. Namun, cuti bersama tidak akan mengurangi hak cuti tahunan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

  • Tegas! Enam ASN Pemkot Cimahi Kena Sanksi, Ada yang Dipecat

    Tegas! Enam ASN Pemkot Cimahi Kena Sanksi, Ada yang Dipecat

    Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Sepanjang tahun 2025, enam ASN di lingkungan Pemkot Cimahi dijatuhi sanksi akibat berbagai pelanggaran.

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, langsung memberikan sanksi kepada para ASN tersebut. Jenis sanksi yang diberikan pun beragam, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

    Salah satu sanksi terberat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sanksi ini diberikan kepada seorang ASN karena tercatat tidak masuk kerja selama 10 hari.

    Selain itu, dua ASN lainnya menerima teguran lisan atas pelanggaran ketentuan jam kerja. Seorang ASN juga dijatuhi sanksi pembebasan dari jabatan selama satu tahun karena dinilai tidak menunjukkan integritas dan teladan dalam sikap dan perilaku.

    Sanksi lain yang diberikan meliputi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun bagi seorang ASN, serta pernyataan tidak puas secara tertulis bagi satu orang ASN.

    "Jadi kami menjatuhkan hukuman disiplin pada 6 orang ASN karena melakukan pelanggaran sepanjang tahun 2025. Salah satunya yang diberhentikan karena tidak masuk selama 10 hari," tegas Wali Kota Ngatiyana pada Senin (23/2/2026).

    Ngatiyana menambahkan, pemberian sanksi ini merupakan bukti komitmen Pemkot Cimahi dalam menegakkan disiplin tanpa pandang bulu. Pemkot Cimahi telah mengimplementasikan aplikasi Sicakap (Sistem Catatan Kinerja Aparatur Produktif) untuk memantau kinerja ASN.

    Menurutnya, aplikasi ini bertujuan untuk membentuk komitmen dan penegakan disiplin demi meningkatkan kinerja di lingkungan Pemkot Cimahi. "Sehingga bagi ASN yang tidak menunjukkan kinerja yang baik, serta tingkat produktifitas yang rendah, maka akan berdampak pada penghasilan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diterima," jelasnya.

    Saat ini, Pemkot Cimahi juga tengah memproses sanksi bagi tujuh ASN lain yang diduga melakukan pelanggaran disiplin di tahun 2026. Proses pemberian sanksi ini ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi dan Tim Disiplin Kota Cimahi.

    "Kita sepakat untuk sama-sama berkomitmen menegakkan regulasi tanpa pandang bulu bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Pemkot Cimahi. Pemberian sanksi ini harus menjadi perhatian dan memberikan efek jera bagi ASN," pungkas Ngatiyana.

  • Libur Lebaran 2026 Ditetapkan: Catat Tanggal Merah dan Cuti Bersama

    Libur Lebaran 2026 Ditetapkan: Catat Tanggal Merah dan Cuti Bersama

    Pemerintah secara resmi mengumumkan jadwal libur Lebaran 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Keputusan ini menjadi pedoman bagi kalender nasional, termasuk penentuan tanggal merah Idul Fitri 1447 H dan cuti bersama Lebaran 2026.

    Berdasarkan SKB tersebut, Hari Raya Idul Fitri 1447 H ditetapkan pada hari Sabtu, 21 Maret 2026, dan Minggu, 22 Maret 2026. Kedua tanggal ini merupakan hari libur nasional.

    Selain itu, pemerintah juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri 2026 pada:

    • Jumat, 20 Maret 2026
    • Senin, 23 Maret 2026
    • Selasa, 24 Maret 2026

    Dengan demikian, masyarakat dapat mulai mempersiapkan rencana mudik Lebaran 2026, liburan bersama keluarga, atau pengajuan cuti kerja lebih awal.

    Menariknya, periode libur Lebaran 2026 ini berdekatan dengan Hari Suci Nyepi beserta cuti bersamanya. Berikut rincian lengkapnya:

    • Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Nyepi
    • Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi
    • Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri
    • Sabtu, 21 Maret 2026: Idul Fitri
    • Minggu, 22 Maret 2026: Idul Fitri
    • Senin, 23 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri
    • Selasa, 24 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri

    Rangkaian ini membuka potensi libur panjang hingga satu minggu penuh di bulan Maret 2026. Diperkirakan, periode ini akan menjadi puncak arus mudik dan aktivitas wisata.

    Secara keseluruhan, masyarakat berpotensi menikmati libur panjang mulai Rabu, 18 Maret 2026, hingga Selasa, 24 Maret 2026, jika digabungkan dengan libur dan cuti bersama Nyepi. Khusus untuk periode libur Lebaran dan cuti bersama Idul Fitri, totalnya mencapai lima hari. Sehingga, total hari libur yang dapat dimanfaatkan mencapai tujuh hari.

    Fleksibilitas Kerja Bagi ASN

    Pemerintah juga memberikan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Anywhere (WFA). Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan bekerja fleksibel selama lima hari kerja di bulan Maret 2026. Dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026, periode WFA ditetapkan pada tanggal:

    • 16 dan 17 Maret 2026 (sebelum Nyepi)
    • 25, 26, dan 27 Maret 2026 (setelah Idul Fitri)

    Sementara itu, perusahaan swasta diimbau untuk memberikan kebijakan serupa kepada karyawan. Namun, implementasi WFA Lebaran 2026 di sektor swasta diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing perusahaan.

