Menjelang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara, muncul pertanyaan mengenai apakah PPPK paruh waktu berhak menerima THR 2026. Isu ini ramai diperbincangkan karena adanya perbedaan status kepegawaian dan skema penggajian antara PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan PNS.
Lantas, bagaimana aturan resminya? Berikut penjelasan lengkap mengenai hak THR bagi PPPK paruh waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi skema pencairan THR bagi aparatur negara menjelang Idulfitri 2026. Anggaran besar telah disiapkan untuk memastikan kesejahteraan ASN. Namun, kepastian THR bagi PPPK paruh waktu masih menjadi pertanyaan.
Status PPPK paruh waktu telah diakui secara hukum sebagai bagian dari ASN. Namun, mekanisme pemberian THR bergantung pada regulasi teknis yang diterbitkan pemerintah setiap tahun. Hal ini memunculkan diskusi mengenai masa kerja, beban tugas, dan dasar perhitungan tunjangan.
Hingga Februari 2026, belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur pemberian THR bagi PPPK paruh waktu. Regulasi yang tersedia saat ini masih berfokus pada ASN dengan mekanisme kerja penuh waktu.
PPPK merupakan bagian dari ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, teknis pemberian THR setiap tahunnya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan menjelang hari raya.
Kepastian hak THR 2026 untuk PPPK paruh waktu masih menunggu keputusan resmi pemerintah sampai ada regulasi terbaru yang secara spesifik mencantumkan kategori tersebut.
Mekanisme THR untuk PPPK Penuh Waktu sebagai Referensi
Berikut aturan THR yang berlaku bagi PPPK penuh waktu sebagai gambaran:
Syarat Administratif Penerimaan Gaji dan Tunjangan
PPPK penuh waktu berhak menerima gaji dan tunjangan apabila memiliki:
- Perjanjian Kerja
- Surat Keputusan Pengangkatan
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
Gaji dibayarkan apabila pegawai mulai bertugas pada hari kerja pertama di bulan berjalan.
Syarat Berhak Menerima THR
Terdapat dua syarat utama agar berhak menerima THR:
- Menerima penghasilan pada bulan yang dijadikan dasar perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah.
- Telah bekerja minimal satu bulan kalender sebelum hari raya.
Besaran THR
Bagi PPPK penuh waktu dengan masa kerja satu tahun atau lebih, THR dibayarkan sebesar 100 persen dari satu bulan penghasilan.
Perhitungan Proporsional
Untuk masa kerja kurang dari satu tahun, THR dihitung secara proporsional dengan rumus:
(Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × 1 bulan penghasilan.
Skema ini bertujuan memberikan keadilan berdasarkan lama pengabdian.
Anggaran THR ASN 2026 Capai Rp 55 Triliun
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR ASN 2026. Anggaran ini meningkat 10,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana tersebut diperuntukkan bagi PNS, PPPK penuh waktu, serta anggota TNI dan Polri. Peningkatan anggaran ini menjadi bagian dari strategi belanja negara untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026.
Jadwal Pencairan THR 2026
Pemerintah menargetkan pencairan THR dilakukan lebih awal, yakni pada awal Ramadan. Langkah ini diambil agar para aparatur negara dapat mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya dengan lebih tenang.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa dana diharapkan sudah mulai disalurkan pada awal masa puasa, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi.
Kesimpulan
Hingga saat ini, belum ada ketentuan spesifik yang memastikan apakah PPPK paruh waktu akan menerima THR 2026. Regulasi yang berlaku masih mengacu pada skema kerja penuh waktu.
Oleh karena itu, PPPK paruh waktu perlu menunggu Peraturan Pemerintah terbaru yang biasanya diterbitkan menjelang Idulfitri. Kepastian hukum tersebut akan menjadi dasar resmi apakah kategori ini termasuk dalam daftar penerima THR tahun 2026.