    Dengan informasi jadwal libur, cuti bersama Idul Fitri 1447 H, dan WFA bagi ASN ini, diharapkan masyarakat dapat merencanakan mudik, liburan, atau agenda keluarga dengan lebih baik.

  • ASN Tulungagung Tersangka Perzinaan Ajukan Pengunduran Diri Sebelum Penggerebekan

    ASN Tulungagung Tersangka Perzinaan Ajukan Pengunduran Diri Sebelum Penggerebekan

    Kasus dugaan perzinaan yang melibatkan seorang karyawan BUMN PT Semen Indonesia Tuban dan oknum guru ASN PPPK Paruh Waktu di Tulungagung memasuki babak baru. ASN berinisial A atau ADP (33) tersebut diketahui telah mengajukan pengunduran diri sebelum penggerebekan di sebuah hotel di Tuban.

    Meskipun pengajuan pengunduran diri telah dilakukan pada 11 Februari 2026, status kepegawaian ADP hingga kini masih aktif. Pemerintah daerah belum menyetujui pengunduran diri tersebut karena masih dalam proses kajian sesuai aturan yang berlaku.

    Plt Kepala Dindik Tulungagung, Suko Winarno, membenarkan bahwa ADP merupakan ASN PPPK Paruh Waktu yang mengajar di salah satu SD negeri di Kecamatan Karangrejo. Dinas Pendidikan menerima informasi mengenai kasus ini pada Minggu malam dan segera melakukan penelusuran.

    "Setelah kami cek di data kepegawaian, kemudian hasil dari cross check kepada Unit Pelaksana Administrasi Satuan Pendidikan (UPASP) atau korwil, itu mengiyakan bahwa oknum yang diduga itu adalah merupakan salah satu PPPK Paruh Waktu yang ada di Kecamatan Karangrejo," ujar Suko, Senin (23/2/2026).

    Suko menambahkan bahwa sesuai regulasi, pengunduran diri seorang ASN harus melalui tahapan pemanggilan dan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Terkait sanksi kepegawaian, penanganannya berada di ranah instansi pembina kepegawaian.

    Sebelumnya, ADP digerebek bersama oknum karyawan BUMN berinisial LF (35) di sebuah hotel di Tuban atas dugaan perzinaan. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. LF dan ADP dijerat Pasal 411 ayat (1) KUHP tentang perzinaan, berdasarkan hasil penyelidikan yang menemukan bukti hubungan badan di antara mereka.

  • THR ASN 2026: Kabar Gembira dan Teka-teki untuk PPPK Paruh Waktu

    THR ASN 2026: Kabar Gembira dan Teka-teki untuk PPPK Paruh Waktu

    Menjelang Idulfitri 2026, pemerintah tengah memfinalisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggaran sebesar Rp 55 triliun telah dialokasikan untuk keperluan ini.

    Namun, pertanyaan mengemuka terkait nasib THR bagi PPPK Paruh Waktu. Status hukum PPPK sebagai bagian dari ASN diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023. Meski demikian, mekanisme pemberian THR masih mengacu pada regulasi teknis yang terbit setiap tahun, menimbulkan diskusi mengenai kriteria masa kerja dan beban tugas sebagai basis perhitungan.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah mengupayakan pencairan THR dilakukan lebih awal, idealnya saat memasuki awal puasa. "Saya nggak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan," ujarnya, dikutip dari detikFinance.

    Kenaikan anggaran THR tahun ini mencapai 10,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026.

    Hingga 22 Februari 2026, belum ada aturan khusus yang mengatur pemberian THR bagi PPPK paruh waktu. Regulasi yang ada masih berfokus pada mekanisme kerja penuh waktu. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan RI pun masih mengarahkan hak THR pada aparatur negara dengan mekanisme kerja penuh waktu.

    Sebagai referensi, berikut gambaran aturan bagi PPPK penuh waktu:

    PPPK penuh waktu berhak menerima gaji dan tunjangan jika memiliki Perjanjian Kerja, Surat Keputusan Pengangkatan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Mereka berhak menerima THR 100% jika sudah bertugas minimal satu tahun. Bagi yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, THR diberikan secara proporsional, dengan formula perhitungan jumlah bulan bekerja dibagi dua belas, kemudian dikalikan penghasilan satu bulan.

    Dasar Hukum dan Gaji PPPK Paruh Waktu

    UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa PPPK merupakan bagian dari ASN. Ketentuan THR merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang terbit setiap tahun.

    Berdasarkan KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu berhak memperoleh gaji dan fasilitas yang setara dengan ASN pada umumnya, termasuk gaji pokok yang disesuaikan dengan UMP/UMK, tunjangan keluarga dan pangan sesuai masa aktif kerja. Skema PPPK Paruh Waktu dibentuk sebagai solusi bagi tenaga non-ASN (honorer) agar memiliki status hukum yang jelas.

    Pemerintah menegaskan pemberian THR sebagai wujud penghargaan atas pengabdian aparatur negara. Alokasi anggaran ini diharapkan memberikan ketenangan bagi ASN dalam menjalankan tugas menjelang hari raya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan alokasi THR ASN/TNI/Polri mencapai Rp 55 triliun dalam acara Indonesia Economic Outlook.